Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak, termasuk dari keluarga, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas penyitaan aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun adalah eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.

Terdapat empat Pemohon dari Korporasi dan Perorangan dalam kasus gugatan ini. Sidang gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK menjadi pihak termohon.

Diketahui bahwa pemohon korporasi adalah CV Sonokoling Cita Rasa. Sedangkan, tiga pemohonan perorangan adalah kakak adik dari Rafael Alun, yakni Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, serta Martinus Gangsar.

Diketahui, bahwa CV Sonokoling Cita Rasa mengajukan keberatan atas penyitaan dua aset, yakni sebagai berikut:

• 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol: AB 1016 IL; dan
• 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopop: AB 8661 PH.

Sedangkan, dari tiga pemohon, mengajukan keberatan atas penyitaan aset-aset sebagai berikut:

• Uang di safe deposit box (SDB) Rafael sebesar 9.800 euro, 2 juta dolar Singapura, serta US$937.900;

• Perhiasan di SDB Rafael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

• Rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

• Rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

• Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

• Satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy yang turut hadir dalam persidangan, menilai bahwa permohonan dari pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Dikatakan bahwa permohonan tersebut diduga tidak beritikad baik.

Rio mengatakan, jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini setelah aset-aset tersebut dieksekusi.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK belum memutuskan nasib kasus dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Elite di lembaga antikorupsi itu seolah saling lempar pernyataan mengenai siapa yang paling pas untuk mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi Kaesang.

Sikap itu jauh berbeda ketika KPK menangani kasus ayah Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun sejatinya tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau suap.

Kasus ini terungkap tanpa sengaja. Bermula dari tingkah laku anaknya, Mario Dandy Satrio, yang terlibat kasus penganiayaan hingga memicu rasa penasaran publik terkait seluk beluk keluarganya. Asal-usul harta Mario mulai dicari dan diungkit ke media sosial.

Mario diketahui gemar menaiki kendaraan mewah mulai dari motor gede hingga mobil jeep produksi negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Dari gaya hidup mewah inilah, KPK kemudian menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, KPK menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP.

"Bentuk [gratifikasinya] uang. Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu," demikian penjelasan KPK, akhir Maret 2023 lalu.

Dalam kasus ini, Mario Dandy memang bukan penyelenggara negara, namun karena status ayahnya yang merupakan penyelenggara negara, asal-usul harta yang digunakan Mario Dandy kemudian ditelusuri oleh KPK. Dugaan mengarah adanya gratifikasi. Rafael Alun kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Akibat, kasus yang nyaris tidak sengaja terungkap itu, Rafael Alun kemudian dihukum penjara selama 14 tahun dan denda senilai Rp500 juta. Mario Dandy juga mengalami nasib serupa, dia dipenjara selama 12 tahun penjara di kasus penganiayaan.

Jadi Lelucon Kaesang

Sementara itu, di kasus Kaesang, KPK justru meminta publik bersabar. Sebaliknya alih-alih menunjukkan empati, Kaesang justru menggunakan dugaan gratifikasi jet pribadi itu untuk lelucon.

Lelucon Kaesang itu terlontar saat Kopdarwil PSI untuk pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kaesang meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu.

Tak hanya meminta, Kaesang menjanjikan bakal memberikan hadiah kepada kadernya jika nantinya pasangan RK dan Suswono menang di Jakarta.

“Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik," kata Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Dalam sambutannya tersebut, Kaesang juga berkelakar membagikan private jet atau jet pribadi bagi para kadernya.

Candaan itu keluar ketika ada kader PSI yang menebak bahwa hadiah yang bakal diberikan oleh Kaesang adalah sebuah sepeda.

“Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, [malah] mintanya sepeda, saya tadi mau kasih private jet,” ucapnya.

Penjelasan KPK

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Tessa menyebut sejatinya laporan yang disampaikan langsung oleh Kaesang ke Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024), sudah selesai dianalisis.

Namun, hasil analisis itu baru akan diumumkan bersamaan dengan hasil telaah pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Direktorat PLPM.

"Mungkin ada informasi kemarin bahwa akan disampaikan, tetapi agar pengumuman itu atau hasilnya bisa lebih komprehensif, tentunya kita perlu sama-sama menunggu hasil dari Direktorat PLPM itu seperti apa, dan kapan bisa diumumkan, nanti akan disampaikan pada waktunya," ujar Tessa, dikutip Rabu (2/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai penyidik KPK itu juga menuturkan bahwa kedua direktorat sudah saling berbagi data dan informasi, kendati memiliki metode berbeda.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi bertugas menerima dan menganalisis laporan dari penerima gratifikasi seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Sementara itu, Direktorat PLPM melakukan penelaahan untuk mencari indikasi pidana korupsi pada pengaduan masyarakat yang diterima. Apabila PLPM menemukan indikasi pidana, maka pengaduan masyarakat yang masuk ke direktorat tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

Oleh sebab itu, Tessa menjelaskan bahwa hasil analisis laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Kegiatan itu saat ini masih berlangsung.

"Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai, ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan. Sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung," paparnya.

Kaesang sendiri telah mengklarifikasi dugaan gratifikasi ke KPK belum lama ini. Klarifikasi itu dilakukan atas inisiatif sendiri, meski dirinya bukan penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK belum memutuskan nasib kasus dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Elite di lembaga antikorupsi itu seolah saling lempar pernyataan mengenai siapa yang paling pas untuk mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi Kaesang.

Sikap itu jauh berbeda ketika KPK menangani kasus ayah Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun sejatinya tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau suap.

Kasus ini terungkap tanpa sengaja. Bermula dari tingkah laku anaknya, Mario Dandy Satrio, yang terlibat kasus penganiayaan hingga memicu rasa penasaran publik terkait seluk beluk keluarganya. Asal-usul harta Mario mulai dicari dan diungkit ke media sosial.

Mario diketahui gemar menaiki kendaraan mewah mulai dari motor gede hingga mobil jeep produksi negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Dari gaya hidup mewah inilah, KPK kemudian menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, KPK menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP.

"Bentuk [gratifikasinya] uang. Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu," demikian penjelasan KPK, akhir Maret 2023 lalu.

Dalam kasus ini, Mario Dandy memang bukan penyelenggara negara, namun karena status ayahnya yang merupakan penyelenggara negara, asal-usul harta yang digunakan Mario Dandy kemudian ditelusuri oleh KPK. Dugaan mengarah adanya gratifikasi. Rafael Alun kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Akibat, kasus yang nyaris tidak sengaja terungkap itu, Rafael Alun kemudian dihukum penjara selama 14 tahun dan denda senilai Rp500 juta. Mario Dandy juga mengalami nasib serupa, dia dipenjara selama 12 tahun penjara di kasus penganiayaan.

Jadi Lelucon Kaesang

Sementara itu, di kasus Kaesang, KPK justru meminta publik bersabar. Sebaliknya alih-alih menunjukkan empati, Kaesang justru menggunakan dugaan gratifikasi jet pribadi itu untuk lelucon.

Lelucon Kaesang itu terlontar saat Kopdarwil PSI untuk pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kaesang meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu.

Tak hanya meminta, Kaesang menjanjikan bakal memberikan hadiah kepada kadernya jika nantinya pasangan RK dan Suswono menang di Jakarta.

“Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik," kata Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Dalam sambutannya tersebut, Kaesang juga berkelakar membagikan private jet atau jet pribadi bagi para kadernya.

Candaan itu keluar ketika ada kader PSI yang menebak bahwa hadiah yang bakal diberikan oleh Kaesang adalah sebuah sepeda.

“Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, [malah] mintanya sepeda, saya tadi mau kasih private jet,” ucapnya.

Penjelasan KPK

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Tessa menyebut sejatinya laporan yang disampaikan langsung oleh Kaesang ke Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024), sudah selesai dianalisis.

Namun, hasil analisis itu baru akan diumumkan bersamaan dengan hasil telaah pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Direktorat PLPM.

"Mungkin ada informasi kemarin bahwa akan disampaikan, tetapi agar pengumuman itu atau hasilnya bisa lebih komprehensif, tentunya kita perlu sama-sama menunggu hasil dari Direktorat PLPM itu seperti apa, dan kapan bisa diumumkan, nanti akan disampaikan pada waktunya," ujar Tessa, dikutip Rabu (2/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai penyidik KPK itu juga menuturkan bahwa kedua direktorat sudah saling berbagi data dan informasi, kendati memiliki metode berbeda.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi bertugas menerima dan menganalisis laporan dari penerima gratifikasi seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Sementara itu, Direktorat PLPM melakukan penelaahan untuk mencari indikasi pidana korupsi pada pengaduan masyarakat yang diterima. Apabila PLPM menemukan indikasi pidana, maka pengaduan masyarakat yang masuk ke direktorat tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

Oleh sebab itu, Tessa menjelaskan bahwa hasil analisis laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Kegiatan itu saat ini masih berlangsung.

"Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai, ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan. Sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung," paparnya.

Kaesang sendiri telah mengklarifikasi dugaan gratifikasi ke KPK belum lama ini. Klarifikasi itu dilakukan atas inisiatif sendiri, meski dirinya bukan penyelenggara negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum D (17), Mellisa Anggraini berharap jaksa yang akan melakukan gugatan perdata kepada Mario Dandy untuk menyelesaikan restitusi kasus penganiayaan berat terhadap D.

Walaupun begitu, pihak D juga siap jika harus melayangkan gugatan perdata kepada Mario Dandy.

"Semestinya yang melakukan gugatan atau upaya hukum kan semestinya jaksa ya, yang mewakili korban," kata dia saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).

Dia bilang, dengan jaksa sebagai penggugat, pihaknya akan lebih mudah mendapatkan data jumlah kekayaan Mario Dandy atau pihak ketiga yang mewakili Mario Dandy.

Namun, jika dibandingkan dengan pihaknya sebagai penggugat, Mellisa mengaku memerlukan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data terkait kekayaan Mario Dandy dan pihak ketiga.

"Karena kalau secara institusi tentu akan lebih kuat, jaksa bisa minta datanya ke KPK, bisa minta di-hold aset-asetnya di BPN biar tidak ada transaksi, pelimpahan, atau pengalihan aset," kata Mellisa.

"Karena itu kan sudah bunyi di dalam putusan, kecuali belum ada di dalam putusan Rp 25 miliar-nya, mungkin keluarga secara otomatis bisa mengajukan, tapi karena sudah ada, kita diskusikan (dengan jaksa)," imbuh dia.

Untuk diketahui, ayah D, Jonathan Latumahina menerima restitusi tahap pertama hasil lelang mobil Rubicon milik Mario Dandy dalam kasus penganiayaan anaknya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis (1/8/2024).

Besaran restitusi pertama yang diterima oleh Jonathan adalah Rp 706.872.100 sebagai hasil lelang mobil Rubicon Mario Dandy.

"Barang rampasan tersebut sudah dilakukan lelang sebanyak tiga kali, yang mana terakhir laku sebesar Rp 725 juta, dikurangi 2,5 persen dari biaya ulang lelang penjual dan juga dikurangi biaya administrasi antar bank, sehingga menjadi Rp 706.872.100," ujar Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jaksel Ika Ayuningtyas.

Akan tetapi, jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900. Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum D (17), Mellisa Anggraini berharap bantuan KPK untuk memberikan data aset pihak Mario Dandy untuk keperluan rencana gugatan perdata D kepada Mario Dandy terkait restitusi.

"Kita juga berharap KPK kooperatif membantu untuk memberikan data itu, biar kita tahu yang mana hartanya Mario Dandy, yang bisa kita ajukan ke pengadilan, untuk hakim yang nanti menentukan, untuk melakukan daya paksa," ujar Mellisa ketika dihubungi, Kamis (1/8/2024).

Pasalnya, Mario Dandy hingga kini baru memberikan Rp 706 juta dari total restitusi sebesar Rp 25 miliar berdasar putusan pengadilan.

Bahkan, kata Mellisa, pemberian restitusi Rp 706 juta oleh pihak Mario Dandy juga tidak dilandasi iktikad baik, melainkan melalui paksaan dari pengadilan.

Untuk itu, pihak D berencana melakukan gugatan perdata kepada Mario Dandy untuk memberikan unsur paksaan kepada Mario Dandy agar melunasi segala restitusi yang telah diputus pengadilan.

"Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengajukan gugatan karena (dalam) pasal, tidak ada daya paksa atau kewenangan jaksa untuk melakukan sita secara langsung," kata Mellisa.

Mellisa berharap, dengan adanya putusan hakim berkait gugatan pihak D, aset milik Mario Dandy atau pihak ketiga Mario Dandy dapat disita untuk melunasi restitusi.

"Nah kalau sudah ada putusan lagi dari hakim perdata, sudah bisa tuh disita, ditarik. Kalau sekarang belum ada, karena pasalnya ada ruang kosong di situ," tutup dia.

Untuk diketahui, ayah D (17), Jonathan Latumahina menerima restitusi tahap pertama dari hasil lelang mobil Rubicon milik Mario Dandy dalam kasus penganiayaan anaknya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis (1/8/2024).

Besaran restitusi yang diterima Jonathan sebesar Rp 706.872.100 sebagai hasil lelang mobil Rubicon Mario Dandy.

"Barang rampasan tersebut sudah dilakukan lelang sebanyak tiga kali, yang mana terakhir laku sebesar Rp 725 juta, dikurangi 2,5 persen dari biaya ulang lelang penjual dan juga dikurangi biaya administrasi antar bank, sehingga menjadi Rp 706.872.100," ujar Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jaksel Ika Ayuningtyas.

Akan tetapi, jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900. Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

Terpidana Mario Dandy masih memiliki utang kewajiban pembayaran restitusi atau ganti rugi Rp 24 miliar hingga seumur hidup terkait kasus penganiayaan. Majelis hakim tingkat banding memvonis Mario 12 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan berat yang terencana terhadap David Ozora.

Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, menyebutkan Mario Dandy masih punya utang sisa restitusi Rp 24 miliar. "Ketika dia masih memiliki harta, maka kita bisa menggugat itu karena dia punya hutang masih Rp 24 miliar sekian," kata Mellisa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/8) dikutip dari Antara.

Mellisa mengatakan putusan itu tidak ada tenggat waktu atau dalam artian seumur hidup sehingga butuh komitmen dari institusi terkait.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan hasil restitusi sebanyak Rp 706 juta kepada ayah David Ozora, Jonathan Latumahina dari hasil lelang mobil Rubicon milik tersangka penganiayaan Mario Dandy. Sehingga, sisa kewajiban restitusi sebesar Rp 24 miliar.

Mellisa menilai kewajiban pembayaran restitusi itu wajib dipenuhi apalagi Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan aset ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo yang disita sebagai barang bukti terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengembalian harta Rafael Alun tersebut bisa memenuhi kewajiban pembayaran restitusi.

"Apalagi banyak hartanya sudah dikembalikan dan di dalam Undang-Undang itu disebutkan pihak ketiga itu bisa melibatkan dirinya melakukan pemenuhan tanggung jawab atas anaknya," ujarnya.

Melissa mendorong DPR untuk memperbaiki Undang-Undang dan mengajukan gugatan kepada aparat penegak hukum untuk membantu pemenuhan hak korban.

"Sehingga jangan sampai hanya di atas kertas saja restitusi Rp 25 miliar tapi tidak dapat diaplikasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Mario Dandy pada 7 September 2023. Dia juga dihukum membayar restitusi senilai Rp 25 miliar atas penganiayaan terhadap David Ozora. Vonis ini diperkuat di tingkat banding..

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum D (17) dalam kasus penganiayaan berat, Mellisa Anggraini mengatakan, pihaknya akan melayangkan gugatan perdata kepada Mario Dandy agar membayar sisa restitusi sebesar Rp 24 miliar.

Hal itu dilakukan untuk memberikan unsur paksaan bagi Mario Dandy agar segera melunasinya usai pemberian restitusi pertama pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

"Karena tidak ada pasal yang bisa membuat jaksa menyita, kita harus membuat gugatan agar si terpidana ini melakukan sesuai dengan putusan hakim ini, Rp 25 miliar harus kita ajukan gugatan perdata melalui perbuatan melawan hukum," ujar Mellisa ketika dihubungi, Kamis.

Mellisa bilang, pihaknya akan mengajukan gugatan perdata kepada Mario Dandy terkait unsur perbuatan melawan hukum.

Sebab, Mario Dandy dianggap tidak menjalankan putusan pengadilan untuk memberikan restitusi sebesar Rp 25 miliar kepada korban.

"Pada saat persidangan, seluruh harta bendanya seolah-olah disita dalam kasus pidana ayahnya. Ternyata saat ini kita tahu banyak yang sudah dikembalikan," tambah Mellisa.

Pasalnya, jaksa telah mengirimkan surat kepada Mario Dandy terkait kewajiban membayar restitusi.

Akan tetapi, kata Mellisa, belum ada titik terang dari pihak Mario Dandy untuk membayarkan sisa restitusi.

Belum lagi, tidak ada tenggat waktu yang ditentukan dalam pemenuhan restitusi Mario Dandy kepada korban.

"Karena bahkan (restitusi hasil lelang) Rubicon pun bukan keinginan serta merta atau iktikad baik Mario Dandy untuk menyerahkan, tetapi paksaan dari pengadilan. Pengadilan yang langsung menyerahkan kepada korban," kata dia.

Untuk diketahui, ayah D, Jonathan Latumahina menerima restitusi tahap pertama hasil lelang mobil Rubicon milik Mario Dandy dalam kasus penganiayaan anaknya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis.

Besaran restitusi yang diterima oleh Jonathan adalah Rp 706.872.100 sebagai hasil lelang mobil Rubicon Mario Dandy.

"Barang rampasan tersebut sudah dilakukan lelang sebanyak tiga kali, yang mana terakhir laku sebesar Rp 725 juta, dikurangi 2,5 persen dari biaya ulang lelang penjual dan juga dikurangi biaya administrasi antar bank, sehingga menjadi Rp 706.872.100," ujar Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jaksel Ika Ayuningtyas.

Namun jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900.

Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

Mario Dandy merupakan terpidana kasus penganiayaan berat terhadap D.

Ia divonis 12 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada September 2023. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum D (17) dalam kasus penganiayaan, Mellisa Anggraini menyebut, tidak ada tenggat waktu bagi Mario Dandy untuk memberikan sisa restitusi kepada D.

"Dari membaca putusan, tidak ada tenggat waktu, seumur hidup ini akan menjadi utangnya Mario Dandy," kata Mellisa ketika ditemui di Kejari Jaksel, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) telah memberikan restitusi kepada pihak D sebesar Rp 706 juta.

Uang tersebut merupakan hasil lelang mobil Rubicon milik Mario Dandy.

Mellisa mengatakan, Mario Dandy masih memiliki utang restitusi sekitar Rp 24 miliar kepada D.

Dengan tidak adanya kepastian tenggat waktu, Mellisa dan tim akan berupaya maksimal agar hak hukum D terpenuhi.

"Makanya kami mendorong kepada DPR, ayolah perbaiki UU ini biar ada kepastiannya, biar kita masih punya energi. Belum tentu semua orang punya energi untuk melakukan upaya hukum terus menerus," kata dia.

Untuk diketahui, ayah D, Jonathan Latumahina, menerima restitusi tahap pertama hasil lelang mobil Rubicon milik Mario Dandy dalam kasus penganiayaan anaknya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Kamis.

Besaran restitusi yang diterima Jonathan adalah Rp 706.872.100.

"Barang rampasan tersebut sudah dilakukan lelang sebanyak tiga kali, yang mana terakhir laku sebesar Rp 725 juta, dikurangi 2,5 persen dari biaya ulang lelang penjual dan juga dikurangi biaya administrasi antar bank, sehingga menjadi Rp 706.872.100," ujar Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Jaksel Ika Ayuningtyas.

Akan tetapi, jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900.

Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

Mario Dandy merupakan terpidana kasus penganiayaan berat terhadap D.

Ia divonis 12 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada September 2023. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ayah D (17), Jonathan Latumahina, dijadwalkan hadir ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) untuk menerima hasil restitusi kasus penganiayaan putranya oleh Mario Dandy Satrio (20) pada Kamis (1/8/2024).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kejari Jaksel Haryoko Ari Prabowo.

"Iya (datang ke Kejari Jaksel), insya Allah," ujar Haryoko saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Haryoko bilang, jumlah restitusi yang akan diterima ayah D sesuai dengan hasil lelang mobil Rubicon Mario Dandy beberapa waktu lalu.

"Sesuai hasil lelang kemarin, Rp 725 (juta) kalau enggak salah," tambah dia.

Adapun kuasa hukum D, Mellisa Anggraini, sebelumnya telah mengonfirmasi kehadiran ayah D di Kejari Jaksel untuk mengambil restitusi.

"Benar, besok ayah D hadir untuk penyerahan restitusi dan tanda tangan berita acara," kata Mellisa saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Mellisa mengatakan, selain menerima restitusi senilai hasil lelang Rubicon milik Mario Dandy, pihaknya akan menanyakan pemenuhan keseluruhan restitusi yang jumlahnya mencapai Rp 25 miliar.

"Yang besok itu sepertinya terkait hasil lelang Rubicon. Tapi kita juga akan pertanyakan untuk restitusi keseluruhan," ujar dia.

Untuk diketahui, Mario Dandy, pelaku penganiayaan berat terhadap D (17) divonis 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar biaya resititusi Rp 25 miliar.

Biaya restitusi adalah besaran ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

"Membebankan terdakwa Mario Dandy Satriyo untuk membayar restitusi kepada anak D sebesar Rp 25 miliar," kata Hakim Alimin Ribut Sujono, dilansir dari Youtube Kompas.com dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (7/9/2023).

Jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900. Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

Pada pertengahan Juni 2024, mobil Rubicon milik Mario Dandy laku dalam pelelangan ketiga yang digelar Kejari Jaksel. Lelang mobil tersebut dimenangi oleh PT Adiguna Bumi Petrol dengan harga Rp 725 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ayah D (17), Jonathan Latumahina, dijadwalkan hadir ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada Kamis (1/8/2024) untuk menerima penyerahan restitusi kasus penganiayaan putranya oleh terpidana Mario Dandy Satrio (20).

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum D, Mellisa Anggraini, Rabu (31/7/2024).

"Benar, besok ayah D hadir untuk penyerahan restitusi dan tanda tangan berita acara," kata Mellisa saat dihubungi.

Terkait jumlah restitusi, Mellisa menduga besarannya senilai dengan hasil lelang mobil Rubicon Mario Dandy yang sebelumnya laku Rp 725 juta.

Namun, kata Mellisa, pihaknya juga akan menanyakan pemenuhan keseluruhan restitusi yang jumlahnya mencapai Rp 25 miliar.

"Yang besok itu sepertinya terkait hasil lelang Rubicon. Tapi kita juga akan pertanyakan untuk restitusi keseluruhan," ujar dia.

Untuk diketahui, Mario Dandy, pelaku penganiayaan berat terhadap D (17) divonis 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar biaya resititusi Rp 25 miliar.

Biaya restitusi adalah besaran ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

"Membebankan terdakwa Mario Dandy Satriyo untuk membayar restitusi kepada anak D sebesar Rp 25 miliar," kata Hakim Alimin Ribut Sujono, dilansir dari Youtube Kompas.com dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (7/9/2023).

Jumlah biaya restitusi yang harus dibayarkan Mario Dandy kepada korban tepatnya Rp 25.150.161.900. Angka tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 120 miliar.

Pada pertengahan Juni 2024, mobil Rubicon milik Mario Dandy laku dalam pelelangan ketiga yang digelar Kejari Jaksel.

Lelang mobil tersebut dimenangi oleh PT Adiguna Bumi Petrol dengan harga Rp 725 juta.