JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat membantu penanganan bencana akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan alat-alat berat untuk membuka kembali akses jalan nasional ruas Waerunu-Larantuka dan membersihkan material debu vulkanik yang menutupi jalan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan penanganan dan langkah-langkah antisipasi dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Kementerian PU.

“Salah satunya melibatkan Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi NTT dengan membuka akses jalan nasional dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring kondisi terkini," kata Rachman.

Dikatakan, alat berat yang dikerahkan difokuskan untuk membersihkan material vulkanik serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik.

Mobilisasi alat berat telah dilakukan sejak Senin (4/11/2024) dengan mengerahkan 1 unit wheel loader untuk pembersihan material vulkanik, 1 unit water tank untuk penyiraman badan jalan.

Kemudian 1 unit truck crane, 1 unit pick up, dan 1 unit chain saw untuk kegiatan pemotongan ranting pohon. Selain itu juga dilakukan pengerahan tenaga kerja sebanyak 20 orang.

Ruas jalan nasional Waerunu-Larantuka merupakan akses utama dari Kota Maumere menuju Larantuka atau sebaliknya.

Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki pada Minggu dini hari, (3/11/2024), sekitar pukul 23:57 WITA mengakibatkan ruas Jalan Waerunu–Larantuka, tepatnya di KM 217+100-KM 232+000 tertutup debu lumpur vulkanik dan pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas.

Saat berita ini ditulis, lalu lintas sudah berfungsi namun pengguna jalan tetap berhati-hati karena kondisi jalan licin pasca hujan dan di beberapa titik terdapat lubang akibat muntahan batu yang mengenai badan jalan.

Kementerian PU telah memasang rambu peringatan dan menyiapkan posko siaga tanggap bencana di sekitar lokasi.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat telah membangun jalan nasional baru sepanjang 5.999 km. Pembangunan ini berlangsung selama 10 tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam 10 tahun ini pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas. Pembangunan jalan nasional sendiri bahkan melebihi dari pembangunan jalan tol.

"Jadi jalan nasional itu ternyata besar sekali. Tadi Bina Marga ya, kalau yang tol 2.432 km baru. Tapi yang nasional itu ada 5.999 km baru. Jadi jauh lebih banyak jalan nasionalnya," kata Basuki, ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Sedangkan untuk pembangunan jembatan sendiri, tercatat selama 10 tahun ini telah tembus hingga 125 meter. Lalu untuk jembatan gantung mencapai 583 buah, serta pembangunan flyover hingga underpass 27 ribu.

"Jadi nggak hanya di tol jalannya, tapi jalan nasional pun 5 ribu, 6 ribu kilometer," ujarnya.

Lebih lanjut di sektor sumber daya air, pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan pembangunan 61 bendungan. Dari total tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian.

"Padahal masih banyak lagi yang masih belum, jadi belum lengkap. Ada yang sudah ada jaringan irigasinya butuh direhabilitasi, ada yang jaringan irigasinya misalnya 2 ribu hektare, yang sudah berfungsi baru 1 ribu hektare," kata dia.

Dengan demikian, Basuki menyebut, prioritas pembangunan untuk masa pemerintahan ke depan salah satunya ialah pembangunan jaringan irigasi baru. Hal ini utamanya untuk jaringan irigasi yang terhubung ke bendungan-bendungan yang baru diresmikan.

(shc/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Pilkada 2024 Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Wali Kota Medan itu, warga jangan diajak berpikir soal status jalan dan pihak mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, pada Jumat, 27 September 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Bobby, yang juga menantu Jokowi menyindir Edy Rahmayadi, selaku Gubernur Sumut periode lalu, soal jalan di Sumut yang rusak. Sindiran itu disampaikan dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada Senin, 23 September 2024.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” katanya

Edy Rahmayadi kemudian menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Kata dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono (nama kecil Jokowi). Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa, 24 September 2024.

Masyarakat awam kebanyakan memang tak terlalu menaruh perhatian soal status jalan. Bagi mereka, yang terpenting adalah jalan selalu dalam kondisi baik sehingga mobilitas tetap lancar. Lantas, bagaimana cara membedakan status jalan? Apa karakteristik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten?

Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Jalan ini diatur dan diberi nomor rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jalan jenis ini meliputi empat kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional.

Adapun contoh jalan nasional di Indonesia antara lain yaitu Jalan Lintas Sumatra, Jalur Pantura atau Jalan Nasional Rute 1 dan Jalur Pansela di Pulau Jawa, Jalan Raya Trans Sulawesi, Jalan Trans-Papua, dan Jalan Nasional Trans Timor.

Karakteristik jalan nasional:

Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara.

1. Pertama, lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Jalan nasional umumnya ditandai dengan kode K1.

2. Kedua, dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, yaitu terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning.

Jalan provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan provinsi merupakan jalan kolektor penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut. Selain itu, jalan provinsi juga bisa berupa jalan kolektor primer yang menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota.

Jalan provinsi lainnya yakni jalan strategis provinsi. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk

Karakteristik jalan provinsi:

1. Ditandai dengan kode K2 atau K3 dalam papan jalan.

2. Marka jalan hanya berwarna putih tanpa warna kuning.

3. Umumnya jalan provinsi berukuran cukup lebar.

Jalan kabupaten

Jalan kabupaten adalah penghubung ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan kabupaten juga dapat berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten.

Adapun oengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

Karakteristik jalan kabupaten:

1. Kode jalan ini ditandai dengan K4.

2. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus.

3. Namun biasanya, jalan kabupaten lebih sempit dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar-kecamatan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah kemulusan jalan di Sumatera Utara jadi bahan sindiran dua calon gubernur Bobby Nasution dan petahana Edy Rahmayadi. Hal itu terjadi ketika keduanya menghadiri pengundian nomor urut peserta Pilkada yang diadakan KPU Sumut di Medan, Senin malam, 23 September 2024.

Bobby, yang bersama pasangannya Surya mendapat nomor urut 1, dalam sambutannya menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata. Padahal, Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun.

Dia lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi tetangga yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," katanya.

Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2, menanggapi pernyataan Bobby dengan santai.

Menurut dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yang dipimpin mertua Bobby Nasution yakni Presiden Joko Widodo.

"Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya," ujar Edy.

Mulyono adalah nama Jokowi, yang diberikan kedua orang tuanya, Widjiatno Notomihardjo dan Sudjitami Notomihardjo, saat ia lahir. Namun diganti dengan Joko Widodo, karena ia sakit-sakitan. Dalam budaya Jawa, jika seorang bayi sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.

Akibatnya, orang tuanya memutuskan untuk mengganti nama putra sulung mereka menjadi nama yang dikenal saat ini.

JAKARTA, investor.id – Di tahun terakhir menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Lebih dari setahun berjalan, telah membentang 3.300 kilometer (km) jalan daerah baru di Tanah Air.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR l, Endra S Atmawidjaja menerangkan, Inpres 3/2023 ini memang diterbitkan pada tahun terakhir kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Meski begitu, langkah tersebut dinilai krusial melihat peran pentingnya yang menghubungkan masing-masing sumbu kawasan produktif.

“Tujuannya adalah menyambung ‘connecting the dots’ yang kurang-kurang tadi. Kita diberi anggaran 15 triliun dan berhasil membangun lebih dari 3.300 km jalan daerah di seluruh Tanah Air,” ungkap Endra saat dihubungi, pada Jumat (20/9/2024).

Sebagai pengingat, Presiden Jokowi dalam 10 tahun kepemimpinan menekankan dua hal yang utama perihal percepatan ketersediaan infrastruktur. Pertama, guna menjaga ketahanan pangan dan ketahanan air. Kedua, menyangkut konektivitas.

Yang banyak diketahui, infrastruktur konektivitas adalah pembangunan jalan tol baru yang telah membentang 2.432 km pada akhir 2024 nanti, atau sepanjang 2.700 km jika mengacu target keseluruhan. Dibangun pula jalan nasional sepanjang 5.999 km di berbagai daerah hingga pos lintas batas.

“Jalur logistik kita tersumbat di Pantura karena dulu kita tidak punya jalan alternatif. Kalau sekarang, dengan keberadaan tol, kan praktek logistik jadi punya alternatif, bisa punya perhitungan sendiri mau lewat mana, lewat jalan nasional bisa, lewat tol juga bisa. Dan itu tidak hanya di Jawa, di Sumatera juga begitu,” kata Endra.

Menurut dia, keberadaan jalan tol dan jalan nasional memang menjadi fondasi ekonomi ke depan untuk Indonesia bisa menjadi negara maju. Tapi membangun jalan tol dan jalan nasional saja tidak cukup, perlu jalan yang menghubungkan titik-titik kawasan produktif penopang investasi seperti kawasan industri, pariwisata, perkotaan, hingga kawasan pertambangan. Di sanalah jalan daerah mengambil perannya.

“Kawasan-kawasan ini harus selesai dibangun supaya infrastruktur di Indonesia punya nilai manfaat yang lebih tinggi. Artinya, kita harus menghubungkan jalan-jalan utama itu sampai ke pusat-pusat kegiatan produktif tadi, seperti kawasan pertambangan, perkotaan, industri, dan pariwisata. Itu kan mesin pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Endra.

Kurang “Mantap”

Inpres 3/2023 itu juga punya tujuan lain bagi jalan daerah, yaitu mendorong adanya perbaikan kualitas jalan itu sendiri. Endra mengatakan, pemantapan jalan daerah masih lebih rendah dari jalan nasional.

Kemantapan jalan nasional disebut telah mencapai cakupan 93%. Ambil contoh, dari 1.000 km jalan nasional, sepanjang 70 km jalan dalam kategori kurang mantap, rusak. “Itu bisa rusak ringan, bisa rusak sedang, bisa rusak berat,” ucap Endra.

Sementara, pemantapan jalan daerah baru mencakup angka 80%, yang artinya dari setiap 1.000 km terdapat 200 km jalan daerah yang rusak. Perbaikan jalan daerah ini menjadi penting untuk memastikan kelancaran aksesibilitas logistik dan aktivitas masyarakat, yang pada gilirannya ikut memutar roda perekonomian nasional.

“Yang kita inginkan adalah jalan yang terkoneksi dengan sistem nasional, terkoneksi dengan pusat-pusat produksi, seperti kegiatan produktif, kawasan pertambangan, perkebunan, pariwisata, perkotaan, termasuk ke hotel atlet, pelabuhan, bandara, serta pelabuhan perikanan,” urai Endra.

“Itu yang kita sambungkan, supaya ketika produksi hasil bumi, kemudian produksi itu kita angkut, tidak mengalami kendala. Ini kan berpengaruh pada kualitas produk kita, berpengaruh pada inflasi kita, dan berpengaruh pada daya saing kita yang sering disebutkan oleh pak presiden,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu anggaran Rp 32,31 triliun tahun depan. Anggaran ini salah satunya akan digunakan untuk pembangunan 104 kilometer (km) jalan nasional baru.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, untuk infrastruktur jalan dialokasikan Rp 13 triliun. Anggaran ini terdiri atas pembangunan jalan nasional baru dengan target sepanjang 104 km dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km.

"Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.515 meter, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema padat karya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Secara keseluruhan, anggaran Rp 32,31 triliun yang diperoleh memiliki target prioritas pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.

Ditjen Bina Marga juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia dengan target menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK).

Selain itu, pada 2025 mendatang juga akan diselesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49 milyar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten. Selanjutnya dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,83 triliun.

Di samping itu, pada kesempatan tersebut Rachman juga menyampaikan program pembangunan jembatan gantung yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI.

Rinciannya, ada 22 jembatan gantung dengan total bentang 1.856 meter dan alokasi sebesar Rp 194 miliar telah terkontrak. Selanjutnya 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp 536 miliar diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.

"Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025 karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu lokasi usulan jembatan gantung awal harus diubah dikarenakan lahan di lokasi usulan tidak bebas dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat," tutupnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan Jokowi dalam agenda pengarahan bersama kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Jokowi selama ini. Mulai dari tol, bandara, hingga bendungan.

"Jalan tol yang kita bangun 2.700 km, jalan nasional 6.000 km," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi mencapai 2.839 km. Sedangkan untuk jumlah jalan tol yang dibangun selama 2 periode kepemimpinan Jokowi mencapai sekitar 2.050 km.

Selain jalan tol, Jokowi juga turut memamerkan pembangunan bandara, bendungan, hingga irigasi. Untuk bandara sendiri, setidaknya telah terbangun 25 bandara baru.

"Bandara ada 25 bandara baru, bendungan ada 43 yang diresmikan dan segera selesai 59, irigasi 1,1 juta hektare," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per Mei 2024, ada 27 bandara baru yang dibangun selama periode Jokowi

Selain itu Jokowi mengimbau para kepala daerah memperhatikan infrastruktur di daerahnya, baik dari sisi arsitektur maupun estetikanya. Misalnya saja seperti di IKN, direncanakan akan dibangun setidaknya 60 embung.

"Sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung itu akan, selain berikan estetika, keindahan, itu juga menurunkan suhu di sebuah kota. Di sini nanti akan dibangun 60 embung seperti tadi, saya menawar Pak Menteri PU (Basuki Hadimlljono) kalau bisa 2-3 kali lipat (lebih banyak) lebih baik," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan embung atau danau kecil di daerah memungkinkan dilakukan apabila APBD dioptimalkan dan direncanakan secara baik. Jokowi juga meminta agar para kepala daerah memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik, khususnya daerah-daerah pesisir.

"Semua kota yang dekat laut, saya titip saja, jangan ada yang belakangi laut. Laut itu harus jadi halaman kita bukan di belakang rumah. Banyak sekali di kita itu tempat indah tapi ditaruh di belakang rumah, belakang," tutur Jokowi

(shc/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan merupakan infrastuktur penting untuk memudahkan konektivitas antar-wilayah.

Ternyata, jalan pun terbagi ke dalam empat kelompok yang mana masuk ke bagian jalan nasional.

Keempat kelompok jalan nasional meliputi, jalan arteri primer, kolektor primer, tol, hingga strategis nasional.

Ternyata, empat jalan nasional tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ada ciri dari jalan nasional yakni marka jalan berupa garis membujur atau garis putus berwarna putih dan kuning.

Adapun penjelasan lengkap mengenai keempat keompok jalan nasional tersebut sebagai berikut:

1. Jalan arteri primer

Ini merupakan jalan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan nasional atau pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

2. Jalan kolektor primer

Kemudian, jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan lokal.

Lalu, antar-pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan lokal.

3. Jalan tol

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ciri khas jalan tol adalah jalannya cenderung lurus dan hanya dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.

4. Jalan strategis nasional

Ini adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yakni memiliki peranan membina kesatuan dan keutuhan nasional.

Selain itu, jalan ini juga memiliki peranan dalam melayani daerah-daerah rawan, melayani kegiatan perbatasan antar-negara, serta dalam angka pertahanan dan keamanan.

Majalengka: Selama penutupan jalur Kuningan-Majalengka selama dua bulan, kendaraan berat yang akan melintas di jalur tersebut akan dialihkan ke jalur khusus. Kendaraan berat tidak bisa melintasi jalur alternatif yang biasa digunakan oleh kendaraan kecil, selama proses penambahan bahu jalan itu, selesai dilakukan.

Kasat Lantas Polres Majalengka, AKP Mochammad Ali, menuturkan, semua kendaraan berat yang akan melintas dari arah Ciamis menuju Kuningan akan dialihkan dari Cikijing ke Majalengka Kota.

Selanjutnya, kendaraan akan diarahkan melalui wilayah Kecamatan Cigasong, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, hingga ke arah Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

"Dari Dukupuntang menuju Kuningan, akan diarahkan melalui Sumber untuk kemudian menuju Mandirancan Kuningan," kata Ali.
Ali menuturkan memang sengaja mengarahkan kendaraan berat melalui jalur yang berbeda dengan jalur alternatif yang sudah ada. Pasalnya, jalur alternatif yang digunakan merupakan jalan desa yang ukurannya tidak begitu lebar.

Ia berharap, para pengendara selalu mematuhi pengalihan arus dan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk menghindari kemacetan serta meminimalisasi potensi kecelakaan.

"Kami akan siagakan petugas untuk membantu para pengendara," kata Ali.

(WHS)

JAKARTA, investor.id – Ruas jalan nasional Padang Panjang – Sicincin yang sempat terputus akibat bencana banjir yang melanda Sumatera Barat pada Mei 2024 lalu, sudah dapat dilalui per Minggu (21/07). Adapun jalan yang sempat terputus sepanjang lima kilometer kini dapat dilalui kembali pasca penanganan yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), anak usaha PT Hutama Karya (Persero).

Sebelumnya, HKI diberikan amanah oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir di Sumatera Barat, melalui penanganan mendesak tanggap darurat bencana alam banjir bandang, lahar dingin, dan tanah longsor di ruas jalan nasional Padang Panjang – Sicincin KM 62+700 – 67+800.

Project Manager Penanganan Tanggap Darurat Ruas Padang Panjang – Sicincin HKI Eka Satriades memaparkan bahwa HKI sebagai kontraktor pelaksana ditargetkan pemerintah untuk dapat merealisasikan open traffic di seluruh titik pekerjaan dengan rentang waktu dua bulan setelah bencana.

“Kami diberi amanah oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk melakukan open traffic dalam waktu 70 hari kerja. Open traffic yang dilakukan secara pararel dengan perbaikan jalan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas dan perekonomian antara Kota Padang dengan daerah lain di sekitarnya. Oleh karenanya kami di lapangan berupaya maksimal untuk mempercepat pekerjaan dan mempersiapkan open traffic ini,” kata Eka dalam keterangan rilisnya dikutip Senin (22/7/2024).

Untuk mempersiapkan open traffic, HKI melaksanakan sejumlah hal seperti mempersiapkan pengecekan lebar di setiap lokasi konstruksi agar cukup dilalui oleh dua lajur lalu lintas, pemasangan dan pengecekan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan lampu penerangan jalan terutama di lokasi yang rawan kecelakaan, pengaspalan di lokasi-lokasi yang berlubang, menyiapkan traffic-man di lokasi yang sempit dan rawan kecelakaan, dan melaksanakan uji coba open traffic pada 18 Juli 2024.

Uji coba open traffic tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Anasharullah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Thabrani, Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, beserta tim proyek HKI, yang beragendakan uji coba simulasi kondisi real atau actual rencana manajemen lalu lintas proyek (RMLLP).

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam uji coba open traffic ini yakni pengawasan ekstra untuk titik-titik jalan yang masih bersinggungan dengan pekerjaan konstruksi, serta antisipasi kemacetan akibat kepadatan kendaraan.

“HKI sebagai kontraktor pelaksana menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi ruas jalan nasional Padang Panjang – Sicincin untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan bersama, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan memperhatikan arahan petugas lapangan dikarenakan open traffic ini berjalan pararel dengan kegiatan konstruksi,” tambah Eka.

Dalam melakukan pekerjaan di lapangan, HKI menghadapi sejumlah tantangan seperti lokasi pekerjaan yang cukup sempit, curam, dan akses yang sulit untuk menjangkau area pekerjaan.

Kendati demikian, HKI berkomitmen untuk tetap semaksimal mungkin mengakselerasi pekerjaan dengan mendatangkan dan menggunakan sejumlah alat berat yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan serta penerapan metode konstruksi yang mampu mempercepat proses pekerjaan di lapangan.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar penanganan tanggap darurat di ruas Padang Panjang – Sicincin ini bisa kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Eka.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Majalengka : Jalan nasional penghubung Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Jawa Barat, akan ditutup selama dua bulan. Penutupan tersebut, berkaitan dengan rencana pelaksanaan preservasi penanganan longsor yang akan dilaksanakan mulai Selasa, 23 Juli 2024 besok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka, Agus Tamim mengatakan, ruas jalan yang ditutup berada di wilayah Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

"Wilayah tersebut, merupakan langganan longsor jika turun hujan," kata Agus, Senin 22 Juli 2024.

Bahkan ujar Agus, peristiwa longsor terakhir menelan seorang korban jiwa. Satu pengendara yang sedang melintas saat itu, tewas tertimbun longsor. Agus juga menyebut, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mencegah adanya longsor susulan namun tak berbuah hasil.
"Kami sempat melakukan pengecoran tebing disepanjang ruas, untuk menahan longsor. Namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil," kata Agus.

Setelah dilakukan kajian, diputuskan untuk menambah bahu jalan, dengan dilakukan pengupasan tebing. Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Untuk mendukung kelancaran proses pekerjaan tersebut.
?
"Selama pengerjaan, akan dilakukan penutupan sementara," kata Agus.

(WHS)

KOMPAS.com - Ruas Jalan Nasional Padang Panjang-Sicincin yang sempat terputus akibat bencana banjir yang melanda Sumatra Barat pada Mei 2024 sudah dapat dilalui per Minggu (21/7/2024).

Kini jalan yang sempat terputus sepanjang 5 kilometer itu dapat dilalui kembali pasca penanganan yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), anak usaha PT Hutama Karya (Persero).

HKI diberikan amanah oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir di Sumatra Barat, melalui penanganan mendesak tanggap darurat bencana alam banjir bandang, lahar dingin, dan tanah longsor di ruas Jalan Nasional Padang Panjang-Sicincin KM 62+700 - 67+800.

Project Manager Penanganan Tanggap Darurat Ruas Padang Panjang-Sicincin HKI, Eka Satriades memaparkan bahwa HKI sebagai kontraktor pelaksana ditargetkan pemerintah untuk dapat merealisasikan open traffic di seluruh titik pekerjaan dengan rentang waktu 70 hari setelah bencana.

"Open traffic yang dilakukan secara pararel dengan perbaikan jalan permanen ini diharapkan dapat mengembalikan konektivitas dan perekonomian antara Kota Padang dengan daerah lain di sekitarnya. Oleh karenanya kami di lapangan berupaya maksimal untuk mempercepat pekerjaan dan mempersiapkan open traffic ini," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Dalam mempersiapkan open traffic, HKI melaksanakan sejumlah hal seperti mempersiapkan pengecekan lebar di setiap lokasi konstruksi agar cukup dilalui oleh dua lajur lalu lintas, pemasangan dan pengecekan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan lampu penerangan jalan terutama di lokasi yang rawan kecelakaan, pengaspalan di lokasi-lokasi yang berlubang, menyiapkan traffic-man di lokasi yang sempit dan rawan kecelakaan, dan melaksanakan uji coba open traffic pada 18 Juli 2024.

Uji coba open traffic tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Anasharullah, Kepala BPJN Sumatra Barat Thabrani, Dirlantas Polda Sumatra Barat Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, beserta tim proyek HKI, yang beragendakan uji coba simulasi kondisi real atau actual rencana manajemen lalu lintas proyek (RMLLP).

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam uji coba open traffic ini yaitu pengawasan ekstra untuk titik-titik jalan yang masih bersinggungan dengan pekerjaan konstruksi, serta antisipasi kemacetan akibat kepadatan kendaraan.

"HKI sebagai kontraktor pelaksana menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi ruas Jalan Nasional Padang Panjang-Sicincin untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan bersama, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan memperhatikan arahan petugas lapangan dikarenakan open traffic ini berjalan pararel dengan kegiatan konstruksi," tambah Eka.

Ada pun dalam melakukan pekerjaan di lapangan, HKI menghadapi sejumlah tantangan seperti lokasi pekerjaan yang cukup sempit, curam, dan akses yang sulit untuk menjangkau area pekerjaan.

Kendati demikian, HKI berkomitmen untuk tetap semaksimal mungkin mengakselerasi pekerjaan dengan mendatangkan dan menggunakan sejumlah alat berat yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan serta penerapan metode konstruksi yang mampu mempercepat proses pekerjaan di lapangan.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar penanganan tanggap darurat di ruas Padang Panjang-Sicincin ini bisa kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu," tutup Eka.