TANGERANG - Sejak diluncurkan pada tahun 2014, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan gratis. KIS dinilai sebagai kartu ajaib karena banyak membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hingga sembuh.

Program layanan kesehatan yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ini dinilai sukses, khususnya dalam hal menjangkau masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mendapatkan akses kesehatan gratis.

Kehadiran KIS ini juga dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu hamil di seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya biaya persalinan, biaya kontrol dan pengobatan ibu hamil juga terpenuhi oleh KIS.

Hal itu disampaikan Jeni Ekariyantama. Terlahir dari keluarga yang tidak mampu, dia dan kedua orang tuanya lantas berinisiatif membuat KIS pada tahun 2015.

Menurut perempuan yang akrab disapa Eka ini, saat itu proses pembuatan kartu tersebut cukup mudah. Ia hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk membuat pengantar dari kelurahan seusai mendapat pengantar dari RT/RW setempat.


Jeni Ekariyantama, warga yang merasakan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Foto/Wiwie Heriyani

Eka lalu pergi ke puskesmas terdekat untuk meminta surat pengantar pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar mendapatkan kartu KIS tersebut. Setelah dokumen lengkap, dia datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Saat itu memang cukup antre. Namun, menurutnya, jika mengikuti prosedur, proses untuk bisa mendapatkan KIS tidak memakan waktu yang lama. Dalam tempo tiga hari, Eka dan keluarganya langsung mendapatkan KIS sebagai kartu BPJS untuk peserta BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah.

"Intinya saat itu gampang-gampang saja sih, karena ada petugas yang mengarahkan. Jadi setelah antre, Kartu KIS itu langsung jadi," tutur Eka saat diwawancara di Rumah Sakit Bhakti Asih, Ciledug, Tangerang.

Kartu Ajaib

Sejak saat itu, Eka dan keluarganya lantas mulai merasakan betul manfaat KIS tersebut. Mereka tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berobat. Mulai dari saat sakit tifus, demam berdarah, hingga penyakit kronis lain seperti diabetes yang diderita oleh sang ibu. Bahkan, saat ia hamil hingga melahirkan kedua anak kembarnya pada tahun 2021.

Saat ini, Eka tengah mengandung buah hatinya yang ketiga. Tentu saja, dia kembali mengandalkan 'kartu ajaib' tersebut selama proses kontrol.

Menurut Eka, KIS bak 'kartu ajaib' baginya. Sebab, selama kebutuhan kontrol kehamilan hingga persalinan, ia tak mengeluarkan uang sepeser pun! Mulai dari USG atau ultrasonografi hingga memperoleh obat-obatan dan vitamin.

"Ya, bisa dibilang ini kayak kartu ajaib ya. Aku tiap bulan kontrol kehamilan di klinik faskes (fasilitas kesehatan) 1 pake KIS, gratis. Dapat vitamin plus USG dua kali," kata Eka, semringah.

Bahkan, kata Eka, jika flu atau batuk saja dia tetap memeriksakan diri memakai KIS. "Gratis dan dapet obat. Saat itu juga bisa pilih faskes 1 kalau kejauhan dari rumah," ujarnya.


Menyebut KIS sebagai ?kartu ajiab? bukanlah tanpa alasan. Sebab, kata Eka, untuk mendapatkan pengobatan dan fasilitas kesehatan, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jangankan untuk berobat, mendapatkan uang untuk makan saja susahnya bukan main. Apalagi, sang suami masih kerja serabutan sambil menjadi penjaga toko.

Upah suami sebesar Rp2 jutaan per bulan tentu saja tak cukup untuk pengobatan atau bahkan untuk kontrol kehamilan. Menurut Eka, dia dan keluarga sangat bergantung dengan kartu KIS untuk mendapatkan akses pengobatan dan kesehatannya selama ini.

Apalagi, Eka dan suami tak perlu mengeluarkan iuran apa pun setiap bulannya. "Bersyukur banget, karena memang terbantu sekali. Menurutku Kartu KIS ini kalau tepat sasaran, ya jadinya sangat membantu orang-orang miskin seperti kami ini," katanya.

Eka juga menceritakan pengalamannya saat pertama kali menggunakan KIS untuk melahirkan kedua buah hatinya yang kembar pada 2021.



Eka yang tinggal di rumah kontrakan dua petak di kawasan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, lantas memilih kontrol kehamilannya di Puskesmas Rawa Buntu.

Saat momen kelahiran anaknya tiba, dia kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pena 98 Gunung Sindur, Jawa Barat. Dari awal kontrol kehamilan hingga proses persalinan, Eka mengaku cukup dipermudah. Dia bahkan mendapat fasilitas ambulans yang mengantarnya ke rumah sakit rujukan.

"Karena waktu itu memang kondisinya sudah enggak memungkinkan dan bukaan hampir lengkap, jadi sampai dikasih fasilitas ambulans menuju rumah sakit rujukan," tuturnya.

Kedua buah hatinya yang kembar dan berjenis laki-laki itu lantas lahir dengan selamat dan sehat melalui proses persalinan secara caesar.

Dalam waktu dekat, Eka berencana kembali melakukan persalinan dengan memanfaatkan KIS, yang disebutnya kartu ajaib itu.

Diketahui, KIS adalah program kesehatan yang diluncurkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014. Kartu ini merupakan salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian layanan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.

KIS merupakan kartu jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, yaitu Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) dan bayi yang lahir dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang belum mendapatkan jaminan.

Tak hanya memberikan layanan kesehatan, KIS juga bertujuan agar peserta dapat mengakses informasi terkait tindakan pencegahan. Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, serta deteksi dini penyakit bagi masyarakat PMKS di fasilitas kesehatan.

Masyarakat PMKS yang dimaksud di sini adalah kelompok orang-orang yang tidak mampu untuk menopang kehidupan perekonomian secara mandiri sehingga tidak bisa hidup secara layak.

Beberapa kriteria peserta PMKS antara lain anak atau lansia telantar, anak atau lansia yang berada di panti asuhan, anak korban kekerasan yang tinggal di panti asuhan atau rumah singgah, gelandangan, pengemis, dan pemulung yang tidak punya rumah tetap.

IDXChannel - BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Ada dua jenis utama kepesertaan dalam BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang umumnya dikenal sebagai KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Bagi sebagian peserta BPJS Mandiri, mungkin ada kebutuhan untuk beralih ke KIS, terutama ketika mengalami kesulitan ekonomi. Dalam artikel ini, akan dijelaskan langkah-langkah cara mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online.

Mengapa Beralih dari BPJS Mandiri ke KIS?

Beralih dari BPJS Mandiri ke KIS bisa menjadi solusi jika Anda mengalami kesulitan membayar iuran bulanan BPJS. KIS merupakan program bantuan dari pemerintah yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menjadi peserta KIS, iuran akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, proses pengalihan ini membutuhkan verifikasi data dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Syarat Mengubah BPJS Mandiri ke KIS

Sebelum memulai proses, pastikan Anda memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Status Kepesertaan Aktif: Peserta BPJS Mandiri yang ingin beralih ke KIS harus memastikan bahwa status BPJS mereka aktif.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat sebagai bukti bahwa Anda tergolong tidak mampu secara ekonomi.
3. Kartu Keluarga (KK) dan KTP: Salinan KK dan KTP yang masih berlaku.
4. Surat Pengantar dari Dinas Sosial: Surat pengantar ini menyatakan bahwa Anda berhak mendapatkan KIS sebagai penerima bantuan iuran.
5. Verifikasi dan Validasi Data: Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kelayakan penerima.

Cara Mengubah BPJS Mandiri ke KIS Secara Online

Berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online:

1. Persiapkan Dokumen yang Dibutuhkan
Pastikan Anda sudah menyiapkan semua dokumen seperti SKTM, KTP, KK, dan surat pengantar dari Dinas Sosial. Scan semua dokumen tersebut agar siap diunggah secara online.

2. Kunjungi Website Resmi BPJS Kesehatan atau Aplikasi Mobile JKN
Untuk memulai proses, Anda bisa mengunjungi website resmi BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id) atau menggunakan aplikasi Mobile JKN yang tersedia di Play Store maupun App Store.

3. Login ke Akun BPJS Kesehatan
Jika belum memiliki akun, buatlah akun terlebih dahulu dengan memasukkan nomor kartu BPJS, NIK, dan data pribadi lainnya. Jika sudah memiliki akun, login menggunakan nomor BPJS Anda.

4. Pilih Menu Perubahan Data Peserta
Setelah berhasil masuk, pilih menu “Perubahan Data Peserta”. Di bagian ini, Anda bisa mengubah jenis kepesertaan dari Mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (KIS).

5. Unggah Dokumen Pendukung
Pada bagian unggah dokumen, unggah semua dokumen yang telah Anda persiapkan sebelumnya (SKTM, KTP, KK, dan surat pengantar dari Dinas Sosial).

6. Konfirmasi Perubahan dan Submit
Setelah dokumen terunggah, periksa kembali apakah semua data sudah benar. Jika sudah, klik “Submit” untuk mengajukan perubahan. Anda akan menerima nomor registrasi yang bisa digunakan untuk mengecek status pengajuan.

7. Tunggu Proses Verifikasi
Proses verifikasi data akan dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial. Waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi biasanya sekitar 1-2 minggu. Pastikan nomor HP atau email yang didaftarkan aktif, karena informasi lebih lanjut akan dikirimkan melalui media tersebut.

8. Penerbitan KIS
Jika pengajuan diterima, Anda akan menerima konfirmasi melalui email atau SMS yang menyatakan bahwa status kepesertaan Anda sudah berubah menjadi peserta KIS. Kartu KIS digital bisa diunduh melalui aplikasi Mobile JKN.

Proses mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online bisa menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan datang langsung ke kantor BPJS. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan dan mengikuti langkah-langkah di atas dengan benar. Dengan menjadi peserta KIS, Anda bisa mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik tanpa terbebani iuran bulanan.

Semoga artikel ini membantu Anda memahami cara mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk informasi lebih detail.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung terkait 10 tahun kepemimpinannya, di mana sudah banyak masyarakat dengan ekonomi bawah mendapatkan akses kesehatan.

Jokowi mengatakan upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah tersebut telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Salah satunya adalah anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) senilai Rp361 triliun, selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun.

“Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia [mendapatkan manfaat],” tutur Jokowi dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Jokowi juga menyinggung program pendidikan dalam masa kepemimpinannya. Dia menyebut anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp113 triliun selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)di seluruh Indonesia.

Jokowi mengatakan program keluarga harapan dengan anggaran Rp225 triliun selama 10 tahun juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10juta keluarga kurang mampu per tahun.

Selanjutnya, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisanmasyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluanguntuk tumbuh bersama,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga menyingung Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dari pandemi Covid-19, bahkan terus bertumbuh. Menurunya pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat.

“Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuhdi atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%,” katanya.

Jokowi mengatakan inflasi juga terkendali di kisaran 2–3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%.

“Angka kemiskinanekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting mampukita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan,” ungkap Jokowi.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat realisasi anggaran program Kartu Indonesia Sehat mencapai Rp361 triliun selama 10 tahun kepemimpinannya.

Dana tersebut membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Tanah Air.

“Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Untuk realisasi anggaran Kartu Indonesia Pintar dalam periode yang sama mencapai Rp113 triliun, dimana dialokasikan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

“Anggaran sebesar Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia,” tutur dia.

Sementara itu, implementasi anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun berada di posisi Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Lalu, sebesar Rp60,3 triliun anggaran program Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” kata Jokowi.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah mengucurkan dana triliun untuk Kartu Indonesia Sehat hingga Kartu Indonesia Pintar. Selama 10 tahun, Jokowi mengatakan, untuk Kartu Indonesia Sehat telah dikucurkan Rp 361 triliun untuk membiayai layanan kesehatan.

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kemudian, Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar.

"Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia," katanya.

Tak cuma itu, pemerintah juga telah memberikan anggaran sampai Rp 225 triliun untuk program Keluarga Harapan. Jokowi juga mengucurkan dana Rp 60,3 triliun untuk program pra kerja.

"Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp 60,3 triliun anggaran Prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Jokowi.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," sambungnya.

(acd/rrd)

Jakarta: Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pastikan keanggotaan KIS Anda aktif sehingga bisa meringankan biaya pengobatan.

KIS jadi salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan KIS, warga dapat berobat tanpa perlu pusing memikirkan biaya perawatan atau pengobatan yang jumlahnya bisa saja di luar batas kemampuan ekonomi.

Untuk memastikan keaktifan KIS, Sobat Medcom tidak perlu datang ke kantor BPJS. Sekarang ada cara mudah dan efisien, yakni melalui aplikasi Mobile JKN. Anda hanya perlu memasukan NIK atau nomor kartu dan password yang telah terdaftar untuk masuk ke aplikasi tersebut.

Pemegang kartu KIS yang tidak memiliki aplikasi Mobile JKN atau tidak punya perangkat yang mendukung aplikasi itu pun tidak perlu khawatir. Medcom.id telah merangkum beberapa cara mengecek status keaktifan KIS.

Baca juga: Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Cara Cek Keaktifan KIS via Online

Aplikasi Mobile JKN

1. Buka aplikasi Mobile JKN.
2. Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
3. Masukkan captcha pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
4. Pilih menu peserta pada aplikasi.
5. Halaman akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

Layanan CHIKA

CHIKA merupakan layanan chat assistant JKN. Per 1 April 2024, layanan ini sudah bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 08118165165. Begini cara cek keaktifan KIS lewat layanan CHIKA:

1. Chat CHIKA di Whatsapp.
2. Pilih menu Informasi.
3. Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
4. Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
5. Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
6. Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

Baca juga: Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Secara Online

BPJS Kesehatan Care Center

1. Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
2. Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
3. Masukkan nomor peserta/NIK.
4. Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
5. Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Media Sosial BPJS Kesehatan

Sobat Medcom juga bisa cek status keaktifan KIS dengan mengirimkan pesan ke media sosial resmi BPJS Kesehatan, seperti Instagram @bpjskesehatan_ri dan X @BPJSKesehatanRI.

Tak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya, peserta KIS harus menyiapkan nomor peserta atau NIK dan tanggal lahir untuk diberitahukan kepada admin. Setelahnya, Anda hanya perlu menunggu respons dari admin.

(WAN)