REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perbincangan soal tambang seolah tidak akan berakhir, bagaikan mata air yang dapat mewujudkan kebaikan (maslahat) di satu sisi atau keburukan (mafsadat) di sisi lain.

Ketika tambang membawa kebaikan (masalahat) harus dikelola sejalan dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang memberikan amanat rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan lain-lain.

Kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan dengan ketentuan harus dibatasi, selektif, dan berkeadilan serta untuk kemaslahatan umat (maslahah ammah).

Pemerintah telah melakukan affirmative action yakni kebijakan yang diambil agar kelompok tertentu setara dengan yang lain berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimanan di sebutkan dalam pasal 83 A menjelaskan antara lain:

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

(2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B

(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri

(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya

(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Untuk melaksanakan PP tersebut telah terbit Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres No.70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Dalam Perpres ini tegas mengatakan pada Pasal 5A

(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan

(2) Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat

(3) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP No.25 Tahun 2024

Berdasarkan aturan tersebut timbul pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan? Oleh karena itu hukum positif ini sebagaimana dijelaskan di atas belum cukup, karena itu penting ijtihad baru yakni pertambangan secara syariah.

Para ahli hukum Islam menyadari hal ini, sehingga muncul adagium yang berbunyi “teks-teks hukum itu terbatas apa adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas” (al-nushush mutanahiyah, wa amma al-waqa’i’ ghair mutanahiyah).

Di sinilah perlunya ijtihad pelestarian lingkungan antara lain yang tercetus melalui Fatwa MUI Tentang Tambang Ramah Lingkungan tersebut.

Untuk itu menjaga lingkungan hidup (hifzhu al-bi’ah) jelas berada dalam bingkai mashlahah. Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan perusakan atau larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.

Prinsip-prinsip...

Prinsip-prinsip ini dinamakan mashlahah mu’tabarah. Namun, sejauh mana kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan tidaklah ditemukan dalam Alquran.

Kita harus berijtihad secara kolektif bagaimana, misalnya, tambang supaya tidak merusak lingkungan. Kebutuhan untuk menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan, karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Nah, melalui fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah), pesan lingkungan dari agama bisa ditransfer dan menjadi inspirasi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup. Rumusan fikih lingkungan sejatinya dapat digunakan sebagai panduan tindakan preventif agama supaya perilaku manusia tidak melawan alam.

Alhasil, menjaga dan melestarikan lingkungan bukan lagi sekadar wajib kifayah, melainkan berhukum wajib ‘ain, yakni kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya. Inilah produk fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) melengkapi maqashid syariah yang lima agar dapat menjaga lingkungan (hifzul bi’ah) dan mengharamkan merusak lingkungan.

Oleh karena itu mengelola tambang secara syariah perlu di lakukan sehingga terhindar dari kerusakan (mafsadat). Dewan Pengawas Syariah penting untuk melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir sehingg praktik pertambangan berjalan sesuai tujuan syariah (maqasid syariah).

Kita tidak ingin kerusakan dan keserakahan pengelolaan tambang yang hanya di kuasai sekelompok orang yang menyebabkan keserakahan.

Akan tetapi kita berharap pengelolaan tambang yang akan di lakukan ormas mendatangkan kemaslahatan guna melestarikan dan memuliakan hidup sehingga dapat mewujudkan melestarikan lingkungan hidup pula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah. Ketiga ormas Islam tersebut yaitu Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al- Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum [30]:41)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS Al-Nisa’ [4]: 59)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH Hasanuddin AF dan Sekertaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Niam Sholeh.

KH Asrorun Niam Sholeh yang saat ini menjadi Ketua MUI Bidang Fatwa mengingatkan kembali ketentuan hukum terkait Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Kiai Niam mengungkap bagaimana ketentuan hukum dalam fatwa tersebut. Pertama, pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.

"Kedua, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (dalam ketentuan hukum pertama) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut," kata Kiai Niam kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Kiai Niam menyampaikan, persyaratannya di antaranya harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan. Dia menjelaskan, harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan tambang pun dinilai harus ramah lingkungan (green mining). Dia menjelaskan, tambang tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan.

"Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, dan memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial," ujar dia.

Kiai Niam melanjutkan penjelasannya, ketentuan hukum ketiga, pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud (ketentuan hukum pertama) wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah),yang antara lain, menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, dan menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air).

Pengelola juga dinilai wajib menghindari kerusakan seperti menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Ketentuan hukum kelima, kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana (ketentuan hukum kedua dan ketiga) serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram."Keenam, mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib," ujar Kiai Niam.

Tujuh syarat tentang tambang ramah lingkungan..

Berikut ini syarat yang harus dipenuhi agar tambang ramah lingkungan tidak haram sebagaimana ketentuan hukum Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;

b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);

d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan;

e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;

f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Syarat lainnya wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah) antara lain:

a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;

b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);

c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;

d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;

e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

f. Mengancam kesehatan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat lingkungan Muhammadiyah Hening Purwati Parlan mengaku sedih dan jengkel terkait dengan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima tawaran konsesi lahan tambang dari pemerintah. Meski demikian, kader senior yang aktif dalam berbagai lembaga Muhammadiyah ini menegaskan, kesedihan tersebut tidak boleh berkepanjangan.

Dia menegaskan, Muhammadiyah telah berusia di atas 100 tahun. Untuk itu, dengan menjadi bagian Muhammadiyah yang mencintai negeri ini artinya harus terus bergerak.

“Seperti pesan KH Ahmad Dahlan bahwa kita berorganisasi di persyarikatan harus terus menjadi penolong kesengsaraan umat. Ada EcoBhinnaka, ada 1000Cahaya, ada LLH PB Aisyiyah, ada MLH PP Muhammadiyah dan ada GreenFaith yang bersinggungan erat dengan kerja-kerja lingkungan dan lintas agama. Biarlah hal-hal kecil ini akan menjadi mewarnai Muhammadiyah dalam transisi energi dan lingkungan yang bukan hanya tambang,”ujar Hening lewat keterangan tertulis kepada Republika.

Secara khusus, Hening mengungkapkan pesannya untuk kader Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang dan mendukungnya.

"Buat kawan-kawan Muhammadiyah yang berjuang menolak, sungguh sebuah apresiasi dan hormat dimana kita ada dalam satu visi. Kita mungkin sering dibilang naif, namun hidup memang memilih. Dan menggunakan pertimbangan hati nurani dan keperpihakan adalah sesuatu yang membuat kita bahagia,"ujar dia.

Bagi mereka yang mendukung agar Muhammadiyah mengelola tambang atau yang memilih tidak bersikap, Hening tak mempermasalahkannya. "Semua hak pribadi dan silahkan, nitip pesan bahwa yang kita lakukan saat ini adalah membangun hidup bermartabat dan keberlangsungan generasi kita masa yang akan datang,"kata dia.

PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut nantinya.

“Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, kami Muhammadiyah insya Allah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Muhammadiyah memutuskan menerima pemberian izin tambang ini berdasarkan keputusan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta. Haedar menyebut, pihaknya masuk ke dunia pertambangan ini sudah dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun dan didiskusikan dalam konsolnas tersebut.

“Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” ucap Haedar.

Lebih lanjut, dikatakan pihaknya ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. Bahkan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan

Haedar juga menyebut, dari konsolnas yang sudah dilakukan dengan turut menghadirkan 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, semuanya mengemukakan pendapat setuju untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang dari pemerintah.

Meski begitu, banyak masukan agar tambang yang dikelola nantinya tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya persoalan-persoalan terkait lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di sekitar area tambang.

“(usaha tambang) Ini jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit, insya Allah kami jauh dari itu. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto batal nenghadiri konsolidasi nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah. Prabowo direncanakan menjadi pembicara dalam kegiatan yang digelar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024.

Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis mengatakan, Prabowo berhalangan hadir di acara yang salah satu agendanya yakni membahas terkait konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah.

"Tidak ada (yang menggantikan Prabowo), jadi posisinya karena beliau tidak bisa (hadir), ya sudah (konsolnas) fokus ke internal," kata Kholis saat ditemui di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Konsolnas ini digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," ucap Kholis.

Di hari kedua ini, konsolnas dijadwalkan selesai pukul 12.00 WIB. Usai acara akan disampaikan hasil konsolnas, termasuk pernyataan resmi sikap Muhammadiyah perihal konsesi tambang itu.

Silvy Dian Setiawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beredar kabar bahwa Muhammadiyah telah memutuskan bahwa sudah memutuskan untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan. Menaggapi hal ini, Bendahara Umum (Bendum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief belum dapat memastikan soal sikap resmi Muhammadiyah terkait masalah ini.

Menurut dia, Muhammadiyah masih akan mengadakan konsolidasi nasional di Yogyakarta pada akhir Juli 2024. "Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu dan Ahad di Yogyakarta. Nanti tunggu itu saja pernyataannya," ujar Hilman saat ditanya usai menghadiri Penutupan Operasional Haji 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Dia pun meminta kepada awak media untuk menunggu sikap resmi yang akan diputuskan setelah konsolidasi di Yogyakarta. "Nanti aja yang resmi aja ya. Ya akan nanti umumkan. Nanti aja resminya aja," ucap Hilman.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah masih akan menggelar Sarasehan di Yogyakarta untuk membahas masalah konsesi tambang. Sarasehan tersebut akan digelar oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Majelis Dikti buat serasehan terkait tambang di Yogyakarta. Ini diundang para pakar, praktisi di dunia tambang. Tujuannya ingin lihat isu ini dari berbagai sisi," ujar Fajar dalam diskusi bertema "Agama, Krisis Lingkungan dan HAM: Izin Tambang untuk Ormas Masalah atau Maslahah?" di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024) lalu.

Sementara ini, menurut dia, PP Muhamadiyah baru menggelar pleno dengan mengundang pihak yang kenal baik dengan industri pertambangan, baik yang pro maupun kontra. Menurut dia, masukan semacam ini jadi pengetahuan tambahan bagi Muhammadiyah ketika memutuskan sikapnya nanti.

"Dan kenyataannya itu masih berlanjut. PP Muhammadiyah akan kumpulkan pimpinan-pimpinam wilayah se Indonesia akhir bulan ini di Yogya. Akan banyak isu yang dibahas termasuk soal tambang," kata Fajar.

Dia menambahkan, ini merupakan mekanisme organisasi yang sedang dilalui oleh Muhammadiyah, karena persoalan menerima dan menolak itu pilihan kebijakan. Tapi, kata dia, orientasi Muhammadiyah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma untuk golongan saja.

"Nanti di akhir Juli akan ada pertemuan di Yogyakarta. Dan Muhammadiyah akan mendengarkan pandangan dari wilayah-wilayah mengenai persoalan ini. Karena apa? Begitu keputusan diambil akan jadi keputusan organisasi yang harus dipatuhi semua anggotanya," jelas Fajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menawarkan kepada organisasi massa keagamaan termasuk ormas Islam dalam hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah konsesi lahan tambang. Ramai diberitakan bila Muhammadiyah menerima konsesi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti lewat akun X nya @Abe_Mukti mengungkap dua pernyataan terkait masalah tersebut.

1. Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah.
2. PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli 2024. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ormas keagamaan mendapatkan keistimewaan (privilege) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Beleid itu adalah perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Ormas keagamaan mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden bahwa ormas keislaman boleh punya tambang,” ucap Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/5/2024), dilansir kantor berita Antara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah buka suara soal konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah yang akan diumumkan saat konsolidasi nasional di Yogyakarta akhir Juli ini.

"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujar Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal IUP.

Menanggapi hal tersebut, Hilman Latief menyebut bahwa PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

"Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti umumkan. Nanti aja resminya saja," kata dia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada 11 Juli 2024 lalu menyatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk menentukan arah yang akan diambil jika mendapat tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

Menurut dia, Muhammadiyah akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan soal tambang untuk ormas keagamaan. Berbagai aspek bakal menjadi pertimbangan yang melibatkan seluruh elemen di Muhammadiyah hingga tingkat daerah.

Muhammadiyah juga akan berkonsultasi dengan berbagai ahli lintas bidang serta perwakilan daerah soal manfaat tambang terhadap masyarakat serta meminimalisir potensi dampak negatif.

"Kemudian yang kedua juga yang kami lakukan ini tidak menimbulkan konflik internal di Muhammadiyah. Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam," kata dia.

Pernyataan Sekjen Muhammadiyah

Sebelumnya, Beredar informasi di jagat media sosial bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan siap menerima izin usaha pertambangan (IUP). Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Lihat halaman berikutnya >>>

Menanggapi kabar yang beredar, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti memberikan klarifikasi. Menurut dia, benar bahwa ada penawaran dari pemerintah mengenai IUP. Hal itu disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilla.

Kemudian, tawaran itu disampaikan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah tertanggal 13 Juli 2024. Namun, lanjut Abdul Mu'ti, pihak Kementerian Investasi/BKPM tak menyebut secara resmi, di mana lokasi tambang yang ditawarkan untuk Persyarikatan.

Sejauh ini, pihaknya belum menyatakan keputusan final terhadap tawaran yang dimaksud. "Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insya Allah dilaksanakan pada 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogjakarta," kata Abdul Mu'ti dalam pesan tertulis yang diterima Republika, Kamis (25/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —Hasil survei nasional Religious Environmentalism Actions (REACT) tentang pengetahuan sikap dan perilaku Muslim Indonesia terhadap lingkungan dan perubahan iklim menunjukkan adaya dualitas peran agama, khususnya menyikapi isu tambang.

Survei yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) tersebut mengungkapkan, meski mayoritas responden Muslim tahu dan yakin akan terjadinya perubahan iklim dan dampak negatif dari aktivitas ekonomi seperti pertambangan, sebagian besar orang Islam ternyata masih melihat usaha tambang sebagai peluang ekonomi yang penting.

“Temuan ini menunjukkan sikap umat yang mendua. Di satu sisi, banyak yang setuju kalau kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas ekonomi seperti tambang, tetapi di sisi lain masyarakat Muslim di Indonesia cenderung setuju pesantren atau ormas memiliki bisnis tambang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi,” jelas Iim Halimatusa’diyah, Koordinator Survei Nasional REACT – PPIM UIN Jakarta pada Peluncuran Survei Nasional REACT di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Survei ini mewawancarai 3,397 responden berusia 15 tahun ke atas dari seluruh provinsi di Indonesia. Survei ini menemukan,hampir 70 persen Muslim Indonesia sangat setuju dan setuju bahwa perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan ekonomi seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

Meski demikian, 63.83% Muslim juga setuju jika pesantren/ormas memiliki usaha pertambangan atau perkebunan sawit untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Dilihat dari afiliasi ormas Islam, Muslim yang berafiliasi dengan Muhammadiyah paling setuju (69.91%) bahwa perubahan iklim terjadi karena aktivitas ekonomi seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Sementara itu, meskipun secara umum semua Muslim dari berbagai afiliasi ormas setuju dengan kepemilikan pertambangan, Muslim yang berafiliasi dengan NU paling tidak setuju (29,88%) pesantren/ormas memiliki usaha pertambangan atau perkebunan sawit untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Iim merespon temuan di atas melalui dua pertanyaan penting untuk didiskusikan. “Pertama, adakah tambang yang ramah lingkungan? Lalu kedua, apakah pesantren atau ormas bisa mengelola tambang yang ramah lingkungan sekaligus mensejahterakan umat?,” ujar Iim. Menurut Iim, fakta ini menunjukkan, betapa dilematisnya persoalan ramah lingkungan dan kepentingan ekonomi.

Respons PBNU dan PP Muhammadiyah..

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menjelaskan dua penafsiran tentang Green Islam. Menurut dia, umat Muslim Indonesia perlu secara cermat memahami Green Islam sebagai “habitat kecil” atau small habitat (al-bi’ah al-sughra) dan “habitat besar” atau big habitat (al-bi’ah al-kubra).

Ulil menyatakan tidak mempersoalkan bila umat Muslim turut terlibat dalam aktivisme lingkungan al-bi’ah al-sughra. “Pada level ini, saya tidak punya keberatan apa pun. Seperti yang ditujukan survei PPIM, umat Muslim memang harus terlibat pada persoalan sampah, polusi, hancurnya biodiversitas, sampai isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri ekstraktif,” ujar dia.

Sementara, Ulil mengingatkan umat Muslim Indonesia untuk hati-hati terlibat dalam isu lingkungan pada kategori al-bi’ah al-kubra. Ulil mencontohkan al-bi’ah al-kubra sebagai perdebatan global isu lingkungan, terutama isu perubahan iklim, seperti yang terjadi di belahan Amerika bagian utara.

“Kita harus kritis terhadap diskursus isu lingkungan pada level al-bi’ah al-kubra jika tidak menginginkan Islam pada posisi pinggiran atau periferal dan hanya justifikasi untuk isu lingkungan. Karena isu lingkungan pada level ini seringkali menimbulkan polarisasi, seperti yang terjadi pada negara-negara di Amerika bagian utara, di Amerika Serikat, Kanada, atau juga Australia, yang bisa menyebabkan target-target emisi yang disepakati di Paris Agreement mundur,” jelas Ulil.

Direktur Eksekutif Muhammadiyah Climate Center Dr Agus Sulaiman Djamil monegasken, umat semestinya proaktif dan bersinergi dalam memuliakan bumi dan bertindak karena kewajiban agama, bukan sebatas karena komitmen banyak pihak.

Djamil menyoroti temuan survei PPIM UIN Jakarta, hampir 70% Muslim Indonesia sangat setuju bahwa perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan ekonomi seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Kondisi ini menurut Jamil perlu mendapat perhatian, meski banyak komunitas keagamaan telah aktif bergerak di isu lingkungan, namun permasalahan lingkungan terus terjadi.“Indonesia dalam situasi dan posisi sangat istimewa sekaligus kritis dalam masalah iklim dunia ini” ujar Djamil, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah

Selain pertambangan dan sawit, menurut Djamil, penulis buku Islam dan Lautan ini, menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan lainnya yaitu karbon.“Terkait penyebab perubahan iklim, selain petambangan juga disebabkan karena karbon”, ucap Djamil