Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap pengalaman putrinya, Puan Maharani saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepada Mega, Puan mengatakan sulit mendapatkan air di IKN.

"Ini mbak Puan, waktu cerita di IKN, dia kan ke IKN ya, cerita 'mah airnya susah,' Terus saya tanya 'kamu mandinya pakai apa,' kata dia ya lap-lap aja," cerita Megawati dalam pidato pengumuman calon Kepala Daerah PDIP disiarkan melalui YouTube PDIP, ditulis Jumat (23/8/2024) kemarin.

Selain itu, Megawati mengatakan air di IKN juga membuat banyak anggota Paskibraka yang mengalami keracunan. Sebab, air di IKN disebutnya mengandung bakteri E.Coli.

"Terus, Paskibraka saya banyak yang kena terus menerus, ternyata kena apa, E.Coli. Lho, ya untung aja pada kuat. Tiap hari telepon, siapa lagi yang kena? Ayo mesti kuat," katanya.

Jawaban Menteri PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada persoalan air di IKN. Pasokan air beres mulai dari soal ketersediaan air sampai volume.

"Saya di sana seminggu nggak ada apa-apa. Nggak ada, nggak ada (masalah)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menambah penjelasan Basuki, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengatakan bahwa kondisi air di IKN juga baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PT Sucofindo, Danis menjelaskan bahwa tidak ada bakteri E. Coli yang ditemukan di air IKN.

"Saya bicara data aja nih pak menteri. Dari Sucofindo, bakteri E.Coli-nya non, nol. Bukan kata saya, kata Sucofindo. Ini dari yang bersumber data saja. Ini issued-nya Agustus 2024, kemarin," bebernya.

Danis kemudian menjelaskan bahwa sampel air minum tersebut diperoleh dari berbagai tempat, termasuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ia menjelaskan bahwa air bersih yang bisa diminum di IKN terbagi dalam tiga kategori.

Pertama, adalah kategori mikrobiologi yakni bakteri, kedua, fisik yakni kekeruhan, bau, dan warna, ketiga, bersifat kimia seperti logam. Dalam hal ini, Danis menjelaskan bahwa air minum di IKN sudah lolos uji coba ketiga kategori itu dan bisa diminum.

"Iya (sudah boleh diminum). (Sambil menunjukkan data) Semua ini, kan 0 (skor nol untuk E.Coli). 0 semua ini, Kemenko 3, 0, sampel air minum Kemenko. Istana negara bahkan ini bakteri E.Colinya 0, (titiknya) keran 1A," jelas dia.

Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sedang menghadapi banyak gejolak. Bersamaan dengan itu dirinya juga sempat menanyakan pendapatan negara saat ini yang bisa menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi nasional.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Kamis (22/8) kemarin.

Berdasarkan informasi di situs Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara semester I (Januari-Juni) 2024 mencapai Rp 1.320,7 triliun atau setara dengan 47,1% dari target APBN Tahun 2024.

Namun disebutkan realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi alias lebih kecil 6,2% dibandingkan semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

"Realisasi pendapatan negara didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.028,0 triliun, meskipun mengalami kontraksi 7,0% dibanding periode yang sama tahun lalu," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/6) lalu seperti dikutip dari situs Kemenkeu.

Lebih lanjut dijelaskan salah satu penyebab kontraksi realisasi penerimaan negara pada Semester I ini disebabkan adanya penurunan pendapatan perpajakan maupun pendapatan non-perpajakan.

Untuk penurunan penerimaan perpajakan berasal terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan, peningkatan restitusi, serta faktor volatilitas harga komoditas dan downtrading ke golongan rokok yang lebih murah.

Meski begitu, penerimaan pajak Semester I 2024 ini mencapai Rp 893,8 triliun dan kepabeanan serta cukai mencapai Rp 134,2 triliun.

Sedangkan untuk realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) semester I 2024 mencapai Rp 288,4 triliun. Jumlah ini turun 4,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 302,1 triliun.

Penurunan PNBP ini terutama disebabkan oleh moderasi harga komoditas batu bara. Namun, kontribusi pendapatan dari dividen BUMN meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu.

"Penerimaan hibah semester I 2024 mencapai Rp 4,3 triliun, terutama berasal dari hibah langsung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," tulis Ditjen Anggaran Kemenkeu dalam laporannya.

Sementara itu dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil data dari APBN 2024, target realisasi penerimaan negara tahun ini mencapai 2.802,29 triliun. Jumlah ini terbagi dalam berbagai kategori dengan rincian

1. Penerimaan Perpajakan

- Pajak Dalam Negeri: Rp 2.234,95 triliun
- Pajak Penghasilan: Rp 1.139,78 triliun
- PPN dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Rp 811,36 triliun
- PBB: Rp 27,18 triliun
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: -
- Cukai: Rp 246,07 triliun
- Pajak Lainnya: Rp 10,54 triliun
- Pajak Perdagangan Internasional: Rp 74,90 triliun
- Bea Masuk: Rp 57,37
- Pajak Ekspor: Rp 17,52 triliun

2. Penerimaan Bukan Pajak

- Penerimaan Sumber Daya Alam: Rp 207,66 triliun
- Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Rp 85,84 triliun
- Penerimaan Bukan Pajak Lainnya: Rp 115,13 triliun
- Pendapatan Badan Layanan Umum: Rp 83,35

3. Hibah

Rp 430,60 miliar

Saksikan Live Detik Sore:

Simak Video: Belanja Negara RI 2023 Rp 2.979 T, Pendapatan Rp 2.382 T

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat mempertanyakan jumlah utang negara. Pertanyaan ini terlontar ketika dirinya sedang membahas kondisi ekonomi di sejumlah daerah yang dinilai belum terbangun dengan baik.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Kamis (22/8) kemarin.

Dalam laporan Bank Indonesia (BI) disebutkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tercatat sebesar US$ 408,6 miliar atau tumbuh sebesar 2,7% (yoy). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utang di triwulan I 2024 sebesar 0,2% (yoy).

"Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," terang BI.

Meski begitu, struktur utang luar negeri Indonesia pada triwulan II 2024 disebut masih terkendali. Hal ini tercermin dari rasio utang RI terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,9%. Selain itu struktur utang RI ini masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip laporan APBN KiTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dijelaskan kondisi utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun. Jumlah itu naik Rp 57,82 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.444,87 triliun.

Rasio utang pemerintah per Juli 2024 mencapai 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 39,13% terhadap PDB. Jumlah utang itu disebut masih jauh di bawah batas aman yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 adalah Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA.

Dalam buku itu dijelaskan utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,76% dan sisanya pinjaman 12,24%.

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.

Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juli 2024 sebesar Rp 1.468,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.073,27 triliun dan SBSN Rp 359,54 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per akhir Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 1.000,49 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sebesar Rp 602,46 triliun dan commercial banks sebesar Rp 128,71 triliun.

Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terbaru, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada 'BBB' dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu," tulis Kemenkeu.

Saksikan Live Detik Sore:

Simak Video:

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri bercerita pengalaman Puan Maharani, putrinya, kesulitan air saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengumuman calon Kepala Daerah PDI-Perjuangan.

"Ini mba Puan, waktu cerita di IKN, dia kan ke IKN ya, cerita 'mah airnya susah,' Terus saya tanya 'kamu mandinya pakai apa,' kata dia ya lap-lap aja," cerita Megawati, dikutip dari akun YouTube PDI-Perjuangan, Jumat (23/8/2024).

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengatakan tidak ada persoalan air di IKN. Ia mengatakan persoalan air beres mulai dari soal ketersediaan air sampai volume.

"Saya di sana seminggu nggak ada apa-apa. Gak ada, gak ada (masalah)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menambah penjelasan Basuki, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengatakan bahwa kondisi air di IKN juga baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PT Succofindo, Danis menjelaskan bahwa tidak ada bakteri e.coli yang ditemukan di air IKN.

"Saya bicara data aja nih Pak menteri. Dari succofindo, bakteri E-Colinya non, nol. Bukan kata saya. Kata Succofindo, ini dari yang bersumber data saja. Ini issued-nya Agustus 2024, kemaren," bebernya,

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri bercerita pengalaman Puan Maharani, putrinya, kesulitan air saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengumuman calon Kepala Daerah PDI-Perjuangan.

"Ini mba Puan, waktu cerita di IKN, dia kan ke IKN ya, cerita 'mah airnya susah,' Terus saya tanya 'kamu mandinya pakai apa,' kata dia ya lap-lap aja," cerita Megawati, dikutip dari akun YouTube PDI-Perjuangan, Jumat (23/8/2024).

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengatakan tidak ada persoalan air di IKN. Ia mengatakan persoalan air beres mulai dari soal ketersediaan air sampai volume.

"Saya di sana seminggu nggak ada apa-apa. Gak ada, gak ada (masalah)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Menambah penjelasan Basuki, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengatakan bahwa kondisi air di IKN juga baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PT Succofindo, Danis menjelaskan bahwa tidak ada bakteri e.coli yang ditemukan di air IKN.

"Saya bicara data aja nih Pak menteri. Dari succofindo, bakteri E-Colinya non, nol. Bukan kata saya. Kata Succofindo, ini dari yang bersumber data saja. Ini issued-nya Agustus 2024, kemaren," bebernya,

Saksikan Live Detik Sore:

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi Tanah Air saat ini yang penuh gejolak. Semisal adanya pabrik yang tutup hingga menyebabkan PHK massal sampai harga pangan yang menurutnya mahal.

Perlihal ini ia sampaikan kepada para kader partai dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan. Sebab menurutnya ini merupakan salah satu hal yang peting untuk diperhatikan para calon pemimpin daerah asal partainya jika nanti benar terpilih.

Dalam kesempatan itu ia mencontohkan kondisi di Garut, Jawa Barat, banyak pabrik yang gulung tikar. Akibatnya para pekerja pabrik tadi harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di daerah, Garut, mana Jawa Barat? kamu pergi dah sana, tanyain. Tanya deh sana keliling-keliling yang tempat itu pabrik-pabrik sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Itu betul apa nggak?" tanya Megawati sembari dijawab "betul" oleh salah satu kader yang hadir.

"Betul toh. Jadi kan saya nggak bohong. Terus berarti (terjadi) PHK, berarti PHK-nya berapa? Makanya lho jangan mikir mau enak wae (jadi pemimpin daerah), ini saya ngomong benar lho sebagai warga Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba?" sambungnya.

Megawati kemudian mulai menyoroti harga pangan saat ini yang menurutnya saat ini sudah tidak murah lagi. Dengan banyaknya kasus PHK seperti yang ia contohkan tadi, tentu menurutnya kondisi ini tidak baik bagi masyarakat.

"Terus ibu coba harga beras sekarang berapa? (Rp 13 ribu) per liter? (per kilogram) yang premium atau yang apa? (yang premium Rp 14-15 ribu)," tanya Megawati sembari dijawab oleh salah seorang kader yang lain.

"Sekarang coba hayo, sudah PHK, beras sudah begitu, ini nggak main lho, saya tuh ngitung lho, saya ibu rumah tangga jadi saya juga lihat ke dapur ku," tambahnya.

Tidak hanya soal harga pangan yang menurutnya masih mahal, Megawati juga mempertanyakan ketahanan pangan RI, baik secara nasional ataupun di masing-masing daerah yang nantinya akan mereka pimpin kalau benar terpilih.

"Setiap bulan, kalau yang namanya salah koreksi saya, itu persediaan untuk beras setiap bulan, katanya itu, katanya lho jadi bukan saya, nanti saya pula disalahin, 3 juta ton. Pertanyaan saya, saya tanya-tanya toh, dari mana datangnya?" ucap Megawati lagi.

Ia kemudian mencontohkan Provinsi Bali yang mana banyak lahan subur untuk sawah atau pertanian malah dibangun hotel dengan alasan pariwisata. Padahal lahan-lahan tadi bisa digunakan untuk keperluan produksi pangan yang secara otomatis juga akan mempengaruhi harga pangan itu sendiri.

"Boleh bikin hotel, tapi nggak boleh tanah gituan. Kebanyakan (bangun hotel di lahan sawah) kenapa? Saya kan tanya kenapa sih yang diambil selalu tanah sawah, karena katanya lebih murah dari pada tanah padat. Katanya, ibu nih kan cuma tanya-tanya dengar-dengar," papar Megawati.

"Kasihan kan rakyatnya, ntar kalau makan katanya brambang (bawang merah), bawang, cabe, berapa hayo sekarang," jelasnya lagi.

Untuk itu ia meminta kepada para kader yang dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Sebab ini merupakan perihal penting bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin jika benar terpilih.

"Coba hitung, hayo mulai hitung, ini tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Lho karena ini kenyataan yang akan kita hadapi lho," tanya Mega sembari menantang para kader.

"Coba bayangin, kamu musti kalkulasi deh, jadi satu hari (masyarakat) keluar duit berapa. Itu yang saya sampai pikirkan lho," ucapnya lagi.

Simak Video: Megawati: Saya Tahu Taktik yang Tak Benar, Makanya Saya Lindungi Rakyat

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Kelima Indonesia sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi di sejumlah daerah belum terbangun dengan baik. Bersamaan dengan itu ia mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari pendapatan dan utang negara saat ini.

Pada awalnya Megawati berbicara terkait adanya sejumlah daerah di Indonesia yang memaksa untuk melakukan pemekaran wilayah meskipun tidak memiliki potensi ekonomi yang baik. Ia mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak ia masih menjabat sebagai Presiden RI.

Meski ia tidak menyebut kapan atau terjadi di daerah mana, menurutnya sejumlah daerah tadi akhirnya tetap melakukan pemekaran. Alhasil setelah benar dilakukan pemekaran, daerah baru tersebut tidak memiliki kemandirian secara ekonomi.

Menurut Mega kondisi ini tentu akan sangat memberatkan warga yang tinggal di kawasan baru tersebut. Setelahnya baru ia menyoroti kondisi ekonomi nasional secara luas, yang kemudian ia bertanya kepada para kader yang hadir dalam pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan terkait jumlah pendapatan dan utang negara saat ini.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara tersebut yang juga disiarkan secara live, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, ia berbicara kepada para kader calon kepala/wakil kepala daerah ini untuk melihat kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Dalam kesempatan itu ia mencontohkan kondisi di Garut, Jawa Barat, banyak pabrik yang gulung tikar.

"Di daerah, Garut, mana Jawa Barat? kamu pergi dah sana, tanyain. Tanya deh sana keliling-keliling yang tempat itu pabrik-pabrik sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Itu betul apa nggak?" tanya Megawati sembari dijawab "betul" oleh salah satu kader yang hadir.

"Betul toh. Jadi kan saya nggak bohong. Terus berarti (terjadi) PHK, berarti PHK-nya berapa? Makanya lho jangan mikir mau enak wae (jadi pemimpin daerah), ini saya ngomong benar lho sebagai warga Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba?" sambungnya.

Megawati kemudian mulai menyoroti harga pangan saat ini yang menurutnya saat ini sudah tidak murah lagi. Dengan banyaknya kasus PHK seperti yang ia contohkan tadi, tentu menurutnya kondisi ini tidak baik bagi masyarakat.

"Terus ibu coba harga beras sekarang berapa? (Rp 13 ribu) per liter? (per kilogram) yang premium atau yang apa? (yang premium Rp 14-15 ribu)," tanya Megawati sembari dijawab oleh salah seorang kader yang lain.

"Sekarang coba hayo, sudah PHK, beras sudah begitu, ini nggak main lho, saya tuh ngitung lho, saya ibu rumah tangga jadi saya juga lihat ke dapur ku," tambahnya.

Untuk itu ia meminta kepada para kader yang dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Sebab ini merupakan perihal penting bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin jika benar terpilih.

"Coba hitung, hayo mulai hitung, ini tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Lho karena ini kenyataan yang akan kita hadapi lho," tanya Mega sembari menantang para kader.

"Coba bayangin, kamu musti kalkulasi deh, jadi satu hari (masyarakat) keluar duit berapa. Itu yang saya sampai pikirkan lho," ucapnya lagi.

Simak Video: Megawati Bahas Nasib Konstitusi di Indonesia, Bandingkan dengan AS

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri mengaku dirinya tidak takut jika partainya berjuang seorang diri melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Megawati mengatakan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing ihwal banyaknya parpol yang saat ini bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak politik setiap partai dan tidak bisa diganggu.

"Memangnya kenapa kalau kita sendirian? Ya biarin saja sih, terus kita jadi sendirian," tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8).

Dia menegaskan bahwa di dalam AD/ART PDI-Perjuangan, kemandirian adalah hal utama yang harus dijadikan pedoman para kader partai berlambang banteng tersebut

"Itu maksud saya kemandirian, jadi kalau mereka mau kumpul ya terserah aja. Loh saya kan udah bilang, saya kan ikut aturan, gitu lho," katanya.

Menurut Megawati, setiap partai politik di Indonesia memiliki AD/ART yang berbeda. Namun hanya PDI-Perjuangan yang punya aturan soal kemandirian partai.

"Loh, dasarnya bagi saya adalah karena AD ART juga supaya tau dulu. AD ART kita gak sama, sama yang lain juga gak sama gitu lho," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie turut merespon terkait dengan komentar dari Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri yang mempersoalkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan nama Kabinet Indonesia Maju dibandingkan dengan Indonesia Raya.

Menurut Grace, kabinet Indonesia Maju turut melengkapi visi dari Presiden pertama Soekarno sehingga nama tersebut dipilih pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Sejalan dengan bung Karno, justru saat ini kita terus membangun jembatan emasnya. Tujuannya kemana? Ya menuju Indonesia Maju,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (31/7/2024).

Oleh sebab itu, dia menyayangkan apabila putri dari proklamator RI itu mengklaim bahwa jembatan emas yang disebut Megawati agar Jokowi menggunakan tagline ‘Indonesia Raya’ hanya murni sebagai keinginan pribadi Megawati, bukan warisan dari pendiri bangsa Indonesia.

“Menurut KBBI, raya itu artinya besar. Indonesia yang besar, adalah sebuah fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Kalau kami simak paparan Bu Mega, bung Karno hanya berbicara soal ‘jembatan emas’. Frasa ‘Indonesia Raya’ nampaknya datang dari tafsir Bu Mega,” tandas Grace.

Sekadar informasi, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan alasan penggunaan tagline Indonesia Maju.

Mula-mula, Megawati menilai saat ini bangsa Indonesia tidak konsisten. Dia pun mencontohkan hal itu dengan menceritakan kisahnya dengan Jokowi.

"Sepertinya kita ini, saya katakan tidak konsisten. Saya bilang pada Pak Jokowi, kenapa sih Indonesia maju, mbok ya sudah, Indonesia Raya, itu yang diharapkan diinginkan oleh para pendiri kita," katanya saat berpidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, di Jakarta, Selasa (30/7/2024).