Kompasianival 2024: Every Story Matters akan menghadirkan sesi “Mastering Story”, di Chillax, Sudirman Jakarta, Sabtu (02/11/2024) mendatang.

Sesi tersebut mengangkat tema seputar bagaimana membuat dan membangun cerita menjadi sebuah karya.

Hadir dalam sesi tersebut sebagai narasumber adalah Sutradara Rekata Studio Wregas Bhanuteja dan penulis “Gadis Kretek” Ratih Kumala.

Selain “Mastering Story” akan ada juga sesi “Unfolding Story” yang akan membahas memulai karier sebagai digital content creator.

Kompasianival sendiri merupakan ajang kopi darat para content creator dan blogger terbesar di Indonesia.

COO Kompasiana Nurulloh mengatakan tema "Every Story Matters" bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi banyak orang, terutama konten kreator dan netizen, akan pentingnya dan berpengaruhnya sebuah cerita sekaligus berdampak baik bagi semua orang.

"Melalui tema ini juga tersemat ajakan bagi para blogger atau konten kreator untuk terus menarasikan cerita-cerita baik yang dapat memberikan manfaat di tengah kebisingan percakapan di internet," katanya.

Untuk informasi lebih silakan kunjungi situs resmi Kompasianival www.kompasianival.kompasiana.com atau Instagram Kompasiana.

Jakarta -

Polemik mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 masih terus bergulir, bahkan aturan ini disebut bakal membuat membuat industri kretek bakal hilang.

Peneliti ahli utama Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Djajadi mengatakan, PP 28/2024 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini sangat represif terhadap tembakau dan industri hasil tembakau. Salah satunya terkait kadar tar dan nikotin yang diatur dalam aturan tersebut.

Dikatakan Djajadi, kadar tar dan nikotin tembakau dengan kadar tar dan nikotin yang disyaratkan di kemasan rokok itu berbeda.

"Yang dicantumkan di kemasan itu diukur dari asap rokoknya. Sementara rokok sendiri adalah campuran beberapa jenis tembakau. Yang kadar nikotinnya tinggi, dicampur yang sedang dan rendah sehingga blending tembakau menghasilkan rasa dan aroma yang disukai konsumen. Jadi kalau kadar tar dan nikotinnya diubah akan berdampak ke rasanya," tutur Djajadi dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Ia mengatakan tembakau lokal umumnya memiliki kadar nikotin tinggi. Misalnya tembakau Temanggung yang termasuk tembakau aromatis seperti tembakau Srintil, kadar nikotinnya bisa sampai 8 persen. Lalu tembakau Madura bisa sampai 5 persen, tembakau Kasturi Jember sekitar 4 persen. Jenis-jenis tembakau tersebut umumnya digunakan untuk rokok kretek. Sedangkan tembakau virginia yang banyak diimpor kadar nikotinnya sekitar 3 persen.

Ia menuturkan, tinggi rendahnya kadar dan nikotin dipengaruhi beberapa faktor. Selain faktor intrinsik yang ada secara genetik di tembakau tersebut, kadar nikotin juga dipengaruhi faktor lingkungan. Seperti, ketinggian lahan, sinar matahari, penggunaan pupuk hingga apakah tanaman tembakaunya dilakukan pemangkasan atau tidak.

Industri rokok selama ini memodifikasi kadar tar dan nikotin menggunakan filter dengan kerapatan tertentu dan kertas yang digunakan. Tapi jika kedua teknik tersebut sudah mentok, tentu mereka akan menyerap tembakau-tembakau yang kadar nikotinnya lebih rendah agar bisa memenuhi aturan yang ditetapkan. Akibatnya tentu saja serapan tembakau petani akan menurun.

Dampaknya tidak hanya mengurangi atau bahkan menghilangkan pendapatan petani tembakau, tetapi juga industri rokok yang memiliki ribuan bahkan jutaan karyawan juga akan ikut terdampak.

"Dampaknya besar. Mulai aspek ekonomi, sosial hingga keamanan. Dari sisi ekonomi, perputaran uang yang dibelanjakan petani dan karyawan industri rokok akan berkurang. Lalu, bisa terjadi peningkatan pengangguran yang akan menjadi beban sosial bagi pemerintah. Terakhir, aspek keamanan juga," kata Prof Djajadi. Ia lalu mencontohkan di Lombok timur bagian selatan yang dulunya rawan, menjadi daerah yang aman setelah warganya menanam tembakau. Mereka yang dulu tidak memiliki penghasilan kini mendapatkan hasil dari tembakau.

Ia juga menceritakan tentang survey yang dilakukan di Jawa Barat seperti Garut, Sumedang, Majalengka dan Kabupaten Bandung yang menunjukkan kontribusi tembakau ke penghasilan petani lebih besar dibandingkan padi. Perbandingannya, dengan luasan yang sama, nilai jual padi hanya sepertiga dari tembakau. Padahal, padi merupakan tanaman yang disubsidi pemerintah. "Petani tembakau lebih banyak mandirinya. Petani tembakau saja tidak mendapat pupuk subsidi. Jadi aturan itu harus dilihat secara menyeluruh. Bukan melarang sepenuhnya. Mematikan itu namanya," kata Djajadi.

Sementara para petani tembakau di Jember merasa khawatir implementasi PP 28/2024 ini nantinya bisa membunuh mata pencaharian mereka. Mereka mendesak agar regulasi tersebut segera direvisi, karena dinilai dapat mematikan industri tembakau yang telah lama menjadi andalan ekonomi daerah tersebut. Komoditas tembakau disamakan dengan zat adiktif berbahaya dalam regulasi ini, yang menurut mereka adalah kebijakan yang tidak adil.

"Kami, petani tembakau yang tergabung dalam APTI Jember, menolak peraturan yang berupaya menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember, Suwarno.

Suwarno menjelaskan, aturan ini akan mengancam mata pencaharian petani tembakau di Kabupaten Jember, yang sebagian besar bergantung pada tembakau sebagai sumber pendapatan utama.

"Selama ini, tembakau telah menjadi hidup bagi banyak orang di Jember. Bahkan, logo Pemkab Jember pun menampilkan gambar tembakau," tambah Suwarno. Saat ini, sekitar 40 ribu petani tembakau di Jember mengelola sekitar 22 ribu hektare lahan tembakau jenis Na Oogst, Kasturi, dan rajang.

Suwarno juga khawatir bahwa regulasi ini bisa membuka pintu bagi produk tembakau impor, yang akan semakin menyulitkan petani lokal. "Kami khawatir ini akan membuka jalan bagi produk luar negeri untuk masuk, termasuk di Jember. Tembakau Na Oogst yang berstandar internasional hanya tersisa di Jember. Kita harus mempertahankan ini," tegasnya.

Suwarno meminta agar PP Nomor 28 Tahun 2024 direvisi untuk memberi kesempatan kepada petani tembakau agar tetap bisa menanam. "Jika mencabut aturan itu tidak memungkinkan, maka kami meminta agar PP tersebut direvisi," katanya.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dan sigaret kretek mesin (SKM) alias rokok kretek tercatat menjadi kontributor utama inflasi tahunan (year on year/YoY) pada September 2024.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti melaporkan pada dasarnya inflasi tersebut terjadi sejalan dengan peningkatan terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024.

Tercatat inflasi tahunan utamanya didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,57% dan andil 0,73% terhadap inflasi umum.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah beras dan sigaret kretek mesin, masing-masing andil 0,23% dan 0,13% [terhadap inflasi]," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Amalia menjelaskan komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk, gula pasir, dan cabai rawit.

Sementara komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang menyumbang inflasi adalah emas perhiasan dan juga nasi dengan lauk yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,3% dan 0,04%.

Menurut komponen secara tahunan, tekanan inflasi komponen inti secara tahunan meningkat, dari 2% pada September 2024 menjadi 2,09% pada September 2024.

Komoditas yang memberikan andil inflasi pada September 2024, adalah emas perhiasan, kopi bubuk, gula pasir, nasi dengan lauk, dan minyak goreng.

BPS mencatat adalah tekanan inflasi tahunan komponen harga diatur pemerintah atau administered price yang menurun, dari 1,99% pada periode yang sama tahun lalu, menjadi 1,4%. Utamanya, inflasi terdorong oleh komoditas SKM, sigaret kerek tangan (SKT), sigaret putih mesin (SPM), dan tarif angkutan udara.

Tekanan inflasi komponen bergejolak atau volatile food kompak mengalami penurunan dari 3,62% September 2023 menjadi 1,43%. Utamanya, beras, cabai rawit, dan bawang putih.

JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak pernah meratifikasi FCTC karena Indonesia berbeda dari negara lainnya.

Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah produk kepanjangan tangan dari FCTC. ?Jika Permenkes memang benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, sama saja Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidak pernah menandatangani FCTC,? kata Moddie dalam siaran persnya, Jumat (6/9/2024).

Moddie mengatakan, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah mengatur segala seluk beluk yang berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.

Peraturan tersebut mengatur beberapa hal yang di antaranya pelarangan penjualan rokok eceran, melarang bahan tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga perubahan desain dan kemasan bungkus rokok. Khusus yang terakhir, Kementerian Kesehatan berusaha mencampuri urusan lebih jauh dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.

Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain dan kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya dan Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, penggunaan warna Pantone 448 C yang mana adalah warna terjelek di dunia.

Tidak hanya pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan gambar kesehatan menjadi 50% dan hanya boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi berupa layanan berhenti merokok.

?Tidak bisa dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tidak punya pendirian kuat sehingga harus mengekor apa yang dilakukan oleh United Kingdom dan Australia,? tambahnya.

Oleh karena itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tidak disahkan. Selain karena Indonesia tidak punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang kuat dan itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup dan saling menghidupi satu dengan lainnya.

Kemudian, pemerintah perlu mengambil keputusan mengenai kebijakan yang akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik.

Kedua, tidak melibatkan kepentingan asing dalam mengelola kebijakan Industri Hasil Tembakau karena Indonesia memiliki kemandirian yang kuat, dan itu tercermin melalui kretek. ?Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian dan kedaulatan yang kuat. Kretek yang kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidak diatur-atur asing,? tandasnya.

JAKARTA - Komunitas Kretek berpandangan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan Presiden Jokowi dinilai hendak mematikan industri kretek Indonesia.

"Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, melainkan pasal-pasal tersebut turut memberangus demokrasi yang sudah dirawat selama berpuluh-puluh tahun," Juru bicara Komunitas Kretek, Atfifudin, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, rokok itu produk legal. Meski dibatasi, harusnya tidak dimatikan sedemikian rupa ruang geraknya. Jika dibuat aturan yang seperti itu, sama saja dengan mematikan industrinya.

"Kami dengan tegas menolak seluruh pasal terkait tembakau di PP 28/2024. Karena dapat dipastikan aturan tersebut merugikan banyak pihak terutama dari stakeholder industri hasil tembakau. Nantinya banyak pihak yang akan kehilangan mata pencaharian," terangnya.



Melihat pasal-pasal bermasalah tersebut Atfi mengatakan ini bukan hanya lonceng kematian untuk Industri Hasil Tembakau, melainkan pukulan telak yang menghantam segala lini di Industri Hasil Tembakau. Padahal Industri Hasil Tembakau telah memberikan banyak kontribusi untuk negara ini dari mulai hulu sampai hilir.

"Oleh karena itu alangkah bijaknya ketika pemerintah mencabut PP Nomor 28 Tahun 2024 dan membicarakan kemudian membicarakan dengan stakeholder dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan Industri Hasil Tembakau. Karena pemerintah ini terlalu gegabah untuk memutuskan aturan ini dan justru dalam peraturan ini pemerintah telah mengerus demokrasi itu sendiri," pungkas Atfi.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Juli 2014 mencapai 2,13% secara tahunan. Inflasi pada periode ini terjadi karena kenaikan harga beras dan rokok sigaret kretek mesin (smk) yang dipasarkan di Indonesia.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juni 2024 yang mencapai 2,51%.

"Inflasi Juli ini, terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 103,88 pada Juli 2023 menjadi 106,09 pada Juli 2024," kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/8).

Dia menjelaskan, inflasi tahunan ini didorong oleh kelompok makanan minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,66%. Kelompok tersebut memberikan andil 1,04% terhadap inflasi umum.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah beras dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,47% dan 0,12%," jelas Amalia.

Cabai Rawit, Gula Pasir dan Emas

Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit dan gula pasir. Komoditas lain di luar kelompok makanan minuman dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,27%.

Amalia memastikan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi pada Juli 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 5,09% dan inflasi terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84%.

Meskipun begitu, secara bulanan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18%. "Deflasi Juli 2024 ini lebih dalam dibandinhkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024," ujar Amalia.

Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengungkapkan sejumlah strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pada tahun ini, setelah mencatatkan penurunan laba 11,55% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 3,31 triliun pada semester pertama 2024.

Direktur Utama HM Sampoerna, Ivan Cahyadi mengatakan, perusahaan akan fokus melibatkan portofolio multikategori yang kuat di seluruh segmen dan inovasi berkelanjutan melalui peningkatan pangsa pasar pada segmen rokok golongan I. Hal ini dilakukan dengan mengerek segmen sigaret kretek mesin tar rendah (SKM LT) dan sigaret putih mesin (SPM).

Di samping itu, HM Sampoerna masih akan menjadi memimpin kuat di segmen sigaret kretek mesin tar rendah (SKMLT) dengan merek Sampoerna A dan di segmen sigaret putih mesin (SPM) dengan merek Marlboro.

Demi memperkuat ekuitas merek, perusahaan juga akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengembangkan portfolio dan menjalankan kampanye. Dengan demikian, Sampoerna A memiliki ekuitas merek hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata ekuitas merek dari 10 merek teratas di Indonesia.

“Hal ini terbukti dengan ekuitas merek Sampurna A dan Marlboro yang sangat kuat dan menempati posisi teratas pada segmen masing-masing,” kata Ivan dalam Paparan Publik HM Sampoerna di Jakarta, Senin (29/7).

Segmen SKMLT dan SPM bukan satu-satunya menjadi fokus, sehingga perusahaan akan menumbuhkan segmen sigaret kretek mesin tar tinggi (SKM HT) seperti Sampoerna, Marlboro, dan Marlboro Tinted Black, yang berhasil meningkatkan pangsa pasarnya di segmen SKM HT, yakni segmen terbesar dalam industri rokok Indonesia.

Sasar Konsumen Dewasa

Sampoerna akan terus melakukan berbagai inisiatif melalui program aktivasi yang ditargetkan untuk konsumen dewasa, seperti Hammersonic dan Ride Your Vapor untuk Marlboro Tinted Black. Di antaranya merek rokok terkemuka, Sampoerna Magnum terbukti mampu meraih kenaikan ekuitas merek tertinggi dan menduduki posisi lima besar pada tahun 2023.

“Tentunya kami akan memperkuat kreativitas kami dalam portfolio segmen-segmen tersebut, kami memiliki portfolio produk yang komprehensif di semua segmen,” katanya.

Terakhir, Ivan menyebut bahwa perusahaan juga akan terus mendorong pertumbuhan produk bebas asap dengan dukungan jangkauan pasar yang kuat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sampoerna telah mendorong pertumbuhan produk bebas asap melalui inovasi dan ekspansi. Selain itu, perusahaan juga telah memperluas komersialisasi ke target area di berbagai kota, dengan lebih dari 150.000 pengguna dewasa (18+) IQOS dan momentum pertumbuhan yang kuat di perkotaan Jakarta.

Kinerja Semester I 2024

Walau laba turun, HM Sampoerna tetap berhasil membukukan kenaikan penjualan bersih sebesar 2,96% menjadi Rp 57,81 triliun pada triwulan kedua 2024. Perolehan pendapatan paling besar berasal dari penjualan sigaret kretek mesin Rp 33,88 triliun.

Secara rinci, HM Sampoerna mengantongi pendapatan dari sigaret kretek tangan Rp 18,39 triliun, sigaret putih mesin Rp 3,65 triliun, sigaret putih tangan Rp 430 miliar dan lainnya Rp 748,91 miliar.

Terdapat sejumlah beban yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Terdiri beban pokok penjualan Rp 49,12 miliar, beban penjualan Rp 3,47 triliun, dan beban umum administrasi Rp 1,5 triliun. Jika diakumulasikan totalnya mencapai Rp 54,1 triliun, membengkak 4,56% dari Rp 51,74 triliun pada periode yang sama 2023.

Liabilitas HM Sampoerna mencapai Rp 25,91 triliun naik 1,85% dibandingkan posisi Desember 2023 Rp 25,44 triliun. Lalu ekuitas perusahan tercatat Rp 25,1 triliun, turun 15,94% dari Rp 29,86 triliun. Sementara aset perusahaan mencapai Rp 51,02 triliun, susut 7,76% dari Rp 55,31 triliun.

JAKARTA - Kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi Indonesia perlu menjadi perhatian Pemerintah. Pasalnya IHT tidak hanya mengisi pundi-pundi penerimaan pajak di tingkat nasional, tapi juga menjadi penggerak ekonomi dan serapan tenaga kerja di daerah utamanya pada sektor padat karya SKT ( Sigaret Kretek Tangan ) yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Situasi yang sama terjadi di Jawa Timur, di luar dari kontributor utama produksi hasil tembakau dan penerimaan cukai, IHT juga menjadi salah satu kunci penggerak ekonomi. Setiap tahun provinsi ini juga menjadi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar.

Kebijakan terhadap IHT akan langsung berdampak pada ekonomi daerah seperti Jawa Timur yang menggantungkan ekonomi dan serapan tenaga kerja dari sektor ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, Iwan dalam keterangannya menyampaikan, IHT merupakan sektor yang memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian Jawa Timur, di mana sub-sektor industri pengolahan ini memberikan kontribusi terbesar kedua pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan Jawa Timur.

?Selain itu industri SKT berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja karena merupakan industri padat karya, dan memiliki keterkaitan sektor hulu hingga ke hilir yang sangat erat dalam penyerapan produksi tembakau lokal dengan melibatkan lebih dari 300.000 petani tembakau dan cengkih. Dominasi industri hasil tembakau di Jawa Timur secara otomatis menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang cukai terbesar di Indonesia, berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut,? terangnya.

Dengan kontribusi yang besar ini, Iwan mengatakan, penentuan kebijakan terkait IHT tidaklah sederhana, apalagi mempertimbangkan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja cukup besar, khususnya di Jawa Timur. Selain itu, geliat IHT nasional juga berdampak dalam peningkatan permintaan komoditas tembakau sebagai bahan baku sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi petani tembakau.

?IHT memberikan multiplier effect khususnya dalam sektor sosial atau penyedia lapangan kerja, dikarenakan sektor ini dikategorikan sebagai labor intensive baik dalam guna mendukung aktivitas on-farm hingga off-farm. Namun di sisi lain, konsumsi rokok memiliki risiko bagi kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan dalam upaya edukasi bagi konsumen rokok, serta upaya perlindungan bagi pelaku tata niaga pertembakauan di Jawa Timur mulai dari hulu sampai hilir,? tegasnya.

Berdasarkan data triwulan I-2024, perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,81% (y-on-y) dengan nilai PDRB Rp764,33T, di mana sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama struktur ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,54 persen terhadap PDRB Jawa Timur.

Iwan menjelaskan sub-sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) berkontribusi sebesar 22,78%, menjadikannya sub-sektor dengan kontribusi nilai ekonomi terbesar setelah Industri Makanan & Minuman. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan sumbangsih sebesar 43,9% dari total produksi nasional.

Pada tahun 2023, tercatat terdapat 1.041 unit IHT di Jawa Timur, di mana 91,64 persen dari unit usaha tersebut memproduksi SKT dalam skala besar dan menengah dengan nilai produksi kurang lebih 195 miliar batang di tahun 2023.

Kebijakan Bagi IHT Harus Memastikan Perlindungan Segmen SKT

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Najib Bukhori menegaskan, secara prinsipnya terkait IHT, di dalamnya terdapat penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional yang idealnya didukung dan berjalan bersamaan.

Bagi Najib, kedua hal ini tidak bisa diabaikan sehingga perlindungan terhadap segmen SKT tetap harus dilakukan, terlebih untuk melindungi kepentingan berbagai pihak seperti petani tembakau yang kontribusinya sangat besar dalam mempertahankan komoditas tembakau nusantara.

?Kontribusi rokok SKT terhadap pendapatan negara sangat besar melalui cukai yang tinggi. Jika kita lihat dari sisi sosial dan kemanusiaan (penyerapan tenaga kerja), penting untuk mempertahankannya sejauh mungkin,? ungkapnya.

Untuk menentukan kebijakan IHT, Najib mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan IHT segmen SKT sebagai sektor padat karya. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada SKT akan berdampak pada buruh yang berisiko pada rasionalisasi karyawan atau PHK, di mana hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh negara.

Kebijakan pemerintah tidak boleh mengakibatkan PHK terhadap karyawan. Najib juga berpesan, pemerintah perlu memastikan kelangsungan petani tembakau dan kehidupan di SKT itu sendiri.

?Jadi prinsip utama yang harus diperhatikan adalah dampaknya terhadap pabrik rokok, terutama SKT, dan kesejahteraan buruh serta petani tembakau. Meskipun ada tarik-menarik antara aspek kesehatan, pendapatan negara, dan kebijakan pengendalian konsumsi rokok, ini harus dipertimbangkan dengan cermat,? jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menelusur sejarah kontemporer rokok kretek Indonesia, tak lengkap jika tidak menyebut dua raja pabrik rokok yang menguasai pangsa pasar sigaret di Tanah Air, Gudang Garam dan Sampoerna.
Dua nama tersebut menjadi penguasa pangsa pasar rokok di Indonesia. Per akhir 2023, PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) mengantongi 28% pangsa pasar rokok di Indonesia, sedangkan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) menguasai 21,2% diantaranya.
Balapan dan persaingan diantara dua pabrik rokok ini telah berlangsung lama, setidaknya sebelum keduanya melantai di bursa pada awal 1990-an.
Keduanya sama-sama mencatatkan diri di bursa pada Agustus 1990. Sampoerna lebih dulu IPO pada 15 Agustus 1990, menyusul kemudian Gudang Garam pada 27 Agustus.

Sebelum dua peristiwa tersebut, perang dingin sempat terjadi antara penjamin emisi keduanya, yang menjurus pada pelanggaran etika bisnis. Halaman muka Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis 12 Juli 1990 menyoroti bagaimana sengitnya pertikaian tersebut.
Kala itu diceritakan bahwa munculnya persaingan keras di antara kedua produsen rokok itu banyak diwarnai oleh cara-cara promosi yang dinilai menyudutkan pihak lawannya, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi broker maupun investor dalam pembelian saham mereka.
"Para underwriter dan broker secara tidak fair memberikan penjelasan yang mengunggulkan Gudang Garam," ujar Supari Wirjoprawiro, Dirut PT Inter-Pacific, penjamin pelaksana emisi PT HM Sampoerna kala itu.
Supari menuduh underwriter tertentu melakukan tindakan tidak adil yang melanggar kode etik. Saat itu diketahui, penjamin emisi utama Gudang Garam terdiri atas PT Danareksa, PT Multicorp, PT Merincorp, PT Surya Securities, dan PT Ficonesia.