Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan dari jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut berada di kabinet Jokowi sejak periode pertama. Dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dia pun menyampaikan terima kasih sekaligus mengenang bagaimana dia bekerja 10 tahun bersama Jokowi.

"Di ujung penugasan saya selama hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Selama 10 tahun hampir menikmati begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dan dapat kita selesaikan bersama-sama," kata Luhut dalam video yang diunggahnya, Sabtu (19/10/2024).

Dia pun mengenang bagaimana pemerintahan Jokowi melawan krisis COVID-19. Luhut juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Marinves, pemerintah daerah dan penegak hukum yang bersatu padu mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian kala itu.

"Yang lebih khusus sebenarnya menyangkut COVID-19 yang betul-betul mencekam waktu itu. Tapi bersyukur bahwa itu semua bisa kita lewati dengan baik karena bantuan anak-anak muda di kantor saya dan masyarakat lain, Bupati, Polsek, Koramil, Kodim, semuanya saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu," lanjutnya.

Selain itu, Luhut juga mengaku bangga karena selama 10 tahun bersama jajarannya di kementerian yang dia pimpin dapat menyelesaikan berbagai program, terutama terkait digitalisasi. Pemerintah juga berhasil memangkas puluhan ribu aplikasi dan dijadikan satu portal.

"Misalnya dalam pendigitalisasian, e-katalog, simbaran, dan juga government technology yang kita panjukan 27.000 apps menjadi hanya satu portal. Itu saya kira pencapaian anak-anak muda Indonesia luar biasa. Dan bahwa negeri kita makin efisien dan kita juga menjadi lebih padu, mengurangi korupsi dan sudah terlihat sekarang banyak sekali," ungkapnya.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan maupun eksekusi.

"Mulai besok tanggal 20, saya sudah tidak jadi menteri lagi, Menko lagi. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf dan terima kasih kita masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dengan kegiatan dinas," terangnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama dirinya menjadi Menko Marinves, terutama para jajarannya hingga semua pihak di daerah.

"Yang saya pikir kalau tanpa mereka atau tanpa anak-anak muda di kantor saya dan juga teman-teman di pelosok tanah air, itu mungkin tidak bisa saya capai. Terima kasih, salam hangat dari saya, Luhut Binsar Pandjaitan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dirinya telah melakukan studi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun Family Office.

Luhut menuturkan, kajian tersebut dilakukan dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. Dia juga telah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menuturkan, salah satu hal yang diperlukan untuk membangun Family Office di Indonesia adalah dari sisi kepastian hukum. Dia menjelaskan, kepastian hukum ini didapat dengan memberlakukan pengadilan arbitrase yang menggunakan hakim dari luar negeri.

Dia mengatakan, penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.

"Jadi yang saya pelajari itu hakim dari luar, yang certified internasional kalau memutuskan, ya putuskan aja. Udah nggak ada lagi banding-banding. Kalau ada banding itu bisa jadi sumbernya untuk main-main lagi," kata Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Selain itu, Luhut mengatakan Indonesia juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat Family Office di Indonesia. Oleh karena itu, Luhut juga telah mengkoordinasikan rencana ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk familu office dapat mendorong minat para pemilik modal. Pasalnya, saat ini sudah banyak orang yang mau menaruh uangnya di Indonesia.

Luhut menuturkan, pembentukan Family Office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dampak positif lain dari pembentukan Family Office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk Family Office.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga Family Office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) angkat bicara terkait strategi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto menyoroti, salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah, yaitu evaluasi biaya operasi pesawat dari cost per block hour (CBH).

Bayu menuturkan, CBH merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar penerapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat di Indonesia. Dia menuturkan, perhitungan CBH didasarkan oleh beberapa faktor, yang utama adalah kurs dolar AS dan juga harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Jika ada rencana evaluasi, komponen CBH mana nanti yang akan di-review dan diturunkan,” kata Bayu saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Bayu berharap, ke depannya pemerintah mampu menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga avtur mendekati level pada 2019 lalu, atau saat TBA terakhir ditetapkan. Bayu menuturkan, dengan langkah ini, pemerintah tidak perlu mengkaji ulang penetapan TBA yang baru.

Selain itu, Bayu juga mendukung upaya Luhut untuk pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawat. Hal ini merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menurunkan CBH dan harga tiket pesawat.

Dia menambahkan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan PPN, PPh, serta iuran terkait lainnya pada komponen harga avtur.

“Moratorium tarif jasa bandara juga bisa jadi opsi penurunan CBH dan harga tiket pesawat yang efektif menurut kami,” jelas Bayu.

Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat.

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara gamblang menyebut harga tiket pesawat di Indonesia merupakan yang termahal kedua di dunia.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," tulis Luhut dalam akun Instagram resminya, Kamis (11/7/2024).

Luhut menyebut, aktivitas penerbangan global telah 90% pulih dibandingkan dengan situasi pra pandemi. Berdasarkan data IATA, jumlah penumpang pesawat secara global pada 2024 akan mencapai 4,7 miliar orang, atau naik 200 juta penumpang jika dibandingkan dengan 2019.

Adapun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji biaya operasional pesawat.

Luhut mengatakan, Cost per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Denon Prawiraatmadja berharap agar pemerintah nantinya dapat menghapus aturan tarif batas atas (TBA) dan tarif batasa bawah (TBB). Konsekuensinya, harga tiket pesawat akan dilepas ke mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

Kendati demikian, Denon memahami tujuan dari pemberlakuan TBA dan TBB adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dan mencegah terjadi praktik predatory pricing.

Dia menambahkan, pemerintah melalui Kemenhub juga sudah menerima usulan INACA terkait dengan revisi tarif batas atas dan batas bawah.

"Nanti kita tunggu jawaban dari Kemenhub seperti apa. Sehingga, tarif ini bisa bervariasi solusinya, tidak digeneralisir. Ini yang mungkin yang sedang kita upayakan," pungkasnya.

Tiket Pesawat Tanpa Batas Tarif

Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman menyebut harga tiket pesawat di luar negeri sudah lebih dulu menerapkan mekanisme pasar. Harga akan lebih murah ketika di low season. Namun, saat high season akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode yang sama di Indonesia.

“Di luar negeri bisa jual murah saat low season karena tidak ada TBA atau TBB,” ujar Gerry saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Praktik melepas harga tiket pesawat domestik ke mekanisme pasar sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, hingga kawasan Asia Tenggara tidak memberlakukan batasan harga tiket pesawat.

Menurutnya, pemberlakuan TBA dan TBB secara de facto memberikan kekuatan hukum untuk maskapai dalam menaikkan dan menurunkan harga tiket selama masih berada dalam koridor batas tersebut.

Sementara itu, dalam pengawasannya, negara-negara tersebut memiliki lembaga khusus yang memantau persaingan antar pelaku usaha.

Jika Indonesia berniat memberlakukan mekanisme pasar ini, proses pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu pada Direktorat Angkutan Udara di bawah Ditjen Perhubungan Udara.

Gerry menuturkan, langkah pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dapat dilakukan dengan menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dan juga menurunkan kurs dolar AS. Hal tersebut karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya akan mengikuti pergerakan harga avtur dan juga kurs nilai tukar.

Dia mengatakan, ketimbang mengendalikan harga tiket yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar, pemerintah dapat melakukan revisi TBA dan TBB sesuai dengan pergerakan komponen biaya.

Kemudian, opsi lain adalah mencabut mekanisme TBA dan TBB atau melepas harga tiket ke mekanisme pasar. Meski demikian, dia juga mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut nantinya.

“Jangan yang ada pemerintah maunya bisa dapat enaknya sistem TBA dan sistem harga bebas [mekanisme pasar],” kata Gerry.