REPUBLIKA.CO.ID, oleh Kamran Dikarma, Bayu Adji

BALIHO bakal calon kepala daerah terpampang di sepanjang jalan KH Maulana Hasanudin, Cipondoh, Kota Tangerang. Ada yang memperkenalkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten, dan ada juga yang mencoba peruntungan untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang.

Sebut saja nama calon seperti Andra Soni dan Dimyati yang sudah mendapat perahu untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Andra Soni dan Dimyati telah mendapatkan dukungan sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, Nasdem, PSI, dan Demokrat.

Selain itu ada juga nama Airin Rachmi Diany, mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang digadang-gadang bakal maju dari Partai Golkar. Baliho mantan wali kota Tangerang Arif Wismansyah juga terlihat, namun hingga akhir Juli, ia belum mengamankan perahu untuk maju di Pilgub Banten. Partai Demokrat yang sejatinya menjadi tempat bernaung Arif, justru mendukung Andra.

Baliho-baliho calon kepala daerah itu tidak hanya tersebar di Tangerang, tapi di seluruh wilayah di tanah air yang menggelar Pilkada. Dari kota dan kabupaten di Pulau Jawa hingga belahan Papua.

Hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan lebih besar dibandingkan empat pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya. Karena untuk kali pertama seluruh daerah baik itu di tingkat provinisi, kabupaten dan kota akan melaksanakan pemilihan dalam waktu yang sama. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 sebanyak 545 dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pesta demokrasi ini menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih benar-benar dapat terjamin sebagaimana di dalam konstitusi. Semenjak reformasi hingga Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-79 pada tahun ini hak-hak kebebasan itu senantiasa dijaga.

Namun yang juga patut digarisbawahi bahwa Pilkada bukan sekadar sebuah pesta demokrasi, melainkan mencari pemimpin berkualitas. Pemimpin yang mampu membawa daerah tumbuh dan berkembang serta bisa menyejahterakan rakyat. Bukan sebaliknya, mengorupsi anggaran untuk kepentingan pribadi.

Hal ini juga yang menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, Pilkada membuat calon yang ada terkadang tak betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, dan kemampuan, untuk bisa mengubah warganya. Pasalnya, sepanjang calon itu disukai, meski tak memiliki kompetensi, yang bersangkutan bisa saja terpilih.

"Kita harus menerima itu. Belum lagi ada problem, mungkin rakyat yang pragmatis, yang instan. Ya kita udah tahulah, sehingga yang terpilih, ya yang karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi, tapi itu pun kenyataan," kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, Pilkada memang banyak melahirkan banyak pemimpin yang bagus. Namun, di sisi lain, Pilkada juga melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki visi dan konsep. "Hanya memiliki power, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki follower, but zero concept. Strong leader harus memiliki konsep. Nah, inilah menurut sebenarnya saya, menjadi tantangan, terutama saya selaku Mendagri, pembina wilayah," kata dia.

Pemerintah pusat mengakui bahwa pemimpin bervisi akan membawa daerah yang dipimpin untuk bergerak maju. Model pimpinan ini akan terus berinovasi menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Pemimpin seperti ini hadir untuk memberikan solusi atas setiap persoalan, bukan justru menjadi masalah itu sendiri.

Hanya saja memang di dalam UU Pilkada, tidak disebut kompetensi sebagai syarat khusus untuk maju. Di dalam beleid disebut calon kepala daerah, “Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”

Hal yang cukup miris, masih banyak kepala daerah justru terjerat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencaat sepanjang 2021-2023 ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Teranyar, anggota DPR Ujang Iskandar yang sebelumnya menjabat Bupati Kotawaringin Barat dua periode sejak 2005 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ujang Iskandar, sejak lama berstatus sebagai saksi dalam penyidikan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Agrotama Mandiri 2009.

Masalah ini yang tak jarang menjadi momok dalam pelaksanaan Pilkada. Politik berbiaya tinggi, namun menghasilkan pemimpin yang tak sesuai harapan. Tapi tidak semua pemimpin daerah bermasalah. Banyak juga kepala daerah yang berprestasi dan mampu memberikan dampak bagi wilayahnya seperti Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang berulangkali meraih penghargaan.

Politik uang

Salah satu sengkarut yang menjadi kekhawatiran dan belum bisa diobati adalah politik uang. Bahkan pada pemilihan anggota dewan kemarin informasi yang diterima oleh Republika dari seorang caleg di Jawa Timur, politik uang semakin menjadi-jadi. Karena jumlah yang diberikan untuk 'membayar' pemilih semakin mahal. Bahkan ada yang berhargai Rp 300 ribu per kepala.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengingatkan bahwa serangan fajar atau politik uang merupakan bentuk suap-menyuap. Politik uang itu yang menurut KPK menjadi pangkal dari kasus korupsi. Sehingga akan sangat sulit berharap mencari pemimpin berintegritas jika sedari proses awal sudah bermasalah.

Dilansir dari keterangan KPK, pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang yang dilakukan selama masa tenang. Kasus ini tersebar di 13 provinsi.

Peneliti hukum dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan, politik uang, netralitas aparat pemerintahan, dan pembancakan anggaran masih akan menjadi isu yang perlu disorot dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dia menilai, pengawasan terhadap praktik-praktik demikian perlu ditingkatkan agar Pilkada bisa terlaksana secara berimbang.

“Kalau kita bicara tentang risk field dalam penyelenggaraan Pilkada memang tidak jauh berbeda dengan pemilu kemarin. Tentu saja yang masih paling rawan itu terkait dengan politik uang, yang masih mungkin dan berpotensi terjadi di dalam Pilkada nanti,” kata Haykal kepada Republika, Kamis (25/7/2024).

Terkait hal ini dia menyoroti situasi ketika adanya seorang pejawat yang kembali mencalonkan diri atau calon yang didukung pejawat. “Ini tentu akan memiliki keuntungan tersendiri karena ada potensi terjadinya pembacakan APBD dan sebagainya,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab praktik semacam itu lebih subur dan lebih mudah terjadi dalam pemilu tingkat lokal dibandingkan level nasional. Salah satu faktor penyebab adalah karena pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tidak seketat di tingkat nasional.

Haykal menambahkan, ketika calon kepala daerah melakukan politik uang untuk menggaet pemilih dan berhasil menang dalam pemilu, pemerintahannya berpeluang besar koruptif.

“Karena biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tidak wajar dan tujuan yang tidak benar dalam proses Pilkada, itu akan coba untuk dikembalikan lagi pada saat dia sudah menjabat. Dan itu sudah pasti, bukan lagi hanya sebagai potensi,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Haykal menilai, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dilakukan. Masyarakat, kata dia, harus disadarkan agar tidak tergiur iming-iming uang yang hanya sesaat dan mengorbankan efek jangka panjang.

Selain politik uang, Haykal turut menyorot netralitas aparat pemerintahan. Menurut dia, ketentuan netralitas aparat dalam pemilu di tingkat daerah rawan dilanggar.

“Misalnya ada kepala daerah yang sedang menjabat atau incumbent, tentu dia bisa melakukan perintah-perintah, memberikan instruksi-instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan mobilisasi untuk memilih siapa dan sebagainya,” ucapnya.

Isu terakhir yang juga disorot Haykal adalah pembancakan APBD. “Ini sama seperti praktik-praktik pembagian bansos, perbaikan jalan, dan sebagainya, yang digunakan oleh calon incumbent atau calon yang didukung oleh pejawat untuk mendapatkan suara, untuk memperkenalkan dirinya,” ujar Haykal.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Muhammad Afif mengatakan, partainya menentang praktik politik uang dalam pemilu. Dia mengklaim bahwa PKS tidak melakukan praktik semacam itu. Namun dia mengakui bahwa hal tersebut masih terjadi di lapangan.

“Pada kenyataannya, Bawaslu, Panwaslu, itu sendiri sangat lemah dalam hal kontrol, pengawasan, dan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” kata Afif kepada Republika.

Dia mengungkapkan, jika pemilu ingin berkualitas, semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilih, harus taat pada aturan, termasuk tidak melakukan politik uang.

Afif mengatakan, PKS pernah melakukan survei kepada warga yang tinggal di wilayah Pantai Utara (Pantura).Dalam survei tersebut terungkap bahwa 80 persen warga enggan memilih kandidat atau calon yang tidak memberi mereka uang. “Ini ‘kan sebenarnya memprihatinkan,” ujar Afif.

Sama seperti Haykal, Afif berpendapat, pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di kelas bawah, harus diintensifkan. Dia mengatakan, selain menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pemimpin, warga juga harus diberi tahu tentang efek negatif politik uang. “Jadi warga harus disadarkan,” ucapnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Ramhat Bagja menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial di Pilkada. Di antaranya mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hinggga masa tenang jelang pemungutan suara.

Menurut Bagja, masalah politik uang ini adalah tugas bersama, tidak hanya pekerjaan pengawas pemilihan. "Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang. Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar Bagja dalam keterangannya.

Jika masalah politik uang ini bisa diatasi, dan kompetensi pemimpin benar-benar teruji, maka hanya butuh waktu bagi daerah untuk tumbuh maju dan berkembang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di tengah tantangan ekonomi pada Kuartal 1 tahun 2024 ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb mencatatkan kinerja positif. Bank yang berdomisili di Jawa Barat tersebut mencetak pertumbuhan aset sebesar 15,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp 202,5 triliun.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bergabungnya Bank Bengkulu menandai langkah penting bagi perseroan sehingga bank bjb menjadi BPD pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan proses Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dengan strategi KUB tersebut, maka aset bank bjb melesat hingga mencapai angka psikologis Rp 200 triliun.

Bahkan, sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, laba sebelum pajak bank bjb tercatat Rp 435 miliar atau tumbuh 1,6 persen YoY dan laba sebelum pencadangan tumbuh 11 persen YoY.

Apa yang dilakukan bjb sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsolidai bank-bank daerah melalui merger. Merger bank daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Dengan bersatunya beberapa bank daerah, terbentuklah entitas perbankan yang lebih besar dan kuat. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam hal pengelolaan aset, efisiensi operasional, serta perluasan jaringan layanan.

Merger tingkatkan ketahanan industri

Sejalan dengan upaya penyatuan bank-bank daerah, Otroritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) yang mulai berlaku sejak 30 April 2024. Dengan adanya beleid tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, POJK tersebut mengatur beberapa aspek kelembagaan BPR/S, antara lain pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencabutan izin usaha.

“Pada POJK ini kami mengatur secara spesifik mengenai single presence policy melalui konsolidasi BPR/S. BPR/S dalam kepemilikan dan pengendalian PSP (Penyedia Layanan Pembayaran) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan atau peleburan,” kata Dian, kepada Republika beberapa waktu lalu..

Dian mengungkapkan pentingnya melakukan langkah merger tersebut. Menurut penuturannya, BPR/S memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan, namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Guna menjawab tantanga tersebut, kita perlu meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi BPR/S, akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang disediakan BPR/S tidak akan berkurang, namun dengan adanya konsolidasi dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S,” jelasnya.

Adapun mengenai keberjalanan konsolidasi BPR/S ke depan, Dian menargetkan bakal selesai dalam dua atau tiga tahun. Sehingga dia berharap manfaat dari merger tersebut bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kita menargetkan proses konsolidasi BPR/S akan selesai pada April 2026 dan April 2027. Sehingga setelah periode konsolidasi ini, BPR/S diharapkan dapat semakin kuat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di daerahnya,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan warga pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tak lagi seindah dahulu. Warga Pulau Pari kini semakin kesulitan mencari ikan akibat perubahan iklim. Tempat tinggal mereka juga terancam akibat abrasi.

Asmania, salah satu warga Pulau Pari, mengisahkan bahwa warga di Pulau Pari kian terdampak perubahan iklim. Asmania mengatakan kini banyak jenis ikan yang hilang dari perairan.

"Dulu kami membudidayakan rumput laut, tapi sekarang karena perubahan iklim, jangankan memanen rumput laut, (sekarang) selama satu pekan kami menanam, seminggu saja sudah putih rumput laut kami, itu karena panasnya air laut," kata Asmania.

Asmania mengatakan, dahulu para nelayan Pulau Pari dapat memprediksi musim. Mereka membaginya menjadi tiga: Baratan, Timur dan Peneduh. Tapi kini musim semakin sulit diprediksi.

"Suami dulu bisa menghasilkan 50 kilogram, 70 kilogram, dalam satu hari saja cepat, tapi sekarang mendapatkan 20- 30 kilogram ikan saja susah," katanya.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Sejak lama, Pulau Pari terdampak oleh krisis iklim. Pulau Pari semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta tingginya gelombang. Semuanya telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Walhi bersama lembaga yang berada di Zurich, Swiss, HEKS mengkalkulasi hilangnya luasan Pulau Pari sebesar 11 persen atau seluas 4,6 hektare. Sebelumnya, Pulau Pari tercatat seluas 42 hektare. Namun kini hanya tinggal persen 41,4 hektare.

Dampak lainnya dari krisis iklim di Pulau Pari adalah hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis, dimana laut saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

Krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, di antaranya ikan kerapu dan ikan cakalang, sulit ditemukan karena temperatur laut yang semakin menghangat. Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisatanya.

“Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi kami yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang selama ini menjadi income utama Pulau Pari,” kata Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin.

Melihat dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Pari, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan WALHI menjalankan kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini diawali dengan penanaman 1.000 mangrove di Pantai Rengge di Pulau Pari, Jakarta.

Kerja sama ini dibangun dalam rangka menginisiasi gerakan kolaborasi untuk menguatkan serta mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup guna mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya. Adapun isu kunci yang menjadi arus utama dalam kerja sama ini adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil; mitigasi dan adaptasi krisis iklim; dan konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, letak Pulau Pari sangat dekat dengan pusat pemerintahan. “Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Panji mengatakan abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah sangat tinggi. Panji mengatakan kerja sama dengan Walhi untuk pengendalian abrasi pesisir Utara Laut Jawa ini dilakukan selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi, kalau bisa kerja samanya terus, tapi kita jangan terbatas pada waktu tapi pada bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan yang ingin kami capai,” kata Panji.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan kerja sama ini merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Zenzi mengatakan filosofi Dompet Dhuafa yang ia tangkap adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan lingkungan.

“Kami memaknai pertemuan dua organisasi ini sebagai perkawinan antara dua anggota gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan. Maka kita akan melahirkan satu hal bahwasannya orang lahir dimanapun, berdiri di pulau manapun dia mempunyai hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini,” tambahnya.

Panji mengatakan penanaman 1.000 mangrove ini merupakan langkah awal. Ia berharap semakin banyak pohon mangrove yang dapat ditanam di pinggir pantai-pantai Pulau Pari. Ia mengusulkan untuk menawarkan wisatawan membeli pohon mangrove untuk mereka tanam di Pulau Pari.

"Saya ingin mengajak masyarakat kalau mengadakan program selalu mengatakan keterbatasan dana, padahal potensi masyarakat ada, kalau masyarakat bersatu, padu saya rasa itu bisa diimplementasikan, ini wacana bagaimana kami menggulirkan bagaimana caranya menghidupkan potensi yang ada masyarakat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak perubahan iklim semakin nyata dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia serta planet bumi. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan semakin intensnya bencana hidrometeorologi, menjadi beberapa dampak dari perubahan iklim yang dirasakan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Memerangi perubahan iklim tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan aksi bersama untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sinilah lembaga filantropi memegang peranan krusial. Filantropi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi demi mengatasi perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celsius di atas zaman pra industri. Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celsius.

Tahun ini, berbagai lembaga iklim di dunia telah merilis laporan bahwa dunia terus mencatatkan rekor suhu panas. Tahun 2024 bahkan diprediksi akan menjadi tahun terpanas, melampaui kondisi tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati belum lama ini menegaskan, rekor iklim yang terjadi bukanlah kejadian acak atau kebetulan. "Melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Perlu langkah atau gerak bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Kontribusi masyarakat dalam memerangi perubahan iklim memang sangat dibutuhkan. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mendanai program perubahan iklim masih terbatas.

Dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk program perubahan iklim sekitar Rp 37,9 triliun. Menurut Bank Dunia, jumlah itu masih sangat kecil. Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 266,3 triliun dalam setahun hingga 2030 untuk mencapai target-target iklim.

Meski keberadaan filantropi belum bisa menutup celah pendanaan yang begitu besar tersebut, tapi setidaknya filantropi dapat membantu pemerintah dalam merawat lingkungan.

Organisasi Wahana Lingkungan (Walhi) mengatakan, peran filantropi sangat penting bagi Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim. Walhi mengungkapkan, krisis iklim telah menenggelamkan desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pesisir tenggelam...(halaman berikutnya)

Pada masa yang akan datang, Walhi memperkirakan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050 mereka dinamakan pengungsi iklim.

Dampak mengerikan perubahan iklim yang semakin terasa memperkuat upaya lembaga-lembaga filantropi untuk menanggulangi krisis iklim. Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan terdapat empat tema yang menjadi prioritas lembaga filantropi di Indonesia, salah satunya adalah iklim atau lingkungan.

Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar mengatakan saat ini semakin banyak lembaga Filantropi yang berfokus pada lingkungan. Rizal mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia juga memiliki klaster perubahan iklim.

"Anggota kami ada yang bergerak di isu perubahan iklim. kami punya klaster terkait perubahan iklim," kata Riza di sela peluncuran Indonesia Philanthropy Outlook 2024 pada awal Juli.

Ia mengatakan fokus isu perubahan iklim di lembaga-lembaga filantropi yang bergabung dengan Filantropi Indonesia bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang konservasi, restorasi, plastik, pemberdayaan dan lain-lain. "Di Indonesia Philanthropy Outlook 2024 isu perubahan iklim menjadi isu paling banyak (dijadikan prioritas), di urutan keempat," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat pada isu-isu perubahan iklim semakin kuat. "Sekarang kita tinggal bagaimana menyelaraskan dengan strategi pemerintah, sehingga filantropi dapat turut serta mendorong isu-isu strategis," katanya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang mendorong banyak lembaga filantropi mulai bergerak ke isu tersebut. "Saya rasa kita semua merasakan dampak perubahan iklim, dari segi intensitas cuaca, kalau panas semakin panas kalau hujan semakin singkat intensitasnya juga semakin kuat," katanya.

Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia dan sebagai lembaga yang turut dalam pembangunan bangsa, Dompet Dhuafa, terlibat dalam banyak hal yang salah satunya mengenai penanganan bencana iklim. Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa, Juperta Panji Utama mengatakan hal yang bisa dilakukan Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi adalah mengajak seluruh stakeholder menyadari bencana perubahan iklim.

"Itu yang paling awal, mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim bukan semata-mata teori atau apa, memang ada bencana ini, poin pokoknya adalah perubahan iklim disebabkan karena alam, bahwa manusia sebagai penghuni alam semesta ini berkontribusi dalam peristiwa bencana alam," kata Panji.

Selama ini, kata Panji, Dompet Dhuafa sudah melakukan penetrasi melalui edukasi tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana cara mencegahnya. Dompet Dhuafa mencoba memberi contoh, meski belum dalam skala sebesar yang dibayangkan masyarakat.

Panji mengungkapkan, ada beberapa program lingkungan yang dijalankan Disaster Management Center Dompet Dhuafa, antara lain, Brand Audit Plastic Waste 11 Provinsi - Voluntrip Waste Summit 2023, Kampanye Aktivasi Edukasi Mengenai Lingkungan di Sosial Media, Sekolah, Kampus (DMC Goes to Campus, Waste Management Ternate, Maluku Utara, Green Office DMC Dompet Dhuafa, dan Kurban Tanpa Plastik.

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan (Walhi) dalam program Intervensi di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Panji mengatakan pesisir utara Jawa merupakan tahapan awal dan bergeser pelan-pelan ke wilayah pesisir lainnya.

Kerja sama ini mencakup Advokasi Lingkungan Hidup, mendapatkan dukungan publik (donasi, bibit, dan yang bersifat barang), penguatan informasi dan edukasi mengenai krisis iklim, deforestasi, konservasi alam dan mitigasi bencana, mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan sebelum membahas dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan iklim, harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya dana tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.

"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.

Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju, justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan negeri ini jelang perayaan ulang tahunnya yang ke-79. Ungkapan klise itu pun masih terus muncul. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini, ekonomi syariahnya belum bisa semaju dengan negara jirannya. Sejumlah pihak meyakini perlu ada terobosan signifikan untuk bisa menggenjotnya.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi 39,11 persen. Namun, jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional mencapai 65,4 persen di tahun yang sama, hal ini menunjukkan literasi keuangan syariah relatif masih tertinggal.

Jauh lebih dalam lagi, indeks inklusi keuangan syariah saat ini masih bertengger di level 12,88 persen.

Direktur lembaga penelitian Next Policy sekaligus pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menyebut, setelah lebih dari tiga dekade perbankan syariah diperkenalkan di Indonesia, hal yang harus menjadi sorotan adalah marketshare perbankan syariah yang masih sangat rendah. Hingga kini, marketshare baru di kisaran 7,2 persen.

Yusuf menilai, faktor utama yang menyebabkan masih belum berkembangnya keuangan syariah lantaran pengembangan perbankan syariah selama ini masih sangat didominasi oleh pendekatan bottom up dan masih minim dukungan pemerintah.

"Ke depan, menurut saya jika kita ingin serius meningkatkan marketshare perbankan syariah, maka pendekatan top down perlu semakin diperbesar porsinya," tuturnya kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Meski mendorong adanya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah, Yusuf juga mengkritisi adanya perebutan dana syariah yang ini relatif terbatas. Dia menyampaikan, strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong marketshare perbankan syariah adalah pemerintah tidak bersaing dengan perbankan syariah dalam memperebutkan dana-dana syariah seperti dengan penerbitan sukuk negara yang sangat masif.

Menurutnya, industri perbankan dan keuangan syariah membutuhkan kehadiran sukuk negara untuk pengelolaan likuiditas mereka, namun penerbitan sukuk negara yang sangat masif, bahkan hingga penerbitan sukuk ritel, telah menggerus potensi dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

"Langkah yang lebih maju adalah penempatan dana pemerintah dan atau BUMN di perbankan syariah, atau yang paling sederhana adalah menjadikan payroll ASN seluruhnya melalui perbankan syariah. Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong marketshare perbankan syariah," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Chief Economist Pefindo Suhindarto mengungkapkan jalan pintas yang bisa dilakukan untuk mendorong literasi keuangan syariah adalah melalui pendidikan. Kemudian juga mendorong kampanye di masyarakat, mengintensifkan kemitraan dengan lembaga keuangan, serta mendorong penetrasi menggunakan platform digital agar bisa menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki literasi yang tergolong rendah.

"Strategi meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan begitu penting karena hal ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat perlu dikenalkan sedari dini tentang produk-produk keuangan syariah, apa saja jenisnya, dan bagaimana mereka bisa mengatur keuangan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah itu, mulai dari diri sendiri," tutur Suhindarto kepada Republika.

Strategi lainnya adalah mendorong kampanye kepada masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi hal yang penting untuk menjangkau kalangan-kalangan yang saat ini sudah tidak dalam posisi mengenyam pendidikan. Otoritas terkait dan para pemangku kepentingan, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya perlu untuk terus memberikan edukasi dan membagikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas melalui saluran-saluran informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan penetrasi ke daerah atau kalangan yang sebelumnya sulit dijangkau juga menjadi hal yang krusial. Digitalisasi bisa mendorong dan mempercepat penyebaran pengetahuan terhadap produk-produk keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, literasi keuangan syariah dapat menjangkau lebih jauh lagi, mengingat saat ini digitalisasi juga sudah masuk sampai ke desa-desa.

"Digitalisasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong literasi keuangan syariah, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara muslim terbesar dan dengan kombinasi strategi tersebut maka diharapkan informasi akan keuangan syariah itu sendiri bisa menjadi tersebar dengan luas di masyarakat sehingga literasi keuangan syariah juga dapat meningkat," kata dia.

Suhindarto juga tak memungkiri berkembangnya digitalisasi juga berbarengan dengan maraknya kasus keamanan siber yang juga telah menjadi perhatian di tengah masyarakat. Namun, Pefindo yakin perbankan juga terus menerus melakukan peningkatan pada masalah keamanan, mengingat hal ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan dananya.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengungkapkan beberapa strategi yang dilakukan KNEKS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada para tokoh pengambil kebijakan, tokoh masyarakat, influencer, maupun dalam bentuk Duta Literasi agar dapat berperan sebagai role model dan narasumber dalam literasi keuangan syariah.

"KNEKS juga mengintensifkan edukasi keuangan syariah melalui media digital dan media sosial serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan materi edukasi untuk peningkatan literasi perbankan syariah," kata dia.

Tak hanya itu, literasi dan inklusi keuangan syariah juga diberikan pada komunitas dan kelompok muslim, seperti pondok pesantren melalui forum-forum keagamaan (khutbah jumat, ceramah, majelis taklim), LAZ maupun nazir. KNEKS juga rutin mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan seminar ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah terus bergerak dari berbagai pihak. Namun, intervensi pemerintah dinilai akan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masyarakat bisa berharap adanya kebijakan positif dalam mendukung keuangan syariah. Terlebih lagi, tema ekonomi syariah menjadi salah satu topik yang menonjol dan diungkap dalam debat pada kontestasi pemilihan presiden yang telah berlalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan pesat dalam lima tahun terakhir. Torehan apik ini tentu bukan hasil kerja semalam dan sendirian.

Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berhasil mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Mantan Presiden Inter Milan itu menetapkan lima cetak biru meliputi nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, peningkatan investasi, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan talenta sebagai prioritas utama BUMN.

"Dengan cetak biru ini, pola bisnis BUMN menjadi lebih jelas dan bisa berkontribusi lebih maksimal bagi negara," ujar Erick.

Cetak biru ini yang berpadu dengan core values Akhlak kian memperkuat upaya BUMN dalam bertransformasi secara komprehensif. Keduanya pun menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi BUMN.

Erick mendobrak paradigma BUMN yang 'gemuk' menjadi lebih ramping dan lincah dalam menghadapi dinamika ekonomi terkini. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 BUMN kini tinggal 41 BUMN melalui sejumlah konsolidasi seperti klasterisasi, holdingisasi, merger, hingga likuidasi perusahaan.

"Daripada punya 108 BUMN, yang sehat hanya 20. Hari ini 41 BUMN, yang sehat pun 20 BUMN. Kita mau 30 BUMN yang semuanya sehat dan sebagai tempat bersaing," sambung Erick.

Langkah efisiensi begitu terasa dengan penggabungan BUMN dengan core business sejenis, penyatuan sejumlah BUMN dengan sektor yang sama dalam satu wadah holding, hingga menutup BUMN yang tidak bisa mampu lagi bersaing.

Erick ingin antar-BUMN saling berkolaborasi, bukan lagi mematikan satu sama lain. Dengan holdingisasi, Erick mendorong BUMN justru menjadi pemimpin dalam penguatan ekosistem ekonomi Indonesia bersama swasta dan UMKM.

"Kita tidak mau bisnis BUMN itu palugada, apa lu mau gua ada. BUMN harus menjadi fokus pada bisnis intinya masing-masing," ucap Erick.

Selama lima tahun terakhir, Erick berhasil membentuk holding farmasi, ultramikro, jasa survei (ID Survey), pangan (ID Food), pertahanan (Defend ID), pertambangan (MIND ID), asuransi (IFG), pelabuhan, pariwisata (InJourney), hingga Danareksa.

Erick pun menaruh perhatian penuh terhadap perbaikan struktur organisasi di Kementerian BUMN maupun di BUMN. Erick mengubah DNA Kementerian BUMN menjadi kementerian korporasi dengan tiga langkah.

Pertama, restrukturisasi organisasi dan penataan kebijakan. Erick mengeksekusi reformasi birokrasi terbesar pada level kementerian, mendirikan strategic delivery unit untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN, dan menyusun omnibus law dengan menyederhanakan 45 peraturan menteri (Permen) menjadi tiga Permen BUMN.

Langkah kedua, percepatan pengembangan talenta dengan menargetkan 10 persen talenta muda dan 25 persen talenta perempuan sebagai direksi BUMN. Poin ketiga meningkatkan transparansi data melalui pengembangan dan transformasi, menerbitkan laporan keuangan agregasian BUMN bagi publik untuk pertama kali, dan mereformasi standar manajemen risiko seluruh BUMN.

Terobosan ini ternyata...

Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat BUMN berhasil mengungguli dua super holding BUMN negara tetangga yakni Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto mengatakan hal ini terlihat dari raihan laba bersih dan pendapatan pada periode 2019-2020, 2021-2022, dan 2023.

"(Laporan) BUMN Indonesia untuk 2023 masih proyeksi karena belum bisa mendapat angka definitif. Namun, kemampuan BUMN untuk laba bersih dan pendapatan terus pulih dan meningkat sejak 2021," ujar Toto dalam seminar bertajuk "Analisis Kinerja dan Prospek BUMN Masa Depan" di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Pada periode 2019-2020, lanjut Toto, laba bersih BUMN sempat mengalami penurunan drastis dari Rp 8,83 miliar dolar AS menjadi 0,91 miliar dolar AS akibat pandemi. Sedangkan pendapatan BUMN meningkat dari 113,09 miliar dolar AS menjadi 132,38 miliar dolar AS.

Toto menyampaikan BUMN berhasil bangkit pada periode 2021-2022 dengan laba bersih yang melonjak dari 14,60 miliar dolar AS menjadi 20,81 miliar dolar AS. Pun dengan peningkatan pendapatan dari 160,10 miliar dolar AS menjadi 196,39 miliar dolar AS.

"Pada 2023, laba bersih BUMN mencapai 19,14 miliar dolar AS dengan pendapatan sebesar 121,31 miliar dolar AS," ucap Toto.

Toto mengatakan terdapat peningkatan bertahap dalam ekuitas BUMN dari 188 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 210 miliar dolar AS pada 2023. Toto mengatakan besaran utang dijaga dalam restrukturisasi utang tidak sehat dan peningkatan utang produktif oleh pemerintah.

"Hal ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian," ucap Toto.

Toto optimistis kinerja positif BUMN akan terus terjadi melalui fokus pembangunan 2020-2024 yang menetapkan sejumlah poin penting. Toto menyebut BUMN dalam beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pembangunan SDM, infrastruktur, transformasi ekonomi, serta penyederhaaan regulasi dan birokrasi.

"Fokus pembangunan tersebut sudah berhasil dicapai Kementerian BUMN," kata Toto.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut keberhasilan BUMN tak selalu diukur dengan profitabilitas. Sebagai agen pembangunan, ucap Huda, BUMN pun menjadi representasi kehadiran negara di tengah masyarakat.

Huda menyoroti komitmen Erick terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai Erick memberikan dukungan besar bagi keberlangsungan dan kemajuan UMKM.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ujar Huda.

Huda mengatakan BUMN telah memberikan begitu banyak bantuan pembiayaan kepada UMKM. Persoalan pembiayaan acapkali menjadi batu sandungan bagi UMKM untuk meningkatkan skala usaha. Tak sekadar pembiayaan, lanjut Huda, Erick juga menginstruksikan BUMN untuk membentuk ekosistem yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM.

"Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," lanjut Huda.

Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai BUMN era Erick Thohir cukup efektif dengan peningkatan pendapatan.

"Perbaikan kinerja BUMN berasal dari berbagai terobosan yang dilakukan Pak Erick, salah satunya itu melalui akselerasi transformasi dan digitalisasi," kata Huda menambahkan.