Jakarta -

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

(kil/kil)

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum di kawasan hutan Indonesia. Kali ini, Menhut Raja Juli bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kunjungan Menhut Raja Juli disambut dengan upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan jajarannya pada Selasa, 5 November 2024. Menhut juga menerima penghormatan militer dan secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi oleh Panglima TNI.

Setelah upacara, Menhut Raja Juli dan Panglima TNI menggelar pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Menhut Raja Juli menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Panglima TNI.
“Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Panglima, kepala staf yang hadir, serta seluruh jajaran. Saya, secara pribadi dan atas nama Kementerian, merasa terhormat atas sambutan luar biasa ini,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, pertemuan tersebut membahas keamanan dan perlindungan hutan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi kami berbicara panjang lebar. Intinya, Kementerian Kehutanan menyadari besarnya amanah yang kami emban. Seperti yang berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Presiden, semua kementerian harus bekerja sama dan bersinergi, termasuk dengan TNI dan Polri,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan dan TNI akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk fokus menjaga hutan dari perusakan, termasuk melalui reboisasi.

“Dalam waktu dekat, kami akan menandatangani MoU dengan TNI, dengan ruang lingkup utama pertama-tama adalah melindungi hutan dari pihak-pihak yang merusak sumber air dan oksigen kita,” tutur Raja Juli.

“Kedua, kami akan merehabilitasi lahan tandus dan mereboisasi hutan yang telah gundul. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, keberhasilan menjaga hutan sangat tergantung pada kolaborasi dengan TNI yang memiliki jaringan luas hingga pelosok desa serta semangat nasionalisme yang kuat,” lanjutnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan TNI untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

"Hari ini Mabes TNI menerima kunjungan Menhut untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama. Seperti yang disampaikan Menhut, kita akan bersama-sama menjaga hutan agar tidak diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga lahan tersebut tidak menjadi tidak produktif dan memicu bencana alam," ujar Panglima.

Panglima juga menambahkan bahwa TNI akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan, termasuk dalam kegiatan reboisasi pada hutan yang gundul.

"Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan Indonesia.

Raja Antoni mengatakan sudah mendapat banyak masukan dan data dari BPKP termasuk Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan. Ia berharap kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kehutanan akan mampu menghadirkan keadilan.

"Di mana bumi, air dan segala di atasnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat, seperti yang selalu ditegaskan Pak Presiden," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.
“Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya Raja Antoni.

Menurut Raja Antoni, pertemuan dengan Jaksa Agung dan BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.

Terkait pembentukan satgas sawit, Raja Antoni mengatakan BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian dijadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung.

Termasuk mengenai waktu pembentukan satgas, dia mengaku, tidak dapat memastikan kapan. Namun, Raja Juli Antoni berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera berjalan.

"Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

(ada/hns)

Jakarta -

Jajaran menteri pemerintahan Prabowo Subinato akan diwajibkan menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara.

Dia mengatakan menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

(ada/das)

Jakarta -

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

(ada/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya bersedia untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Dia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pindad untuk ketersediaan kendaraan dinas tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Iya saya mau pakai Maung. Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan tak masalah beralih menggunakan produksi lokal. Karena menurutnya hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri.

"Pokoknya supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono juga akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan menggenjot ketahanan pangan, khususnya di desa. Ketahanan pangan ini masuk dalam target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dana desa pada 2024 dalam APBN sebesar Rp 71 triliun. Menurut Zulhas, ada dana sebesar Rp 14 triliun atau 20% dari total anggaran belum digunakan dengan baik.

"Ini untuk ketahanan pangan ini ternyata dari Rp 71 triliun Dana Desa, ada Rp 14 triliun, 20% Rp 14 triliun lebih itu harus untuk ketahanan yang saat ini belum terkoodinasi dengan baik," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Zulhas mengatakan pihaknya akan segera membuat perencanaan bagaimana dana desa itu bisa digunakan oleh desa-desa untuk ketahanan pangan.

"Nanti kita akan kasih modul sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah dana desa yang digulirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu terus meningkat dibandingkan 2015 saat dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Pada 2024, dana desa dengan anggaran Rp 71 triliun dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Thomas menyebut arah kebijakan penggunaan dana desa di 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri.

"Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," bebernya.

(ada/das)