Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

(hal/fdl)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

(ada/hns)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Pelaku usaha merespons prioritas kerja Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk menitikberatkan swasembada pangan dan energi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Pengusaha nasional Haryara Tambunan mengatakan untuk mencapai target swasembada pangan dan energi, pemerintah harus mampu menggandeng pihak swasta, masyarakat dan khalayak luas untuk turut serta dalam program tersebut.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang energi sekaligus ketua umum HIPAKAD, Haryara mengaku pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai hal untuk mencapai target presiden baru tersebut.

"Tentu kita sebagai pengusaha akan selalu siap mendukung apapun itu yang menjadi kebijakan dan program pemerintah apabila diperlukan dan dibutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Haryara menambahkan, sinergitas seperti ini perlu dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur setidaknya dalam 5 tahun ke depan demi Indonesia Emas 2045.

"Saya yakin jika sinergitas antara pemerintah dengan swasta dapat terjalin dengan baik, terlebih dengan didukung oleh masyarakat dan khalayak luas, maka percepatan swasembada akan dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat dan saya juga siap mengajak rekan-rekan sesama pengusaha untuk terjun bersama mewujudkan hal tersebut," tambahnya.

Sebelumnya pada hari terakhir retreat kabinet merah putih di Magelang kemarin, sejumlah menteri mengungkapkan bahwa Prabowo meminta mereka untuk fokus meraih swasembada pangan dan energi dalam 4-5 tahun ke depan.

Arahan ini juga sudah disampaikan oleh Prabowo pada pelantikan presiden baru di Minggu 20 Oktober 2024 lalu.

(ang/ang)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ( KemenkoMarves ) kini tidak lagi hadir dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara ( ASN ) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN tersebut akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penentuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan, status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

Jakarta -

BAIC Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Pindad untuk menyediakan mobil operasional buat presiden dan wakil presiden, serta jajaran menteri di kabinet merah putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BAIC memiliki satu model mobil yang layak dijadikan mobil operasional pejabat RI, yakni BJ80.

"Kendaraan ini kan sudah dicoba (dan terbukti) tangguh, itu yang pertama. Terus yang kedua ini juga sejarahnya dipakai oleh permintaan militer di China. Polisi di Hongkong menggunakan BJ80. Jadi kita pengin ngeliatin bahwa mobil ini sudah dipakai di mana-mana dengan kualitas yang baik tapi tentu dengan harga yang memang sangat efisien, drastis istilahnya di sini," kata Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia, Dhani Yahya, di sela-sela peluncuran BAIC BJ80 di Alam Sutera, Tangerang, Senin (28/10/2024).

"Tapi jika mau di-rebranding dengan Pindad atau apa, dengan senang hati (kami membuka peluang kerja sama itu)," sambung Dhani.

Diketahui BAIC Indonesia sudah memiliki dua model mobil SUV yang bisa dijadikan kendaraan operasional pejabat negara. Dua mobil tersebut adalah BJ40 dan BJ80. Khusus model BJ80, desainnya cukup gagah, mirip seperti mobil Mercedes-Benz G-Class yang digunakan pasukan pengawal presiden. Dhani menegaskan, BAIC BJ80 bisa digunakan sebagai kendaraan pejabat pemerintah di Indonesia.

"Segmen ini kan untuk yang 4x4 ini, selain untuk end-to-end customer tapi juga B-to-B (bisnis ke bisnis) jadi bisa dari mining, bisa juga dari government (pemerintah) atau dari military (militer) atau kepolisian. Karena kan kita semua berpindah gitu. Artinya kita butuh kendaraan, dan kendaraan ini dengan kondisi road country di Indonesia yang jelek, dengan tadi aspalnya, dengan kondisi bisa ke mana-mana, tentu (BJ80) ini bisa menjadi satu pilihan yang sangat baik," kata Dhani lagi.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan baru periode 2024-2029 yang dipimpin Prabowo-Gibran terbuka dengan produk-produk mobil buatan lokal. Contohnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober kemarin, Presiden Prabowo menggunakan MV3 Garuda Limousine yang digarap oleh industri dalam negeri, PT Pindad. Mobil SUV tersebut juga digunakan Prabowo saat memimpin Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10).

Terbaru, Presiden Prabowo juga disebut-sebut telah menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih agar tidak menggunakan mobil mewah buatan luar negeri.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

(lua/lua)