Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung pemerintahannya berencana menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebagai turunannya, nantinya akan terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menjelaskan di dalam PP 37/2021 memang mengamanatkan adanya revisi setelah dua tahun berlangsungnya beleid tersebut.

"Saat ini proses evaluasi sedang berlangsung, dan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka dimungkinkan perlu ada penyesuaian-penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud," kata Anwar kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Adapun keputusan pemerintah menaikkan manfaat JKP adalah demi menahan penurunan jumlah kelas menengah. Di samping itu, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun ini melonjak tajam, yang pada Juli mencapai 42.863 orang, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Untuk waktunya kapan harus selesai, tentunya ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah, baik yang melibatkan antar kementerian/lembaga, juga stakeholder ketenagakerjaan lainnya," kata Anwar.

Selain menambah manfaat JKP, melalui revisi PP 37/2021 pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), hingga menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Soal manfaat pelatihan dalam manfaat JKP ini, BPJS Watch mengkritik programnya berjalan belum optimal karena fungsi sebenarnya agar pekerja terdampak PHK bisa segera mendapat kerja dirasa belum efektif. Yang terjadi, peserta yang menerima manfaat JKP hanya memprioritaskan manfaatnya pada manfaat uang tunai.

"Terkait kritik belum optimalnya manfaat pelatihan dalam program JKP, hal tersebut akan kami catat sebagai masukan. Sedangkan terkait pemanfaatan uang tunai, sebenarnya hal tersebut ada syaratnya yang intinya mengarahkan peserta JKP pada akhirnya harus dapat masuk kembali ke pasar kerja," kata Anwar.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan program pelatihan dalam manfaat JKP menjadi program wajib selain mendapatkan bantuan tunai. Dia juga mendorong pemerintah menaikkan besaran dana untuk program pelatihan peserta JKP yang terdampak PHK.

"Biaya pelatihan seharusnya dinaikkan menjadi Rp3,5 juta seperti yang awal digagas pemerintah di Program Kartu Prakerja pada awal pemerintahan Jokowi kedua di 2019. Dana pelatihan Rp2,4 juta masih belum bisa memenuhi biaya pelatihan yang layak dan berkualitas," kata Timboel.

Dia menyarankan pembiayaan program pelatihan dan informasi pasar kerja dalam program JKP ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang digabung dengan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Airlangga mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah pekerjaan rumah (PR) sebagai tindak lanjut sidang kabinet paripurna (SKP).

Pekerjaan rumah yang dimaksud menyangkut sejumlah aturan yang harus diselesaikan.

"Terkait tindak lanjut dari SKP (Sidang Kabinet Paripurna) kemarin, kan ada beberapa PR mengenai PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) yang harus diselesaikan," kata Airlangga di Istana Merdeka, Selasa (17/9/2024).

Airlangga mengatakan, dirinya mengkonfirmasi kembali jadwal penyelesaian PP dan Perpres di antaranya terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau jaminan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi saya reconfirm untuk jadwal penyelesaian PP dan Perpres terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, terkait dengan apa lagi ya, terkait dengan yang kemarin yang saya sampaikan di IKN, itu terkait dengan JKP, revisi-revisi itu," ungkap Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga mengatakan, ratifikasi beberapa perjanjian internasional juga dibahas.

"Kemudian ratifikasi perjanjian internasional, Perpres tentang Indo-Pacific Economic Forum kan ada 3 yang sudah, itu supply chain, green economy, fair economy dan lain. Ini saya minta supaya Perpresnya bisa segera selesai," katanya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan, pemerintah akan menaikkan manfaat dalam JKP. Dia mengatakan, kenaikan manfaat ini di antaranya mencakup besaran uang tunai hingga pelatihan kerja.

Airlangga mengatakan, biaya pelatihan kerja akan dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta sesuai dengan Kartu Prakerja.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Kartu Prakerja sekitar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga di IKN, Jumat (13/9) lalu.

Kemudian manfaat uang tunai akan ditingkatkan dari saat ini sebesar 45% untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, dipukul rata menjadi 45%. "Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk tiga bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," ujarnya.

Pemerintah mau merombak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ini bakal jadi kabar baik bagi korban PHK, pasalnya benefit JKP bakal naik

Hal ini diungkapkan langsung Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Wacana kenaikan benefit JKP dibahas Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Buruh harus membayar iuran JKP 0,46% dari upah per bulan. Iuran ini dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan kebijakan JKP akan direvisi agar cakupannya bisa lebih luas di tengah masyarakat. Pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan bisa mendapatkan program ini bila kehilangan pekerjaan.

"Terkait kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan. Jadi, dengan perbaikan-perbaikan ini kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP, sehingga diperluas lagi kriterianya ini," terang Airlangga usai sidang kabinet.

Perubahan lainnya adalah biaya pelatihan dan benefit uang tunai yang didapatkan pekerja lewat program JKP akan ditingkatkan. Pertama untuk biaya pelatihan akan dinaikkan jumlahnya dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Prakerja Rp 2,4 juta," ujar Airlangga.

Sementara itu untuk benefit uang tunai selama 6 bulan jumlahnya juga ditingkatkan. Benefit uang tunai awalnya diberikan 45% dari gaji selama 3 bulan dan 25% dari gaji selama 3 bulan berikutnya.

Gaji disesuaikan penghasilan terakhir, namun yang masuk hitungan maksimal cuma Rp 5 juta per bulan.

Pemerintah akan mengubah benefitnya menjadi selama 6 bulan berturut-turut pekerja yang mendapatkan JKP mendapatkan 45% gajinya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," sebut Airlangga.

Pemerintah sedang mempersiapkan landasan aturan untuk kebijakan ini. "Sekarang akan disiapkan PP dan Permenaker," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 45 persen selama 6 bulan.

Sebagai informasi, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu manfaat yang diberikan berupa uang tunai selama tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan 25 persen selama tiga bulan selanjutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja para peserta JKP BPJS Kesehatan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Tidak hanya besaran manfaat program JKP, pemerintah juga akan memperluas cakupan peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," kata Airlangga.

Dia mengungkapkan, kenaikan sejumlah manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar di level 5 persen sampai akhir 2024.

Dengan adanya kenaikan JKP, diharapkan dapat memberikan dampak langsung ke perekonomian kelas menengah yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ekonomi.

"Kebijakan yang ke masyarakat langsung yaitu kelas menengah, antara lain PPN yang ditanggung pemerintah, PPN sektor otomotif semuanya digenjot di Kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," jelasnya.

"Terkait kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 45 persen selama 6 bulan.

Sebagai informasi, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu manfaat yang diberikan berupa uang tunai selama tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan 25 persen selama tiga bulan selanjutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja para peserta JKP BPJS Kesehatan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Tidak hanya besaran manfaat program JKP, pemerintah juga akan memperluas cakupan peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," kata Airlangga.

Dia mengungkapkan, kenaikan sejumlah manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar di level 5 persen sampai akhir 2024.

Dengan adanya kenaikan JKP, diharapkan dapat memberikan dampak langsung ke perekonomian kelas menengah yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ekonomi.

"Kebijakan yang ke masyarakat langsung yaitu kelas menengah, antara lain PPN yang ditanggung pemerintah, PPN sektor otomotif semuanya digenjot di Kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," jelasnya.

"Terkait kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan merevisi aturan terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menyampaikan revisi yang akan dilakukan, memungkinkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP dengan nominal yang lebih besar.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Kabinet di IKN, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana diketahui, JKP diberikan berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Bila nantinya revisi berjalan, artinya pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% untuk enam bulan usai berhenti kerja.

Meski demikian, ketentuan JKP yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5.000.000.

Berdasarkan simulasi Bisnis, mengacu batas upah Rp5 juta, artinya pekerja akan menerima manfaat senilai Rp2,25 juta per bulan selama 6 bulan.

Lebih besar dari manfaat sebelumnya yang diberikan senilai 45% atau Rp2,25 juta untuk tiga bulan, dan tiga bulan berikutnya mendapatkan 25% atau senilai Rp1,25 juta.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan memperluas kriteria penerima JKP yang tidak sebatas pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP. Sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," jelasnya.

Di sisi lain, korban PHK juga mendapat manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Salah satunya, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan menaikkan alokasi biaya pelatihan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar di tengah tren melesatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Kalau dibilang PHK semakin banyak klaimnya, akan berkaitan klaim JKP juga. Artinya akan menjadi beban untuk JKP," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Meski lonjakan klaim menjadi beban dana JKP, Timboel menilai angkanya masih kecil dibanding dengan aset kelolaan di program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP diatur sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Timboel menghitung bahwa dari komponen iuran yang dibayar pemerintah menggunakan APBN tersebut setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan mendapat pemasukan iuran JKP sekitar Rp1 triliun.

"Belum yang rekomposisi 0,24%. Artinya 0,22% saja sekitar Rp1 triliun, itu 0,24% anggaplah Rp1 triliun juga berarti Rp2 triliun. Kalau di data klaim kan hanya ratusan miliar. Kecil. Jadi ketahan dana masih sangat kuat," kata Timboel.

Dalam PP 37/2021, manfaat JKP bisa berupa uang tunai dan pelatihan kerja. Timboel melihat, sangat sedikit yang memanfaatkan pelatihan kerja dalam manfaat JKP ini. Dengan aset kelolaan yang masih besar, dia menyarankan dalam revisi PP/2021 tersebut pelatihan kerja menjadi wajib.

"Dengan rasio klaim yang relatif kecil, anggaran yang cukup besar, pendapatan iuran cukup besar, menurut saya anggaran pelatihan harus ditingkatkan. Ini yang kita dorong di revisi PP 37. Kita dorong pekerja PHK ini bisa kerja lagi sebagai pekerja formal, jangan informal," kata dia.

Adapun hingga 31 Juli 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar. Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pekerja memerlukan nomor pada kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mencairkan dana saat pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, karena sejumlah alasan, pekerja tak jarang melupakan keberadaan kartu atau bahkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini dapat menghambat pekerja dalam mencairkan dana, terutama dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah tidak lagi bekerja karena pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lantas, jika kartu dan nomor Jamsostek hilang, apakah dana JHT masih bisa dicairkan?

Kartu Jamsostek hilang-lupa masih bisa dicairkan

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, peserta tetap dapat mencairkan dana meski kartu kepesertaan Jamsostek hilang.

"Jika kartu peserta hilang, peserta tetap dapat melakukan klaim JHT-nya dengan cara menyertakan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah pekerja di perusahaan tersebut," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Tidak perlu kartu fisik, peserta juga bisa mengunduh kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile.

Menurut Oni, peserta yang melupakan nomor Jamsostek pun tak perlu khawatir tidak bisa mengeklaim dana JHT.

Namun, dia menyarankan agar yang bersangkutan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat arahan langsung dari petugas.

"Ini (lupa nomor peserta) nanti akan dikonfirmasi oleh petugas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pelayanan fisik ke kantor cabang," tuturnya.

Nantinya, peserta juga akan diminta bukti-bukti pernah bekerja di perusahaan, antara lain melalui paklaring, slip gaji, maupun tanda pengenal resmi.

"Ini bisa salah satunya. (Kalau tidak ada paklaring) bisa pakai bukti lain, seperti slip gaji atau kartu pengenal resmi atau bukti lainnya," kata Oni.

Cara klaim JHT jika lupa nomor kartu peserta Jamsostek

Bagi peserta yang melupakan nomor kartu Jamsostek, dapat mengajukan klaim JHT secara langsung melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas selanjutnya akan mengonfirmasi data peserta, kemudian membeberkan nomor Jamsostek untuk digunakan dalam mencairkan dana.

Berikut prosedurnya:

• Datangi kantor cabang dengan membawa dokumen syarat asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrean Tunggu sampai nomor antrean peserta dipanggil untuk wawancara oleh petugas
• Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima Setelah selesai, peserta akan diminta memberikan penilaian kepuasan di e-survey
• Terakhir, tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Sementara itu, bagi peserta yang kehilangan kartu tetapi berhasil mengunduh kartu Jamsostek dan mengetahui nomor kepesertaan melalui aplikasi JMO, dapat mengajukan pencairan dana secara online.

Berikut langkah-langkahnya:

• Kunjungi portal layanan Lapak Asik
• Isi data diri peserta, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal berukuran 6 MB
• Akan konfirmasi data pengajuan, klik "Simpan"
• Selanjutnya, peserta akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email
• Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan pada formulir pengajuan klaim.

Peserta yang mengajukan klaim JHT juga dapat melacak proses pencairan dana melalui langkah-langkah sebagai berikut:

• Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
• Masukkan nomor kartu Jamsostek yang telah diberi tahu oleh petugas atau tercantum dalam aplikasi JMO
• Klik menu "Informasi Status Klaim"
• Halaman situs selanjutnya akan menampilkan perkembangan pencairan JHT oleh peserta.

Sebagai catatan, dokumen persyaratan klaim JHT yang perlu dilampirkan selengkapnya disesuaikan dengan kondisi atau alasan masing-masing peserta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nomor Kartu Peserta Jamsostek Hilang atau Lupa, Apakah JHT Masih Bisa Dicairkan?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pekerja memerlukan nomor pada kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mencairkan dana saat pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, karena sejumlah alasan, pekerja tak jarang melupakan keberadaan kartu atau bahkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini dapat menghambat pekerja dalam mencairkan dana, terutama dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah tidak lagi bekerja karena pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lantas, jika kartu dan nomor Jamsostek hilang, apakah dana JHT masih bisa dicairkan?

Kartu Jamsostek hilang-lupa masih bisa dicairkan

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, peserta tetap dapat mencairkan dana meski kartu kepesertaan Jamsostek hilang.

"Jika kartu peserta hilang, peserta tetap dapat melakukan klaim JHT-nya dengan cara menyertakan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah pekerja di perusahaan tersebut," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Tidak perlu kartu fisik, peserta juga bisa mengunduh kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile.

Menurut Oni, peserta yang melupakan nomor Jamsostek pun tak perlu khawatir tidak bisa mengeklaim dana JHT.

Namun, dia menyarankan agar yang bersangkutan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat arahan langsung dari petugas.

"Ini (lupa nomor peserta) nanti akan dikonfirmasi oleh petugas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pelayanan fisik ke kantor cabang," tuturnya.

Nantinya, peserta juga akan diminta bukti-bukti pernah bekerja di perusahaan, antara lain melalui paklaring, slip gaji, maupun tanda pengenal resmi.

"Ini bisa salah satunya. (Kalau tidak ada paklaring) bisa pakai bukti lain, seperti slip gaji atau kartu pengenal resmi atau bukti lainnya," kata Oni.

Cara klaim JHT jika lupa nomor kartu peserta Jamsostek

Bagi peserta yang melupakan nomor kartu Jamsostek, dapat mengajukan klaim JHT secara langsung melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas selanjutnya akan mengonfirmasi data peserta, kemudian membeberkan nomor Jamsostek untuk digunakan dalam mencairkan dana.

Berikut prosedurnya:

• Datangi kantor cabang dengan membawa dokumen syarat asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrean Tunggu sampai nomor antrean peserta dipanggil untuk wawancara oleh petugas
• Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima Setelah selesai, peserta akan diminta memberikan penilaian kepuasan di e-survey
• Terakhir, tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Sementara itu, bagi peserta yang kehilangan kartu tetapi berhasil mengunduh kartu Jamsostek dan mengetahui nomor kepesertaan melalui aplikasi JMO, dapat mengajukan pencairan dana secara online.

Berikut langkah-langkahnya:

• Kunjungi portal layanan Lapak Asik
• Isi data diri peserta, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal berukuran 6 MB
• Akan konfirmasi data pengajuan, klik "Simpan"
• Selanjutnya, peserta akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email
• Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan pada formulir pengajuan klaim.

Peserta yang mengajukan klaim JHT juga dapat melacak proses pencairan dana melalui langkah-langkah sebagai berikut:

• Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
• Masukkan nomor kartu Jamsostek yang telah diberi tahu oleh petugas atau tercantum dalam aplikasi JMO
• Klik menu "Informasi Status Klaim"
• Halaman situs selanjutnya akan menampilkan perkembangan pencairan JHT oleh peserta.

Sebagai catatan, dokumen persyaratan klaim JHT yang perlu dilampirkan selengkapnya disesuaikan dengan kondisi atau alasan masing-masing peserta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nomor Kartu Peserta Jamsostek Hilang atau Lupa, Apakah JHT Masih Bisa Dicairkan?"

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat telah membayarkan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 182,13 miliar sejak Januari 2024 hingga Mei 2024.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan total nilai tersebut diberikan kepada 24,45 ribu peserta klaim JKP.

Di sisi lain, Anggoro merinci sejak Februari 2022 hingga Desember 2022, pihaknya telah membayarkan klaim JKP sebesar Rp 44,38 miliar kepada 10,25 ribu peserta.

Lalu sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim program JKP sebesar Rp 366,57 miliar. Nominal tersebut diberikan kepada 53,72 ribu peserta.

"Pola klaim program JKP terlihat sama 3 tahun terakhir, yakni meningkat pada awal Februari. Hal itu kemungkinan karena pola-pola kontrak yang berakhir pada Januari, lalu peserta melakukan klaim JKP. Dengan demikian, Februari naik tinggi, lalu kembali normal pada Maret," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, Selasa (2/7).

Secara total, Anggoro menyampaikan peserta klaim JKP sejak Februari 2022 hingga Mei 2024 tercatat mencapai 88,43 ribu peserta. Adapun total nominal pembayaran klaim program JKP sebesar Rp 593,09 miliar.

Lebih lanjut, Anggoro juga membeberkan total peserta klaim (tenaga kerja) yang tercatat sampai Juni 2024 mencapai 1,6 juta. Dia menyebut nominal manfaat yang telah dibayarkan sebanyak Rp 25,43 triliun.

Pada 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim sebesar Rp 52,72 triliun kepada 4,02 juta peserta klaim.