Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada 2025 mendatang. Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemi Covid-19.

Utang jatuh tempo tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II dan III. Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu membayar utang tersebut. Mengingat, struktur utang yang ditawarkan dengan menggunakan seri Variable Rate (VR).

Apabila pemerintah ingin memaksimalkan belanja negara untuk pembangunan, maka pemerintah bisa membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Namun dengan syarat menunggu momentum suku bunga rendah, agar biaya utang menjadi lebih rendah.

“Penerbitan bunga utang yang lebih murah di tahun depan bisa saja, penggunaanya bisa untuk apa saja, termasuk untuk membayar utang ke BI. Ini opsional karena momentum tahun depan bagus jadi pilihannya banyak,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Opsi lain, pemerintah juga bisa melakukan debt switching, yakni mengonversi utang dari jangka pendek menjadi jangka panjang, agar beban utang yang harus dibayarkan pada tahun depan menjadi berkurang.

“Tapi Rp 100 triliun terlalu besar untuk debt switching, kemungkinan tidak signifikan. Karena kalau jumlah besar juga kan kelihatannya memberikan sinyal yang kurang bagus juga,” tambahnya.

Meski begitu, Ia meyakini pemerintah masih mampu membayar utang kepada BI sebagaimana jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang sudah mulai pulih.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah sudah bisa mengatur dan menyesuaikan terkait dengan kondisi anggaran untuk membayar utang.

Untuk diketahui, BPK mencatat penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemic Covid-19.

Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menyebut, dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2025 mendatang mencapai Rp 800 triliun. Utang jatuh tempo tersebut meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp 434,29 triliun.

Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto memerinci, utang jatuh tempo tersebut terdiri jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun.

“Termasuk di dalamnya Rp 100 triliun untuk pembayaran SBN Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Bank Indonesia (BI),” tutur Suminto kepada Kontan, Senin (23/7).

Suminto menyampaikan, utang jatuh tempo tersebut akan dibayarkan sesuai bulan jatuh tempo yang sudah ditentukan sepanjang 2025. Ini juga termasuk pembayaran utang kepada Bank Indonesia.

Ia mengatakan, tingginya utang yang akan jatuh tempo di 2025 dan tahun-tahun berikutnya, antara lain disumbang penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan pandemi Covid-19 yang mulai jatuh tempo.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance PT Astra Sedaya Finance (ASDF) telah menyiapkan dana untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo pada 6 November 2024 sebesar Rp 191,71 miliar.

Corporate Secretary & Legal Division Head ASDF, R. Bagus Dwiantho menjelaskan, kesiapan dana tersebut untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 191,71 miliar.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa Astra Sedaya telah menyediakan dana pelunasan pokok dan kupon bunga untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 191,71 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2024," ungkap dia dalam keterbukaan informasi tanggal 22 Oktober 2024 lalu.

ASDF menegaskan bahwa pelunasan obligasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Langkah ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan BEI No I- tanggal 29 Januari 2021 tentang kewajiban penyampaian informasi, bahwa perseroan wajib menyampaikan kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang paling lambat 15 hari bursa sebelum jatuh tempo.

Sebelumnya, Astra Sedaya Finance juga telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C sebesar Rp 236,16 miliar, yang berjatuh tempo pada 22 Oktober 2024.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengguna Shopee bisa bayar SPaylater sebelum jatuh tempo dengan cukup mudah. Selain bayar, Anda juga bisa melunasi SPaylater sekaligus tanpa perlu melakukan cicilan bulanan. Catat juga tanggal jatuh tempo SPaylater dan bayar saat jatuh tempo.

Shopee Pay Later atau SPayLater adalah layanan yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan Anda belanja. Saat ingin membeli kebutuhan mendesak namun pengeluaran bengkak, Anda bisa meminta Shopee membayar terlebih dahulu belanjaan Anda.

Layanan ini sangat mirip dengan kartu kredit, tetapi dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi Shopee.

Layanan Spaylater

Berikut beberapa fitur utama SPayLater:

• Cicilan Bulanan: Pengguna dapat memilih untuk membayar dengan cicilan 1, 3, 6, atau 12 bulan.
• Bunga dan Biaya Admin: SPayLater mengenakan bunga dan biaya administrasi pada setiap cicilan, yang akan ditambahkan pada tagihan bulanan.
• Tanggal Jatuh Tempo: Pembayaran SPayLater memiliki tanggal jatuh tempo setiap tanggal yang disepakati tiap bulannya, tergantung pada kebijakan yang berlaku pada akun pengguna.
• Pembayaran Fleksibel: Pengguna bisa melunasi tagihan sebelum tanggal jatuh tempo atau membayar penuh tanpa mengikuti skema cicilan.

SPaylater memiliki pilihan pembayaran cicilan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Tentu dengan bunga dan biaya administrasi yang akan dibebankan kepada Anda saat bayar cicilan bulanan.

Cara bayar SPayLater

Pengguna dapat membayarkan SPaylater dengan mudah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Bayar SPayLater sebelum jatuh tempo

Apabila masa jatuh tempo masih lama tetapi ingin segera melunasi, ikuti panduan mudahnya.

• Buka aplikasi Shopee di HP Anda.
• Pilih menu Saya pada pojok kanan bawah.
• Pilih SpayLater.
• Pilih menu Jumlah Yang Harus Dibayar.
• Kemudian pilih kolom Tagihan Bulan Depan.
• Centang tagihan bulanan yang muncul yang ingin Anda bayar.
• Jika Anda ingin melunasi sekaligus Spaylater, centang semua tagihan.
• Kemudian pilih Bayar Sekarang.
• Pilih Metode Pembayaran, masukkan PIN Anda dan transaksi berhasil.

Sebagai catatan, untuk bayar SPayLater sebelum jatuh tempo Anda harus terlebih dahulu memilih bulan yang paling dekat. Jika tagihan Anda masih ada 4 bulan, Anda harus bayar terlebih dulu tagihan pertama tidak bisa lompat langsung ke tagihan 3 atau 4.

Cara bayar SPayLater dapat dilakukan dengan memilih metode pembayaran Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan,serta Indomaret/i.Saku. Bisa juga melalui virtual account SeaBank, BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata dan bank lainnya.

Nah jika Anda mau bayar SPaylater saat jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo, biasanya akan ada peringatan dari Shopee melalui Whatsapp.

2. Bayar SPaylater saat jatuh tempo

Sebaiknya Anda segera membayar SPaylater jika tak mau kena denda. Apabila ingin membayarkan tagihan mendekati jatuh tempo, Anda bisa ikuti langkah ini.

• Buka aplikasi Shopee.
• Pilih menu Saya di pojok kanan bawah.
• Pilih menu SPaylater dan pilih Jumlah Yang Harus Dibayar.
• Pilih Bayar Sekarang.
• Pilih Metode Pembayaran dan klik Bayar Sekarang.
• Ikuti instruksi pembayaran yang diarahkan oleh Shopee.
• Anda akan diarahkan ke halaman Status Pembayaran Tagihan.
• Anda akan menerima notification jika pembayaran Anda telah berhasil.

Pastikan Anda menggunakan layanan finansial ini dengan bijak sesuai dengan kemampuan bayar Anda.

Itulah penjelasan terkait cara bayar SPaylater sebelum jatuh tempo dan tanggal jatuh tempo dengan praktis.

PT Lautan Luas Tbk (LTLS) akan segera melunasi surat utang atau Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp 315 miliar yang akan jatuh tempo pada 12 November 2024. Adapun Pefindo memberikan peringkat idA untuk oblihasi ini.

Investor Relations Lautan Luas Eurike Hadijaya mengatakan, LTLS berencana melunasi surat utang yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan kombinasi dana internal dan dana eksternal.

Hingga akhir Juni 2024, LTLS memiliki posisi kas sebesar Rp 277,6 miliar dan total aset mencapai Rp 5,81 triliun. Selain itu Lautan Luas mempunyai posisi rasio keuangan yang cukup kuat dengan rasio net debt to equity 0,24 dan Net debt to EBITDA 1,07.

"Pelunasan obligasi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perusahaan dan selanjutnya akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang," kata Eurike, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Selama semester I-2024, Eurike mengatakan, LTLS membukukan pendapatan sebesar Rp 3,706 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,50 triliun.

"Hampir 90% dari total pendapatan kami merupakan penjualan di Indonesia, terutama kepada pelanggan B2B di industri Makanan dan minuman, Pakan Hewan, dan Perawatan Pribadi & Rumah," ujarnya.

Sementara itu, selama semester I2024, laba bersih LTLS melesat 166% menjadi Rp 136,56 miliar. Adapun laba bersih LTLS di semester I 2023 lalu sebesar Rp 51,3 miliar.

Eurike menambahkan, perusahaan juga akan tetap berfokus memperkuat bisnis utamanya untuk sektor makanan-minuman dan personal home care. Termasuk juga bisnis pengolahan air bersih, yang mana perusahaan memproduksi sejumlah bahan kimia untuk keperluan pengolahan air minum dan air limbah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan cara membayar utang jatuh tempo di awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Diketahui utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan setiap utang jatuh tempo harus dibayar. Karena itu, pemerintah tidak akan menegosiasi untuk mencicil utang itu.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang tersebut adalah dengan refinancing. Refinancing adalah metode pembayaran utang dengan cara mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

"Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit (APBN) plus utang jatuh tempo dengan prinsip refinancing," katanya dalam media gathering Kemenkeu di Serang, Banten, Jumat (27/9).

Skema refinancing, sambung Riko, dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mau berinvestasi kembali, maka investor akan melihat peringkat kredit Indonesia.

"SBN ada pemegangnya. Nah ketika jatuh tempo pemegang SBN jatuh tempo dia akan beli membeli SBN tersebut, refinancing konsep gitu, karena dia butuh instrumen buat investasinya. Apa yang dilihat dia? Bagaimana credit rating negara tersebut. Jadi dia akan refinancing SBN dia yang jatuh tempo sepanjang dia tahu bahwa negara yang dia investasikan kredibel," imbuhnya.

Agar investor percaya, maka fondasi perekonomian Indonesia katanya harus dijaga tetap kuat. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan penjelasan terkait perekonomian Indonesia kepada investor-investor besar yang memiliki obligasi global atau global bond.

"Dan mereka apresiasi akan hal tersebut dan mereka akan tetap menginvestasikan kekayaan mereka di bond di Indonesia," katanya.

Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo. Jumlah ini terdiri terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, presiden terpilih Prabowo Subianto harus membayar utang yang sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.

"Itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Kamis (6/6).

Pada 2025 pemerintah harus membayar jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Artinya, utang tersebut menjadi tanggungan dari pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan, utang-utang tersebut akan dilunasi pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang.

"Setiap utang jatuh tempoh itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi (minta tambahan waktu) gitu,nggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Riko menjelaskan, sumber pendanaan untuk pembayaran utang utamanya berasal dari refinancing. Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

Strategi ini dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Menurutnya, strategi ini bisa diandalkan lantaran Indonesia sendiri punya kondisi ekonomi yang cukup baik.

"Karena yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investmentgrade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya utang jatuh tempo utang disebabkan pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun tambahan belanja, saat penerimaan negara turun 19% karena aktivitas ekonomi berhenti.

"Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di tujuh tahun dan sekarang konsentrasi di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) lalu.

Sementara itu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah baru-baru ini menyampaikan, Rp 1.000 triliun dari total Rp 3.600 triliun di APBN Prabowo di tahun depan akan digunakan untuk membayar utang.

"Soal APBN kita cuma punya Rp 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – ANYER. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mengalami penurunan per akhir Agustus 2024 menjadi sebesar Rp 8.461,93 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut berkurang Rp 40,76 triliun atau turun 0,47% dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp 8.502,69 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, menyampaikan, kemungkinan penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada periode tersebut.

“Jatuh tempo itu kan di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Jadi pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun,” tutur Riko kepada awak media, Kamis (26/9).

Adapun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,68%.

Rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Riko menyampaikan, rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Malah pihaknya berharap agar rasio utang tetap dipertahankan dalam koridor yang menurun. Hal ini mengingat pada pandemi Covid-19 utang pemerintah melonjak tajam.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," jelas Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07%. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.452,56 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.217,73 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp 364 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,93% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp 1.009,37 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 969,74 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 264,05 triliun, pinjaman multilateral Rp 578,76 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp 126,94 triliun.

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah terus bertambah setiap tahun, yang bila tidak dikelola secara optimal akan membuat bunga utang terus menggunung, dan menjadi warisan utang dari rezim saat ini ke rezim selanjutnya. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, kebijakan utang yang dijalankan pemerintah tidak produktif karena mayoritas utang dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Idealnya, pemerintah menggenjot belanja modal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA memastikan kelolaan dana pensiun tetap aman di tengah tren lonjakan utang manfaat jatuh tempo pada semester I/2024.

"Dapen BCA memiliki kondisi ketahanan dana pensiun yang masih stabil, dimana iuran selalu diterima tepat waktu dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan peserta," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Peningkatan iuran dana pensiun Dapen BCA juga didapat dari iuran sukarela yang disetorkan peserta dana pensiun.

Sementara itu, untuk mengimbangi peningkatan pembayaran nilai manfaat, Budi mengatakan Dapen BCA sudah menyiapkan likuiditas yang cukup dan sudah disesuaikan dengan durasi investasinya. Dengan begitu, kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat diberikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dapen BCA dalam memastikan ketahanan dana pensiunan, lanjut dia, adalah dengan mengelola portofolio investasi dengan baik untuk memastikan imbal hasil yang stabil dan mengurangi risiko.

Selain itu, investasi Dapen BCA dilakukan dengan diversifikasi ke berbagai kelas aset, serta menyesuaikan aset investasi berdasarkan proyeksi manfaat yang akan dibayarkan.

"Selain itu adanya program manfaat pensiun berkala yang dibayarkan oleh Dapen selama paling tidak 10 tahun, ini bisa menjadi strategi yang baik karena menciptakan arus kas stabil bagi pensiunan. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengurangi risiko pengeluaran dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar,” jelasnya.

Budi menilai program manfaat pensiun berkala selama 10 tahun ini membantu perencanaan keuangan yang lebih baik, baik bagi pensiunan maupun pengelola dana pensiun.

Selain itu, program iuran sukarela alias top up oleh peserta di luar iuran wajib juga bermanfaat karena meningkatkan fleksibilitas kontribusi peserta.

"Iuran sukarela memungkinkan peserta menyetorkan dana tambahan di luar kewajiban iuran reguler, sehingga potensi pertumbuhan dana pensiun lebih besar. Ini juga memperkuat posisi keuangan dana pensiun, karena aliran dana lebih stabil dari kontribusi yang bervariasi,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan ketahanan dana pensiun bagi DPPK sangat tergantung oleh kemampuan keuangan dan pendanaan pihak pendiri dapen atau pemberi kerjanya.

Agar dapat menjaga ketahanan dana pensiun, dia mendorong pihak DPPK harus selalu mengelola kepesertaan dengan baik, menginvestasikan dana pensiun dengan optimal dan menghindari instrumen yang risikonya tinggi.

"Pedomannya adalah penerapan tata kelolaan dengan baik dan disiplin, penerapan manajemen risiko dengan baik dan disiplin, investasi yang optimal dengan rentabilitas secara kualitas dan kuantitas, dan kecukupan pendanaan, kemampuan serta kemauan pendiri dana pensiun,” jelasnya.

Sebagai informasi, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten perusahaan pembiayaan atau multifinance dijadwalkan melunasi obligasi jatuh tempo pada semester II/2024.

Mayoritas emiten multifinance pun mengandalkan kas internal untuk memenuhi kewajiban kepada investor tersebut ketimbang menerbitkan surat utang baru (refinancing). Pelunasan kewajiban dengan kas internal itu ditopang dengan likuiditas multifinance yang cukup baik.

Bisnis.com. JAKARTA – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Pegadaian telah mengalokasikan dana untuk melunasi obligasi senilai Rp5,1 triliun yang jatuh tempo pada 2024.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi dari total obligasi milik PLN yang memiliki nilai pokok Rp996,7 miliar, lalu KAI sebesar Rp1,9 triliun, dan Pegadaian mencapai Rp2,2 triliun.

Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, menyatakan perusahaan sudah menyiapkan dana untuk melunasi dua obligasi yang jatuh tempo pada Oktober dan November 2024.

Utang itu berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri A pada 1 Oktober 2024 senilai Rp795,7 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B pada 3 November sebesar Rp201 miliar.

“Saat ini, PLN telah menyiapkan likuiditas untuk pembayaran obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Gregorius menambahkan kinerja keuangan PLN kini semakin kokoh, tecermin dari realisasi pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dia mencontohkan PLN mampu mencetak laba bersih Rp13,2 triliun pada 2021, yang kemudian meningkat ke Rp22,07 triliun pada 2023.

“Tidak cukup sampai di situ, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu, PT KAI menghadapi jatuh tempo Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B pada 21 November 2024 senilai Rp1 triliun, dan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A yang jatuh pada 13 Desember 2024 dengan nilai Rp900 miliar.

Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengatakan bahwa seiring jatuh tempo obligasi Rp1,9 triliun pada akhir 2024, perusahaan transportasi milik negara ini berencana melakukan refinancing atau pendanaan ulang lewat penerbitan obligasi.

“Sumber dana pembayaran jatuh tempo obligasi pada tahun ini direncanakan melalui refinancing dari penawaran umum berkelanjutan II Tahun 2024, di mana saat ini sedang dalam proses mempersiapkan penerbitan,” ucap Anne.

PT KAI baru-baru ini juga menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi, dana ini akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dan pengadaan aset gerbong datar di Sumatera Selatan.

Perbesar

Di sisi lain, PT Pegadaian bakal menghadapi utang obligasi sebesar Rp2,2 triliun yang jatuh tempo pada 4 September 2024. Kewajiban itu berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam menuturkan bahwa anggota Holding Ultra Mikro (UMi) tersebut akan melunasi nilai pokok obligasi dengan sumber dana yang berasal dari fasilitas pinjaman perbankan.

“Proyeksi sisa plafon perbankan per Agustus 2024 cukup untuk melunasi surat utang sebesar Rp2,2 triliun tersebut,” ujarnya kepada Bisnis.

Zulfan menambahkan bahwa PT Pegadaian juga berencana menerbitkan kembali obligasi pada semester II/2024. Langkah ini akan ditempuh dengan tetap memperhatikan kondisi pasar.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Pegadaian telah merilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II. Kedua instrumen investasi itu disebut telah habis diborong.

Dengan kupon final sebesar 6,65%, PT Pegadaian mencatatkan oversubscribed selama masa penawaran yang berlangsung pada 23 Juli hingga 6 Agustus 2024. Total dana yang diraih mencapai lebih dari Rp2,2 triliun, melampaui target awal Rp1,5 triliun.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.