Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi, salah satu jaringan retail nasional dianugerahi Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2024 untuk kategori Supermarket. Penghargaan diberikan langsung oleh Pemimpin Redaksi majalah SWA Sujatmaka dan Research Director MARS Digital Indonesia Aryono Kurnianto kepada perwakilan Alfamidi, Marketing General Manager PT Midi Utama Indonesia Tbk Rini Hestrinalia, di Shangri-La Hotel Jakarta, pada Rabu (06/11).

Alfamidi memenangkan penghargaan IBBA untuk kategori Supermarket, terunggul dibandingkan para kompetitornya dalam kategori sejenis. Rini mengatakan tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang.

"Tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Sebagai informasi, Indonesia Best Brand Award atau IBBA merupakan apresiasi yang diberikan oleh MARS Digital Indonesia dan Majalah SWA dalam bentuk acara penghargaan kepada merek-merek peraih brand value tertinggi dari masing-masing kategori berdasarkan hasil Brand Performance Research yang diselenggarakan MARS Digital Indonesia Juli-September 2024 lalu di 7 kota besar di Indonesia.

Lebih lanjut, acara awarding ini merupakan acara bergengsi yang sudah berjalan 22 tahun dan telah diikuti oleh lebih dari 200 merek ternama dari berbagai perusahaan baik BUMN maupun swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai pemegang jaminan The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung memastikan akan mengambil haknya sebagai kreditur preferen setelah pengembang kawasan itu ditetapkan pailit.

Sebagai informasi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan PT Dago Trisinergi Properti, sebagai pengembang The MAJ Bandung, dalam keadaan pailit. Atas status ini, seluruh aset The MAJ akan diurus kurator sebagai boedel pailit.

Hayunaji, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia, menuturkan pihaknya menghormati proses hukum terkait dengan penetapan pailit atas satu nasabahnya. Hal ini termasuk jika ada upaya kasasi yang dilakukan oleh nasabah.

"Terkait dengan penjualan atau lelang atas objek agunan, Bank Muamalat akan menggunakan haknya selaku kreditur preferen yang telah diatur oleh Undang-Undang," kata Hayunaji kepada Bisnis, Kamis (6/11/2024) malam.

Seperti diketahui, The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung merupakan jaminan kredit PT Dago Trisinergi Properti kepada Bank Muamalat. Pada November 2023 lalu, bank milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu melakukan lelang The MAJ dengan nilai Rp314,2 miliar, tetapi lelang tersebut tidak mendapatkan pembeli.

Penetapan Pailit

Dago Trisinergi Properti, bagian dari The MAJ Group yang mengembangkan The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung, ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penetapan pailit PT Dago Trisinergi Properti diputuskan pada 31 Oktober 2024. Pemohon pailit kawasan terpadu ini adalah PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Putusan ini ditetapkan dalam nomor registrasi 44/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 3.Pdt.Sus-PKPU2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"Menyatakan termohon pembatalan (PT Dago Trisinergi Properti) pailit dengan segala akibat hukumnya," tertulis dalam pengumuman media yang dikutip Kamis (7/11/2024).

PN Niaga kemudian menunjuk Yusuf Pranowo sebagai hakim pengawas untuk kepailitan ini. Saat yang sama, kurator yang ditunjuk untuk membereskan boedel pailit adalah MP Chandra Huatabarat, Asa Azumah Alba, dan Suhendra.

Rapat pertama kreditur ditetapkan pada 12 November di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan batas akhir pengajuan klaim adalah 29 November 2024. Klaim diajukan melalui kurator yang beralamat di SSF Law Firm & Partners.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyek The MAJ dibiayai oleh Ancora Residential Fund yang bekerja sama dengan The MAJ Group beserta Amarta Group. Ancora didirikan oleh mantan Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Gita Wirjawan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai pemegang jaminan The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung memastikan akan mengambil haknya sebagai kreditur preferen setelah pengembang kawasan itu ditetapkan pailit.

Sebagai informasi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan PT Dago Trisinergi Properti, sebagai pengembang The MAJ Bandung, dalam keadaan pailit. Atas status ini, seluruh aset The MAJ akan diurus kurator sebagai boedel pailit.

Hayunaji, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia, menuturkan pihaknya menghormati proses hukum terkait dengan penetapan pailit atas satu nasabahnya. Hal ini termasuk jika ada upaya kasasi yang dilakukan oleh nasabah.

"Terkait dengan penjualan atau lelang atas objek agunan, Bank Muamalat akan menggunakan haknya selaku kreditur preferen yang telah diatur oleh Undang-Undang," kata Hayunaji kepada Bisnis, Kamis (6/11/2024) malam.

Seperti diketahui, The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung merupakan jaminan kredit PT Dago Trisinergi Properti kepada Bank Muamalat. Pada November 2023 lalu, bank milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu melakukan lelang The MAJ dengan nilai Rp314,2 miliar, tetapi lelang tersebut tidak mendapatkan pembeli.

Penetapan Pailit

Dago Trisinergi Properti, bagian dari The MAJ Group yang mengembangkan The MAJ Collection Hotel & Residences Bandung, ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penetapan pailit PT Dago Trisinergi Properti diputuskan pada 31 Oktober 2024. Pemohon pailit kawasan terpadu ini adalah PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Putusan ini ditetapkan dalam nomor registrasi 44/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 3.Pdt.Sus-PKPU2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"Menyatakan termohon pembatalan (PT Dago Trisinergi Properti) pailit dengan segala akibat hukumnya," tertulis dalam pengumuman media yang dikutip Kamis (7/11/2024).

PN Niaga kemudian menunjuk Yusuf Pranowo sebagai hakim pengawas untuk kepailitan ini. Saat yang sama, kurator yang ditunjuk untuk membereskan boedel pailit adalah MP Chandra Huatabarat, Asa Azumah Alba, dan Suhendra.

Rapat pertama kreditur ditetapkan pada 12 November di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan batas akhir pengajuan klaim adalah 29 November 2024. Klaim diajukan melalui kurator yang beralamat di SSF Law Firm & Partners.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyek The MAJ dibiayai oleh Ancora Residential Fund yang bekerja sama dengan The MAJ Group beserta Amarta Group. Ancora didirikan oleh mantan Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Gita Wirjawan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina (Persero) baru saja mengganti posisi Direktur Utama yang sebelummya diisi Nicke Widyawati dirinya diganti dengan Simon Aloysius Komisaris Utama perseroan. Nicke telah menjabat menjadi Dirut Pertamina selama 6 tahun.

Melansir data Pertamina (04/11/2024) Nicke Widyawati menjabat sebagai Dirut merujuk pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Sosok Nicke Widyawati sebetulnya sudah lama malang melintang di beberapa perusahaan BUMN. Nicke lahir pada 25 Desember tahun 1967 di Tasikmalaya. Dirinya merupakan jebolan S1 Teknik Industri ITB dan S2 Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran.

Diketahui, saat menduduki bangku kuliah dia bekerja sebagai pegawai bank di Bank Duta cabang Bandung. Setelah lulus S1, dirinya bekerja di PT Rekayasa Industri selama 23 tahun dimana dirinya telah menduduki berbagai posisi mulai dari orang lapangan hingga masuk sebagai struktur manajemen.

Nicke pada tahun 2014 diangkat menjadi Direktur Pengadaan Strategis PLN. Lalu pada 2017 dia ditarik ke Pertamina sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik. Setahun kemudian baru dirinya menduduki posisi Direktur Utama Pertamina.

Selama di Pertamina, Nicke Widayawati berhasil melewati tantangan energi nasional dimana pencapainya disorot dunia. Pada 2020, majalah Fortune menjadikan Nicke sebagai salah satu dari "Most Powerful Women International" masuk urutan ke-16 dari 50 sebagai tokoh wanita berpengaruh dunia.

Nicke Widyawati, kembali menorehkan prestasi dengan menempati posisi ke-47 dalam daftar Fortune's Most Powerful Women 2024. Hasil ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin bisnis wanita terkemuka dunia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) membukukan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 44% menjadi Rp562 miliar pada triwulan III 2024. Angka ini naik 2,4% dibandingkan laba sebelum pajak triwulan II-2024 yang sebesar Rp 548 miliar.

Diketahui Maybank Indonesia mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 845 miliar per 30 September 2024. Adapun kenaikan laba ini didukung oleh penyaluran kredit yang meningkat serta pendapatan fee-based yang membaik.

Capaian ini turut memberi sinyal positif terhadap pendapatan Maybank Indonesia setelah dilakukan pencadangan pre emptive dalam nilai yang signifikan pada triwulan I-2024.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan mengatakan Maybank Indonesia terus meningkatkan pencapaian bisnis dan profitabilitasnya, didukung pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat di seluruh segmen, serta pendapatan non-bunga yang sejalan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

"Upaya kami untuk terus memperkuat portofolio pembiayaan khususnya pada segmen non-ritel komersial dan UKM yang merupakan expertise kami telah terus menyumbang pendapatan secara menyeluruh, termasuk kredit segmen Korporasi besar dalam negeri yang belum lama ini diperkenalkan ke pasar. Demikian juga, pendekatan consumer centric yang kami terapkan dalam membangun solusi wealth management, termasuk Shariah Wealth Management, telah berhasil menutup gap pendapatan fee Bank secara year-on-year," kata Steffano dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

"Kami akan terus menjaga kualitas aset dan fundamental Bank untuk menghadapi peluang serta tantangan di masa depan, dan di saat yang sama, memperkuat solusi dan layanan Bank agar tetap relevan dengan kebutuhan nasabah sejalan dengan strategi M25+ Maybank Group," tambah Steffano.

Pendapatan Bunga (Interest Income) Maybank Indonesia tercatat meningkat sebesar 10,2% YoY, sejalan dengan penyaluran kredit dan komposisi aset produktif yang lebih baik. Beban Bunga tetap tinggi, sehingga Pendapatan Bunga Bersih (Net Interest Income/NII) turun sebesar 1,5%. Margin Bunga Bersih (Net Interest Margin/NIM) tertekan sebesar 55 bps menjadi 4,5%. Namun demikian, Pendapatan Bunga Bersih pada triwulan III 2024 naik 3,1% dibandingkan triwulan II 2024 sehubungan dengan optimalisasi dana murah.

Pendapatan fee-based relatif stabil sebesar Rp1,43 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan fee-based pada triwulan III-2024 naik sebesar 35,0% dibandingkan triwulan II-2024 yang didukung pertumbuhan fee dari bisnis Premier Wealth, pembiayaan otomotif roda dua Anak Perusahaan dan pendapatan dari asset recovery.

Total kredit yang disalurkan naik 8,8% pada sembilan bulan pertama 2024 menjadi Rp 122,37 triliun dari Rp 112,42 triliun. Kredit non-ritel dan ritel unit bisnis Community Financial Services (CFS) tumbuh signifikan sebesar 11,3% menjadi Rp 79,80 triliun dari Rp 71,70 triliun.

Selaras dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas Bank, kredit komersial CFS non-ritel yaitu, Business Banking, mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 26,2% diikuti dengan kredit segmen UKM (diklasifikasikan sebagai SME+) yang juga tumbuh 21,6%, dan kredit UKM Ritel (diklasifikasikan sebagai RSME) yang tumbuh 15,8%. Hal ini merupakan dampak dari langkah Maybank Indonesia dalam meningkatkan produktivitas di seluruh lini bisnis dan mempercepat penyediaan solusi perbankan kepada nasabah, serta sebagai dampak dari kolaborasi 'One Maybank go-to-market' yang semakin kuat.

Sementara, kredit CFS ritel juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,0% didukung oleh bisnis Kartu Kredit & KTA yang tumbuh 15,9%, dan kredit otomotif anak perusahaan yang tumbuh 4,3% di tengah penjualan otomotif roda empat ritel nasional yang turun 11,9%. Pembiayaan KPR melanjutkan momentum pertumbuhannya sebesar 3,8% didukung langkah Pemerintah dengan memperpanjang insentif PPN bersubsidi sampai dengan akhir Desember 2024. Bank terus menjalankan cross-selling antar konglomerasi Maybank sejalan dengan pendekatan 'One Maybank go-to-market'.

Pembiayaan korporasi Global Banking tumbuh 4,5% menjadi Rp 42,57 triliun dari Rp 40,72 triliun. Kredit segmen Large Local Corporate (LLC) tumbuh 25,5% selaras dengan strategi Bank pada segmen tersebut. Selain itu, kredit segmen Financial Institutions Group (FIG) juga meningkat sebesar 18,3%.

Di sisi lain, Maybank Indonesia berhasil membukukan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 22,56 triliun, didukung pertumbuhan sebesar 44,1% untuk pembiayaan yang difokuskan pada pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, dan pembiayaan sektor UKM yang tumbuh 1,4% YoY. Pada September 2024, Maybank Indonesia menyalurkan pembiayaan untuk energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan sebesar Rp 492 miliar. Total pembiayaan berkelanjutan menyumbang 20,6% terhadap total kredit yang disalurkan (Bank saja).

Simpanan nasabah naik 1,2% menjadi Rp 115,88 triliun dari Rp 114,50 triliun. CASA tumbuh 8,8% sedangkan Deposito Berjangka turun 6,1% YoY dan terus menurun sebesar 2,7% pada triwulan III 2024 dibandingkan triwulan II 2024. Bank berupaya menurunkan porsi dana mahal dan mengoptimalkan dana murah melalui pemanfaatan platform digital yang dioperasikan oleh Bank. Adapun CASA yang dihimpun melalui M2U App & Web naik 35,0% sedangkan M2E tumbuh 3,3%. Rasio CASA meningkat menjadi 52,7% pada September 2024 dari 49,1% pada September 2023.

Biaya overhead pada sembilan bulan pertama 2024 tercatat sebesar Rp 4,76 triliun, lebih tinggi sebesar 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 4,42 triliun. Hal ini didorong investasi berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas Teknologi Informasi, serta pelaksanaan beberapa inisiatif kunci sejalan dengan strategi M25+ Maybank Group.

Pada September 2024, rasio NPL membaik dari 3,2% (gross) dan 2,1% (net) pada September 2023 menjadi 2,9% (gross) dan 1,7% (net) pada September 2024. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen risiko yang memadai. Saldo NPL turun 3,8% dan Loan at Risk (LAR) membaik menjadi 8,8% pada September 2024 dari 10,7% periode yang sama tahun lalu.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank saja berada pada level 89,5% dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank saja berada pada level sehat sebesar 181,3% jauh di atas ketentuan regulator. Posisi permodalan menguat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,8% dan Common Equity Tier 1 (CET 1) sebesar 23,6% pada akhir September 2024.

Maybank Indonesia terus melanjutkan penerapan Strategic Programmes (SP) 7 yang terintegrasi dengan strategi M25+ Maybank Group yang bertujuan terutama untuk meningkatkan kinerja Maybank Indonesia. Hal ini meliputi fokus untuk mengoptimalkan produktivitas, mendorong customer-centricity dalam pengembangan solusi, memperkuat inisiatif 'One Maybank Go to Market' dan memperdalam solusi wealth management berbasis Syariah. Inisiatif-inisiatif ini pun telah meningkatkan laba Bank, dan merupakan upaya untuk menjadi pembeda, serta mendorong pertumbuhan pada segmen yang berpotensi untuk berkembang lebih jauh.

Dari Juli hingga September 2024, Maybank Indonesia meraih beberapa penghargaan yang sekaligus menjadi bukti atas pencapaian Bank dalam inovasi dan kemajuan digital. Penghargaan ini antara lain, 'Wealth Management Platform of The Year - Indonesia' Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024, dan 'Best Consumer Digital Banks in Asia-Pacific' oleh Global Finance. Serta memperoleh penghargaan di bidang pengelolaan SDM melalui 11 penghargaan dari 'HR Excellence Awards 2024' dan 'Overall HREA Winner' diselenggarakan oleh Human Resources Online, serta empat penghargaan dari 'Human Capital on Resilience Excellence Award 2024' yang diselenggarakan oleh majalah First Indonesia.

Selain itu, Maybank Indonesia juga menerima penghargaan 'Fortune 100 Indonesia's Biggest Company in 2024' dari Majalah Fortune Indonesia, dan 'Indonesia Product Experience of the Year - SME Banking Category' di Asian Experience Awards 2024 oleh Asian Business Review baru-baru ini.

Perbankan Syariah

Pembiayaan Perbankan Syariah Maybank Indonesia tumbuh 7,3% menjadi Rp 30,98 triliun pada sembilan bulan pertama 2024 dari Rp28,88 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh pembiayaan yang meningkat pada segmen komersial dan UKM. Pendapatan fee-based tumbuh secara signifikan sebesar 21,4% menjadi Rp 166 miliar dari Rp 137 miliar didukung pendapatan fee dari solusi wealth management berbasis syariah.

Simpanan nasabah Perbankan Syariah tumbuh 2,0% menjadi Rp 37,10 triliun dari Rp 36,37 triliun. CASA tumbuh 14,2% menjadi Rp19,29 triliun dari Rp16,89 triliun, sedangkan deposito berjangka turun 8,6% Y-o-Y. Rasio CASA naik menjadi 52,0% pada September 2024 dari 46,4% pada September 2023.

Rasio Non-Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah pada September 2024 dan September 2023 tetap stabil sebesar 2,5% (gross) dan 1,8% (net), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) membaik menjadi 79,9% dari 77,3%.

Sementara itu, Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Dato' Khairussaleh Ramli mengatakan pihaknya terus mengupayakan peningkatan di seluruh lini bisnis utamanya, serta akan fokus dalam menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

"Didukung dengan strategi M25+, Maybank Indonesia akan terus memperkuat kinerja lini-lini bisnisnya, serta mewujudkan nilai bagi seluruh nasabah maupun pemangku kepentingannya ke depannya," ujar Dato' Khairussaleh.

Anak Usaha Maybank Indonesia Terus Bertumbuh

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance)

Di tengah penjualan otomotif roda empat ritel yang turun sebesar 11,9%, pembiayaan otomotif roda empat Maybank Finance mengalami penurunan sebesar 3,3%. Namun demikian, Laba sebelum Pajak Maybank Finance naik 5,0% menjadi Rp 426 miliar pada sembilan bulan pertama 2024 dari Rp 406 miliar pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh pengelolaan portofolio pembiayaan yang lebih baik.

NPL Maybank Finance pada September 2024 sebesar 0,3% (gross) dan 0,1% (net) dibandingkan dengan 0,2% (gross) dan 0,1% (net) pada September 2023.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM)

Pembiayaan otomotif roda dua WOM tumbuh 5,3% menjadi Rp 6,27 triliun pada sembilan bulan pertama 2024 dari Rp 5,95 triliun tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berada di atas penjualan otomotif roda dua ritel nasional yang naik sebesar 3,2% pada triwulan III 2024 menurut asosiasi industri motor Indonesia - AISI.

WOM mencatatkan Laba sebelum Pajak sebesar Rp 212 miliar, meningkat 18,2% dari Rp 179 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Rasio NPL tercatat sebesar 1,9% (gross) dan 0,8% (net) pada September 2024 dari 2,4% (gross) dan 1,1% (net) pada September 2023.

Maybank Marathon 2024, Tantang diri, Taklukan Lintasan

Maybank Marathon 2024, Tantang diri, Taklukan Lintasan

Seorang ART berinisial NN (55) ditemukan tewas dalam toren di sebuah rumah yang terletak di Gading Pandawa, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kanitreskrim Polsek Kelapa Gading, AKP Emir Maharto Bustarosa, mengatakan majikan dari korban sedang tak berada di kediamannya ketika peristiwa itu terjadi. Dia menyebut majikan korban sedang mengantar orang tuanya berobat ke Malaysia sejak 20 Oktober 2024 lalu.

"Pemilik rumah itu sudah ke luar negeri dari tiga hari sebelum ditemukan mayat karena dia menemani orang tuanya berobat di Malaysia," kata dia ketika dikonfirmasi pada Jumat (25/10).

Dengan demikian, kata Emir, korban tinggal di rumah itu seorang diri. Hingga kini, belum diketahui penyebab korban meninggal dunia di dalam toren. Polisi masih melakukan penyelidikan sambil menunggu hasil autopsi dari RS Polri Kramat Jati.

"Jadi, karena dia menemani orang tuanya berobat ke Malaysia, ART tinggal sendiri di rumah, ditinggal," ucap dia.

Korban pertama kali ditemukan tewas oleh sopir dari pemilik rumah. Ketika itu, saksi yang hendak masuk ke dalam rumah mendapati pintu berada dalam kondisi terkunci dari dalam.

Saksi kemudian melewati pintu samping rumah untuk masuk ke dalam. Berulangkali, saksi memanggil korban tapi tak kunjung mendapat jawaban. Saksi lalu naik ke lantai 3 dan mendapati tutup toren dan ember dalam keadaan pecah sudah berada di lantai. Saat dicek ke dalam toren, ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Badan baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Badan ini dibentuk untuk memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Bisa Investigasi Program Menteri

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

PT Bukalapak.com Tbk divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

Sebelumnya, PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sementara itu pihak Bukalapak menyatakan masih ada tahapan Peninjauan Kembali (PK) sehingga eksekusi tidak serta-merta bisa dilakukan. Terkait statement tersebut, Nana kembali mengingatkan Bukalapak bahwa upaya PK tidak menangguhkan eksekusi yang sudah diajukan oleh kliennya.

"Namun, dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kami merasa bersyukur masih ada keadilan yang hidup di Indonesia ini untuk klien kami yang sudah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Bukalapak," pungkas Nana.

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh