JAKARTA, investor.id – Pengamat Asuransi Wahyudi Rahman mengungkapkan beberapa kasus gagal klaim, yang kerap membuat orang ragu memulai atau melanjutkan program perlindungan. Meski kasus semacam ini jarang terjadi, risiko tersebut dapat dicegah dengan mengedepankan prinsip utmost good faith atau iktikad baik.

Ada pun prinsip utmost good faith, dalam dunia asuransi, di mana baik pihak penanggung (perusahaan asuransi) maupun pihak tertanggung (nasabah asuransi) harus sama-sama jujur, terbuka, dan saling percaya. Prinsip ini, lanjut Wahyudi bekerja di dua sisi. Pertama, pihak asuransi harus jujur kepada nasabah tentang apa saja risiko yang ditanggung. Sebaliknya, nasabah pun harus jujur dalam menyampaikan fakta tentang dirinya.

“Jika nasabah tidak mengungkapkan dirinya punya penyakit tertentu atau riwayat penyakit keluarga, maka ia akan mengalami penolakan klaim saat risiko-risiko tersebut menimpa dirinya. Penolakan klaim ini terjadi bukan karena perusahaan asuransi ingin lari dari tanggung jawab, tapi karena ada informasi yang disembunyikan atau luput diungkap oleh nasabah saat pertama kali membeli polis asuransi,” ujar Wahyudi, yang juga Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) 2022-2045.

Ia juga menambahkan, gagal klaim kadang terjadi karena adanya syarat-syarat kecil yang menjadi alasan perusahaan asuransi menolak pengajuan klaim oleh nasabah. Syarat-syarat kecil inilah yang berfungsi membantu nasabah asuransi untuk memahami apa sebenarnya yang dibeli.

Hal itu pula yang melatarbelakangi perusahaan asuransi selalu menerapkan jangka waktu tertentu (free look period) bagi nasabah untuk mempelajari dengan seksama seluruh hak, dan kewajiban kedua belah pihak dalam sebuah polis asuransi.

“Perusahaan asuransi juga membeli kepercayaan nasabah melalui produk dan layanan proteksi yang ditawarkannya. Jadi, asuransi bukan sebatas transaksi terkait polis dan premi, namun juga soal kepercayaan yang sangat dalam,” kata Wahyudi.

Dari sudut pandang industri, pelaksanaan iktikad baik haruslah mampu membuat nasabah merasa aman dan percaya bahwa asuransi akan melindungi mereka saat terkena musibah di kemudian hari. Di sisi lain, iktikad baik membuat perusahaan asuransi percaya bahwa nasabah mereka telah memberikan informasi yang benar. Dengan begitu, premi yang ditentukan pun sesuai dengan profil risiko yang dihadapi.

Sebagai informasi, jika prinsip iktikad baik sering dilanggar maka bukan hanya satu atau dua pihak yang dirugikan, melainkan industri asuransi secara keseluruhan bisa terganggu.

“Apalagi jika kondisi ini diikuti oleh dihapusnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni tentang kewajiban nasabah memberikan data akurat kepada pihak penanggung saat pembuatan polis, maka kemungkinan besar perusahaan asuransi bakal menghadapi lebih banyak risiko klaim palsu atau klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya,” tutur Wahyudi.

Lebih lanjut, Wahyudi mengingatkan bahwa jika skenario tersebut terjadi, perusahaan asuransi berisiko menanggung kerugian lebih besar, yang ujung-ujungnya akan dibebankan kepada semua nasabah dalam bentuk kenaikan premi. Ini berarti, tanpa Pasal 251, ada kemungkinan premi asuransi secara keseluruhan bakal meningkat karena perusahaan harus menutupi potensi kerugian dari klaim yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya, bukan hanya perusahaan asuransi yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Wahyudi pun menyimpulkan bahwa iktikad baik bukan hanya soal nasabah yang harus jujur atau perusahaan yang harus terbuka, namun juga tentang bagaimana masyarakat memandang kepercayaan.

“Dalam berasuransi, iktikad baik adalah cerminan bagaimana nasabah dan perusahaan asuransi memikul tanggung jawab saat berinteraksi satu sama lain,” ungkapnya.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kitabisa - Asuransi Kitabisa memberikan santunan masing-masing sebesar Rp16.800.000 kepada ahli waris tujuh penyadap getah pinus mitra kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Jawa Barat. Mereka adalah Dadang, Imin, Marhidin, Basari, Jaenudin, Beben dan Majid yang meninggal lantaran sakit.

Penyaluran santunan ini merupakan bagian dari perlindungan asuransi jiwa kumpulan untuk seluruh mitra kerja Perhutani. Mewakili anggota Asuransi Kitabisa, penyerahan santunan dilakukan oleh Fara Devana, Public Relations Manager Kitabisa bersama Wakil Kepala Administratur KPH Sukabumi Uday Jubaedi kepada ahli waris almarhum Dadang dan Majid.

?Santunan ini merupakan amanah dari para anggota Asuransi Kitabisa untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap seluruh anggota dan juga akan kami laporkan kepada anggota lainnya sebagai bentuk transparansi. Semoga santunan ini bermanfaat bagi keluarga untuk melalui masa-masa sulit ini,? ujar Fara saat bertemu ahli waris almarhum Dadang dan Majid di Sukabumi, Rabu (6/11/2024).

Almarhum Majid meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Anak pertamanya, Dasep, kini melanjutkan pekerjaan almarhum Majid sebagai penyadap getah pinus. Ia mengikuti kebiasaan sang ayah, berangkat setiap hari ke hutan untuk menyadap 20 hingga 30 pohon pinus setiap harinya.

?Bapak itu sosok yang baik, bertanggung jawab sama anak-anaknya. Kami gak menyangka Bapak ternyata punya asuransi, kaget juga, pas dihubungi sama Perhutani. Alhamdulillah, ini bisa untuk tahlilan, 100 harian sama sedekah ke anak yatim, biar bapak juga senang di sana,? ujar Dasep.

Hingga Oktober 2024, Asuransi Kitabisa bersama dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi telah menyalurkan santunan kepada dari 42 ahli waris pekerja penyadap pohon pinus yang meninggal dunia.

Sebagai informasi, Asuransi Kitabisa merupakan bagian dari Kitabisa, ekosistem digital untuk saling jaga se-Indonesia, mencakup platform galang dana dan donasi, lembaga pengelola zakat dan wakaf, layanan pengelolaan CSR, media, dan komunitas.

Saat ini, Asuransi Kitabisa telah memiliki berbagai produk, antara lain: asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa berjangka, juga telah melindungi nasabah lainnya seperti peminjam bank dan ratusan lokasi wisata. Dalam hal asuransi jiwa berjangka, Asuransi Kitabisa telah memiliki produk asuransi jiwa syariah bernama Asuransi SalingJaga Keluarga.

Asuransi SalingJaga Keluarga adalah program perlindungan jiwa dari Asuransi Kitabisa, yang sesuai dengan prinsip syariah dan tolong menolong antarpeserta. Hingga kini, sudah ada lebih dari 25.000 anggota yang bergabung. Peserta bisa bergabung mulai dari Rp6 ribu dengan santunan maksimal Rp2 miliar.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

(ily/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance membayar klaimasuransi alat berat sebesar Rp 900 juta kepada PT Petaling Bisa Jaya.

Klaim asuransi tersebut terjadi karena adanya kebakaran pada alat berat saat kerja. Penyerahan klaim tersebut adalah tindak lanjut dari pelaporan nasabah.

Perwakilan PT Petaling Bisa Jaya penerima pembayaran kliam Alfiyah mengungkapkan, setelah terjadi risiko, pihaknya langsung melapor ke pihak asuransi.

"Itu terjadi pada waktu libur hari kerja, tetapi petugas asuransi sangat responsif dan menerima laporan kami. Prosesnya sangat cepat tidak sampai dengan 60 hari sudah di lakukan pembayaran klaimnya dan tidak bertele-tele," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Dengan adanya berbagai potensi risiko yang dapat terjadi, proteksi menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, BRI Insurance selalu meningkatkan edukasi terkait pentingnya asuransi dan optimalisasi pelayanan dengan berbagai inovasi dalam memberikan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk saat ini dan ke depannya.

Pemahaman atas pentingnya berasuransi dan paham cara memilikinya merupakan modal pemikiran dan kesadaran masyarakat sebagai upaya mitigasi risiko terhadap asset dan diri sejak dini.

Pimpinan BRI Insurance Jambi Denny Siregar menyampaikan, pihaknya memiliki beberapa produk untuk memberikan perlindungan diri dan aset kepada masyarakat secara mudah dan cepat.

"Untuk perlindungan aset yang sesuai dengan kebutuhan (cuztomized) yaitu periode dan nilai pertanggungannya bisa diatur sendiri," ujar dia.

Ia menambahkan, atas perilaku konsumen di era digital, masyarakat dapat menggunakan layanan online lewat aplikasi BRINS Mobile milik BRI Insurance.

"Yang memberikan kemudahan dalam mengakses layanan pembelian dengan berbagai pilihan asuransi kerugian, informasi bengkel rekanan dan layanan lainnya," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance membayar klaimasuransi alat berat sebesar Rp 900 juta kepada PT Petaling Bisa Jaya.

Klaim asuransi tersebut terjadi karena adanya kebakaran pada alat berat saat kerja. Penyerahan klaim tersebut adalah tindak lanjut dari pelaporan nasabah.

Perwakilan PT Petaling Bisa Jaya penerima pembayaran kliam Alfiyah mengungkapkan, setelah terjadi risiko, pihaknya langsung melapor ke pihak asuransi.

"Itu terjadi pada waktu libur hari kerja, tetapi petugas asuransi sangat responsif dan menerima laporan kami. Prosesnya sangat cepat tidak sampai dengan 60 hari sudah di lakukan pembayaran klaimnya dan tidak bertele-tele," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Dengan adanya berbagai potensi risiko yang dapat terjadi, proteksi menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, BRI Insurance selalu meningkatkan edukasi terkait pentingnya asuransi dan optimalisasi pelayanan dengan berbagai inovasi dalam memberikan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk saat ini dan ke depannya.

Pemahaman atas pentingnya berasuransi dan paham cara memilikinya merupakan modal pemikiran dan kesadaran masyarakat sebagai upaya mitigasi risiko terhadap asset dan diri sejak dini.

Pimpinan BRI Insurance Jambi Denny Siregar menyampaikan, pihaknya memiliki beberapa produk untuk memberikan perlindungan diri dan aset kepada masyarakat secara mudah dan cepat.

"Untuk perlindungan aset yang sesuai dengan kebutuhan (cuztomized) yaitu periode dan nilai pertanggungannya bisa diatur sendiri," ujar dia.

Ia menambahkan, atas perilaku konsumen di era digital, masyarakat dapat menggunakan layanan online lewat aplikasi BRINS Mobile milik BRI Insurance.

"Yang memberikan kemudahan dalam mengakses layanan pembelian dengan berbagai pilihan asuransi kerugian, informasi bengkel rekanan dan layanan lainnya," sebut dia.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk menurun tajam. Hingga kuartal III tahun ini, laba bersih emiten berkode saham TUGU ini anjlok 49,05% secara tahunan menjadi Rp 551,67 miliar.

Laba Asuransi Tugu hingga kuartal III tahun ini turun tajam lantaran total beban yang harus ditanggung meningkat 87,02% secara tahunan menjadi Rp 2,45 triliun. Ini terjadi karena total beban klaim yang harus dikeluarkan oleh TUGU juga meningkat sebesar 8,96% secara tahunan menjadi Rp 1,58 triliun.

Sementara total pendapatan perusahaan milik Pertamina ini meningkat sebesar 15,75% secara tahunan menjadi Rp 3,16 triliun. Kenaikan pendapatan Asuransi Tugu bermula dari pendapatan premi bruto yang juga naik 25,87% secara tahunan menjadi Rp 6,86 triliun. Sementara pendapatan investasi TUGU juga naik sebesar 3,88% secara tahunan menjadi Rp 439,14 miliar.

Hingga akhir September 2024, TUGU melaporkan jika total aset naik menjadi Rp 27,62 triliun dari akhir 2023 sebesar 25,14 triliun. Sementara total ekuitas TUGU naik tipis menjadi 10,47 triliun dari Rp 10,28 triliun di akhir 2023. Saham TUGU di akhir pekan lalu, Jumat (25/10) stagnan di Rp 1.135 per saham. Sementara dalam sepekan harga saham TUGU turun 2,99%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asuransi jiwa PT Bhinneka Life Indonesia atau Bhinneka Life genap menginjak usia 8 tahun pada 22 Oktober 2024.

Sejak awal berdiri hingga kuartal III 2024 Bhinneka Life juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran klaim (bruto) senilai total Rp 3,7 triliun dan telah melindungi 409.870 orang nasabah di seluruh Indonesia.

Didirikan pada tahun 2016, Bhinneka Life telah berperan penting dalam membantu ribuan keluarga Indonesia dalam mengelola resiko keuangan melalui rangkaian produk asuransi jiwa yang inovatif dan terpercaya.

Benny Indra, Direktur Utama Bhinneka Life mengatakan, di tengah dinamika industri dan tantangan yang terus berkembang, Bhinneka Life bangga bisa terus tumbuh dan berinovasi.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari dedikasi seluruh tim, kolaborasi para mitra-mitra Bhinneka Life, serta kepercayaan dari para nasabah. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik, memperkuat fondasi perusahaan, dan membawa inovasi yang dapat memberikan nilai lebih bagi semua pemangku kepentingan," ujar Benny dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Di usia yang ke-8 Bhinneka Life telah melahirkan banyak invoasi yang bermanfaat bagi nasabah maupun mitra pemasar. Salah satunya adalah peluncuran revamping website Bhinneka Life yang dilakukan di awal tahun 2024 ini.

Pada perayaan HUT tahun ini, imbuh Benny, Bhinneka Life mengusung tema Bhinneka Life Membangun Keluarga Sejahtera. Tema tersebut sejalan dengan tujuan dan roadmap kampanye perusahaan yaitu untuk menjadi asuransi keluarga Indonesia.

"Dengan roadmap tersebut kami berharap Bhinneka Life akan selalu hadir ditengah masyarakat untuk membantu mensejahterakan keluarga Indonesia melalui penyediaan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang tepat dan bermanfaat bagi nasabah," ungkap Benny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asuransi jiwa PT Bhinneka Life Indonesia atau Bhinneka Life genap menginjak usia 8 tahun pada 22 Oktober 2024.

Sejak awal berdiri hingga kuartal III 2024 Bhinneka Life juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran klaim (bruto) senilai total Rp 3,7 triliun dan telah melindungi 409.870 orang nasabah di seluruh Indonesia.

Didirikan pada tahun 2016, Bhinneka Life telah berperan penting dalam membantu ribuan keluarga Indonesia dalam mengelola resiko keuangan melalui rangkaian produk asuransi jiwa yang inovatif dan terpercaya.

Benny Indra, Direktur Utama Bhinneka Life mengatakan, di tengah dinamika industri dan tantangan yang terus berkembang, Bhinneka Life bangga bisa terus tumbuh dan berinovasi.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari dedikasi seluruh tim, kolaborasi para mitra-mitra Bhinneka Life, serta kepercayaan dari para nasabah. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik, memperkuat fondasi perusahaan, dan membawa inovasi yang dapat memberikan nilai lebih bagi semua pemangku kepentingan," ujar Benny dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Di usia yang ke-8 Bhinneka Life telah melahirkan banyak invoasi yang bermanfaat bagi nasabah maupun mitra pemasar. Salah satunya adalah peluncuran revamping website Bhinneka Life yang dilakukan di awal tahun 2024 ini.

Pada perayaan HUT tahun ini, imbuh Benny, Bhinneka Life mengusung tema Bhinneka Life Membangun Keluarga Sejahtera. Tema tersebut sejalan dengan tujuan dan roadmap kampanye perusahaan yaitu untuk menjadi asuransi keluarga Indonesia.

"Dengan roadmap tersebut kami berharap Bhinneka Life akan selalu hadir ditengah masyarakat untuk membantu mensejahterakan keluarga Indonesia melalui penyediaan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang tepat dan bermanfaat bagi nasabah," ungkap Benny.

Jakarta -

Sidang gugatan hukum terhadap BHP Group (BHP.AX) atas jebolnya bendungan Mariana tahun 2015, akan dimulai di Pengadilan Tinggi London. Para penggugat menuntut ganti rugi hingga US$ 47 miliar atau setara Rp 727,09 triliun (kurs Rp 15.470).

Lebih dari 600.000 warga Brasil, 46 pemerintah daerah, dan sekitar 2.000 bisnis menggugat BHP atas jebolnya bendungan di Brasil tenggara itu. Adapun bendungan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh BHP dan Vale (VALE3.SA), usaha patungan Samarco.

Dikutip dari Reuters, Senin (21/10/2024), jatuhnya bendungan, yang menampung limbah pertambangan atau tailing ini, melepaskan gelombang beracun yang menewaskan 19 orang. Tragedi ini juga membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, membanjiri hutan, dan mencemari sepanjang Sungai Doce yang dianggap sakral oleh suku asli Krenak.

Namun demikian, perusahaan tambang terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar itu mengajukan keberatan atas tanggung jawabnya dalam gugatan. BHP juga mengatakan, gugatan hukum di London menduplikasi proses hukum dan program perbaikan di Brasil.

Perusahaan menyebut, hampir US$ 8 miliar telah dibayarkan kepada mereka yang terkena dampak bencana melalui Renova Foundation, yang didirikan pada tahun 2016. Di samping itu, para penambang melaporkan, pemerintah Brasil saat ini sedang membahas kesepakatan kompensasi hampir US$ 30 miliar dengan BHP, Vale, dan Samarco.

Firma hukum yang mewakili para penggugat, Pogust Goodhead mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gugatan hukum Inggris adalah satu-satunya cara untuk benar-benar meminta pertanggungjawaban BHP.

"Klaim hukum Inggris telah mendorong BHP untuk akhirnya menerima bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak di Brasil, tetapi kesepakatan yang diusulkan ini paling banter hanya berjalan setengah jalan," kata CEO Pogust Goodhead, Tom Goodhead.

Sementara itu, BHP mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas Brasil dan pihak lain untuk mencari solusi guna menyelesaikan proses kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan komprehensif.

Sidang Pengadilan Tinggi London akan berlangsung hingga 12 minggu dan akan mempertimbangkan apakah BHP bertanggung jawab kepada para penggugat berdasarkan hukum lingkungan Brasil.

Sidang ini juga akan mempertimbangkan apakah kotamadya Brasil yang terlibat dalam kasus tersebut diizinkan untuk mengajukan tindakan hukum dan dampak dari setiap perjanjian yang dicapai dengan BHP oleh para penggugat yang terlibat dalam gugatan hukum Inggris.

Sebagai informasi, gugatan tersebut memiliki jalan yang berbelit-belit menuju pengadilan. Pada tahun 2020, gugatan tersebut sempat ditolak sebelum Pengadilan Banding memutuskan bahwa gugatan dapat dilanjutkan.

BHP dan Vale juga sempat berselisih di pengadilan Inggris atas potensi tanggung jawab mereka, sebelum mencapai kesepakatan pada bulan Juli untuk membagi tagihan atas segala ganti rugi yang mungkin diberikan.

(shc/rrd)

Jakarta -

Pelaku bisnis pengangkutan, termasuk pengangkutan laut setidaknya mempunyai kemampuan strategi mitigasi risiko dan klaim. Hal ini karena pengangkutan laut masih menjadi tulang punggung distribusi barang orientasi ekspor atau perdagangan antar pulau di Indonesia karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara.

Managing Director PT Global Internusa Adjusting Dikarioso menekankan pentingnya memahami risiko dalam asuransi pengangkutan, yakni ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa pengangkutan barang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap barang yang diangkut. Dia menyebut ada enam risiko dalam pengangkutan barang yang harus diwaspadai, yakni barang itu sendiri, kemasan barang, alat angkut, perjalanan, cuaca, dan lokasi pemuatan serta pembongkaran.

"Diperlukan pengetahuan teknis tentang sifat barang, cara mengemas, alat transportasi dari tempat produksi ke pelabuhan, rute perjalanan hingga pelabuhan kedatangan, lokasi serta fasilitas bongkar muat sehingga pengelolaan risiko pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan baik," kata Dikarioso dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Sementara itu, Advokat Senior dari Kantor Hukum Nugraha Budi mengatakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang melalui asuransi pengangkutan jika terjadi kerugian atau kerusakan. Di antaranya, penanggung dapat bertanggung jawab, tanggung jawab pengangkut dapat diminta, serta pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dapat dilibatkan sesuai hukum.

"Segera lakukan klaim kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab khususnya pengangkut dan penguasa pelabuhan, ajukan survei kepada perwakilan pengangkut atau pihak bertanggung jawab lainnya termasuk klaim saat ditemukan temuan pada survei dimaksud, tidak memberikan tanda terima saat barang dalam kondisi meragukan, dan sampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bertanggung jawab atas barang dimaksud dalam waktu maksimal 3 hari," kata Budi.

Terkait sulitnya mengajukan klaim asuransi pengangkutan laut, Budi menjelaskan ada beberapa penyebab yang biasa didapati di lapangan. Di antaranya, tertanggung tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat, tertanggung terlambat melaporkan terjadinya klaim kepada penanggung. Kemudian tertanggung tidak atau terlambat mengajukan klaim kepada pengangkut dan tidak dapat melengkapi dokumen klaim.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI), salah satu pemimpin pasar dalam asuransi pengangkutan di Indonesia mengungkapkan strategi paling efektif dalam mitigasi risiko dan manajemen klaim, di tengah perubahan signifikan yang dipicu oleh kompleksitas perdagangan global, perubahan regulasi, meningkatnya frekuensi, dan tingkat keparahan kerugian.

Sebagai salah satu dari tiga pemimpin pasar asuransi pengangkutan di Indonesia, TMI tidak hanya menawarkan produk yang unggul tetapi juga didukung oleh lebih dari 250 claim settling agent yang siap menyelesaikan klaim di seluruh dunia. "Jaringan global ini memungkinkan kami untuk menangani klaim secara efisien, sehingga memastikan klien kami mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat, di mana pun klaim terjadi," tegas Department Head Claim TMI Aminta Ginting.

Dalam sambutannya Direktur Kepatuhan, Risiko, dan HRGA TMI Cahyo Adi menekankan pentingnya pemahaman yang sama dalam manajemen risiko dan proses klaim agar risiko yang tak terduga tidak mengganggu operasional bisnis. "Kami ingin memastikan bahwa klien dan mitra kami dapat mengelola risiko dengan efektif dan memanfaatkan layanan asuransi pengangkutan kami secara maksimal," ujar Cahyo.

(kil/kil)