Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penyusunan RPOJK itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

"Adapun perubahan substantif dalam RPOJK itu mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, Ogi menerangkan terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Selain RPOJK tersebut, OJK juga tengah menyusun RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Ogi menyebut RPOJK itu disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan.

"Adapun sejumlah hal yang akan diatur, yakni perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif," ungkapnya.

Terkait peningkatan ekuitas pada perusahaan penjaminan existing, Ogi menerangkan peningkatan akan dilakukan dalam 2 tahap.

Tahap pertama, yaitu pada 2026, sebesar 75% dari ketentuan baru. Tahap kedua pada 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Sementara itu, Ogi juga menyampaikan pada akhir 31 Desember 2028, perusahaan penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang).

Dengan demikian, dia berharap kapasitas penjaminan dapat meningkat. Selain itu, Ogi bilang ketentuan batasan gearing ratio untuk perusahaan penjaminan di sektor usaha produktif dihapuskan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan di bank umum simpanan rupiah, bank umum simpanan valas, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) simpanan rupiah.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjamin LPS periode reguler per September 2024.

"Maka rapat dewan komisioner LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan valuta asing di bank umum," kata Purbaya di Kantor LPS di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).

Dengan demikian, besaran bunga penjaminan simpanan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu bank umum simpanan rupiah 4,25%, bank umum simpanan valas 2,25%. dan BPR simpanan rupiah 6,75%.

"Tingkat suku bunga ini berlaku sejak 1 Oktober sampai 31 Januari 2024. Tingkat suku bunga ini akan dievaluasi secara reguler dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal suku pasar, kondisi perbankan, dan perekonomian yang signifikan," ujarnya.

Alasan LPS Tahan Bunga Penjaminan

Purbaya menjelaskan, keputusan ini memperimbangkan beberapa hal, antara lain suku bunga pasar, kinerja perbankan, respons perubahan suku bunga simpanan atas kebijakan suku bunga acuan yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai, hingga upaya memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

"Mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, tingkat likuiditas perbankan, dan kinerja perbankan, serta adanya time lag dan respons perubahan suku bunga simpanan atas kebijakan suku bunga acuan yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai, dan memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya pun mengimbau kepada pihak perbankan transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai berasan tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.

"Tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan masyarakat perbankan dapat masuk dalam program penjaminan simpanan. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini," kata dia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Nature Primadana Capital dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 September 2024. LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau nasabah PT BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Ia menambahkan, masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik beberapa pejabat negara hari ini. Pejabat yang diagendakan untuk dilantik mulai dari Sekjen PB Nadhlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024), sekitar pukul 9.00 WIB. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan.

"Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024," ujar Ari.

Selain itu ada juga Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman yang diangkat menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terakhir ada Eddy Hartono yang dilantik Jokowi sebagai Badan Masio Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Selain itu, Bapak Presiden juga akan melantik Ibu Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT," ujar Ari.

Saksikan Live DetikPagi:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius/Pengadilan Mauritius terkait Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki salah satu penggugat yang sebelumnya diterbitkan Bank Century (sempat Bank Mutiara dan sekarang Bank Jtrust Indonesia). Tuntutan dikabulkan agar LPS dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartika Wirjoatmodjo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Diketahui sebelumnya, pada 2017 silam LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para penggugat antara lain oleh First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$ 408 juta atau kurang lebih setara dengan Rp 6,648 triliun. Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik para tergugat senilai US$ 400 juta.

"Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Sekilas mengenai proses gugatan tersebut, bahwasanya sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain pengajuan surat keberatan yang memuat antara lain mengenai penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

"Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia," tambah Purbaya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan wakil pemerintah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muhzar.

Mereka berdua menyatakan, berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan khususnya terkait penanganan resolusi bank yang telah dilakukan adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara professional.

"Dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan para penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," jelas Ary Zulfikar.

Dalam proses penanganan perkara ini, LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional Kemenkumham. Tim LPS dan Kemenkumham melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini yang notabene merupakan kepentingan hukum pemerintah Indonesia.

"Kasus ini setiap tahun menghabiskan uang saya (LPS) Rp 6 miliar, jadi saya kesal, sekarang sudah berhenti jadi saya menghemat Rp 6 miliar setiap tahunnya," ucap Purbaya.

Tidak berhenti sampai di situ, LPS kembali mengharapkan dukungan terkait perkara Contempt of Court yang diajukan oleh para penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division), yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Terkait upaya penyitaan dan pengembalian aset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus PT Bank Century (saat ini Bank JTrust Indonesia) yang telah terbukti bersalah, LPS mengaku akan terus mendukung Kemenkumham untuk mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud.

"Baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA)," tegas Purbaya.

Sebagai informasi, pada 2008 Bank Century resmi diambil alih oleh LPS setelah diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Saat itu, Bank Century yang satu tahun berselang ganti nama jadi Bank Mutiara dikucurkan Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Kemudian Bank Mutiara resmi dibeli oleh J Trust sejak 2014 lalu, namun Weston melayangkan gugatan kepada LPS terkait penjualan ex Bank Century ini. Weston menuduh penjualan bank itu adalah palsu, ada hal hal yang disembunyikan oleh para petinggi LPS dan ada dugaan pencucian uang, penyuapan serta pencurian dana nasabah.

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sidoarjo, BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Simak syarat agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Adapun proses tersebut akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Annas menjelaskan ada tiga syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS. Pertama, simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan bank.

Kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR. Ketiga, nasabah harus memastikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan pidana yang merugikan bank," terangnya.

Dia menjelaskan nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, dia bilang tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng yang berlokasi JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Dia juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Selain itu, tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

"Masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS," jelasnya.

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sidoarjo, BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Simak syarat agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Adapun proses tersebut akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Annas menjelaskan ada tiga syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS. Pertama, simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan bank.

Kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR. Ketiga, nasabah harus memastikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan pidana yang merugikan bank," terangnya.

Dia menjelaskan nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, dia bilang tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng yang berlokasi JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Dia juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Selain itu, tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

"Masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS," jelasnya.