Saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa terutama yang seamless

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengajak industri pipa PT Artas Energi Petrogas dan PT Inerco bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan jaringan gas (jargas), guna mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat energi nasional.

Faisol saat menghadiri Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perekonomian mengenai rencana pembangunan jargas di wilayah Pulau Jawa.

"Saya kira ini akan menjadi peluang yang besar buat semua perusahaan pipa terutama yang seamless, juga termasuk untuk Indonesia Seamless Tube dan PT Inerco untuk bersama-sama pemerintah merealisasikan jargas yang selama ini sudah bertahun-tahun digagas tidak pernah selesai," kata Faisol.

Dia menyampaikan, langkah sinergi ini bertujuan mengurangi beban subsidi di sektor migas, yang hingga kini telah mencapai Rp400 triliun.

Faisol menegaskan bahwa jargas akan menjadi peluang besar bagi perusahaan pipa dalam negeri, khususnya yang bergerak di bidang pipa seamless.

Ia menekankan bahwa realisasi jargas akan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia dalam mencapai ketahanan energi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

"Kemarin dibahas agak serius, salah satu jalan keluarnya adalah membangun jargas," ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat terwujudnya jargas, yang selama bertahun-tahun digagas namun belum terealisasi secara optimal.

"Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama pipa seamless di Asia Tenggara, memenuhi kebutuhan sektor migas secara mandiri.

Lebih lanjut, Faisol mengatakan bahwa dengan dukungan semua pelaku usaha di sektor pipa, pemerintah optimis bahwa inisiatif ini akan menjadi langkah penting menuju kedaulatan energi nasional.

"Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dan semua yang terkait, kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi produsen utama pipa seamless di Asia Tenggara dan dapat memenuhi kebutuhan sektor migas secara mandiri," katanya.

"Yang terbesar itu memang di sektor migas. Tetapi pipa ini bukan hanya untuk migas, tapi buat industrial, jadi banyak sekali penggunaan dari pada pipa tersebut. Tapi sekarang yang paling besar adalah di migas," kata Jose.

Jose menyampaikan bahwa hingga saat ini Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT Artas Energi Petrogas mencapai 43 persen, bahkan menargetkan hingga 90 persen setelah membangun pabrik bersama mitranya yakni PT Inerco yang ditargetkan pada tahun 2027-2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strategi tersebut adalah melalui pengembangan jaringan gas alias jargas rumah tangga yang masif. Jargas dinilainya dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas. Pada ujungnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujar Eko.

PT PGN selaku operator jargas menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas. PGN mengestimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp 468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan minat pelanggan," ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas dinilai akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk menyebutkan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sejalan dengan target pemerintah mencapai swasembada energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban beban subsidi dan impor energi, melalui pengembangan jargas rumah tangga yang masif.

"Tentunya, hal ini sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik," ujarnya saat Investortrust FGD Gotong Royong Membangun Jargas.

Dari sisi pemerintah, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

Sedangkan, dengan jargas, masyarakat dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerja sama bersama seluruh stakeholder," ujarnya.

Rosa menambahkan PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas.

Estimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisiting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka itu akan terus bertambah seiring pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar substitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program jargas, serta meningkatkan keberminatan pelanggan," ungkap Rosa.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jargas merupakan solusi untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghemat devisa.

"Komitmen untuk membangun jargas penting dan nurani dalam pengelolaan energi nasional penting untuk rakyat. Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika Timur Tengah goyang, maka 50 persen pasokan migas dapat terganggu. Jargas akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional," imbuhnya.

Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan dalam pengelolaan energi nasional, Indonesia cukup bergantung dengan impor.

"Apakah kita mau untuk mengurangi subsidi energi? Karena kondisi global juga cukup mengkhawatirkan. Dalam hal pengelolaan ketahanan energi nasional, mau diakui atau tidak, Indonesia cukup bergantung dengan impor. Now or never (bangun jargas)," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memproyeksikan penghematan impor LPG mencapai Rp 468 miliar per tahun melalui pemanfaatan 1 juta sambungan jaringan gas (jargas).

Implementasi jargas rumah tangga pun dinilai sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung. Sedangkan bagi masyarakat, jargas dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani," ujar Laode dalam keterangan pers, Jumat (1/11).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Movianto menegaskan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujarnya.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengungkapkan, PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas.

Estimasi pengurangan Import LPG dari pengelolaan jargas eksisiting PGN saat ini mencapai 84.000 Ton per Tahun dan pengurangan Subsidi Rp 468 Miliar per Tahun per 1 juta sambungan rumah tangga. Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselesari secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan keberminatan pelanggan," ungkap Rosa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan, pemanfaatan jargas diperlukan untuk mendukung komitmen lingkungan yang bersih dan mencapai target penghematan devisa.

"Komitmen untuk membangun jargas penting dan nurani dalam pengelolaan energi nasional penting untuk rakyat. Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional," jelas Komaidi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendorong skema pengembangan jaringan gas bumi (jargas) nasional untuk mendukung substitusi subsidi energi.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan, salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga.

"Selain itu juga melalui model kawasan industri serta mekanismebeyond pipelinekhususnya oleh badan usaha," ungkap Laode dalam siaran pers, Jumat (1/11).

Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan, pihaknya siap mendukung iplementasi jargas untuk pelanggan rumah tangga.

"Kami (BPH Migas)supportpada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," ujar Idham.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan,pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG.

Namun disisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan. Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ungkap Rosa.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Disaat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehinggacostakan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsepbeyond pipeline.

Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR.

Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk membangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Kedepan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan diantaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," pungkas Rosa.

Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrik ton LPG

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), siap membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga secara nasional agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara termasuk mengurangi subsidi energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut dia, pengembangan jargas PGN juga sejalan Asta Cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

"Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrik ton LPG," sebutnya dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk "Gotong Royong Membangun Jargas".

Namun, lanjutnya, di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

Oleh karena itu, masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG.

Hal itu tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi dan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya badan usaha.

Sedangkan, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan pihaknya mendukung pada sisi harga di rumah tangga dan pelanggan kecil dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik.

"Namun tetap, infrastruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuhnya.

Rosa menambahkan kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi.

"PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujarnya.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar.

Maka, salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu KPBU yang mana badan usaha menerima penugasan.

Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi, sehingga biaya akan lebih efisien.

Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN pun terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas rumah tangga.

Pipa transmisi terus bertambah dan dilanjutkan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah.

PGN juga melakukan konsep beyond pipeline, salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta.

Pada 2025, PGN menargetkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021-2025 PGN membangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR.

Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk membangun infrastruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersial. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara, contohnya dalam mengurangi beban subsidi energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi, sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG. Namun di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," kata Rosa dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline.

Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR. Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk menbangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan diantaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.

Sedangkan Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan BPH Migas sendiri mengaku akan mendukung pembangunan jargas, khususnya dalam mengatur dari sisi harga.

"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," kata Idham.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku siap mengikuti lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) tahun depan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengaku pihaknya sudah bersiap sejak wacana skema KPBU diguangkan pemerintah pada 2020 lalu. Perusahaan pun telah membuat kajian terkait di mana area-area yang menarik untuk diikutkan skema KPBU.

"Jadi apakah PGN siap? PGN tentu akan mendukung semua upaya pemerintah untuk dapat mengakselerasi ketersedian infrastruktur jargas. Kami akan ikut," kata Rosa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PGN memang perusahaan yang selama ini menggarap pembangunan jargas rumah tangga. Rosa mengungkapkan hingga saat ini jumlah pelanggan eksisting telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga (SR).

Pihaknya menargetkan tambahan sebanyak 117.000 SR sampai akhir 2024. Sedangkan, untuk 2025 PGN menargetkan tambahan 200.000 SR.

"Kalau kita bicara ketersediaan infrastruktur Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kami sudah memasukkan target committed itu 100.000 minimal per tahun," imbuh Rosa.

Pembukaan lelang jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mulai 2025 diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia mengatakan, untuk konstruksi SR sendiri bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan alasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia sepi peminat.

Pemerintah sendiri menargetkan sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR). Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 SR atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini. Padahal, pembangunan jargas sudah dikebut lebih dari 10 tahun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan salah satu alasannya adalah aspek sosial. menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap jargas masih rendah.

Hal ini pun dinilai memperlambat proses penetrasi dan peningkatan jumlah pelanggan jargas, khususnya di lokasi-lokasi baru pengembangan.

Laode menyebut masih ada beberapa masyarakat yang khawatir akan pemasangan jargas rumah tangga.

"Aspek sosial, baru mau masuk saja nih temen-teman PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah dihadapkan pada isu bahaya 'nanti meledak', wah hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," kata Laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan hambatan lainnya adalah aspek dari konsumsi masyarakat terhadap jargas. Umumnya, kata dia, pada wilayah-wilayah jargas juga masih menjadi wilayah target penyaluran LPG.

Selain itu, aspek koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga masih menjadi alasan penghambat pembangunan jargas, Laode menuturkan proses pemengembangan jargas tidak selalu mendapat fasilitas ataukemudahan izin dari pemda setempat.

"Begitu kita masuk oh ini ada pemda yang mendukung ada yang kurang mendukung, ini masalah, kadang mau bangun MRS [Metering and Regulating Station] saja tidak ada lokasinya dari pemda, ini yang jadi tantangan juga," kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode hambatan pengembangan jargas lainnya adalah aspek keekonomian dan finansial. Dia menjelaskan untuk mencapai kelayakan finansialnya membutuhkan fasilitas pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan proyek.

"Oleh karena itu bertahun2 semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak atik," imbuh Laode.

Karenanya, pemerintah pun bakal membuka skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang bakal dilelang pada 2025. Hal ini demi menarik investor anak badan usaha swasta bergabung menggarap pembangunan jargas.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

JAKARTA, investor.id - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. PGN menyadari bahwa rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengurangan subsidi energi menjadi salah satu highlight dalam kegiatan FGD Investortrust bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas, Selasa, (29/10).

Pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan. Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu sambungan rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG. Namun di sisi lain, kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang tentunya akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.

"Kami (BPH Migas) mendukung pada sisi harga di rumah tangga dan pelanggan kecil, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," imbuh Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga biaya akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline. Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta.

Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR. Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk membangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan di antaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," tutup Rosa.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, investor.id — Hadapi tantangan dan pengelolaan keberlanjutan bisnis PGN, Serikat Pekerja (SP) PGN dalam Rakernas 2024, menggelar Forum Diskusi Terarah (FDT) yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pekerja dan manajemen dalam menjaga peran dan kontribusi PGN serta gas bumi dalam keberlangsungan layanan energi nasional dan perannya dalam ketahanan energi nasional dalam dinamika bisnis dan tantangan yang semakin kompleks. Forum diskusi ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran dan gagasan mengenai tantangan serta peluang yang dihadapi oleh industri gas nasional, khususnya PGN.

Dengan mengusung tema yang relevan dengan masa depan perusahaan, acara ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat memastikan keberlanjutan bisnis PGN. Rakernas SP 2024 dihadiri oleh pengurus SP dan manajemen PGN, dibuka oleh Ketua Umum (Ketum) SP PGN Ardi Viryawan, serta jajaran manajemen PGN yang diwakili oleh Rachmat Hutama, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari, serta Komisaris Independen Tony Setyo Boedi Hoesodo.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai transformasi bisnis PGN untuk menghadapi tantangan masa depan.

"Ke depannya, PGN harus terus fokus pada pengembangan SDM, adaptasi teknologi, serta fokus pada regulasi yang ada dalam menjawab tantangan bisnis gas bumi," ujar Tony.

Senada dengan Tony, Rachmat juga mengingatkan bahwa perubahan lingkungan bisnis khususnya di sisi pasokan harus menjadi perhatian bagi seluruh pekerja PGN.

"Cepat atau lambat, ke depannya manajemen akan memasuki babak baru yaitu pembangunan infrastruktur LNG dan trading LNG," jelas Rachmat.

Rosa Permata Sari dalam paparannya menyampaikan bahwa PGN memiliki ambisi besar untuk industri gas nasional.

“Fokus utama kita adalah memastikan PGN tetap eksis dan berkontribusi bagi negara hingga tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukan berbagai transformasi, baik dari sisi bisnis maupun sumber daya manusia,” ujar Rosa.

Selain membahas transformasi bisnis, forum ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti ketersediaan pasokan gas, pengembangan infrastruktur gas, transformasi energi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Para peserta diskusi aktif memberikan masukan dan ide-ide segar untuk mengatasi tantangan yang ada.

PGN terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi gas. Pembangunan infrastruktur gas di berbagai wilayah, terutama di Indonesia tengah dan timur, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target bauran energi yang lebih baik.

PGN sebagai Subholding Gas Pertamina memiliki komitmen yang kuat untuk membangun energi di Indonesia, khususnya pemanfaatan energi gas bumi, yang sejalan dengan program Swasembada Energi dalam Asta Cita Pemerintah 2024–2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. PGN juga berupaya menjawab tantangan unbalance supply-demand dengan berjuang untuk mendapatkan pasokan gas yang ada di Indonesia mulai dari gas domestik hingga ke sumur marginal termasuk upaya mendapatkan pasokan LNG dari berbagai wilayah global untuk mengamankan penyediaan gas bumi ke pelanggan sehingga meningkatkan penyerapan gas bumi serta menjadikan gas sebagai energi pilihan di masa transisi energi saat ini.

Mengurangi jejak karbon dan bisnis green energy juga merupakan tujuan jangka panjang perseroan. Tak lupa upaya membuka peluang kerja sama termasuk dengan beragam instansi pemerintah terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia juga terus dilaksanakan. Sinergi antara serikat pekerja dan manajemen menjadi salah satu kunci keberhasilan forum diskusi ini.

Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama yang solid sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keberlanjutan PGN. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, diharapkan PGN dapat terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Rosa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen dalam mewujudkan visi perusahaan.

“Harapannya semoga yang sudah terjalin dalam bentuk diskusi seperti ini bisa kita wujudkan dalam aktivitas bisnis, masukan-masukan yang produktif yang kami bisa kita dapat dari awal akan sangat berguna sehingga kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan juga memang kontributif untuk pertumbuhan dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya.

Senada, Ardi Viryawan, memastikan bahwa SP PGN bersama manajemen berupaya bahu-membahu untuk mencari solusi dalam memenuhi penugasan pemerintah dengan segala tantangan yang ada serta tetap menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Ardi meyakini bahwa dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, kesejahteraan pekerja dan kontribusi PGN bagi Indonesia pun akan semakin meningkat.

Penugasan yang berjalan selama ini mulai dari Jargas hingga HGBT dengan segala tantangan yang ada tidak menyurutkan semangat pekerja untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Dengan demikian, SP PGN mengedepankan dialog konstruktif dengan manajemen untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang diambil, termasuk pengembangan infrastruktur gas bumi, tetap mempertimbangkan pekerja sebagai fondasi utama berjalannya bisnis perusahaan.

“Kami mendukung PGN dalam menjalankan tugasnya, asalkan tetap dalam batas risiko yang terukur, mengingat PGN sebagai badan usaha harus tetap menghasilkan profit dan bertumbuh. Kesejahteraan pekerja juga harus diperhatikan agar semangat dan produktivitas tetap tinggi dalam mencapai target. Sebagai perusahaan Tbk, PGN juga bertanggung jawab menjaga kepercayaan para pemegang saham. Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, seperti alokasi pasokan gas dan LNG yang kompetitif, agar PGN dapat menjalankan tugasnya sebagai agregator gas dan agen pembangunan untuk mencapai swasembada energi," tutup Ardi.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News