JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan dugaan jumlah "joki" panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) bertambah signifikan.

Sebelumnya, Bawaslu baru merilis dugaan 42 joki pantarlih yang ditemukan di Jakarta selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) selama sebulan terakhir.

Dalam rekapitulasi hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih se-Indonesia, Bawaslu RI menemukan 3 hal berkaitan dengan masalah integritas pantarlih.

"Masih terdapat pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung yakni sebanyak 429 Pantarlih, tersebar di 24 provinsi," ungkap anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).

"Wilayah terbanyak (di atas 40 kejadian) terdapat di Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat," imbuh dia.

Kemudian, jajaran pengawas juga menemukan 156 pantarlih tidak dapat menunjukkan surat keputusan (SK) yang menyatakan dirinya adalah pantarlih.

Temuan itu tersebar di 8 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Maluku.

"Ketiga, terdapat pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain, (ditemukan) sebanyak 74 pantarlih, terdapat di 19 provinsi. Wilayah terbanyak (di atas 5 kejadian) terdapat di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan," sebut Lolly.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI itu menambahkan, data hasil pengawasan coklit di Aceh dan wilayah Papua saat ini masih dalam proses rekapitulasi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengaku baru mengetahui temuan ini.

"Kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Bawaslu," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kadiv Datin KPU Kota Tangerang Mora Sona Marpaung membenarkan adanya praktik joki oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

"Berkaitan dengan temuan yang diduga ada yang melakukan joki oleh Pantarlih, sudah kita telusuri dan sudah kita konfirmasi ke PPK," ujar Mora Sona Marpaung saat ditemui di Kantor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (22/7/2024).

Atas temuan tersebut, KPU Kota Tangerang langsung memberhentikan pantarlih tersebut, tepatnya pada 25 Juni 2024.

"Ternyata benar di tanggal 25 Juni itu ada pantarlih di salah satu kecamatan di Kota Tangerang menggunakan joki," kata dia.

"Setelah kita lihat fakta dan ternyata benar. Langsung kita lakukan pemutihan oleh PAW," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membantah adanya dugaan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bekerja secara ilegal untuk coklit pemilih Pilkada 2024.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, dugaan tersebut muncul karena Pantarlih tidak dapat menunjukkan surat kerja (SK) saat ditanyakan oleh Panwascam.

"Memang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pantarlih kami wajib menunjukkan SK kepada teman-teman pengawas," ujar Fahmi saat ditemui di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2024).

Fahmi menuturkan, hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 7/2024 termasuk juga di Petunjuk Teknis KPU RI nomor 799 terkait penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur atau wakil gubernur dan dalam buku kerja Pantarlih.

"Kami agak sesalkan ya ketika misalnya Pantarlih kami dianggap ilegal ketika tidak dapat menunjukkan SKnya," ucapnya.

Fahmi berujar, dalam Petujuk Teknis tersebut, Pantarlih dibekali dengan atribut dan perlengkapan alat kerja khusus saat melakukan pendataan door to door ke rumah warga.

"Pantarlih dibekali dengan atribut, atribut ini bagian dari identitas Pantarlih. Ada topi, rompi, ID card sebagai tanda pengenal, itu lah yang menjadi identitas Pantarlih kami," ucapnya.

Selain dugaan itu, KPU DKI juga membantah adanya dugaan Pantarlih yang menyerahkan tugasnya ke orang lain atau disebut joki Pantarlih.

"Kami sudah melakukanpenulusuran ke teman2 kpu Kabupaten/Kota, PPS, PPK mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan kami dapati bahwa tidak ada joki pantarlih di DKI Jakarta," ucap Fahmi.

Fahmi menjelaskan, dugaan joki Pantarlih itu muncul karena adanya kesalahpahaman.

"Yang ada adalah teman-teman pantarlih ini ditemani sama ketua RT setempat, sehingga ada kesalahpahaman antara pengawas di bawah dengan Pantarlih kami," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 42 dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sempat diungkapkan Bawaslu DKI Jakarta dan kemudian dibantah oleh KPU DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh, di DKI, di DKI ini, di Jakarta Selatan, itu adanya 41 joki terhadap pantarlih. Di Jakarta Selatan ini ada 41, kemudian di Jakarta Utara itu ada satu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Puadi mengatakan, fakta di lapangan, petugas Pantarlih yang turun ke lapangan berbeda dengan yang mendapatkan SK sesui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal konsekuensi pidana yang menghantui bila pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) melibatkan "joki".

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengidentifikasi sedikitnya 42 temuan joki pantrlih di Jakarta dalam proses penelitian dan pencocokan (coklit) daftar pemilih.

"Kalau berkaitan joki itu, Bawaslu bisa merekomendasi kepada jajaran KPU sesuai levelnya untuk dilakukan perbaikan," kata Puadi kepada Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

"Jika saran dan perbaikan diabaikan oleh KPU, kalau merujuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 177b, jika PPS, PPK tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih dengan benar dapat dipidana," jelas dia.

PPS merupakan Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan, sedangkan PPK merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Puadi mengeklaim, jajaran pengawas terus menghimbau kepada jajaran KPU untuk menjalankan tugas dan kewenangan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024.

Tanggung jawab ada pada PPK dan PPS serta KPU di setiap tingkatan atas daftar pemilih yang kelak akan disusun.

Ia mengingatkan, dari setiap proses pemutakhiran, jajaran KPU harus melakukan verifikasi sesuai prosedur, termasuk mengoreksi daftar pemilih yang tidak akurat akibat pelaksanaan coklit yang tidak sempurna lantaran melibatkan joki pantarlih.

"Artinya walaupun itu dilakukan oleh orang lain, tapi ini lebih fokusnya ke penyelenggaranya yang mengeluarkan SK-nya (surat keputusan), walaupun tidak menutup kemungkinan (joki pantarlih juga bisa dijerat) karena objek di UU Pilkada ini unsurnya 'setiap orang'," jelas Puadi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, berujar bahwa KPU akan menelusuri kebenaran informasi dari Bawaslu tersebut.

"Saya harus kroscek ke teman-teman KPU DKI Jakarta. Saya minta itu ditelusuri, karena saya sendiri belum pernah mendapatkan laporan itu dari teman-teman KPU provinsi apakah yang di-SK-kan si fulan A tapi yang melakukan coklit adalah orang lain daripada yang di-SK-kan," jelas dia kepada Kompas.com, Minggu.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 42 dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sempat diungkapkan Bawaslu DKI Jakarta dan kemudian dibantah oleh KPU DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh, di DKI, di DKI ini, di Jakarta Selatan, itu adanya 41 joki terhadap pantarlih. Di Jakarta Selatan ini ada 41, kemudian di Jakarta Utara itu ada satu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

"Kalau merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih), (pantarlih) kan ada SK-nya. Ternyata, di lapangan, yang mendapatkan SK itu siapa, kemudian yang turun ke lapangan untuk pemutakhiran daftar pemilih itu siapa," sambungnya.

Ia menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi karena banyak pantarlih ingin "potong kompas".

Rata-rata dari mereka disebut memilih untuk menitipkan beban pekerjaannya ke ketua RT masing-masing. Sehingga, pekerjaan coklit (pencocokan dan penelitian) justru dilakukan ketua RT ke rumah masing-masing warga yang dicoklit.

Padahal, ujar Puadi, ketua RT seharusnya ditemui pantarlih hanya untuk meminta petunjuk, semisal bertanya di mana rumah pemilih tertentu.

Ia mengeklaim, data ini diperoleh berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh para pengawas pemilu terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih.

"Kami memastikan jajaran kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, apa yang dilakukan KPU terhadap mekanisme prosedur pemutaran daftar pemilih ini harus merujuk kepada PKPU," jelas Puadi.

"Artinya, karena ini ada regulasi yang mengaturnya, maka aturan mainnya KPU beserta jajarannya harus menjalankan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur PKPU tersebut," lanjut dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, berujar bahwa KPU akan menelusuri kebenaran informasi dari Bawaslu tersebut.

"Saya harus kroscek ke teman-teman KPU DKI Jakarta. Saya minta itu ditelusuri, karena saya sendiri belum pernah mendapatkan laporan itu dari teman-teman KPU provinsi apakah yang di-SK-kan si fulan A tapi yang melakukan coklit adalah orang lain daripada yang di-SK-kan," jelas dia kepada Kompas.com, Minggu.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang fenomena joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) di Jakarta menjadi alarm untuk proses pemutakhiran daftar pemilih yang sedang ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia hingga 24 Juli 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengungkapkan, berdasarkan pengawasan di Jakarta saja, ada sedikitnya 42 temuan joki pantarlih.

Rinciannya, 41 joki pantarlih ditemukan di Jakarta Selatan dan 1 ditemukan di Jakarta Utara.

"Banyak pantarlih mau potong kompas. Maunya langsung menemui (ketua) RT, jadi semuanya diselesaikan (ketua) RT. Padahal, seharusnya menemui RT hanya minta petunjuk saja, di mana rumah si A, B, C, si fulan (calon pemilih)," kata Puadi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Adapun KPU DKI Jakarta sebelumnya telah membantah tudingan ini dan menyebutnya "salah paham belaka".

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, walaupun temuan ini tak serta-merta menggambarkan secara umum kinerja pantarlih se-Indonesia, tetapi KPU tidak dapat mengabaikan gejala ini.

"KPU tentu saja harus menyikapi dengan responsif dan segera menyelesaikan indikasi atau temuan-temuan seperti ini," ucap dia kepada Kompas.com, Jumat, via sambungan telepon.

KPU klaim sistem coklit minim potensi pelanggaran

Mekanisme pemutakhiran daftar pemilih sudah diatur oleh KPU lewat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada.

KPU merekrut dan melantik para pantarlih dengan surat keputusan (SK), untuk selanjutnya menugasi mereka menemui langsung pemilih yang namanya masuk di dalam dua daftar tersebut di kediamannya.

"Satu TPS boleh merekrut dua pantarlih jika (jumlah pemilih terdaftar di TPS itu) lebih dari 400 pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, saat dihubungi Kompas.com, Jumat sore.

Saat ini, pemuktahiran daftar pemilih memasuki proses coklit (pencocokan dan penelitian).

Dalam proses ini, KPU memvalidasi langsung Data Penduduk Potensial Pemilih/Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ke lapangan.

Betty meyakini, KPU sudah merancang sistem coklit yang minim potensi pelanggaran dan dapat menjamin para pantarlih betul-betul turun ke lapangan menemui pemilih di kediamannya masing-masing.

Pantarlih dibekali buku kerja coklit yang harus diisi. Sepekan sekali, pantarlih pun akan dievaluasi Panitia Pemungutan Suara (PPS, tingkat kelurahan) terkait hasil kerja coklit berdasarkan laporan pada buku itu.

Evaluasi yang dilakukan seputar siapa saja warga yang berhasil dan ditemui hingga kendala di lapangan.

Hasil evaluasi berkala tersebut akan menjadi bahan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

"Ini menjadi mekanisme manual yang dilakukan untuk kroscek apakah pantarlih melakukan kerja coklit selama semingguan," kata Betty.

Ia juga menyinggung aplikasi e-Coklit yang dipasang di gawai setiap pantarlih. Menurut eks Ketua KPU DKI Jakarta tersebut, e-Coklit dilengkapi dengan fitur yang dapat memperlihatkan data titik koordinat latitude-longitude saat pantarlih bergerak dari rumah ke rumah.

Walau demikian, Betty tak menampik bisa saja pantarlih meminjamkan gawai itu ke joki yang menggantikan pekerjaannya.

"Yang pasti bekerja itu dengan azas kepercayaan. Ini kan petugas kita semua," ujar Betty.

"Kita punya (jajaran di) kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, pantarlih, punya mekanisme monitoring. Kalau mereka menyalahgunakan pekerjaannya, kami punya mekanisme sendiri untuk ditegakkan," lanjut dia.

Bisa kena pidana

Titi Anggraini mengamini munculnya joki pantarlih merupakan ekses dari celah sistem pemutakhiran daftar pemilih.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu berpendapat, masih ada rekrutmen pantarlih yang mengandalkan kekerabatan.

Situasi ini membuka peluang munculnya kongsi dengan iming-iming bagi hasil dengan si joki, menggunakan bayaran resmi pantarlih.

Praktik serupa juga kerap ditemui di tengah denyut kehidupan perkotaan yang serba-sibuk, di mana pemilih sulit ditemui di kediamannya pada satu waktu.

Ada modus seperti pantarlih menitipkan pekerjaan kepada petugas keamanan setempat.

Warga diminta datang sendiri ke pos keamanan untuk menandatangani formulir bukti coklit dan menerima stiker coklit.

Di Papua, hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 2014 juga mengungkit kemungkinan sistem noken melalui ketua adat juga dipakai untuk proses coklit dan bukan hanya digunakan sebagai metode pemungutan suara kolektif.

"Itu memang celah yang terbuka ketika masih ada keterlibatan manusia, maka integritas dan profesionalitas selalu jadi tantangan. Kita harus antisipasi dengan pengawasan serta proses terbuka dan akuntabel. Mestinya Bawaslu bisa menjadi faktor penyeimbang," jelas Titi.

Meski demikian, Titi menegaskan, pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia masih jadi yang terbaik di dunia karena memadukan basis data nasional dengan verifikasi langsung di lapangan.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa belum ada penelitian yang betul-betul merinci tentang fenomena joki pantarlih ini, sehingga belum dapat dikonfirmasi apakah gejala joki yang muncul sporadis ini telah menjadi fenomena sistemik.

Sementara itu, Puadi mengingatkan bahwa proses coklit yang tidak akuntabel bakal berpengaruh terhadap kredibilitas daftar pemilih.

Pilkada Nabire pada 2020, misalnya, sampai harus diulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena DPT yang ditetapkan KPU justru 6.355 orang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk Kabupaten Nabire waktu itu.

Di sisi lain, Puadi menegaskan terdapat konsekuensi pidana yang menghantui di balik proses coklit yang tidak akuntabel.

"Kami bisa merekomendasi kepada jajaran KPU sesuai levelnya untuk dilakukan perbaikan. Jika saran perbaikan diabaikan oleh KPU, kalau merujuk UU 10/2016 (tentang Pilkada) pada pasal 177b, PPS dan PPK yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih dengan benar dapat dipidana," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengakui adanya petugas pemuktahiran data pemilih (pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Hal itu sesuai dengan temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ya saya sudah menanyakan ke jajaran, ada penjelasannya. Salah satunya itu ada yang sedang menunggu ayah atau ibunya sakit, kemudian meminta tolong teman dan seterusnya," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Ia menegaskan, tindakan itu tentu tidak dibenarkan dalam proses coklit. Ia pun menegaskan kepada seluruh jajarannya agar kasus itu tidak terulang di kemudian hari.

"Ya harapan kita sih kalau pun ada catatan yang berkaitan dengan waktu yang demikian tidak banyak lah, artinya kita setelah kejadian kita mitigasi agar tidak terulang kembali," ujar Afif.

Pernyataan Afif itu berbeda dengan pertanyaan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah. Fahmi mengatakan, tidak benar ada pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap satu orang pantarlih di Kebayoran Lama yang disebutkan menggunakan joki dalam surat Bawaslu.

"Berdasarkan penulusaran dan klarifikasi kami, pantarlih tersebut dalam melakukan coklit didampingi oleh ibunya yang juga adalah Ketua RT. Begitu pun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok," kata dia.

Karena itu, ia menegaskan bahwa berita soal adanya joki pantarlih di DKI Jakarta tidaklah benar. Termasuk di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang dilaporkan Bawaslu. "Di Senen juga tidak ada joki pantarlih, hanya salah paham saja," ujar dia.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 24 Juni 2024 hingga 7 Juli 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan. Salah satunya adalah adanya petugas pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung.

"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain," kata dia melalui keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia menyebutkan, temuan itu terjadi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebanyak 2 pantarlih, di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak satu pantarlih, dan di Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak satu pantarlih.

TANGERANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

Selain praktik joki, Bawaslu Kota Tangerang juga menemukan permasalahan lainnya pada proses coklit, yakni adanya pantarlih yang tidak turun ke lapangan selama proses coklit berlangsung.

"Ada di salah satu kecamatan di Kota Tangerang lah, kita temukan dari hari pertama sampai seminggu yang lalu itu tidak turun ke jalan," kata Komarrulloh.

Kemudian, ada juga Pantarlih yang tidak memberikan stiker coklit ke warga dengan alasan kekurangan stiker.

"Kemarin itu ada kekurangan stiker ya, itu juga kita tindak lanjuti. Kalau misalkan stiker belum ada ya harusnya jangan turun sampai itu ada. Kalau turun sama saja bohong," imbuh dia.

Atas temuannya itu, Bawaslu Kota Tangerang sudah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk dilakukan perbaikan.

"Kami sudah layangkan imbauan berupa saran perbaikan untuk KPU, dua kali (suratnya dilayangkan)," kata dia.

Menurut Komarrulloh, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan berdampak pada pemilih lantaran tak mendapatkan hak suaranya.

"Berakibatnya ke yang pemilih itu. Makanya laporan ke Panwascam, kami tindak lanjuti kemarin untuk mengasih saran perbaikan ke KPU untuk mengolah," ujar dia.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan tak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024. Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI soal masalah ini dipastikan tidak benar.

"Dapat kami sampaikan hal tersebut tidak benar," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Juli 2024.

Dia menjelaskan salah satu petugas Pantarlih di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, melakukan proses coklit ditemani ibunya yang merupakan istri dari ketua Rukun Tetangga (RT).
Namun, petugas tersebut tetap melaksanakan tugasnya untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih. Sementara itu, sang ibu hanya menemani.

"Pantarlih tersebut dalam melakukan coklit didampingi ibunya yang juga adalah Ketua RT. Begitu pun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok. Jadi kami perlu menegaskan bahwa berita soal ada Joki Pantarlih di DKI Jakarta tidak benar," tegas Fahmi.

Baca Juga:Data Pemilih Hasil Coklit di Kulon Progo Divalidasi

Selain itu, dia memastikan tidak ditemukan joki Pantarlih di wilayah Kecamatan Senen. Menurut dia, hal itu hanya salah paham.

Dia juga menjelaskan terkait ada kepala keluarga yang sudah dicoklit, namun tidak ditempel stiker. Berdasarkan hasil penelurusan internal KPU, hal itu karena pemilik rumah tidak berkenan dipasangi stiker.

"Namun stiker tetap diberikan oleh Pantarlih kepada pemilik rumah sebagai bukti telah dilakukan coklit, serta pemilih sudah menerima tanda bukti coklit yang diberikan oleh Pantarlih," jelas dia.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya dugaan joki Pantarlih yang melakukan coklit Pilkada Jakarta 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan ada empat kasus joki Pantarlih yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama.





(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

"Terkait temuan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menyebutkan bahwa ada Pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Fahmi menjelaskan, terdapat satu petugas Pantarlih di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang melakukan proses coklit ditemani ibunya yang merupakan istri dari ketua Rukun Tetangga (RT).

Namun, petugas tersebut tetap melaksanakan tugasnya untuk mencocokan dan meneliti data pemilih. Sementara, sang ibu hanya menemani.

Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang petugas Pantarlih di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Di Kecamatan Senen juga tidak ada joki pantarlih, hanya salah faham saja," ucap Fahmi.

Fahmi menegaskan, temuan Bawaslu soal joki pantarlih yang melakukan coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah tidak benar.

"Jadi kami perlu menegaskan bahwa berita soal ada joki Pantarlih di DKI Jakarta tidak benar," tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya dugaan joki Pantarlih yang melakukan coklit Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, ada empat kasus joki Pantarlih yang tersebar di tiga kecamatan.

Perinciannya, yakni, dua orang di Kecamatan Senen, satu di Kecamatan Tanjung Priok, dan satu di Kecamatan Kebayoran Lama.

"Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Untuk diketahui, Pantarlih dipilih oleh KPU DKI untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pilkada Jakarta 2024.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi mengeklaim tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit).

"Sampai saat ini enggak ada. Pantarlih yang dilantik atas namanya, bisa jadi sibuk lalu diserahkan ke orang lain atau joki, di Kota Bekasi enggak ada itu," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Faris Ismu Amir, di Yayasan Jamrud Biru, Mustikasari, Mustika Jaya, kota Bekasi, Rabu (17/7/2024).

Menurut Faris, jika ada joki pantarlih di Kota Bekasi, petugas resminya akan langsung diberikan sanksi.

"Kalau ada temuan pasti dari Panwas, sanksi ada joki pantarlih pemecatan," ujar Faris.

Faris menceritakan, kendala yang sering ditemukan Pantarlih di lapangan saat melakukan coklit salah satunya tidak menemukan orang yang hendak didata.

"Coklit ini, pantarlih tidak menemukan orang di rumah, kalau enggak ada orang siapa yang mau di data dan dicocokkan datanya," pungkas Faris.

Selain itu, ada juga warga yang mengira Pantarlih hendak menagih utang, sehingga selalu menghindar.

Sebelumnya, kasus joki Pantarlih terjadi di Jakarta. Bawaslu Jakarta menemukan adanya dugaan Pantarlih menyerahkan tugas ke orang lain.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, pihaknya menemukan kekeliruan dalam tahapan coklit.

Salah satunya, dugaan adanya joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kepada KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan," kata Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Benny menyebut, sejak coklit dimulai pada 24 Juni 2024, Bawaslu terus mengawasi kinerja Pantarlih.

"Kami melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah dicoklit," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya dugaan kasus petugas pemuktahiran data pemilih (pantarlih) menggunakan joki untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Temuan itu didapati di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 24 Juni 2024 hingga 7 Juli 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan. Salah satunya adalah adanya petugas pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung.

"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain," kata dia melalui keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia menyebutkan, temuan itu terjadi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebanyak 2 pantarlih, di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 1 pantarlih, dan di Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 1 pantarlih.

Selain itu, Benny menambahkan, ada temuan pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung atau door to door terjadi di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di wilayah itu, terdapat 2 pantarlih yang tidak melakukan proses coklit secara langsung.

Bawaslu juga menemukan adanya pantarlih yang tidak mempunyai/menunjukkan SK. Hal itu terjadi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 1 pantarlih. Sementara di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 41 pantarlih.

"Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kpd KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan," ujar dia.