JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa kereta otonom atau Autonomous Rapid Transit (ART) akan segera meluncur di Bali dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Kereta otonom ini masih dalam tahap uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kereta otonom atau Autonomous Rapid Transit (ART) merupakan sebuah moda transportasi berbasis listrik yang beroperasi tanpa pengemudi dan menggabungkan kecepatan bus dengan teknologi otomatisasi canggih. Menhub Budi Karya mengungkapkan bahwa moda transportasi ini segera akan beroperasi di Bali dan Pantai Indah Kapuk (PIK), namun saat ini masih dalam tahap uji coba dan pemantauan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Oh iya, saya dengar kemarin PIK sudah pesan Autonomous Rapid Transit (ART),” ujar Budi Karya di acara Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Budi Karya juga bilang, setelah uji coba di IKN, Bali menjadi target berikutnya untuk penerapan kereta otonom. Bali, khususnya kawasan wisata populer seperti Kuta, kerap mengalami kemacetan lalu lintas yang mengganggu kenyamanan turis. Budi berharap dengan hadirnya ART, masalah kemacetan di wilayah Kuta dapat diatasi sekaligus mendukung perkembangan pariwisata di Bali.

“Bus ART sedang dalam tahap uji coba di IKN untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik. Jika berhasil, saya sedang memikirkan penerapannya di Bali. Kuta, misalnya, masih sering macet. Jika ART bisa beroperasi di sana, semoga kemacetan di Kuta bisa teratasi,” ungkap Budi.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penggunaan ART relatif lebih murah dibandingkan sistem transportasi lainnya, karena tidak memerlukan infrastruktur yang rumit seperti rel kereta. “Harganya relatif murah karena dia tidak membutuhkan rel, jadi hanya berjalan seperti bus dan menggunakan baterai, sehingga sangat fleksibel,” tutupnya.

Dengan sistem yang lebih efisien dan fleksibel, pemerintah berharap ART dapat menjadi solusi transportasi yang ramah lingkungan sekaligus mampu mengatasi masalah lalu lintas di wilayah padat seperti Bali dan wilayah yang terus berkembang seperti PIK.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Wacana membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya akan memakan biaya yang besar. Karena itu, ada alternatif menekan biaya tersebut dengan menggunakan jalur kereta yang sudah ada atau menggunakan jalur tol Trans Jawa.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jika memang pemerintah ada goodwill untuk melanjutkan proyek tersebut, ada pelajaran baik yang dapat dilakukan sekarang.

“Mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalur tol sebagai jalur Jakarta-Surabaya sehingga tidak dibutuhkan dana untuk pembebasan tanah," ujar Budi Karya Sumadi dalam acara Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Budi memberikan contoh kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki jarak tempuh 120 km hanya memakan waktu 30 menit. Apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya jadi dibangun, dia memperkirakan jarak tempuh sekitar 900 KM hanya akan memakan waktu selama 4 jam.

Hal tersebut menurutnya, membuat konektivitas udara yang semula masif akan berkurang, dan potensi transportasi udara dapat digunakan untuk keluar Jawa. 

Di sisi lain, kata Budi, potensi wisata sejumlah titik yang dilalui kereta cepat Jakarta-Surabaya seperti Semarang, Solo, maupun Yogjakarta nantinya akan meningkat. Lebih lanjut, saat ini jalur yang akan dipilih dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya masih dipelajari.

"Itu tergantung di studi nanti, sementara ini Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Yogjakarta, Solo Surabaya. Tapi ada studi juga Jakarta, Cirebon, Semarang turun ke Yogyakarta, Solo dan Surabaya tergantung studi nanti," terangnya.

Selain itu juga kata Budi ada pembahasan menggunakan jalur selatan seperti Bandung, Yogyakarta, Solo hingga ke Surabaya. Namun, karena kondisi alam di jalur selatan bergunung maka biaya pembangunan akan lebih mahal. 

"Iya elevated, tetapi Cirebon masih dilewati," ujar Budi dan ditutup tertawa bersama dengan moderator Jakarta Globe Forum, Excecutive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya akan memakan biaya yang besar. Namun demikian, saat ini ada sejumlah opsi yang masih dipelajari sehingga biaya pembangunan dapat lebih rendah.

“Nah, saya yakin apabila ada goodwill (niat baik) dari pemerintah untuk melanjutkan itu jadi (dibangun). Ada pelajaran yang baik dari apa yang kita lakukan sekarang ini, mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalur tol sebagai jalur Jakarta-Surabaya sehingga tidak dibutuhkan dana untuk pembebasan tanah,” ujar Budi Karya Sumadi dalam acara Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Budi mengambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung yang memiliki jarak tempuh 120 km dengan waktu perjalanan 30 menit. Apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya jadi dibangun, dia pun memperkirakan dengan jarak tempuh sekitar 900 km hanya akan memakan waktu selama 4 jam.

“Sehingga konektivitas udara yang tadinya menjadi masif itu akan berkurang dan potensi itu (transportasi udara) bisa kita gunakan untuk keluar Jawa,” jelas dia.

Dia juga bilang bahwa potensi wisata sejumlah titik yang dilalui kereta cepat Jakarta-Surabaya seperti Semarang, Solo, maupun Yogyakarta nantinya akan meningkat. Namun, saat ini jalur yang akan dipilih dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya masih dipelajari.

“Itu tergantung di studi nanti, sementara ini Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya. Tapi ada studi juga Jakarta, Cirebon, Semarang turun ke Yogyakarta, Solo dan Surabaya tergantung studi nanti,” terangnya.

Selain itu, Menhub mengatakan bahwa saat ini ada pembahasan menggunakan jalur selatan yang melewati wilayah Bandung, Yogyakarta, Solo hingga ke Surabaya. Namun, karena kondisi alam di jalur itu yang melewati banyak gunung, maka biaya pembangunan diperkirakan bakal lebih mahal.

“Iya elevated, tetapi Cirebon masih dilewati,” demikian ujar Budi yang disambut gelak tawa bersama Enggartiasto Lukita yang bertindak sebagai moderator Jakarta Globe Forum sekaligus Executive Chairman B-Universe.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perusahaan swasta untuk turut ambil bagian dalam membangun infrastruktur konektivitas, termasuk bandara, di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi inti dari 10 tahun masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Berdasarkan data Kemenhub, Indonesia menyaksikan pembangunan 26 bandara yang membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan kota-kota besar antara tahun 2014-2023.

Menurut Budi, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara untuk membangun infrastruktur konektivitas. Negara ini akan menyambut baik investor swasta yang ingin berinvestasi di sektor transportasi nasional. Budi juga berjanji investor tidak akan kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan.

“Infrastruktur konektivitas seharusnya tidak hanya dibangun oleh pemerintah,” kata Budi dalam acara Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia, Jakarta, pada Jumat (20/9/2024).

Beberapa perusahaan swasta turut andil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia antara lain Bandara Dhoho Kediri dikelola bersama oleh operator bandara milik negara Angkasa Pura dan Surya Dhoho Investama, anak perusahaan raksasa tembakau Gudang Garam. Namun, pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk pembangunan Bandara Dhoho. Proyek ini sepenuhnya menggunakan investasi sektor swasta dengan total sekitar Rp 13 triliun.

“Saya kira keterlibatan swasta di Bandara Kediri patut kita sambut baik. Di Bintan juga ada bandara lain yang dibiayai swasta,” kata Budi, merujuk pada proyek yang dijalankan Bintan Aviation Investment.

Bandara Singkawang yang baru saja diresmikan merupakan contoh lain skema pendanaan kemitraan publik-swasta di sektor penerbangan. Pemerintah menggelontorkan dana publik sebesar Rp 272 miliar untuk membangun bandara tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp 155 miliar berasal dari pengusaha Singkawang.

Investasi di Sektor Transportasi

Kementerian Investasi melaporkan bahwa kelompok sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi yang paling diminati investor domestik pada paruh pertama tahun 2024. Investasi domestik di sektor tersebut mencapai Rp 59,9 triliun pada periode tersebut.

Sektor itu juga menjadi tujuan investasi ketiga yang paling diminati investor internasional, dengan investasi asing (foreign direct investment/FDI) senilai US$ 2 miliar dalam periode enam bulan yang sama.

Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengomentari alasan lembaga swasta harus ikut serta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia. Menurut dia, penerus Jokowi, Prabowo Subianto telah merasakan hal yang sama tentang perlunya keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada uang negara.

“Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo menyampaikan bahwa sektor swasta harus diberi kesempatan pertama untuk (membangun infrastruktur transportasi negara). Kalau mereka tidak mau dan tidak mampu, mungkin karena risikonya besar, maka BUMN bisa mengambil alih pekerjaan itu,” kata Enggartiasto yang juga menjabat sebagai Executive Chairman B-Universe Media Holdings kepada wartawan di sela-sela forum tersebut.

Dia menambahkan, APBN dengan demikian menjadi pilihan terakhir apabila baik swasta maupun BUMN tidak mampu mendanai pembangunan sektor transportasi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Industri penerbangan di Indonesia belum sepenuhnya keluar dari dampak pandemi Covid-19. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menghentikan operasi armadanya selama beberapa tahun.

Demikian disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Jakarta Globe Forum dengan tema “Konektivitas Kunci Pemerataan Ekonomi” yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/9/2024). Bertindak sebagai pembawa acara yakni Enggartiasto Lukita.

Menhub menuturkan, sektor penerbangan masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi, meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang udara selama dua tahun terakhir.

“Selama pandemi, banyak perusahaan penerbangan yang berhenti beroperasi selama dua hingga tiga tahun, yang menyebabkan mereka kolaps. Hal yang sama terjadi di Indonesia,” kata Budi Karya. Sebagai gambaran, sebelum pandemi Covid-10, terdapat sekitar 650 pesawat komersial yang beroperasi, tetapi kini jumlahnya menyusut menjadi sekitar 420 armada.

Selain itu, Budi Karya mencatat daya beli konsumen belum pulih sepenuhnya, sehingga banyak dari mereka yang memilih alternatif transportasi lain dengan biaya yang lebih hemat, seperti kereta api maupun angkutan laut untuk perjalanan jarak jauh.

“Kami melihat ada peningkatan jumlah penumpang laut yang melakukan perjalanan ke destinasi seperti Ambon dan Papua,” kata Menhub.

Budi Karya menambahkan, saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali industri penerbangan dan memaksimalkan utilisasi pesawat penumpang, dengan tujuan kembali ke kapasitas sebelum pandemi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News