JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Master Steel, berinisial IB, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ Ruas Cikunir-Karawang Barat.

"Saksi IB diperiksa untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pembangunan (design and build) Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, termasuk on/off ramp di Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Minggu (27/10/2024).

Harli mengatakan, penyidikan terhadap proyek ini mencakup pekerjaan pada ruas tol elevated yang strategis dalam mengatasi kemacetan di kawasan Jakarta-Cikampek, ntetapi diduga terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Untuk diketahui, Kejagung telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek tol MBZ, yakni Dono Prawoto (DP) selaku Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Acset.

Dono Prawoto diduga bersekongkol dengan terdakwa Tony Budianto Sihite, yang telah divonis sebelumnya.

Persekongkolan ini dilakukan sebelum lelang konstruksi jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 kilometer yang digelar oleh PT Jakarta Jalanlayang Cikampek (JJC).

Adapun PT JJC telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) senilai Rp16.233.409.000.000.

Perubahan basic design tersebut digunakan oleh terdakwa lain, Djoko Dwijono (DD) dan Yudhi Mahyudin (YM), untuk memastikan agar lelang dimenangkan Dono.

Kejagung menaksir kerugian negara akibat perbuatan tersebut mencapai Rp 510.085.261.485,41 atau sekitar Rp510 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Tollroad Maintenance berinisial RH terkait dugaan korupsi proyek pembangunan tol layang Mohammed bin Zayed (MBZ).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan pada Selasa (15/10/2024).

“Kejagung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa saksi RH terkait dugaan korupsi proyek pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat,” kata Harli dalam keterangan resmi.

Selain RH, kejagung juga memeriksa 5 saksi lainnya, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini.

Mereka yakni, KHY selaku Direktur Utama PT Yasa Patria, MS selaku Direktur Utama PT Magdatama Multi Usaha, SL selaku Direktur Utama PT Alkajaya Satria Perkasa, HP selaku Direktur Operasi PT Dirgantara Yudha Artha, dan RL selaku Direktur Utama PT Dirgantara Yudha Artha.

Harli menegaskan, enam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat atas nama Tersangka DP.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tegas dia.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) atau Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat pada Selasa (6/8/2024).

Tersangka baru dalam kasus ini adalah Dono Prawoto (DP) selaku Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Acset.

"Saudara DP selaku Kuasa KSO PT Waskita-Acset oleh penyidik dipandang telah dapat alat bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung yang kala itu masih dijabat oleh Kuntadi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap bekas Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek, Djoko Dwijono, menjadi 10 tahun penjara.

Selain itu, majelis hakim tinggi DKI Jakarta juga menambah jumlah denda menjadi Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Selasa (15/10/2024).

Putusan banding terhadap Djoko Dwijono jauh lebih lama dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Sekadar catatan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djoko selama 3 tahun penjara di kasus tol MBZ.

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyatakan Djoko telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider atau Pasal 3 UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Fahzal saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Selasa (30/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dibebankan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan pidana.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sementara, kata Fahzal, hal yang meringankan vonis Djoko yaitu mengaku bersalah atas perbuatannya, bersikap sopan, hingga hasil pengerjaan tol MBZ bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Hasil pengerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataanya telah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dengan hukuman pidana selama 4 tahun pidana.

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana atau subsider selama 6 bulan.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum Ibnu Nouval, terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat di tingkat kasasi.

Hukuman ini menganulir vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada eks Kepala Divisi V PT Waskita Karya (persero) Tbk itu.

"Pidana dua tahun dan denda Rp 100 juta subisdair 3 bulan penjara," demikian amar putusan yang dikutip Kompas.com dari situs MA, Selasa (15/10/2024).

Putusan ini dijatuhkan majelis hakim kasasi yang dipimpin hakim agung Prim Hariyadi bersama hakim agung Agustinus Purnomo Hadi dan hakim agung Jupriyadi pada 9 Oktober 2024.

Mejelis tingkat kasasi menilai, Ibnu Nouval terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilansir dari Tribunnews, vonis bebas terhadap Ibnu Nouval sebagai terdakwa obstruction of justice kasus Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) itu dibacakan Majelis Hakim pada akhir Desember 2023 lalu.

"Menyatakan terdakwa Ibnu Nouval tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi atau merintangi secara langsung maupun tidak langsung penyidikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum," kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 20 Desember 2023.

Hakim PN Tipikor Jakarta pun membebaskan Ibnu Nauval dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). "Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan," ucap Hakim.

Dalam perkara ini, tim jaksa penuntut umum sempat menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan pejabat PUPR berinisial SR selaku Kasubdit Teknik Jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian PUPR

"Saksi yang diperiksa yaitu SR selaku Kasubdit Teknik Jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR," ujar Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Selain SR, Harli menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa dua mantan pejabat PT Waskita Karya (WSKT) yaitu selaku Staf Anggaran Divisi III PT Waskita Karya periode 2017-2019 berinisial UMA.

Selanjutnya, WHY selaku Kepala Bagian Penganggaran PT Waskita Karya periode 2003-2018 turut diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Dono Parwoto selaku kuasa KSO PT Waskita Acset.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Dono sebagai tersangka pada Selasa (6/8/2024). Dono menjadi tersangka usai penyidik menemukan fakta baru pada persidangan terdakwa sebelumnya.

Keempat terdakwa itu yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

Berdasarkan perannya, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp510 miliar.

Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto masuk ke dalam daftar top 50 dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia 2025. Prabowo sendiri menduduki peringkat ke-18.

Dikutip dari publikasi The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2025, Prabowo bersanding dengan Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Seperti diketahui, Prabowo juga memiliki hubungan yang cukup akrab bersama sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah tersebut. Hal ini dibuktikan saat kemenangan Prabowo dan Gibran dalam perhitungan cepat Pilpres 2024 kemarin, Abdullah II, MBZ, MBS, dan Erdogan langsung mengucapkan selamat ke Prabowo.

"Sepanjang karier politiknya, Prabowo telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang kuat, menekankan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kebijakan luar negeri yang lebih tegas," tulis The Muslim 500, dikutip Rabu (9/10).

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina.

Beberapa sumbangsihnya antara lain, pada Januari 2024, Prabowo mengirim Kapal Rumah Sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 untuk mengantarkan bantuan 240 ton logistik di jalur Gaza, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar rupiah untuk Palestina, hingga pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina untuk kuliah Universitas Pertahanan.

Bahkan dalam dalam Forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung pada 31 Mei - 2 Juni di Singapura, Prabowo juga tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza.

"Jika diperlukan dan diminta PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata, serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak," ucap Prabowo dalam forum itu.

Selain itu, Prabowo yang akan menjadi Presiden RI ke-8 itu disinyalir juga akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Kepresidenannya kemungkinan akan menandai pergeseran dalam kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia, yang berpotensi merepresentasikan peran negara itu di Asia Tenggara dan di panggung global," kutip The Muslim 500.

JAKARTA - FX Poerbayu Ratsunu yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast telah diperiksa Kejaksaan Agung ( Kejagung ) terkait kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ .

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus). Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti jika Poerbayu Ratsunu berkaitan dengan tersangka Dono Parwoto (DP).

Berdasarkan perannya, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 510 miliar.

Selain Poerbayu Ratsunu, ada juga eks pejabat Waskita yang telah diperiksa oleh Kejagung, yakni Dhetik Ariyanto selaku Production & Equipment Manager Engineering Procurement & Construction Division PT Waskita Karya Periode 2020-2021.

Profil FX Poerbayu Ratsunu

Dilansir dari laman resmi Waskita Precast, FX Poerbayu Ratsunu ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 17 Desember 2021.

Dalam riwayat pendidikannya, Poerbayu Ratsunu tercatat telah menyelesaikan pendidikan Sarjana di Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dirinya juga telah menuntaskan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara pada tahun 2007.

Poerbayu Ratsunu memulai kariernya sebagai Staf Komersial tahun 1997 di PT Wijaya Karya (Persero). Setelah itu, ia lalu diangkat menjadi Manager Divisi Pemasaran & Quantity Survei Area 2 Departemen Luar Negeri tahun 2015.

Ia juga sempat ditempatkan sebagai Manager Biro Quantity Survey Departemen Luar Negeri di tahun 2016, dan Manager Bidang Country Myanmar Area 2 Departemen Luar Negeri pada 2017.

Dari situ, ia kemudian dipercaya untuk menduduki posisi Manager Divisi Operasi Area 2 Departemen Luar Negeri di tahun 2017. Sebelum menjabat sebagai Dirut, Poerbayu Ratsunu sempat mengemban amanah sebagai General Manager Departemen Luar Negeri dari tahun 2019 hingga 2020.

Itulah profil singkat tentang Poerbayu Ratsunu yang tersandung kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II atau jalan tol layang MBZ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa mantan petinggi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II alias Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ).

“Kejagung memeriksa HL, yang merupakan Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kementerian Perhubungan periode 2018-2020,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Harli mengatakan, HL juga merupakan Ketua Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Sub Tim I Japek II Elevated.

Selain HL, ada BS yang merupakan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan periode 2017-2022.

Kejagung juga memeriksa JS selaku Ketua dan Anggota Panitia Penilaian Serah Terima Sementara (Provisional Hard/PHO) pada tahun 2020.

Dia menyampaikan, pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated pada ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp di Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi pemberkasan dan memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut dengan tersangka berinisial DP,” ujar Harli.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek tol MBZ. Tersangka baru dalam kasus ini adalah Dono Prawoto (DP) selaku Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Acset.

"Saudara DP selaku Kuasa KSO PT Waskita-Acset oleh penyidik dipandang telah dapat alat bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung yang kala itu masih dijabat oleh Kuntadi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Direktur Utama PT Waskita Beton Precast (WSBP) FX Poerbayu Ratsunu dalam kasus dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Poerbayu Ratsunu berkaitan dengan tersangka Dono Parwoto (DP), selaku kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Acset.

"Kan di Japek [tol MBZ] ada tersangka baru, DP. Nah itu, [pemeriksaan] untuk DP," kata Harli di kantornya Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024) malam.

Harli menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi tol layang MBZ.

Di samping itu, Kejagung mengatakan pemeriksaan juga dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Dono Parwoto.

"Ini kan tersangkanya DP, jadi semua diperiksa akan diarahkan kepada yang terkait perbuatan DP-nya kan. Setiap perkembangan itu akan dilihat, tapi khusus ini DP dulu karena sudah tersangka," pungkasnya.

Selain Purbayu, ada juga eks pejabat Waskita yang telah diperiksa oleh Kejagung, yakni Dhetik Ariyanto selaku Production & Equipment Manager Engineering Procurement & Construction Division PT Waskita Karya Periode 2020-2021.

Dhetik diperiksa dengan PY selaku Direktur Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat pada Kemenhub periode 2018-2020 dan enam saksi lainnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Dono sebagai tersangka pada Selasa (6/8/2024). Dono menjadi tersangka usai penyidik menemukan fakta baru pada persidangan terdakwa sebelumnya.

Keempat terdakwa yang terseret kasus dugaan korupsi tol MBZ, yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara itu, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

Berdasarkan perannya, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp510 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sepanjang pekan lalu, belasan saksi diperiksa sebagai upaya pendalaman kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II alias Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ).

"Kan di kasus Tol Japek itu ada tersangka baru, DP. Nah itu untuk (pendalaman kasus) DP," kata Harli di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

Adapun saksi-saksi yang diperiksa pekan lalu di antaranya, Direktur Utama PT Bakri Metal Industries R Atok Hendrayanto, Direktur Utama PT Tensindo Kreasi Nusantara Ugeng Hariadi.

Lalu, Legal Contract Manager PT Waskita Karya Periode 2018-sekarang Peter Simon Manaek Sinaga, dan Kasi Administrasi Kontrak Proyek Japek II Elevated Periode 2018-2020 Mujiman.

Kemudian, Kejagung juga memeriksa Site Contract Claim Manager Proyek Japek II Elevated Periode November 2018-Juni 2021 Dian Mustikasari. Direktur PT Risen Engineering Consultant Josia I Rastandi.

Lalu, Quantity Surveyor Officer Proyek Japek II Elevated Periode 2018-2022 Agung Kristanto, serta Kepala Teknik Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) Periode Januari 2017 Mochammad Fajar Daniel.

Harli mengatakan, sejauh ini pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan akan diarahkan kepada perbuatan Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Acset Dono Parwoto alis DP.

"Ini kan tersangkanya DP, jadi semua diperiksa akan diarahkan kepada yang terkait perbuatan DP," ujar dia.

"Setiap perkembangan itu akan dilihat, tapi khusus ini DP dulu karena sudah tersangka," kata Harli.

Kejagung menetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) atau Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat pada Selasa (6/8/2024).

Tersangka baru dalam kasus ini adalah Dono Prawoto (DP) selaku Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) Waskita-Acset.

"Saudara DP selaku Kuasa KSO PT Waskita-Acset oleh penyidik dipandang telah dapat alat bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung yang kala itu masih dijabat oleh Kuntadi.

Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), FX Purbayu Ratsunu, memenuhi undangan Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ.

“Hanya satu jam, Pak Purbayu memberikan keterangan sebagai saksi kepada tim penyidik Kejagung pada Senin (23/9) pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB terkait pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/9).

Ia mengatakan, Purbayu diminta untuk memberikan keterangan ke Tim Jaksa Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus). Fandy menegaskan FX Purbayu hadir sebagai saksi atas posisinya sebagai Direktur Utama WSBP, tak terkait langsung dengan proyek maupun kasus tersebut.

“Pak Purbayu dan WSBP menghormati seluruh proses hukum dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh penyidik,” kata dia.

FX Purbayu menjabat sebagai Direktur Utama WSBP sejak Desember 2021. Fandy menyatakan Dirut Waskita tersebut telah memberikan keterangan dengan penuh transparansi dalam pemeriksaan singkat tersebut.

Pemeriksaan terhadap FX Purbayu itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dengan tersangka DP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-51/F.2/Fd.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

"Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Acset Indonusa (ACST) pada kasus korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa eks Dirut perusahaan berkode saham ACST itu berinisial JGC.

"Saksi yang diperiksa JGC selaku Direktur Utama PT Acset Indonusa periode April 2017-April 2020," ujar Harli dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Selain JGC, kata Harli, penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) juga memeriksa SB selaku Mantan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama.

Kedua saksi ini diperiksa atas keterkaitannya dengan tersangka Dono Prawoto (DP) selaku KSO PT Waskita Acset dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Dono sebagai tersangka pada Selasa (6/8/2024). Dono menjadi tersangka usai penyidik menemukan fakta baru pada persidangan terdakwa sebelumnya.

Keempat terdakwa itu yakni mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono alias DD dan Ketua panitia lelang di PT JJC Yudhi Mahyudin selama tiga tahun pidana dan denda Rp250 juta.

Sementara, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite divonis empat tahun pidana dengan denda Rp250 juta.

Berdasarkan perannya, Dono diduga melakukan persekongkolan dengan sejumlah pihak untuk mengurangi volume pada basic design tanpa melalui kajian yang ada. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp510 miliar.