REPUBLIKA.CO.ID, IKN (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akhirnya merespons aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara tidak langsung menghalangi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri memakai jilbab saat bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Seusai mengikuti upacara penurunan bendera 17 Agustus 2024, Presiden menegaskan bahwa keberagaman harus dihormati.

"Kita harus hormati keberagaman, kita harus hormati kebhinekaaan karena negara ini negara besar, suku berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadat berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Jokowi menekankan perbedaan dan keberagaman merupakan anugerah dan kekayaan yang patut disyukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan Saat ditanya ada tidaknya sanksi bagi Kepala BPIP, Presiden menyatakan, "Ya nanti dilihat."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Dhahana Putra mengatakan, Paskibraka yang mengenakan jilbab justru menunjukkan semangat keberagaman Indonesia sesuai dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Dirjen HAM meyakini penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukkan keberagaman atau semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," kata Dhahana dalam siaran pers diterima di Jakarta, Kamis lalu.

Terkait dengan polemik aturan ketiadaan opsi penggunaan jilbab atau hijab bagi perempuan yang menjadi anggota Paskibraka pada 2024, Dirjen HAM mengakui hal tersebut memang menimbulkan pertanyaan.

"Adanya aturan itu membuat tujuh putri anggota Paskibraka memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam Paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," ujarnya.

Dhahana menegaskan, bahwa pengibaran bendera tahun-tahun sebelumnya yang memperkenankan Paskibraka mengenakan jilbab merupakan praktik baik penerapan nilai-nilai HAM bagi perempuan di Tanah Air. Dirjen HAM mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak empat dekade silam. Konvensi tersebut menjadi pijakan bagi negara untuk menjamin penghapusan diskriminasi perempuan.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujarnya.

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai polemik lepas hijab oleh 18 Paskibraka yang sempat menjadi sorotan saat pengukuhan. Bahkan, polemik itu memunculkan desakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot atau mundur.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara IKN, Sabtu (17/8).

Jokowi meminta setiap pihak menghormati keberagaman dan kebhinekaan. Ia menyebut Indonesia adalah negara besar. Sehingga ia menegaskan, keberagaman tak boleh disederhanakan.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," tambah dia.

Jokowi menegaskan, perbedaan adalah anugerah yang harus disyukuri sebagai bentuk persatuan.

"Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ucap dia.

Polemik bermula ketika anggota Paskibraka RI tidak ada yang mengenakan jilbab. Padahal, diketahui ada 18 anggota Paskibraka 2024 yang sehari-hari mengenakan jilbab.

Awalnya, BPIP mewajibkan anggota Paskibraka putri agar tidak mengenakan jilbab atau hijab pada saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Kemudian, setelah ramai dikritik, hal tersebut direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa makna kemerdekaan adalah merdeka bernegara juga merdeka dalam menikmati hak asasi manusia (HAM), termasuk menggunakan jilbab.

Menurut Mahfud contoh kecilnya adalah kemerdekaan untuk mengenakan jilbab dan tidak beriilbab yang tak boleh dilarang dan tak perlu diwajibkan.

“Merdeka berjilbab itu hasil perjuangan yang tidak mudah. Dulu orang berjilbab itu diejek sebagai anak madrenges, anak madrasah [lulusan sekolah agama di kampung] yang bodoh dan terbelakang padahal mereka cerdas-cerdas,” kata Mahfud di Instragam dikutip pada Sabtu (17/8/2024).

Di era orde baru, saat Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983, kenang Mahfud, bahkan pernah ada larangan anak-anak masuk sekolah memakai jilbab. Dari sana, protes-protes bermunculan dari lapisan masyarakat. Mahfud menyebut barulah di era reformasi memakai jilbab menjadi bagian dari kemerdekaan berkeyakinan. Munculah para ibu profesor di kampus-kampus, ibu pejabat atau isteri pejabat banyak yang bejilbab saat berkantor.

Mahfud juga menyinggung bahwa di kepolisian RI, para polwan pun boleh berjilbab dalam tugas di lapangan.

“Bahkan pada era Kapolri Soetarman model pakaian jilbab polwan disahkan secara resmi dan kita banyak melihat polwan berjilbab di berbagai tempat,” katanya.

Mahfud mengatakan bahwa saat ini masih ada saja yang menganggap pemakai jilbab sebagai ektremis-radikal. Sama halnya, jika ada bapak pejabat, rektor, profesor membawa sajadah dan memakai baju koko serta bersongkok lalu ada yang menuduh radikal ektremis dan anti Pancasila dan anti NKRI.

Padahal, menurutnya mereka adalah pecinta dan pembela Pancasila dan NKRI vana sedang menerapkan kesalihan atau kebaikan menurut keyakinannya tanpa melanggar konstitusi dan hukum.

“Banyak yang tidak bisa membedakan antara ekstremis-radikal dan orang salih, yang taat beragama,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan di Indonesia merdeka berdasar konstitusi ini, tidak boleh ada kewajiban maupun larangan terhadap orang mau berjilbab atau tidak.

“Jilbab tidak diwajibkan tetapi juga tak boleh dilarang seperti halnya kita tidak boleh melarang orang memakai rok, jas, atau baju batik,” tandasnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merespons soal polemik Paskibraka putri berjilbab yang melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Negara, Selasa (13/8).

Menurutnya, jilbab adalah hak dan itu harus dihormati.

“Jadi gini, jilbab itu hak, orang pakai jilbab ini hak. Namanya hak ya kita harus hormati, itu saja,” kata Yaqut singkat saat ditemui di kompleks parlemen usai menghadiri sidang tahunan, Jumat (16/8).

Ia menolak berkomentar lebih lanjut, sebab menurutnya wewenang itu ada di tangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Kan kepala BPIP sudah menjelaskan ya,” lanjutnya.

Awalnya para anggota Paskibraka yang bertugas di IKN semula mengenakan jilbab. Namun, saat pengukuhan para anggota yang semula menggunakan jilbab terlihat melepas jilbabnya.

Polemik ini pun menuai sorotan publik, bahkan berujung pada desakan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.

BPIP awalnya mengakui adanya aturan yang mengatur soal seragam Paskibraka. Para Paskibraka putri tidak boleh menggunakan jilbab dalam dua momen, yakni saat pengukuhan pada 13 Agustus dan saat bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Namun akhirnya aturan ini pun direvisi.

“Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara,” kata Yudian melalui keterangan resminya, Kamis (15/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri kembali mengenakan jilbabusai adanya larangan berdasarkan keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sempat menuai polemik.

Dalam unggahan di Instagram resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), paskibraka putri yang sebelumnya dipaksa melepaskan jilbab pada pengukuhan di IKN kini sudah mengenakan kembali.

Kini, balutan kain untuk menutupi rambut, telinga hingga leher khas wanita muslim itu sudah dikenakan kembali paskibraka putri. Nampak, sejumlah paskibraka yang mengenakan jilbab itu melaksanakan persiapan gladi bersih upacara di IKN.

"Setelah dikukuhkan oleh Presiden RI @jokowi kemarin, Para Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 hari ini bersiap untuk mengikuti gladi bersih I di Halaman Istana Negara Nusantara," tulis @bpipri, dikutip Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, polemik pengenaan jilbab ini terjadi usai pengukuhan paskibraka di IKN pada (13/8/2024). Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan itu.

Kemudian, BPIP dituding memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran di Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menyebut pelepasan hijab atau jilbab merupakan tindakan yang sukarela dilakukan oleh petugas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujarnya dalam keterangan pers di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Kepala BPIP Minta Maaf

Selang sehari kemudian, Yudian Wahyudi mengoreksi pernyataannya itu dan meminta maaf atas kegaduhan terkait anggota pasukan pengibar bendera pusaka putri yang harus melepas jilbab.

Dia menambahkan, sesuai dengan arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Heru Budi Hartono. BPIP kini memperbolehkan paskibraka putri tanpa harus melepaskan jilbabnya saat bertugas di upacara.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya membolehkan Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional untuk mengenakan jilbab. Terkait itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan apresiasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan, kebijakan BPIP yang dirilis pada Kamis (15/8/2024) sore itu menunjukkan adanya perubahan. Badan yang menjadi koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional itu dinilai sudah mendengar aspirasi masyarakat.

"Setelah kasus Paskibraka, Kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan, serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (16/8/2024).

Kepada para anggota Paskibraka Nasional, dia berharap, mereka dapat fokus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal itu bukan hanya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti, melainkan juga kebesaran bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan polemik jilbab ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tercatat sudah dua kali menyampaikan pernyataan pers. Yang pertama pada 14 Agustus 2024 lalu, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu masih tetap pada pendirian. Ia berdalih, individu petugas Paskibraka Nasional sudah menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan ketentuan seragam.

Barulah pada kemarin sore, Yudian Wahyudi meralat hal itu. Ia lantas menegaskan, pihaknya mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79, yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

"Bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota (IKN)," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers, Kamis (15/8/2024) sore.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza mendukung keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belakangan mengizinkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri dapat mengenakan jilbab. Keputusan itu diambil BPIP setelah dirujak masyarakat.

Dengan demikian pada 17 Agustus 2024, Paskibraka muslimah dapat mengenakan jilbab ketika pengibaran bendera sang saka merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah kita apresiasi," kata Gousta ketika ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hanya saja, Gousta berharap bahwa izin itu diberikan BPIP bukan karena kejadian pelarangan jilbab sudah viral. Dia ingin keputusan itu diambil demi menjaga persatuan. "Cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," ujar Gousta.

Sementara itu, Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah berharap keputusan tersebut tak hanya diperbolehkan pada upacara kemerdekaan tahun ini saja. Dia mendorong agar aturan di internal BPIP turut diubah. "Aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, itu yang paling penting akan kita kawal," ujar Aliyatul.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan yayasan Mega Bintang menggugat Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi untuk meminta maaf kepada masyarakat dan memberikan ganti rugi pasca polemik paskibraka lepas hijab saat pengukuhan.

Ketua LP3HI, Arif Sahudi mengatakan pihaknya selaku penggugat 1 beserta Boyamin dan Rus Utaryono dari yayasan Mega Bintang selaku penggugat 2. Pihaknya juga menjelaskan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024 dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt. Dimana Jokowi selaku tergugat 1 dan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi selaku tergugat 2.

"Jelas-jelas ini melanggar undang-undang hak asasi manusia (HAM) pasal 22. Kemudian aturan BPIP nomor 35 tahun 2024. Di situ nama seragam cewek tidak ada produk gambar jilbab, hingga diterjemahkan tidak ada jilbab," kata Arif Sahudi, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya juga menuntut 3 hal karena timbulnya polemik ini. Dimana ia meminta ganti rugi Rp 100 juta hingga pencopotan Yudian Wahyudi dari jabatannya.

"Tuntutan yang pertama adalah ganti rugi uang sebesar Rp 100 juta. Untuk penyembuhan psikologi pemulihan paskibraka. Kedua kita ingin kepala bpip dicopot presiden. Ketiga kita minta presiden dan BPIP minta maaf di media massa. Mau 17 Agustus malah membuat polemik seperti ini," katanya.

Pihaknya mengatakan jika suatu aturan dinilai baik seharusnya tidak menimbulkan polemik. Namun jika menimbulkan polemik maka aturan tersebut dinilai tidak baik.

"Kita berharap dengan gugatan ini mengingatkan kita semua. Bahwa ini salah, katanya toleran. Kita juga tidak ada kepentingan aneh-aneh, hanya ingin meluruskan aturan tidak menabrak aturan diatasnya," katanya mengakhiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ombudsman RI menilai peristiwa pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada 13 Agustus lalu dengan 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab perlu dievaluasi.

Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membatalkan aturan pelepasan jilbab tersebut, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan evaluasi perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Aturan melepas jilbab dapat dinilai sebagai diskriminasi dalam kebebasan memeluk agama dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila," kata Indraza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dia berpendapat adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024 membuat para anggota Paskibraka tidak punya pilihan selain mematuhinya.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024.

Selain itu, dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pada nomor 4 poin (c) disebutkan, ukuran rambut bagi Paskibraka putri yaitu satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang dan pada nomor 5 gambar (1) terdapat visualisasi gambar yang hanya menampilkan Paskibraka putri tanpa jilbab.

Indraza menekankan ketunggalan dan keseragaman yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika hendaknya diartikan bahwa meskipun berbeda tetapi tetap satu jua.

Dalam hal peristiwa pengukuhan Paskibraka 2024, kata dia, bisa diterjemahkan meskipun berbeda-beda tampilan para anggota Paskibraka, tetapi memiliki satu tujuan untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih.

"Ombudsman menolak keras terkait aturan untuk melepas jilbab pada saat bertugas mulai dari pengukuhan, pengibaran, serta penurunan bendera pada saat upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut juga bertentangan dengan Pancasila sila pertama yang secara jelas menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai dengan kepercayaan dan keyakinan untuk menganut agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 turut menyatakan bahwa negara memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Di lokasi terpisah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

Jakarta: Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menyatakan larangan berjilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri menyalahi prinsip kebinekaan. Larangan itu sempat diatur oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Larangan menggunakan jilbab bagi anggota Paskibraka dengan bahasa 'keseragaman dalam kebinekaan' ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Bahkan, secara prinsip menyalahi nilai kebinekaan itu sendiri karena tidak menghargai hak beragama individu," kata Wakil Ketua Umum PP Hima Persis Rizal Faturohman melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Rizal meminta ketentuan mengenai larangan itu segera ditinjau ulang. Termasuk merevisi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka.
Menurut dia, aturan itu memuat tata cara berpakaian dan sikap Paskibraka yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar nilai-nilai Pancasila. Rizal menyebut aturan yang dibuat BPIP itu justru tidak menghargai keberagaman.

"Hak konstitusi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, termasuk dalam program nasional seperti Paskibraka. Lalu, di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Kebijakan itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila," kata dia.

Penanggung Jawab Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP Hima Persis, Amirul Muttaqien, juga mendesak BPIP meninjau aturan tersebut. Menurut dia, pengunaan jilbab adalah bagian dari kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin konstitusi.

"BPIP tidak seharusnya membuat kebijakan yang membuat gaduh umat Islam dan bertentangan dengan konstitusi," kata Amirul.

Alih-alih berbicara keseragaman untuk menjaga kebinekaan, dia menilai aturan itu justru mencederai nilai Pancasila. Bahkan, merupakan bentuk diskriminasi dan tidak menghargai hak beragama individu.

Tetap berjilbab

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh pihak agar menghormati keyakinan setiap petugas Paskibraka.

"Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko dikutip dari Antara.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Paskibraka putri akan tetap menggunakan jilbab saat bertugas pada upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

"Kami meminta kepada adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru.

(UWA)

Ayah Sofia, Tatang Suyatna, mengaku kaget dan kecewa ketika tahu anaknya tak mengenakan jilbab di acara Upacara Pengukuhan Paskibraka Nasional, yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa 13 Agustus lalu.

Tatang melihat putri keduanya itu dari video yang beredar di media sosial. Saat itu sudah malam, kata Tatang, dan dia baru senggang dari urusan pekerjaan.

“Ya, waktu pas lihat kecewa juga. Karena biasa sudah berhijab,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (15/8).

Kaget dan kecewa itu tak bisa luput dari perasaan Tatang. Terlebih, putrinya yang kerap mengaku ingin jadi akpol itu memang tak pernah lepas dari jilbab.

Jika tidak di rumah, kata Tatang, Sofia pastilah menggunakan jilbab, seperti saat bersekolah atau melakukan kegiatan luar ruangan lainnya. Itu dilakukan Sofia sejak dia SMP.

“Biasanya nggak mau melepas. Kami percaya sama anak kami karena didikan agama. Sofia ngaji terus salat lima waktu karena waktu mau berangkat ke sana juga keluarga berpesan, orang tua khususnya kami, jangan tinggalkan salat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tatang mengaku tak mendapat konfirmasi soal putrinya yang bakal tampil tanpa jilbab di upacara pengukuhan Paskibraka Nasional.

Namun mengingat hal tersebut berhubungan dengan tugas, selaku orang tua, pria bertubuh tegap dengan janggut di dagunya itu cuma bisa mendoakan kelancaran urusan putri kesayangannya.

“Keluarga cuma berharap Sofia dapat melaksanakan tugas lancar, dikasih kesehatan. Sudah, begitu saja,” kata Tatang di depan awak media.

“Kami percaya anak kami,” imbuh dia.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kesbangpol, Kabupaten Sumedang Asep Tatang Sujana. Dia menilai tak adanya konfirmasi kepada orang tua membuat rasa kecewa bertambah.

Dia sendiri, mengaku pihaknya keberatan atas kebijakan mendadak tersebut. Namun, Asep mengatakan urusan keberatannya sudah terwakili oleh pernyataan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

“Tiba-tiba, nah itu jadi kecewa. Cuma karena ini adalah masalah pengorbanan untuk bangsa, sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan Kesbangpol Prov, biar yang membuat keberatan tentang peristiwa ini,” katanya.