Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

(aid/rrd)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mendapatkan tugas pertama sebagai Menlu untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2024. Sugiono yang sudah mendarat di Rusia pada Selasa (22/10) malam terpantau menggunakan Pesawat Falcon 8X A-0802 milik TNI Angkatan Udara (AU) .

Sugiono akan menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus dalam KTT BRICS. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan resmi perdananya melakukan kerja-kerja diplomasi RI.

?Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI,? dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI, Selasa (22/10/2024).

Saat tiba di bandara, Sugiono langsung disambut oleh pejabat setempat, dan bahkan sempat disuguhi makanan khas dari Rusia. Nantinya, dalam KTT BRICS Plus 2024, ada sejumlah misi yang akan disampaikan menlu.

Mewakili Indonesia, Menlu Sugiono akan menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara berkembang serta Global South menguatkan solidaritasnya. Selain itu memainkan peran untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif dan setara.

Tak hanya menghadiri acara KTT BRICS, Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat untuk membahas isu bilateral kawasan dan global.

Sebelum terbang ke Rusia, sempat transit di Aceh yang merupakan tanah kelahirannnya dalam perjalanan menuju tugas pertama sebagai Menteri Luar Negeri RI. BRICS Plus Summit di Kazan, Russia bakal menjadi tugas pertama Sugiono setelah dilantik menjadi Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet Merah Putih.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mau membawa Indonesia untuk masuk geng ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non blok yang dianut Indonesia.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan Bapak presiden karena jelas dalam pidatonya non blok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki," kata Airlangga.

Airlangga memastikan perwakilan pemerintah Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024. Sayangnya ia belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak.

Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia itu. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat.

"Kemungkinan ada (yang hadir) karena beberapa waktu lalu juga ada pertemuan dari segi partai politik," ucap Airlangga.

Dikutip dari situs BRICS, geng lima negara itu menyumbang sekitar 27% dari produk domestik bruto (PDB) global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober. Hal itu diungkap Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno.

"Iya, beliau (Menlu Sugiono) ada konferensi kalau nggak salah. Pak Menlu akan pergi ke Kazan," kata Arif kepada wartawan di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rencananya, Menlu Sugiono akan didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Tri Tharyat.

(aid/rrd)

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi menyatakan, menjadi salah satu menteri perempuan yang menangani isu-isu luar negeri di Kabinet Indonesia Maju selama 10 tahun terakhir penuh tantangan. Ia tidak memungkiri, banyak ujian dilalui.

Utamanya ketika memasuki periode kedua dari 2019-2024, di mana konflik geopolitik memanas dan terjadi pandemi Covid-19.

"Jadi 10 tahun itu kalau kita lihat ujiannya itu banyak banget ya. Ujian terutama di periode kedua, ujiannya ada Covid-19, yang dunia belum pernah mengalami hal seperti itu," kata Retno dalam podcast Gaspol! Kompas.com, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Retno mengungkapkan, pada masa itu, kerja-kerja di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyesuaikan kebutuhan. Ia bahkan membentuk satu tim yang khusus mempelajari masalah virus dan vaksin supaya pekerjaan Kemenlu tetap relevan dengan keadaan dan kebutuhan.

Menurut Retno, menjadi institusi yang tidak relevan akan merugikan. "Jadi di titik itu, diplomatku itu kayak dokter-dokter ahli, virus ahli, ahli vaksin. Kita bisa menjelaskan prosesnya seperti apa dan sebagainya," beber Retno.

Tak hanya Covid-19, tantangan lainnya meliputi presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022, ketika dunia tidak baik-baik saja. Kala itu, sejumlah negara termasuk Rusia dan Amerika terlihat konflik, yang membuat kehadiran kedua negara dalam satu momen bakal menjadi perhatian dunia.

Belum lagi kata Retno, ketika Kemenlu harus tetap mengerjakan tugas-tugas seperti seharusnya, yakni ketika mengevakuasi warga negara Indonesia dalam situasi konflik.

"Memang enggak ada ya situasi normal, kemudian kita evakuasi pasti enggak ada. Pasti dalam situasi emergensi, baik karena disaster, bencana alam, atau karena konflik atau perang," jelas Retno.

Kendati tidak mudah, Retno bersyukur mampu menyelesaikan tugas sebagai menteri luar negeri hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Retno merupakan satu dari sedikit menteri-menteri Jokowi yang mampu bertahan di kabinet sejak dilantik pada Oktober 2014 hingga pengujung masa pemerintahan Jokowi.

"Jadi 10 tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi dunia, termasuk tentunya bagi Indonesia. Tapi alhamdulillah saya diberi berkah bisa menyelesaikan sampai garis finish 10 tahun," kata Retno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Tahun Jadi Menlu, Retno Marsudi: Ujiannya Banyak, Alhamdulillah Sampai Garis "Finish"", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/19/11063271/10-tahun-jadi-menlu-retno-marsudi-ujiannya-banyak-alhamdulillah-sampai-garis.

Jakarta: Arrmanatha Nasir, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih RI Prabowo Subianto di Kertanegara hari ini. Ia disinyalir akan menduduki posisi salah satu Wakil Menteri Luar Negeri.

Saat ditemui awak media usai pertemuan di rumah Prabowo, Arrmanatha mengatakan dirinya telah diajak berdiskusi mengenai situasi global.

“Saya menghadap Pak Prabowo, saya berdiskusi mengenai situasi global, tantangan global,” ucap Arrmanatha saat dicegat wartawan di Jalan Kertanegara di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
“Pak Prabowo menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus berperan aktif dan membantu menavigasi berbagai tantangan yang ada dan mengambil peluang yang bisa diraih. Itu saja,” sambung dia.

Arrmanatha atau akrab disapa Tata menuturkan, penugasannya nanti akan disampaikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.

“Saya selama ini di Kementerian Luar Negeri dan sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB, dan itu bidang yang saya tekuni lebih dari 20 tahun,” tutupnya.

Arrmanatha bukan nama baru di Kemenlu RI. Sejak Desember 2014 hingga 2019, Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Mulai April 2019, Arrmanatha menjadi Duta Besar RI untuk Prancis. Ia menerima penghargaan Commandeur de la Légion d'Honneur pada tahun 2021. Ia kini menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, dan menjabat sejak 25 Oktober 2021.

Baca juga: Sugiono, Calon Menteri Luar Negeri di Era Prabowo Subianto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Sejumlah tokoh telah dipanggil ke kediaman presiden terpilih RI Prabowo Subianto pada Senin, 14 Oktober 2024, yang digadang-gadang akan menjadi menteri di pemerintahannya. Salah satu tokoh tersebut adalah Sugiono, politikus Partai Gerindra yang diyakini akan menjadi calon menteri luar negeri.

Sebenarnya, nama Sugiono sudah menguat sejak dua bulan terakhir. Namanya mencuat sejak adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam kabinet.

Siapa Sugiono?

Sugiono adalah seorang politikus Partai Gerindra. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1997. Saat ini, Sugiono juga menjadi Ketua Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN).

Saat ini, Sugiono merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR. Ia lahir di Takengon, Aceh pada 11 Februari 1979 dan kini berusia 45 tahun.
Sugiono menghabiskan masa kecilnya hingga SMP di Aceh. Pada 1985-1991, dia bersekolah di SDN 1 Takengon. Kemudian, melanjutkan sekolahnya di SMPN 3 Banda Aceh pada 1991-1994.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Taruna Nusantara Magelang pada 1994-1997. Cita-cita menjadi tentara mengarahkannya untuk mendaftar sebagai calon taruna AKABRI.

Namun pada saat bersamaan, Danjen Kopassus saat itu, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, membuka pilot project berupa pengiriman alumni SMA Taruna Nusantara ke beberapa perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui program beasiswa.

Politikus Gerindra

Keinginan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri membuatnya memutuskan untuk mendaftar program tersebut. Ia mengikuti seleksi hingga dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan sebagai kadet di Norwich University, sebuah kampus militer tertua di Amerika Serikat.

Sugiono sempat bekerja di Amerika Serikat sebelum memutuskan kembali ke Tanah Air dan mengikuti pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang. Pada 2002, Sugiono lulus dan dilantik sebagai perwira TNI AD berpangkat Letnan Dua korps Infanteri.

Ia mulai terjun di dunia politik sebagai salah satu Anggota Dewan Pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya( Gerindra) dan aktif sebagai kader sejak tahun 2008.

Ia kemudian menjadi Wakil Ketua Umum dan Harian DPP Gerindra periode 2020-2025. Tak hanya itu, pada 2021-2024 dia juga menjadi Ketua Fraksi Gerindra MPR RI.

Dikenal sebagai anak ideologis Prabowo Subianto, Sugiono merupakan sosok orang cerdas yang ada di lingkaran terdekat Prabowo. Makanya ia digadang-gadang menjadi calon menteri luar negeri, meneruskan kepemimpinan Retno Marsudi di pos tersebut.

Baca juga: Prabowo Panggil Calon Menteri Ke Kertanegara


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah memberikan kriteria yang ideal bagi sosok yang nanti dipilih menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Reza mendorong Prabowo memilih sosok yang sudah malang-melintang pada urusan diplomasi.

"Harus memilih sosok yang paham globalisasi, baik dari segi teori maupun praktik. Butuh kemampuan teoretis karena untuk bisa abstraksi," Kata Reza saat dihubungi, Kamis, 3 Oktober 2024.

Kriteria seperti itu, lanjut dia, bisa dicari di kalangan internal Kementerian Luar Negeri. Menurut dia, orang internal sudah teruji terkait budaya korporat, terutama mengenai jalur diplomatik.
"Yang diperlukan bukan hanya yang setia kepada parpol ataupun presiden, tapi harus setia kepada NKRI dan Tanah Air," kata dia.

Menteri yang diambil di kalangan internal pun, lanjut Reza, sudah teruji memiliki jaringan diplomasi yang kuat. Baik jaringan di dalam negeri maupun luar negeri.

"Kalau mengambil dari luar akan gamang. Sehebat apa pun dia," kata Reza.

Dia mengingatkan Prabowo agar memilih menteri dengan kriteria yang tak sekadar punya kedekatan secara pribadi. Dia khawatir hal itu justru hanya akan menonjolkan ego.

"Akan merasa memiliki kedekatan pribadi dengan presiden. Bisa saja mengambil kebijakan yang tak sesuai. Maka, urusannya bukan sekadar penunjukan, tapi kedalaman dan kesetiaan," ujar Reza.

Selanjutnya, dia juga menekankan agar sosok Menlu nanti adalah sosok yang punya kualifikasi luar biasanya untuk menghadapi situasi triumvirat. Artinya, ketika keadaan memaksa, sosok ini sudah terbiasa untuk berkoordinasi dan memiliki banyak jaringan.

Reza tak memusingkan nama sosok yang beredar untuk dipilih menjadi Menlu. Dia hanya mengingatkan siapa pun calonnya, hendaknya sudah terlibat banyak di forum internasional.

"Sudah pernah mengikuti banyak pelatihan kepemimpinan. Punya link kuat di ASEAN hingga PBB. Jadi, dia tak perlu belajar dari nol lagi, " kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam Sidang Umum Ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

Dia menyebut, dalam sidang Ke-79 itu adalah kesempatan terakhirnya berpidato sebagai Menteri Luar NEgeri Indonesia.

"Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB. Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah global. Salah satunya adalah Palestina," ujar Retno.

Dalam sidang itu, Retno juga menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Indonesia, kata Retno, selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak yang merdeka.

"Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41.000 orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk," tuturnya.

Sebab itu, Retno menyinggung mayoritas anggota PBB yang mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Menurut Retno, pengakuan negara Palestina adalah hal yang paling baik dan membuat kedua negara antar Israel dan Palestina setara di panggung dunia.

"Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk melakukannya sekarang, jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak," ucap Retno.

Dia mengatakan, pengakuan terhadap Palestina adalah investasi masa depan untuk perdamaian dunia dan keadilan yang lebih manusiawi.

Sebab itu, Indonesia mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak konkret menghentikan invasi Israel dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilanggar negara zionis tersebut.

"Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi sejumlah negara, termasuk Indonesia walkout dari ruangan Sidang ke-79 Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato pada Jumat (27/9/2024).

Forum tersebut riuh dengan banyaknya delegasi dari berbagai negara yang walkout. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.

Tema untuk debat umum pada sesi ke-79 Majelis Umum PBB kali ini ialah "Tidak meninggalkan seorang pun: bertindak bersama untuk memajukan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan martabat manusia bagi generasi sekarang dan mendatang”.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Negara Non-Blok mengenai Palestina di New York, dilanjutkan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara (26/9/2024). Menlu ajak negara Non-Blok dan negara lain gunakan pengaruhnya untuk dorong pengakuan Negara Palestina.

Retno menegaskan pentingnya dua langkah utama: meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina dan mendorong implementasi efektif Resolusi PBB ES-10/24, yang mendesak Israel untuk menghentikan kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

Retno menyampaikan bahwa pengakuan terhadap Palestina sangatlah penting. Ini adalah simbol harapan bagi rakyat Palestina, langkah krusial menuju Solusi Dua Negara, dan tekanan politik bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan 3 prioritas utama dalam menyukseskan misi mencapai masa depan berkelanjutan.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan ketiga prioritas dimaksud. Pertama, melakukan investasi dan membangun energi hijau.

Hal ini, jelasnya, memerlukan dukungan teknologi dan pendanaan yang signifikan, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan Indonesia saat Presidensi G20 pada 2022, dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dimana Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa.

“Dari semua inisiatif tersebut, pesan Indonesia sangat jelas. Kita harus memastikan teknologi hijau menjadi barang publik. Saya berharap melalui IISF, kita dapat bekerja sama erat dengan sektor swasta demi memastikan investasi pengembangan teknologi hijau yang terjangkau,” kata Retno dikutip dari siaran pers, Sabtu (7/9/2024).

Kedua, memanfaatkan potensi besar ekonomi biru. Menurut perkiraan, ekonomi biru dapat menghasilkan lebih dari US$1,5 triliun serta membuka sekitar 30 juta lapangan pekerjaan per tahun.

Untuk membuka potensi ekonomi biru tersebut, ujarnya, Indonesia telah meluncurkan Blue Economy Roadmap 2023-2045, yang bertujuan mengembangkan sektor-sektor utama, seperti akuakultur dan industri hilir perikanan, guna memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan upaya konservasi laut.

Ketiga, fokus pada penyerapan karbon. “Sebagai negara hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap emisi dalam jumlah besar. Dengan tingkat deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir, dapat dipastikan Indonesia sudah berada di jalur yang benar" ucapnya.

Lebih lanjut, kata Retno, Indonesia telah mengesahkan strategi jangka panjang untuk low carbon dan climate resilience tahun 2050 serta roadmap untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, dia menegaskan semua pihak memainkan peranan penting dalam upaya menuju ekonomi rendah karbon dan memastikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan 3 prioritas utama dalam menyukseskan misi mencapai masa depan berkelanjutan.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membeberkan ketiga prioritas dimaksud. Pertama, melakukan investasi dan membangun energi hijau.

Hal ini, jelasnya, memerlukan dukungan teknologi dan pendanaan yang signifikan, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan Indonesia saat Presidensi G20 pada 2022, dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dimana Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa.

“Dari semua inisiatif tersebut, pesan Indonesia sangat jelas. Kita harus memastikan teknologi hijau menjadi barang publik. Saya berharap melalui IISF, kita dapat bekerja sama erat dengan sektor swasta demi memastikan investasi pengembangan teknologi hijau yang terjangkau,” kata Retno dikutip dari siaran pers, Sabtu (7/9/2024).

Kedua, memanfaatkan potensi besar ekonomi biru. Menurut perkiraan, ekonomi biru dapat menghasilkan lebih dari US$1,5 triliun serta membuka sekitar 30 juta lapangan pekerjaan per tahun.

Untuk membuka potensi ekonomi biru tersebut, ujarnya, Indonesia telah meluncurkan Blue Economy Roadmap 2023-2045, yang bertujuan mengembangkan sektor-sektor utama, seperti akuakultur dan industri hilir perikanan, guna memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan upaya konservasi laut.

Ketiga, fokus pada penyerapan karbon. “Sebagai negara hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyerap emisi dalam jumlah besar. Dengan tingkat deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir, dapat dipastikan Indonesia sudah berada di jalur yang benar" ucapnya.

Lebih lanjut, kata Retno, Indonesia telah mengesahkan strategi jangka panjang untuk low carbon dan climate resilience tahun 2050 serta roadmap untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, dia menegaskan semua pihak memainkan peranan penting dalam upaya menuju ekonomi rendah karbon dan memastikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menegaskan bahwa diaspora memegang peran penting dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pemanfaatan diaspora secara efektif, maka Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai.

Pernyataan tersebut disampaikan Pahala di acara Global Human Capital Summit 2024: Global General Assembly, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024.

“Kita telah berkali-kali mendengar sebelumnya bahwa kita akan mengalami eskalasi menjadi negara maju pada tahun 2045. Kita akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor enam pada tahun 2045,” ujar Pahala di acara GIPA’S Global General Assembly.

Untuk mendukung Indonesia Emas 2045, pemerintah dinilai perlu menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan diaspora. Ini dikarenakan diaspora memiliki peran sebagai jembatan untuk meningkatkan investasi asing, memperluas ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Pahala memberikan contoh dua negara, yaitu Tiongkok dan India, yang telah memanfaatkan diaspora untuk mendapatkan talenta, modal, dan dukungan lainnya.

“Negara-negara seperti Tiongkok dan India memiliki diaspora yang besar, dengan Tiongkok memiliki sekitar 70 juta dan India 60 juta. Mereka telah memanfaatkan diaspora mereka secara sistematis untuk mendapatkan talenta, modal, dan dukungan lainnya,” kata Pahala.

Maka dari itu, Indonesia perlu belajar dari dua negara tersebut untuk memanfaatkan peran diaspora bukan soal remitansi, tapi juga bagaimana bisa mendukung pengembangan teknologi di Indonesia.

Diaspora memiliki beberapa peran sebagai berikut:

1. Dapat mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi dan wisata
2. Melawan narasi negatif yang merugikan citra Indonesia di luar negeri
3. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi
4. Menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di berbagai sektor teknologi
5. Meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global

Potensi Diaspora

Wamenlu Pahala juga mengawasi pentingnya menciptakan program-program yang mendukung diaspora dalam berkontribusi lebih aktif, baik melalui transfer pengetahuan, kementerian strategis, atau investasi langsung.

Selain itu, pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan diaspora untuk mengembangkan industri baru, mendorong penelitian dan inovasi, serta memperkuat ekosistem startup di Indonesia.

“Pengembangan bahasa Indonesia dapat melancarkan integrasi Indonesia ke dalam perekonomian global, termasuk dalam mempromosikan startup. Misalnya, ada inisiatif dari IFA dan Kementerian Luar Negeri yang memperkenalkan startup ke komunitas diaspora di Amsterdam dan Perancis beberapa bulan lalu,” ungkap Pahala.

Menutup pidatonya, Pahala menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan potensi diaspora akan menjadi kunci penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung agar diaspora dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Indonesia. (Nithania Septianingsih)
Baca juga: Pemerintah Gencar Bangun Infrastruktur, Wapres: Modal Utama Capai Indonesia Emas 2045

(WIL)