Jakarta: Program KJP Plus kembali hadir November 2024 ini untuk mendukung kebutuhan pelajar di Jakarta agar bisa terus belajar lebih baik.

Kalau kamu ingin tahu apakah termasuk penerima bantuan ini, ada cara gampang buat cek status penerimanya. Ini penting supaya bantuan bisa tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka yang butuh.

Melansir laman UMSU, berikut langkah-langkah cek penerima KJP Plus November 2024 biar kamu bisa tahu statusmu.

Baca juga: Terlibat Judi Online, Penerima KJP dan KJMU Terancam Dicabut

Cara cek status penerima KJP plus

Mengecek status penerimaan KJP Plus bisa dilakukan dengan mudah secara online dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi KJP.
2. Pilih opsi “Cek Status Penerimaan KJP”.
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa.
4. Tentukan tahun “2024” dan pilih tahap yang sesuai.
5. Tekan “Cari” untuk melihat hasilnya.

Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Dengan langkah-langkah yang mudah ini, kamu bisa langsung memastikan apakah termasuk penerima KJP Plus di November 2024.

Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi para pelajar Jakarta dalam mendukung pendidikan mereka. Pastikan kamu memanfaatkan bantuan ini dengan baik untuk kebutuhan sekolah agar proses belajar semakin lancar dan maksimal. Tetap semangat belajar dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. (Nanda Sabrina Khumairoh)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menyampaikan visi misinya dalam debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta malam hari ini. Salah satu program yang diunggulkan ialah sarapan gratis.

Pramono Anung mengatakan, program sarapan gratis menjadi salah satu yang diusungnya bila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program ini dimaksudkan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Kami akan menunjang program yang jelas dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis. Maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," kata Pramono, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, pihaknya juga berencana akan mengembangkan manfaat dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ke depan harapannya penyelesaian KJP tidak lagi terpusat di Rawa Bunga. Kemudian ke depan, penerima KJP akan digratiskan untuk masuk ke Ancol, museum, hingga Kebun Binatang Ragunan.

Lalu dari sisi Kesehatan, pihaknya juga akan melakukan perbaikan pelayanan Puskesmas. Pramono menambahkan, pihaknya juga akan membangun rumah sakit di Cakung dengan berkaca pada kepadatan penduduk di sana. Pihaknya juga akan melakukan jemput bola melalui peran-peran kemasyarakatan seperti RT, RW, Jumantik, hingga Dasa Wisma.

Pramono mengatakan, ke depan pihaknya akan menaikkan gaji para tokoh masyarakat sebut. Untuk RT dan RW menjadi dua kali lipatnya, RT yang semula Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta, dan RW dari semua Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta.

Berikutnya, petugas jumantik dan dasa wisma juga akan dinaikkan gajinya ari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Tak ketinggalan,ia juga menaruh perhatian lebih pada gaji guru honorer.

"Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini yang rata-rata mereka menerima hanya Rp 2 juta maka kami akan berikan upah minimum regional yaitu Rp 5 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono juga menjanjikan akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Kemudian pihaknya juga akan mengalokasikan Rp 300 miliar rupiah untuk UMKM terutama untuk para Wanita.

(shc/rrd)

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menunda wacana pemutusan bantuan sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kabarnya Pemprov Jakarta bakal memutus bantuan untuk 3 ribu pengguna KJMU dan 75 ribu KJP.

“Menurut saya pemutusannya ditunda dulu, karena sejatinya anggaran pendidikan nasional sebagai Public Service Obligation (PSO) saatnya sebanyak mungkin dialihkan atau didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemda,” kata pengamat politik, Lisman Manurung, kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan KJMU dan KJP merupakan bentuk pertolongan untuk kaum marjinal. Pemerintah daerah sebaiknya membuat langkah alternatif dengan mengalihkan dana untuk program yang melindungi kaum miskin.
“Sangat tepat jika Pemprov baru nanti memastikan biaya yang dikeluarkan putra terbaik Jakarta, tetapi (yang) miskin, akan diganti pemda, karena perbuatan mereka yang lain pastinya mulia. Contohnya, tidak tawuran, tidak nakal, dan sebagainya,” tutur Lisman.

Baca Juga: Pj Heru Budi Singgung Persoalan Manipulasi Data Penerima KJMU

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial KJP dan KJMU. Anggota Fraksi PDIP Simon Sitorus mengatakan terdapat 3 ribu penerima manfaat KJMU dan 75 ribu KJP yang akan diputus secara bertahap dari 2023.

Namun, penjelasan mengenai alasan dari pemutusan tersebut belum jelas. Terdapat perbedaan penjelasan dari pemerintah daerah dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono mengeklaim bahwa anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bertambah Rp200 miliar.

Menurut Heru, penambahan anggaran bantuan sosial bidang pendidikan itu akan tertuang dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2024.

“Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU di [APBD] 2024 Perubahan kita bertambah, lho. Jadi tidak ada kalimat bahwa saya yang memotong,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jumlah tersebut disesuaikan dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPPKE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Heru Budi menyebut bahwa penyesuaian tersebut dilakukan sebagaimana tata kelola administrasi yang ada di Pemprov DKI

Pasalnya, dia menilai bahwa jumlah penduduk terus bergerak secara dinamis, salah satunya pada saat mendekati masa pendaftaran sekolah.

“Maka dari itu, APBD-P bertambah kurang lebih Rp200 miliar, ya. Artinya kami Pemerintah Daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, KJMU menjadi perbincangan khalayak ramai pada awal Maret lalu. Pasalnya, Heru Budi disebut memutus akses ribuan mahasiswa terhadap bantuan sosial tersebut.

KHeru Budi kala itu berdalih bahwa penerima KJMU dan KJP Plus disesuaikan dengan syarat dan ketentuan DTKS dari Dinas Sosial.

Pada akhirnya, pencairan dana KJMU tahap I/2024 telah dimulai oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada akhir Juni lalu.

Sementara itu, Heru Budi juga sempat mendapatkan protes warga yang belum menerima dana KJP Plus di Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu (3/7/2024) lalu.

Merespons keterlambatan tersebut, Disdik DKI Jakarta berdalih perihal verifikasi ulang data penerima bansos, sehingga pencairan KJP Plus tahap I/2024 mesti dilakukan dalam dua gelombang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti masalah penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, selama ini banyak laporan bahwa KJP tak digunakan orang tua siswa untuk keperluan pendidikan.

Heru mengatakan, ada laporan bahwa KJP yang diterima siswa bukan digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Menurut dia, masalah terkait penggunaan KJP untuk keperluan di luar pendidikan merupakan "lagu lama".

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama. Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," kata dia, Selasa (30/7/2024).

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan kajian untuk menggratiskan sekolah, termasuk sekolah swasta. Hal itu dilakukan agar anggaran bantuan sosial pendidikan benar-benar tepat sasaran. "Maka konsepnya kami nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah gratis," kata Heru.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, banyak KJP yang diperjualbelikan oleh warga. Artinya, KJP itu diserahkan kepada orang lain untuk membayar utang.

"Misalnya gini, dia kan terima anaknya Rp 350 ribu sebulan. Dia udah minjem dulu, nama orang, minjem Rp 2 juta. Jadi ketika nanti pas mau bayarnya udah langsung dipanggil orang itu, (KJP) diambil sama orang lain," kata dia.

Menurut dia, KJP itu diperjualbelikan bukan untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan, ada beberapa kasus KJP itu digunakan untuk kredit motor orang tua siswa.

"Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti enggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Enggak guna," kata Jhonny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kesemrawutan pendataan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Akibatnya, banyak penerima manfaat yang tak lagi mendapatkan program itu.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dilakukan agar penyaluran program tepat sasaran.

"Pada tahap pertama Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima," kata dia saat rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, pada tahap Kedua Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima. Sedangkan bantuan KJMU disalurkan kepada 19.042 penerima.

Heru menambahkan, pihaknya juga telah menyediakan posko atau helpdesk pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi. Itu dilakukan untuk untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta Ahmad Mardono mengatakan, pihaknya prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi. Menurut dia, hal itu mengakibatkan banyak penerima KJP dan KJMU yang hilang namanya dari daftar penerima.

"Koordinasi data antarinstansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP dan KJMU," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2023. Namun, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta, yang salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial di Dinas Pendidikan (Disdik).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, temuan itu terkait penyaluran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pasalnya, selama ini masih ada penerima manfaat yang tidak sesuai ketentuan.

"Itu mungkin KJP tadi kan. KJP, KJMU. Makanya kita update terus. Kita update yang tadi saya sampaikan kan penduduk ada yg keluar masuk," kata dia usai rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dalam kesempatan lain, Heru mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program KJP dan KJMU.

Perbaikan yang dilakukan itu adalah mendata ulang penerima manfaat kedua program tersebut. Dengan begitu, program itu menjadi lebih tepat sasaran.

"Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," kata dia saat menjawab kritik Anies Baswedan, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, meski memberikan opini WTP, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya, terdapat lima masalah yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, aset tetap tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Ketiga, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat. Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Disdik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk tahap I gelombang dua akan cair pada Jumat (12/7/2024) sore. Pencairan itu dilakukan setelah Disdik melakukan verifikasi terhadap para penerima manfaat.

"Hari ini (KJP) cair. Untuk KJP insyaallah sore ini bisa dicek dan cair," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang.

Ia menjelaskan, dalam tahap I gelombang dua itu terdapat sekitar 130 ribu calon penerima KJP. Namun, setelah dilakukan verifikasi, hanya ada sekitar 73.506 ribu penerima KJP yang disetujui, karena dinilai layak menerima KJP. Sementara sekitar 53 ribu orang dinyatakan tidak layak untuk menerima KJP.

Budi meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP. Keterlambatan itu terjadi lantaran Disdik mesti memastikan bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP Plus," ujar dia.

Dengan pencairan tahap I gelombang dua, total penerima dana KJP tahap I sebanyak 533.649 siswa. Sebelumnya, pencairan KJP tahap I gelombang pertama kepada 460.143 penerima telah lebih dulu dilakukan pada bulan lalu.

Budi menegaskan, program KJP yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini bersifat dinamis. Artinya, bantuan KJP diberikan dengan menyesuikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif. Hal itu didasari status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diperbarui secara berkala.

"Penentu penerima akan selalu dievaluasi dan verifikasi dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," kata Budi.

Ia menyebutkan, bantuan KJP itu mungkin dinilai tidak seberapa bagi kalangan tertentu. Namun, bantuan itu disebut sangat berharga untuk warga miskin.

"Oleh karenanya, maksimalkan penggunaan untuk keperluan pendidikan anak, agar masa depan keluarga nantinya bisa lebih sejahtera melalui kesuksesan anak dari pendidikan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan verifikasi akhir bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap pertama gelombang kedua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, pencairan dana KJP dijadwalkan pada Jumat (12/7/2024).

"Verifikasi KJP Plus tahap satu gelombang dua rampung dan dapat dicairkan paling cepat pada sore ini. Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gelombang kedua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan, pencairan dilakukan setelah merampungkan verifikasi dengan total penerima pada gelombang kedua sebanyak 73.506 orang. Adapun total penerima dana KJP Plus tahap pertama yakni sebanyak 533.649 orang.

Pencairan dana pada tahap pertama gelombang pertama yakni 460.143 orang sudah dilakukan. Budi memastikan, para penerima merupakan peserta didik dari golongan kurang mampu yang terverifikasi.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan Dana KJP Plus, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan kucuran dana bantuan sosial pada sektor pendidikan tepat sasaran," kata Budi.

Menurut dia, besaran dana bantuan sosial tunai sesuai jenjang pendidikan, yakni untuk SD/MI sebesar Rp 250 ribu per bulan, SMP Rp 300 ribu per bulan, dan SMA sebesar Rp 420 ribu per bulan. Untuk SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rp 300 ribu per bulan serta Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp 1,8 juta per semester.

Budi menuturkan, program KJP Plus sifatnya dinamis dan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala.

Menurut Budi, Pemprov DKI akan selalu melakukan evaluasi dan verifikasi melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai pemegang kebijakan terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Budi berharap, agar dana bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya warga Jakarta. "Dengan SDM unggul maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2024," kata Budi yang merangkap Kepala Disdukcapil DKI itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum selesai dikeluhkan oleh warga. Keluhan itu langsung disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat berkunjung ke Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi KJP Plus tahap I gelombang dua. Namun, proses verifikasi itu disebutkannya telah sampai tahap akhir.

Setelah proses verifikasi akhir, Disdik Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan pencairan dana melalui transfer pada pekan depan.

”Proses verifikasi kami percepat dengan target satu bulan, sehingga jarak penerima tahap I gelombang dua tidak terlampau jauh dengan gelombang satu,” kata dia melalui siaran pers, Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, verifikasi merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan secara ketat dan selektif, agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan stakeholder terkait, seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Budi menyebutkan, terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang dua. Angka tersebut bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala.

”Harapan kami, ke depan masyarakat Jakarta semakin sejahtera melalui peningkatan pendidikan. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan tepat dan cermat, sehingga kita memiliki generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Budi.

Sebelumnya, Pj Heru sempat diteriaki warga perihal program KJP yang belum cair. Berdasarkan pantauan Republika, teriakan warga itu terdengar ketika Heru sedang melayani pertanyaan sejumlah wartawan usai melakukan peresmian program perbaikan rumah di Palmerah, Rabu. Dalam momen itu, terdapat seorang ibu yang ikut bertanya kepada Heru perihal KJP yang belum cair.

"Pak, kapan KJP cair, Pak?" teriak warga itu kepada Heru.

Awalnya, Heru tak menanggapi teriakan warga itu. Namun, warga itu terus berteriak untuk menanyakan perihal KJP yang belum juga cair.

"Kapan KJP cair, Pak?" tanya warga itu.

Usai menjawab pertanyaan wartawan, Heru pun memberikan jawaban atas keluhan warga tersebut. Menurut dia, bantuan KJP sudah dicairkan. "KJP sudah cair, sudah lama. Saya tanda tangani," kata Heru.