JAKARTA - Setiap hari masyarakat Indonesia berinteraksi dengan produk berlabel halal. Jumlah dan ragam produk berlabel halal pun terus bertambah seiring waktu. Tak hanya di pasar domestik, berbagai produsen produk halal di dalam negeri juga tengah berupaya menembus pasar mancanegara.

Saat ini, Indonesia juga tengah berusaha meningkatkan cakupan produk dan pelaku usaha yang bersertifikat halal. Hal ini selaras dengan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2024.

Kewajiban sertifikat halal tersebut akan berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya, barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat juga wajib memiliki sertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan mampu mencapai 10 juta pada 2024. Kepala BPJPH Haikal Hasan mengingatkan agar pelaku usaha segera mendaftarkan produknya.

"Awas lu ya para pelaku usaha segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal, kalau kagak gue sanksi," ujar Haikal, di Jakarta, baru-baru ini.

Terminologi halal saat ini juga bukan hanya milik umat muslim semata. Halal telah menjelma menjadi suatu standar produk yang bisa dipenuhi oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan pelaku usahanya.

Fenomena ini juga berkembang secara global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar dan cocok untuk produk halal. Nah, bagaimana produsen bisa memperoleh sertifikai halal? Cukup mudah, Anda hanya membuka aturannya seperti termuat dalam artikel kemenkopukm.go.id. Di sana, juga diinformasikan cara untuk sertifikasi halal.

Secara umum, ada dua macam cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal. Yakni, self declare dan metode reguler. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting mengetahui cara mengurus sertifikasi halal reguler dan juga self declare karena ada ketentuan tentang sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di mana, mulai 17 Oktober 2024 pemerintah bakal menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk yakni, makanan dan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, serta bahan tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Metode self declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Sementara itu, metode reguler adalah sertifikasi halal yang dilakukan lewat pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pengurusan sertifikasi halal dengan metode self declare hanya dapat ditempuh oleh pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan produk barang. Bertindak sebagai aktor pemeriksa adalah pendamping proses produk jalal yang teregister di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penetapan halal akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

Adapun langkah awal pengurusan, pelaku usaha perlu:

1. Mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
3. BPJPH memverifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan dan menerbitkan STTD
4. Komisi Fatwa/Komite Fatwa melakukan sidang fatwa Penetapan Kehalalan Produk
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal
7. Untuk layanan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Self Declare atau pernyataan pelaku usaha, biayanya Rp0.

Pasalnya, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300 ribu akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara baik di pusat/daerah dan fasilitas lembaga negara/swasta. Jangan lupa, sebelum melakukan pengurusan, pelaku industri juga harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa:

1. Surat permohonan
2. Aspek legal (NIB)
3. Dokumen penyelia halal
4. Daftar produk dan bahan yang digunakan
5. Proses pengolahan produk
6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
7. Ikrar pernyataan halal pelaku usaha

Untuk diketahui, bila produk belum mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2024, bakal ada sanksi yang akan diberikan berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan sertifikat halal, d. penarikan barang dari peredaran. Itulah sebabnya, untuk para pelaku UMKM, mari segera mengurus sertifikasi halal, baik melalui cara reguler maupun self declare.

Untuk melakukan sertifikasi halal dengan cara reguler, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko. Kemudian, menyusun dokumen persyaratan, yaitu:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran (bagi jasa penyembelihan)
3. Aspek legal (NIB)
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
6. Proses pengolahan produk
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bagi usaha non-UMK dan luar negeri, penyelia halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Bagi jasa penyembelihan, juru sembelih halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Pelaku usaha harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan LPH sebelum memilih LPH.

Berikut adalah alur cara mengurus sertifikasi halal reguler:

1. Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
2. BPJH akan melakukan verifikasi dokumen
3. LPH akan menghitung dan menginput biaya pemeriksaan di SIHALAL
4. BPJH akan menerbitkan tagihan pembayaran
5. Pelaku usaha membayar tagihan dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL
6. BPJH akan memverifikasi bukti bayar dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD)
7. LPH akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
8. Komisi Fatwa/Komite Fatwa akan melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk
9. BPJH menerbitkan sertifikasi halal
10. Pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal

Biaya pengurusan sertifikat halal sendiri cukup terjangkau, Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Biaya tersebut di luar biaya uji laboratorium dan di luar akomodasi dan/atau transportasi pemeriksaan lapangan.

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Industri halal di Thailand, yang saat ini sedang berkembang pesat, memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi pariwisata negara ini, terutama dalam menarik wisatawan Muslim.

Wanitcha Amkham, seorang pedagang roti yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun di Bangkok, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh industri halal di jalanan.

Meskipun Amkham menjual roti halal yang terbuat dari bahan-bahan yang memenuhi syarat, dia menyaksikan adanya penyalahgunaan label halal oleh beberapa pedagang lain yang tidak mematuhi standar tersebut.

Kepercayaan Konsumen Terhadap Label Halal

Amkham menekankan pentingnya kepercayaan konsumen dalam industri halal. Dia bercerita tentang pengalaman buruk ketika melihat pedagang sebelahnya menggunakan tanda halal sambil menjual makanan yang tidak sesuai dengan syarat halal, seperti makanan yang terbuat dari babi.

Kejadian ini menimbulkan keraguan di benak konsumen, terutama di kalangan wisatawan Muslim yang sangat berhati-hati dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi.

Penyalahgunaan label halal tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat merusak reputasi Thailand sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan Muslim. Keberadaan produk-produk halal yang tidak terjamin keasliannya di pasar informal dapat mengancam kepercayaan dari negara-negara Muslim yang menjadi target pasar Thailand.

Langkah Pemerintah untuk Meningkatkan Standar Halal

Guna meningkatkan industri halal, pemerintah Thailand baru-baru ini mengumumkan rencana aksi industri halal yang bertujuan untuk mempromosikan produk Thailand dan memperkuat standar industri.

Rencana ini termasuk pendirian “halal valley” untuk memproduksi barang-barang halal, dengan lokasi yang diusulkan berada di provinsi-provinsi mayoritas Muslim di Thailand selatan.

Dukungan pemerintah ini sangat penting, mengingat Thailand saat ini merupakan rumah bagi sekitar 15.000 perusahaan dan 166.000 produk yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Namun, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, Thailand harus meningkatkan kualitas dan transparansi proses sertifikasi halal, terutama dalam industri makanan jalanan yang sering terabaikan.

Potensi Ekspor Halal Thailand

Thailand saat ini merupakan eksportir terbesar ketiga ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OIC) di Asia Tenggara setelah Malaysia dan Indonesia. Dalam delapan bulan pertama tahun 2023, ekspor halal Thailand ke pasar OIC, termasuk gula, beras, dan ayam beku, mencapai sekitar US$4,1 miliar.

Ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang signifikan untuk produk halal Thailand, yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku industri.

Dengan proyeksi bahwa populasi Muslim akan meningkat menjadi tiga miliar pada tahun 2060, atau sekitar 30% dari populasi global, Thailand perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang ini.

Meskipun negara ini memiliki banyak potensi, tantangan seperti penyalahgunaan label halal dan kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi masih harus diatasi.

Peluang untuk Meningkatkan Sertifikasi Halal

Saha Farms, salah satu eksportir ayam besar di Thailand, adalah contoh perusahaan yang telah berupaya mendapatkan sertifikasi halal. Mereka menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal sangat penting untuk akses ke pasar Timur Tengah.

Jaruwan Chotitawan, presiden penjualan dan pemasaran luar negeri Saha Farms, menekankan pentingnya memperkuat merek halal mereka untuk memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen.

Untuk meningkatkan jumlah produk halal yang terjamin, Thailand harus memperhatikan biaya sertifikasi yang dianggap tinggi oleh banyak usaha kecil, termasuk pedagang makanan jalanan. Biaya awal untuk mendapatkan sertifikasi halal dimulai dari 10.000 baht (US$300), ditambah dengan biaya tambahan untuk pemeriksaan berkala dan perpanjangan sertifikasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati menyatakan bahwa label “No Pork No Lard” yang sering kali dipakai oleh pelaku usaha tidak dapat menjamin produk tersebut halal.

“No Pork No Larditu nggak bisa dipakai jaminan (produknya halal atau tidak),” ujar Muti saat sesi tanya jawab dalam acara Media Gathering, Kamis, 3 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Muti menjelaskan, maraknya klaim halal dengan label“No Pork No Lard” muncul sebelum diaturnya sertifikasi halal oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Label ini digunakan pelaku usaha untuk menegaskan bahwa usahanya tidak mengandung babi atau turunannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku seperti daging dan sejenisnya. Namun, meliputi seluruh proses sejak distribusi, penyimpanan, pengolahan, hingga mencakup alat-alat penunjang produksi. Seluruh proses hingga makanan disajikan kepada konsumen harus benar-benar halal sesuai syariah Islam.

“Misalnya daging sapi. Sapinya disembelih secara Islam atau tidak, kan nggak ada jaminan. Indonesia sudah ada aturan jaminan produk halal” ungkap Muti.

Ia menegaskan bahwa setelah kewajiban sertifikasi halal yang berlaku pada 17 Oktober 2024 mendatang, seluruh restoran wajib untuk memiliki sertifikasi halal dan yang masih belum memiliki sertifikasi halal akan mendapat teguran.

“Karena yang mendapat keringanan itu hanya untuk UMK. Untuk UMK masih diperpanjang 2 tahun lagi sampai 2026. Tapi yang non UMK semua akan kena 2 minggu lagi,” tegasnya.

Muti juga menjelaskan bahwa pengawasan dari penegakan peraturan kewajiban sertifikasi halal ini akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Jadi nanti tentunya menjadi kerja berat bagi BPJPH tentunya dalam melakukan pengawasan. Dan tentunya ada proses mungkin peneguran, kemudian mungkin penindakan untuk pelaku-pelaku usaha yang belum bisa memiliki label halal,” tuturnya.

PP Jaminan Produk Halal ini ditargetkan pemerintah untuk dilaksanakan pada 17 Oktober 2024 untuk makanan dan minuman. Hal ini berarti seluruh pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sebelum tenggat waktu tersebut. Apabila terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Baru-baru ini, beredar video di media sosial mengenai produk dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine ada di daftar produk dengan sertifikat halal yang bisa dicari di website BPJPH. Terkait viralnya video tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, penamaan produk berbeda dengan kehalalannya.

“Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin kepada Republika, Selasa (1/10/2024).

Kedua, ujar dia, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” ujar dia.

Penerbitan fatwa halal..

Mamat mengatakan, contohnya, produk dengan nama menggunakan kata 'wine' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata 'beer' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk, dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.