Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menggelar tes wawancara, Rabu (18/9/2024). Salah satu peserta yang ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Pimpinan KPK petahana itu ditanya soal tindak lanjut sebanyak 150 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pihak yang memberikan pertanyaan kepada Johanis tidak lain dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang juga menjabat sebagai anggota Pansel KPK. Dia menyebut pihaknya telah menyerahkan 150 LHA dan LHP ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti.

"Sementara HA [hasil analisis] dan HP [hasil pemeriksaan] kami tidak ditindaklanjuti. Ini angkanya bisa ratusan bahkan ribuan triliun [rupiah] mungkin, kasus ini?," tanya Ivan kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu menyebut seluruh laporan PPATK yang disampaikan ke lembaganya didisposisikan ke Deputi Penindakan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah itu, nantinya Deputi akan melaporkannya ke pimpinan apabila LHA maupun LHP PPATK itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Ivan pun lalu berpesan agar nantinya Johanis, apabila terpilih menjadi pimpinan KPK, agar mengoptimalkan sumber daya lembaganya untuk menyelesaikan seluruh LHA dan LHP yang diterima.

Johanis, yang saat ini merupakan pimpinan KPK 2019-2024, berjanji akan meminta perkembangan tindak lanjut atas laporan-laporan PPATK itu.

"Saya berharap nantinya, apa yang Bapak sampaikan laporan-laporan itu akan kami sampaikan lagi bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau ini tidak ditindaklanjuti karena apa alasannya," ujar Johanis.

Untuk diketahui, Johanis menjadi satu-satunya pimpinan KPK petahana yang lolos ke tahap wawancara dengan jumlah peserta 20 besar. Setelah seleksi ini, Pansel KPK akan memilih 10 besar nama calon pimpinan dan dewas KPK untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 calon pimpinan dan dewas KPK itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menggelar tes wawancara, Rabu (18/9/2024). Salah satu peserta yang ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Pimpinan KPK petahana itu ditanya soal tindak lanjut sebanyak 150 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pihak yang memberikan pertanyaan kepada Johanis tidak lain dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang juga menjabat sebagai anggota Pansel KPK. Dia menyebut pihaknya telah menyerahkan 150 LHA dan LHP ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti.

"Sementara HA [hasil analisis] dan HP [hasil pemeriksaan] kami tidak ditindaklanjuti. Ini angkanya bisa ratusan bahkan ribuan triliun [rupiah] mungkin, kasus ini?," tanya Ivan kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu menyebut seluruh laporan PPATK yang disampaikan ke lembaganya didisposisikan ke Deputi Penindakan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah itu, nantinya Deputi akan melaporkannya ke pimpinan apabila LHA maupun LHP PPATK itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Ivan pun lalu berpesan agar nantinya Johanis, apabila terpilih menjadi pimpinan KPK, agar mengoptimalkan sumber daya lembaganya untuk menyelesaikan seluruh LHA dan LHP yang diterima.

Johanis, yang saat ini merupakan pimpinan KPK 2019-2024, berjanji akan meminta perkembangan tindak lanjut atas laporan-laporan PPATK itu.

"Saya berharap nantinya, apa yang Bapak sampaikan laporan-laporan itu akan kami sampaikan lagi bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau ini tidak ditindaklanjuti karena apa alasannya," ujar Johanis.

Untuk diketahui, Johanis menjadi satu-satunya pimpinan KPK petahana yang lolos ke tahap wawancara dengan jumlah peserta 20 besar. Setelah seleksi ini, Pansel KPK akan memilih 10 besar nama calon pimpinan dan dewas KPK untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 calon pimpinan dan dewas KPK itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengikuti seleksi wawancara Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Johanis menyatakan bahwa jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia akan membawa banyak perubahan untuk memperkuat lembaga antikorupsi tersebut.

"Banyak ya perubahan. Pertama, dari sisi administrasi internal. Kemudian pola pikir dan pemanfaatan sumber daya manusia di dalam KPK perlu disesuaikan. Banyak pegawai KPK yang bukan berlatar belakang sarjana hukum, padahal tugas utama KPK adalah penegakan hukum," ujar Johanis.

Ia menegaskan bahwa pemahaman yang kuat terhadap berbagai aspek hukum sangat penting dalam menangani perkara korupsi.

"Dalam menangani kasus korupsi, kita tidak hanya harus paham hukum pidana atau tindak pidana korupsi saja. Kita juga perlu memahami hukum acara pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, dan bahkan hukum perdata," tambahnya.

Johanis menyoroti pentingnya pemahaman lintas bidang hukum karena korupsi sering kali terkait dengan berbagai transaksi, termasuk transaksi perbankan yang berada dalam ranah hukum perdata.

Kesalahan dalam pemahaman atau administrasi hukum bisa berdampak besar pada kredibilitas KPK, termasuk memicu praperadilan.

"Kalau kita kurang memahami hukum administrasi, bisa berdampak buruk, termasuk kemungkinan diajukannya praperadilan yang sifatnya administratif," jelasnya.

Lebih lanjut, Johanis menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan.

"Memahami undang-undang pemberantasan korupsi saja tidak cukup. Kita harus memahami konsideransinya, penjelasan umum, dan setiap pasal dengan baik agar tidak salah menerapkan hukum," tegasnya.

Menurut Johanis, kesalahan dalam penerapan hukum tidak hanya berimplikasi pada gagalnya penegakan hukum, tetapi juga dapat melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memastikan seluruh pegawai KPK memiliki pemahaman yang kuat dan menyeluruh tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Oleh karena itu kita harus benar-benar pahami dengan baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak dinyatakan lulus seleksi tes tertulis yang digelar panitia seleksi (pansel) pekan lalu.

Ghufron dan Tanak menjadi dua dari total 40 orang yang lulus seleksi tes tertulis,dan diwajibkan mengikuti tahapan selanjutnya. Sebanyak 40 orang calon dewan pengawas (dewas) KPK juga dinyatakan lulus seleksi tes tertulis.

Selain dua wakil ketua KPK itu, sebanyak tiga pejabat setingkat deputi di lembaga antirasuah dinyatakan lulus tes tertulis. Mereka adalah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, Deputi Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana.

"Ada sekitar lima ya yang lanjut ke proses selanjutnya. Banyak juga alumni-alumni KPK yang turut lolos," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto usai dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Tessa juga menyampaikan bahwa pansel sudah melakukan proses seleksi dengan profesional dan tanpa intervensi pihak mana pun.

"Saya pikir seluruh insan KPK juga berharap nantinya akan terpilih calon pimpinan dan dewas yang terbaik," lanjutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, 40 orang calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus tes tulis itu datang dari berbagai kalangan maupun kementerian/lembaga.

Misalnya, ada tujuh jenderal Polri yang diketahui lulus tes tulis yaitu Brigjen Rakhmad Setyadi, Irjen Djoko Poerwanto, Irjen Didik Agung Widjanarko, Irjen (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, Komjen R.Z Panca Putra S., Komjen Setyo Budiyanto, dan Komjen Agung Setya Imam Effendi.

Kemudian, ada beberapa jaksa yang turut terpilih seperti Andi Heran, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar serta Sugeng Purnomo. Sebagai informasi, Fitroh merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, ada mantan juru bicara KPK Johan Budi, mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara serta Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, 40 orang calon pimpinan yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile asssesment yang akan diselenggarakan 28 dan 29 Agustus 2024," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 nama capim dan calon dewas KPK yang lolos tes tertulis.

Tes tersebut dilakukan pada 31 Juli 2024 dan diikuti 230 capim serta 142 calon dewan pengawas KPK. Adapun, nama-nama peserta yang lolos dibacakan Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (8/8).

Yusuf mengatakan masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK hingga 24 Agustus 2024. Sedangkan tahapan berikutnya adalah profile assesment pada 28 hingga 29 Agustus 2024.

"Kami mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta," kata Yusuf dikutip dari Antara.

Sejumlah nama yang lolos tes capim KPK antara lain mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi, hingga mantan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Sedangkan dari internal KPK, nama yang lolos antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.

Sedangkan nama yang lolos seleksi tertulis calon dewas KPK antara lain Sekretaris/Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, hingga Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.

Berikut nama-nama peserta yang lolos:

Calon pimpinan KPK

1. Achmad Zubair (PNS)
2. Agung Setya Imam Effendi (PNS)
3. Agus Joko Pramono (Akademisi)
4. Ahmad Alamsyah Saragih (BUMN/BUMD)
5. Albertus Usada (Hakim),
6. Andi Herman (Jaksa)
7. Andi Pangerang Moenta (PNS)
8. Dadang Herli Saputra (Akademisi)
9. Didik Agung Widjanarko (Polri)
10. Djoko Poerwanto (Polri)
11. Erdianto (Akademisi)
12. Fitroh Rohcahyanto (Jaksa)
13. Giri Suprapdiono (PNS)
14. Gunarwanto (PNS)
15. Harli Siregar (Jaksa)
16. I Nyoman Wara (PNS)
17. Ibnu Basuki Widodo (Hakim)
18. Ida Budhiati (akademisi)
19. Imron Rosyadi Hamid (akademisi)
20. Johan Budi Sapto Pribowo (lembaga negara)
21. Johanis Tanak (lembaga negara)
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata (PNS)
23. Minanoer Rachman (Hakim)
24. Muhammad Yusuf (PNS)
25. Nurul Ghufron (lembaga negara)
26. Nuryanto (PNS)
27. Pahala Nainggolan (PNS)
28. Poengky Indarti (lembaga negara)
29. R Benny Riyanto (PNS)
30. R Z Panca Putra S (PNS)
31. Rakhmad Setyadi (Polri)
32. Rios Rahmanto (Hakim)
33. Sang Made Mahendrajaya (lain2)
34. Setyo Budiyanto (Polri)
35. Subagio (akademisi)
36. Sudirman Said (akademisi)
37. Sugeng Purnomo (Jaksa)
38. Vera Diyanty (akademisi)
39. Wawan Wardiana (PNS)
40. Yanuar Nugroho.

Calon dewan pengawas KPK

1. Achmed Sukendro (TNI)
2. Ardilafiza (PNS)
3. Benny Jozua Mamoto (lembaga negara)
4. Binsar M Gultom (Hakim)
5. Bobby Hamzar Rafinus (lembaga negara)
6. Chisca Mirawati (praktisi)
7. Dody Eko Wijayanto (lain2)
8. Eddy P Nasution (lain2)
9. Eddy Yusuf (swasta)
10. Edy Karim (BUMN/BUMD)
11. Elly Fariani (PNS)
12. Elthaf (swasta)
13. Gatot Darmasto (PNS)
14. Gusrizal (Hakim)
15. Hamdi Hassyarbaini (swasta)
16. Hamidah Abdurrachman (akademisi)
17. Heru Kreshna Reza (BUMN/BUMD)
18. Imam Suharjo (PNS)
19. Iskandar MZ (BUMN/BUMD)
20. John Dista (praktisi)
21. Kaspudin Nor (akademisi)
22. Khairul Rizal (lain2)
23. Liberti Sitinjak (PNS)
24. Maria Margareta Rini Purwandari (lembaga negara)
25. Matheus Samiaji (Hakim)
26. Mirwazi (Polri)
27. Padma Dewi Liman (akademisi)
28. Panutan Sakti Sulendrakusuma (lembaga negara)
29. Rodjai S Irawan (Hakim)
30. Sarwono Sutikno (akademisi)
31. Soeherman (praktisi)
32. Sri Hadiati Wara Kustriani (praktisi)
33. Sugiono Eksantoso (PNS)
34. Suhartanto (PNS)
35. Sumartoyo (praktisi)
36. Sumpeno (Hakim)
37. Suryo Sularso (Jaksa)
38. Tony Hartono (lembaga negara)
39. Wisnu Baroto (Jaksa)
40. Yeni Andriani (Jaksa).

Jakarta: Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat kekayaan salah satu calon Pimpinan KPK, Johanis Tanak, sekitar Rp11,2 miliar. LHKPN Johanis Tanak terakhir terlaporkan pada 31 Desember 2023.

Mengutip data LHKPN, jumlah kekayaan Johanis Tanak terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebesar Rp5,9 miliar. Lalu, harta bergerak (alat transportasi dan mesin) Rp685 juta.

Pada harta tidak bergerak, Johanis Tanak memiliki satu tanah di daerah Karawang dan tiga tanah di Jakarta Timur. Total nilai aset tanah milik Johanis Tanak mencapai hampir Rp6 miliar.

Baca juga: 40 Capim KPK Lolos Tes Tertulis, Ini Daftarnya

Kemudian, Johanis Tanak memiliki mobil Toyota Corolla Sedan pembuatan tahun 1997 senilai Rp40juta, mobil Willys Universal CJ 7 pembuatan tahun 1980 senilai Rp250 juta, dan mobil Honda CZ Sedan pembuatan tahun 2013 senilai Rp295 juta.
Johanis juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp139 juta. Lalu, kas dan setara kas mencapai Rp4,4 miliar. Johanis tercatat tidak memiliki utang.

Johanis tanak merupakan wakil ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini. Selain Johanis, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinyatakan lolos dalam seleksi capim KPK periode 2024-2029.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) berharap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti memiliki integritas dan tidak berpolitik.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengaku bahwa pihaknya berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru nanti. Chico mengatakan bahwa KPK bakal semakin baik kinerjanya jika para pimpinan barunya nanti tidak berpolitik atau menjadi alat politik para penguasa.

"Harapan saya, pimpinan KPK yang baru nanti berintegritas dan tidak menjadi alat dari penguasa maupun dari kekuatan politik mana pun," tutur Chico kepadaBisnisdi Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berdasarkan catatanBisnis, pimpinan KPK 2019–2024 yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

Keduanya merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar tersebut hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesi, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi. Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang.

Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggelar tes tertulis untuk calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024–2029, Rabu (31/7/2024).

Beberapa di antara peserta yang terdaftar langsung dinyatakan gugur karena tidak hadir pada waktu seleksi.

Untuk calon pimpinan KPK, 7 dari total 236 orang peserta seleksi dinyatakan gugur karena tidak hadir. Alhasil, tes tertulis hari ini hanya diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta calon pimpinan KPK saja.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Komposisi peserta yang hadir pada seleksi tes tertulis hari ini yaitu 214 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Adapun hasil tes tertulis itu nantinya akan diperiksa oleh ahli yang ditunjuk pansel. Semua ahli berasal dari kalangan akademisi.

Tes tertulis untuk calon pimpinan KPK meliputi sembilan buah pertanyaan esai, yang mencakup empat pertanyaan wajib dan lima pertanyaan pilihan. Masing-masing pertanyaan yang dijawab memiliki bobot 100.

"Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan dilakukanprofile assessment," terang Elwi.

Berdasarkan pantauanBisnis, dua pimpinan KPK saat ini yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti seleksi tes tertulis. Apabila berhasil lolos hingga seleksi tahap akhir, keduanya berpotensi kembali menjabat sebagai pimpinan untuk periode kedua.

Kemudian, beberapa pejabat KPK setingkat deputi seperti Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana juga terlihat mengikuti seleksi.

Tidak hanya itu, mantan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto (dari Kejaksaan Agung), mantan Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto (Polri), mantan juru bicara KPK Johan Budi serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga terlihat mengikuti tes tertulis berdurasi sekitar dua jam itu.

Jakarta: Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Johanis Tanak menjalani tes tulis dalam seleksi calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Ghufron menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

“InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT,” kata Ghufron di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Ghufron pertanyaan dalam tes itu berkaitan dengan kondisi KPK saat ini. Dia merasa bisa memberikan jawaban karena masih bergabung dengan Lembaga Antirasuah.
“Ya pertanyaannya aktual, sesuai dengan kondisi KPK saat ini maupun tantangan yang akan datang. Bukan hanya aktual tapi juga perspektif ke depan terhadap dugaan-dugaan transaksi keuangan di dunia maya,” ucap Ghufron.

Baca juga: Sudirman Said Umbar Janji saat Tes Tulis Capim KPK

Johanis Tanak usai menyelesaikan tes menyebut pertanyaan dalam soal berkaitan dengan fungsi KPK. Dia menyebut ujian itu berbeda pada saat seleksi pada 2019.

“(Yang sekarang) lebih fokus kepada tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Johanis.

Johanis enggan besar kepala atas jawabannya dalam tes itu. Dia menyerahkan semua hasilnya kepada tuhan.

“Itu kita serahkan kepada Allah,” ujar Johanis.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA — Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019–2024, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.

Apabila lolos sampai dengan tahap akhir, keduanya berpotensi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.

Ghufron dan Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan KPK pada hari ini, Rabu (31/7/2024), di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Saat ditemui usai menjalani tes, Ghufron mengatakan bahwa pertanyaan yang disiapkan panitia seleksi (pansel) sudah aktual terhadap kondisi KPK saat ini.

"Ya pertanyaannya aktual, sesuai dengan kondisi KPK saat ini maupun tantangan yang akan datang. Bukan hanya aktual tapi juga perspektif ke depan terhadap dugaan-dugaan transaksi keuangan di dunia maya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Adapun pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu menyatakan optimistis terhadap hasil tes yang dikerjakannya hari ini.

"Ya Insyaallah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT," katanya.

Sementara itu, Tanak menilai materi tes tertulis yang dikerjakannya hari ini berbeda dengan seleksi calon pimpinan KPK periode sebelumnya atau 2019–2024. Namun, dia mengatakan bahwa materinya masih berfokus pada tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Senada dengan Ghufron, Tanak tidak banyak berkomentar apabila dia percaya diri atas hasil tes tertulis nantinya.

"Itu kita serahkan kepada Allah," kata pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu.

SELEKSI

Untuk diketahui, Ghufron dan Tanak merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA — Dua dari empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua 2024–2029.

Sementara itu, dua orang pimpinan lainnya telah resmi mendaftarkan diri untuk maju lagi sebagai calon komisioner.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan tidak mendaftarkan dirinya untuk kembali menjadi calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah. Nawawi mengatakan banyaknya persoalan di lembaga antikorupsi itu membuatnya tidak tertarik untuk kembali mendaftar jadi capim KPK.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal Pimpinan," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (15/7/2024).

Seperti halnya Nawawi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tidak akan melanjutkan kiprahnya di KPK. Namun, berbeda dengan rekannya, Alex tidak lagi maju sebagai capim karena sudah menduduki jabatan yang sama sebanyak dua periode.Pria itu merupakan satu-satunya sejauh ini yang pernah menjabat dua kali sebagai pimpinan KPK.

Untuk diketahui, Alex sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2015-2019 era Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan berlatar belakang hakim ad hoc tipikor itu bahkan menyebut tidak tertarik untuk mendaftar sebagai dewas KPK.

"Tidak. Saya mau pensiun setelah di KPK," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sementara itu, dua orang pimpinan KPK lainnya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua 2024–2029. Mereka adalah Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Keduanya baru sekali menjabat sebagai komisioner lembaga antirasuah.

Ghufron, yang berlatar belakang akademisi, mengatakan bahwa itu merupakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi. Dia pun sebelumnya mendorong berbagai pihak mulai dari internal hingga eksternal KPK seperti NGO, CSO, penegak hukum maupun akademisi untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Tak lupa, saya perlu mengundang agar masyarakat luas turut serta memantau dan juga memberikan kritik dan saran yang disampaikan kepada Pansel Pimpinan KPK, karena kepedulian Anda adalah bagian dari pembentuk terpilihnya pimpinan-pimpinan terbaik bagi pemberantasan korupsi periode 2024–2029," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku rekan-rekan sesama pimpinan menghendakinya untuk maju kembali menjadi capim KPK. Pimpinan berlatar belakang jaksa itu sebelumnya diangkat sebagai pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar, yang mengundurkan diri pada 2022.

"Teman-teman pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi capim KPK karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," ujarnya.

Adapun menurut data panitia seleksi (pansel) KPK per pukul 20.15 WIB, sudah ada 468 orang pendaftar calon pimpinan dan dewas KPK yang sudah menyertakan dokumennya. Secara keseluruhan, ada total 844 orang yang membuat akun registrasi di situs pendaftaran capim serta dewas KPK.

Seperti diketahui, pendaftaran capim dan dewan pengawas (dewas) KPK sudah ditutup pada pukul 23.59 WIB kemarin malam, Senin (15/7/2024).

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan diri maju sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Dia mengaku mendapatkan dorongan dari rekan-rekannya.

“Teman-teman pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi capim KPK, karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman,” kata Johanis melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Johanis menyebut sudah menyiapkan dokumen untuk menyalonkan diri sebagai capim KPK. Berkas itu belum diunggah dalam situs pendaftaran.
“Dokumen sudah lengkap, tinggal merapuhkan saja,” ucap Johanis.

Baca juga: Nurul Ghufron Maju Lagi Jadi Capim KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menyatakan diri maju lagi sebagai capim Lembaga Antirasuah. Lalu, ada juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang juga mendaftar dalam seleksi itu.

“Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman humas. Bahwa ini saya daftar, saya daftar buat pimpinan nih,” kata Pahala dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Pahala mengaku sedikit kurang percaya diri dengan pendaftarannya. Namun, dia mengaku harus maju sebagai capim untuk memperbaiki sejumlah masalah yang kini menerpa instansinya.

Pahala juga mengaku mau daftar karena sudah lama bergabung dengan KPK. Dia mengaku memahami kebutuhan instansinya untuk pemberantasan korupsi di masa depan.

(ABK)