JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemulihan data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang terdampak serangan ransomware telah selesai.

Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pencegahan serangan siber terhadap PDN pada masa mendatang, Senin (23/9/2024).

“Kami sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024 kurang lebih 1 bulan,” ujar Hadi di Gedung DPR RI.

Saat ini, kata Hadi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membangun kembali sistem di PDNS 2 Surabaya, sekaligus meningkatkan keamanannya.

Hal ini dilakukan karena sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS 2 Surabaya, masih berkeinginan untuk tetap datanya di lokasi tersebut.

“Saat ini kita sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDN Sementara di Surabaya diretas pada 20 Juni 2024. Kejadian ini membuat sejumlah sistem pelayanan pemerintah terganggu karena data yang terkunci.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah soal tidak adanya cadangan data untuk PDN tersebut. Kejadian peretasan ini pun disebut bukan masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto memberi masukan soal keterlibatan personel Polri dalam kejahatan lintas negara pada rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dalam rapat, Benny mengaku membahas keterlibatan Polri dalam berbagai kasus lintas negara, misalnya pengeboman Kedutaan Besar RI (KBRI) di Paris, Perancis pada 2004 dan 2012.

“(Kemudian kasus) KBRI di Arab Saudi terjadi kebakaran, itu bagaimana penanganannya? Bagaimana dari pihak Mabes Polri turun ikut menangani di sana dan bagaimana menggalang kerja sama dengan aparat di sana,” kata Benny selepas rapat.

Benny, yang merupakan mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN, juga mengambil contoh kasus narkoba yang menjerat Freddy Budiman.

“Kemudian juga kita tahu ada yang namanya control delivery lintas negara narkoba, (kasus) Freddy Budiman lah,” tutur Benny.

“Itu dari China, kita sudah diinfokan, itu akan ada kontainer masuk Indonesia berisi narkoba. Nah dari informasi yang kita terima, kita pantau kontainer ini sampai masuk Indonesia, sampai ke tangan jaringannya Freddy Budiman. Kerja sama seperti inilah, kami juga bicara masalah yurisdiksi,” ucap Benny.

Benny juga mencontohkan kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada 2005. Pada saat itu, Benny bertindak sebagai negosiator.

“Saya membawa pulang kapten kapal yang disandera, pertanyaannya kan, ketika saya bernegosiasi dengan pihak penyandera, dia yurisdiksinya ada di luar, saya di Jakarta,” kata Benny.

“Nah inilah based practices, itu bisa menjadi bahan masukan ketika membahas hal-hal yang menyangkut yurisdiksi,” tutur Benny.

Diketahui, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU Polri. Setelah surpres diterima, DPR RI bisa melanjutkan proses pembahasan.

Selain RUU Polri, DPR juga sudah menerima Surpres RUU TNI, RUU Imigrasi, dan RUU Kementerian Negara.

Adapun wewenang Polri dalam menjalankan fungsi dan peran teritorialnya diusulkan ditambah lewat RUU Polri.

Jika saat ini, berdasarkan UU yang berlaku, hanya dijelaskan bahwa peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Polri, tetapi di aturan baru ketentuan itu ditambah.

Di dalam ketentuan baru Pasal 6 Ayat (1), di dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorial:

a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. wilayah yurisdiksi NKRI;

c. wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik;

d. kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional;

e. pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia; dan

f. Ruang Siber.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan usulan tentang pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih dibahas.

“Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Dalam proses revisi beleid itu, Hadi menyampaikan Kemenko Polhukam juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak buat memberi masukan supaya perubahan RUU TNI sesuai kebutuhan.

“Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian,” ujar Hadi.

Hadi memastikan seluruh masukan, termasuk larangan TNI berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang.

Menurut Hadi, proses mengumpulkan masukan buat revisi undang-undang itu juga mendengarkan pendapat dari ahli sampai akademisi sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ya memang DIM (Daftar Inventaris Masalah) sampai bulan Agustus,” ucap Hadi.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

BOGOR, investor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan penggunaan museum penanggulangan terorisme, di komplek BNPT Sentul Kabupaten Bogor, Selasa malam (16/07/2024). Museum ini dapat dipakai sebagai sarana pendidikan mengenai bahaya terorisme di kalangan generasi muda dan anak sekolah.

Museum yang diresmikan oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto berisi mengenai sejarah dan bahaya aksi terorisme di Indonesia sehingga bisa menjadi pendidikan anti terorisme bagi generasi muda.

Peresmian komplek museum ini dilakukan dengan pembukaan pertama kunjungan ke museum yang dilakukan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto bersama rombongan Mendagri Tito Karnavian, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Museum penanggulangan terorisme ini berisi berbagai informasi mengenai rentetan sejarah aksi terorisme yang selama ini pernah terjadi di Indonesia.

"Kita sama-sama saksikan ulang tahun BNPT ke 14. Dan kita meresmikan museum nasional penanggulangan teroris. Isinya adalah peristiwa dari tahun 1948 sampai 2022, dan ini penting bagi generasi muda tentang kejadian tersebut," ungkap Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Museum ini nantinya akan menjadi salah satu destinasi kunjungan bagi warga dan anak sekolah sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme, khususnya generasi penerus bangsa, serta masyarakat dunia.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, museum ini dibuat sebagai wadah edukasi penanggulangan terorisme khusunya kepada generasi muda.

“Museum ini didedikasikan sebagai sarana wisata edukasi untuk terus meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan bahaya terorisme," ungkap Rycko.

Selain itu, museum ini juga dibuat sebagai penghormatan terhadap para korban aksi terorisme di Indonesia.

Di dalam museum ini, pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi benda-benda, informasi, dan strategi penanganan, serta perjuangan semua pihak dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia.

Melalui museum ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah, bahaya, ancaman terorisme, dan modus operandi para pelaku.

"Museum ini juga menjadi simbol pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme dengan prinsip whole government & whole society approach,” tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan, pemerintah berkomitmen dalam menangani masalah PDNS 2 yang diserang ransomware.

Dikatakan Hadi, pemerintah akan memperkuat sistem pengamanan data di PDN yang berada di tiga lokasi, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Batam, dan Cikarang. PDN yang berlokasi di Cikarang diperkirakan akan selesai dibangun dan diresmikan pada 17 Agustus 2024.

“Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kapabilitas PDN sebagai pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk memastikan adanya kemampuan cadangan ganda dengan pengamanan yang optimal,” ungkap Hadi.

Hadi menyampaikan, pasca PDNS 2 diserang ransomware, layanan masyarakat berbasis digital telah kembali normal sejak awal Juli 2024. Upaya peningkatan kemampuan terus dilakukan.

Sebagai informasi, PDNS 2 diketahui mengalami gangguan akibat serangan ransomware oleh hacker sejak 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB. Masalah ini berdampak pada terhambatnya beberapa layanan publik.

Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi serta eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS, terkonfirmasi bahwa terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada PDNS 2. Serangan ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi.

Kisruh Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber membuat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya.

Samuel beralasan, pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral Dirjen Aptika terkait dengan peretasan PDNS 2 yang menyebabkan banyak layanan publik mengalami hambatan.

“Per tanggal 1 Juli, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menkominfo,” ujar Semuel, Kamis (4/7/2024).  

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News