Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Presiden Prabowo Subianto menyetop impor produk Israel, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan negara zionis tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengatakan penghentian harus dilakukan secara utuh agar bangsa Palestina terbebas dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

“Penghentian impor produk Israel ini perlu dilakukan oleh pemerintahan baru, supaya Indonesia tidak terkesan setengah hati dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Cholil dikutip dari Antara, Jumat (8/11/2024).

Cholil juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan pemboikotan terhadap segala bentuk produk yang terafiliasi dengan Israel dengan harapan Israel menghentikan penyiksaan kepada masyarakat yang ada di Palestina.

“Dampak boikot terhadap produk-produk Israel di dalam negeri kan sudah mulai kelihatan, gerakan ini wajib dilanjutkan, sampai Israel benar-benar berhenti melakukan genosida terhadap warga sipil Palestina,” ujar dia.

Hingga saat ini, konsistensi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina ini secara masif juga diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia, yang sejak akhir tahun 2023 kompak melakukan gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan negara Zionis Israel.

Dia menuturkan bukti nyata kekuatan boikot itu terlihat dengan mulai anjloknya kinerja perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi mendukung Zionis Israel, dengan mengalami kerugian cukup signifikan.

Perusahaan seperti Unilever, McDonald’s, Starbucks hingga Danone terkena boikot konsumen di Indonesia yang membuat keuntungan mereka tergerus.

Merek lokal Teh Botol Sosro yang dimiliki Rekso Group –gurita bisnis pemilik McDonald di Indonesia— pun terimbas anjloknya penjualan akibat aksi boikot terlebih ketika keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 yang mengharamkan produk terafiliasi Israel.

Jakarta -

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

SURABAYA - Kebab Turki Baba Rafi, pelopor kebab di Indonesia, kembali mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Owner Kebab Turki Baba Rafi, Hendy Setiono mengatakan, dengan diperolehnya sertifikasi ini, Baba Rafi menegaskan komitmennya dalam menyediakan produk makanan berkualitas yang tidak hanya lezat dan terjangkau, tetapi juga halal dan aman bagi konsumennya. Kepercayaan ini menjadi nilai penting bagi Baba Rafi, terutama di tengah semakin ketatnya persaingan dalam industri makanan cepat saji.

"Kami sangat bangga bisa kembali mendapatkan sertifikat halal MUI, karena ini menunjukkan komitmen kami terhadap kualitas dan keamanan produk. Kami berusaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, baik untuk operasional outlet maupun pengelolaan gudang penyimpanan kami," ujarnya, Kamis (31/10/2024).

Sebagai pelopor kebab dengan sistem franchise di Indonesia, Baba Rafi telah berkembang pesat dengan outlet yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dengan diperolehnya kembali sertifikasi halal ini, Baba Rafi siap melanjutkan perjalanan bisnisnya dan fokus pada kualitas dan kepercayaan konsumen terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Sertifikasi halal ini juga menjadi bentuk komitmen Baba Rafi untuk terus mempertahankan keunggulan di tengah gempuran berbagai merek baru yang bermunculan. Kebab Turki Baba Rafi tetap konsisten berinovasi sekaligus menjaga standar halal sebagai salah satu prioritas utama. Melalui upaya ini, Baba Rafi berharap dapat terus menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari makanan khas timur tengah

TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (Dewan Pimpinan MUI) menyampaikan duka atas gugurnya Yahya Sinwar. Mereka yakin kematian Sinwar tak akan menyurutkan perjuangan Palestina merebut kemerdekaan dari Israel.

MUI dalam keterangannya, pada Selasa (21/10), menyebut Sinwar sebagai mujahid yang memimpin perlawanan warga di Gaza terhadap Israel.

"Insyaallah beliau gugur sebagai syahid," kata MUI.

"Dewan Pimpinan MUI berkeyakinan bahwa gugurnya Yahya Sinwar dan para pemimpin dan warga Palestina lain tidak akan menyurutkan perjuangan melawan penjajah Israel dan meraih kemerdekaan," sambung mereka.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh umat Islam Indonesia memastikan akan senantiasa memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan lahir batin kepada rakyat dan bangsa Palestina dan semoga Israel segera runtuh, amin," papar MUI.

Sinwar tewas pada 16 Oktober di dalam sebuah gedung yang menyisakan puing, membuktikan bahwa dia tak bersembunyi di terowongan bawah tanah dan tidak bersembunyi di tengah rakyat sipil, sebagaimana tudingan Israel selama ini.

Serangan pada Sinwar juga diyakini bukan kebetulan sebagaimana klaim Israel, tapi memang sengaja ditargetkan kepada pejuang berusia 61 tahun itu.

Jakarta -

Rencana pembangunan Skybridge (jembatan layang) yang menghubungkan Stasiun Ketapang dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terus dimatangkan. Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) menggelar rapat untuk persiapan pembangunan skybridge yang akan dilakukan tahun depan.

"Kami baru saja menggelar rapat bersama Kemenhub untuk persiapan pembangunan skybridge. Insyaallah tahun depan akan segera dibangun, DED-nya sedang dimatangkan saat ini," kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2024).

Rapat yang digelar di Kantor Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Kamis (17/10/2024) tersebut dipimpin langsung Direktur Prasarana Transportasi Darat, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Toni Tauladan. Turut hadir Pj. Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, General Manager (GM) Pelabuhan ASDP Ketapang Yani Andrianto, Vice President KAI DAOP 9 Hengky Prasetyo, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur Muiz Thohir dan perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya.

Skybridge yang akan dibangun tersebut akan menghubungkan Stasiun Ketapang (Banyuwangi Baru) dengan Pelabuhan Ketapang yang selama ini dipisahkan oleh jalan raya Banyuwangi-Situbondo. Selama ini penumpang kereta api yang akan menuju ke pelabuhan dan sebaliknya harus berjalan kaki menyeberangi jalan raya tersebut.

"Dengan adanya skybridge nantinya akses penumpang menuju dua pusat transportasi tersebut akan lebih mudah dan aman. Selain mempermudah akses bagi penumpang, keberadaan skybridge ini nantinya akan menjadi ikon baru bagi Banyuwangi," kata Guntur.

Guntur pun menegaskan jika Pemkab siap untuk mendukung pembangunan skybridge tersebut. Tentunya Pemkab Banyuwangi akan mendukung kelancaran pembangunan ini, karena sejak awal pihaknya mengajukan permohonan untuk dilakukan pembangunan skybridge ini.

Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemenhub RI Toni Tauladan menjhelaskan jika rapat kali ini dilakukan untuk menyelaraskan dukungan semua pihak akan skybridge tersebut.

"Rakor pada hari ini sebagai bentuk keseriusan pusat sekaligus mengkonfirmasi secara langsung komitmen semua pihak terkait dalam pembangunan skybridge yang ditargetkan beroperasi pada 2025," kata Toni.

Toni mengatakan bangunan skybridge antara Stasiun Ketapang dan Pelabuhan Ketapang ini direncanakan terbentang sepanjang 193 meter. Bentangan tersebut akan berdiri di atas lahan aset milik sejumlah pihak, yakni PT. KAI dan ASDP Ketapang.

Saat ini, kata dia, progress pembangunan Skybridge tengah merampungkan update Detail Engineering Design (DED). Bangunan Skybridge tersebut akan didesain oleh Andra Matin, arsitek yang juga merancang Bandara Banyuwangi dan sejumlah ruang publik lain di Banyuwangi. Bandara Banyuwangi sendiri telah mendapatkan penghargaan arsitektur dunia, Aga Khan Award pada 2022 lalu.

"Kami melihat rekam jejak karya Andra Matin yang luar biasa. Skybridge tersebut juga akan didesain mengakomodir dengan menyediakan ruang bagi UMKM lokal," terang Toni.

"Ini bisa menjadi etalase produk UMKM Banyuwangi," terang Toni.

Ditambahkannya, review DED ditargetkan selesai pada bulan Desember 2024. Dokumen DED ini akan menjadi dasar Kemenhub untuk melakukan lelang perkerjaan di tahun 2025.

"Pembangunannya sendiri akan berlangsung sekitar dari enam bulan. Jika tidak aral, tahun 2025 juga skybridge sudah bisa beroperasi," imbuh Toni.

Toni mengatakan pemerintah pusat akan menghibahkan pengelolaan skybridge tersebut kepada pemerintah daerah. Setelah jadi, Toni mengatakan skybridge akan diserahkan ke pemkab.

"Kami percayakan pengelolaannya pada pemkab, harapannya bisa dimaksimalkan menjadi daya dukung ekonomi dan pariwisata daerah," pungkasnya.

(akn/ega)

Kecaman terus berdatangan atas tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam serangan Israel di Gaza. Salah satunya dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim.

Sudarnoto menyampaikan duka mendalam atas tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam serangan Israel di Gaza. Yahya tewas dalam sebuah bangunan yang hancur.

"Saya atas nama pribadi maupun Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional. Dan Sebagai muslim, menyampaikan duka sedalam-dalamnya, bela sungkawa, atas tewasnya Pak Yahya Sinwar dibunuh oleh Israel. Insyaallah bapak Yahya Sinwar dan masyarakat, tokoh-t0koh lain yang per hari ini dikejar kejar IDF, InsyaAllah yang masih hidup diberi diselamatkan Allah SWT dilindungi dari kezaliman, bagi mereka yang sudah meninggal InsyaAllah ditempatkan di surganya," kata Sudarnoto lewat keterangannya, Jumat (18/10).

Sudarnoto berkeyakinan tewasnya Yahya Sinwar tak akan menyurutkan api perlawanan terhadap Israel. Menurutnya, Israel tengah menargetkan tokoh-t0koh penting untuk memuluskan rencananya menduduki Gaza, Palestina.

"Saya sungguh berkeyakinan terbunuhnya tokoh Hamas, tidak akan menyurutkan perlawanan dengan Israel, saya kira perkiraan-perkiraan Israel dengan terbunuhnya tokoh-tokoh ini, perlawanan akan surut dan juga akan terjadi perubahan penting sehingga Palestina takluk kepada israel, saya berkeyakinan Palestina tidak akan tunduk," ujarnya.

Perlawanan Terhadap Israel Adalah Perang Terhadap Kezaliman

Dia menyebut perlawanan terhadap Israel adalah peran melawan kezaliman. Mereka yang gugur di medan juang diyakini akan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Bagi para pejuang ini ini adalah jihad, terutama ada keyakinan keagamaan, berperang melawan kezaliman di saat Israel menyerang bagian dari jihad, oleh karena itu, kekuatan perlawanan ini karena panggilan keyakinan, keagamaan mereka, bahwa mereka yang gugur ditempatkan di surganya. Dan para pejuang dan rakyat Palestina sangat berkeyakinan Israel akan tunduk," imbuhnya.

"Perkiraan Israel akan akan salah kalau Palestina akan tunduk. Tapi juga seperti yang disampaikan Benyamin Netanyahu, beberapa saat setelah itu, setelah terbunuhnya tokoh Hamas, Israel akan terus melakukan gempuran. Target terakhir adalah menduduki Palestina dan menghapus Palestina dari peta dunia," sambungnya.

Desak OKI dan PBB Bergerak

Wakil Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional PP Muhammadiyah ini menilai Organisasi Kerja sama Islam atau OKI harus mengambil sikap.

Menurutnya, yang penting saat ini adalah melakukan pertemuan dan konsolidasi untuk menghentikan kejahatan Israel. Ia khawatir, gempuran Israel juga akan mengincar Arab Saudi.

"Hemat saya OKI perlu bersegera melakukan pertemuan pertemuan, konsolidasi secara efektif, bahwa ini masalahnya jauh lebih serius karena Israel raya akan terus bergerak, sampai Palestina dan beberapa wilayah lain termasuk Saudi Arabia, Makkah, Madina di bawah pengaruh Israel. Jadi mau menunggu apalagi kalau ingin mempertahankan kedaulatan, maka sudah saatnya kekuatan negara lain pendukung Palestina, negara OKI bersegera bisa melakukan tindakan terukur dan efektif. Sehingga benar-benar Israel gerakan Israel bisa ditahan jangan sampai pembunuhan terus dilakukan," imbuhnya.

Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB tidak berdiam diri membiarkan Palestina diserang Israel. Menurutnya, PBB harus menghentikan paksa Israel.

"Saya sungguh sangat heran, mempertanyakan kenapa sampai hari ini, PBB dewan keamanan PBB masih berdiam diri, masih ego, ini saya melihat apa yang disampaikan Kemenlu beberapa hari lalu seharusnya PBB tak perlu menunggu lagi untuk membentuk keputusan penting sampai menunggu kehancuran, Israel tidak berhenti, Israel harus diberhentikan secara paksa apakah hukum politik dan cara militer," imbuhnya.

Imbau Masyarakat Terus Dukung palestina

Terakhir, Sudarnoto menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap melakukan pembelaan terhadap Palestina.

Ia menegaskan bahwa untuk membela Palestina tak perlu berperang, cukup jadi orang yang sadar dan peduli kepada kemanusiaan.

"Saya menyerukan kepada seluruh masyarakat maupun luar negeri, untuk tetap komitmen melakukan pembekalan terhadap Palestina, karena apa yang dilakukan Israel benar-benar terbukti secara kasat mata melakukan pembunuhan. Ini problem kemanusiaan, tak perlu jadi Palestina tak perlu orang bisa berperang, cukup jadi orang biasa yang penuh kesadaran pembelaan kemanusiaan Palestina," katanya.

Sudarnoto juga berpesan agar tidak percaya pada penggiringan opini yang menempatkan Hamas adalah teroris. Ia menyebut, Israel-lah teroris yang nyata.

"Terakhir jangan percaya mulai ada suara Hamas Yahya Sinwar, dan kekuatan perlawanan Israel itu adalah kekuatan teroris, yang benar-benar teroris terbesar adalah Israel. Israel adalah common enemy kita semua," tandasnya.

Militer Israel (IDF) menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Dua tentara terluka akibat serangan tersebut. Pihak Kemlu RI menyebut dua tentara itu berasal dari Indonesia.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut serangan itu sebagai sebuah kebejatan moral.

"Serangan yang dilakukan oleh IDF terhadap markas pasukan perdamaian PBB di Lebanon ini adalah kebejatan moral dan rusaknya akal dan mental IDF dan pemerintah Israel secara umum," kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (11/10).

Sudarnoto mengatakan, serangan tersebut memperpanjang deretan kasus yang membuktikan bahwa Israel memang tidak akan pernah menghormati hukum internasional, tidak berniat menciptakan perdamaian dan justru membuat kerusuhan mengancam dan menghancurkan keamanan.

"Yang sangat mengerikan adalah membunuh warga sipil," kata dia.

"Tindakan yang menggila ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditonton dan diratapi oleh siapa pun," sambungnya.

Menurut Sudarnoto, cara-cara tersebut sama sekali tidak akan bisa menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh IDF. "Harus menunggu separah apalagi untuk menghentikan IDF?" ucap dia.

Menurutnya, sudah saatnya sekarang negara-negara pembela Palestina termasuk negara Timur Tengah berkonsolidasi dengan sungguh-sungguh dan bergerak cepat secara bersama-sama menghentikan dengan paksa tindakan Israel.

Indonesia, kata dia, sebagai sebuah negara yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Palestina juga perlu mendorong untuk menghentikan Israel. Apalagi dua orang Indonesia dari pasukan perdamaian PBB ini juga menjadi korban.

"Presiden perlu segera bersikap secara terbuka bersama dengan yang lain untuk lakukan-langkah hentikan kejahatan Israel," ucapnya.

Sudarnoto menilai, perlu dipertimbangkan untuk melakukan dua langkah yang bisa dilakukan aliansi negara-negara palestina.

"Pertama, cara diplomatik meyakinkan, mendesak Amerika untuk tidak lagi menjadi backbone secara ekonomi, politik, diplomatik, dan militer negara teroris Israel. Kedua, cara militer yaitu mendesak IDF mundur sekaligus melindungi warga sipil dari kebengisan genosida Israel," ujarnya.

"Hemat saya, kita semua, negara negara di dunia dan masyarakat seluruh dunia tidak mungkin lagi membiarkan Israel," pungkasnya.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, bertemu dengan jajaran MUI Jakarta di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, pada Jumat (11/10). Pada Pram, ketua MUI Jakarta KH Muhammad Faiz berharap Jakarta tak seperti rumah sakit.

“Harapan kita ke depan, Jakarta tidak seperti rumah sakit, bangunannya indah tetapi isinya orang sakit,” kata Gus Faiz di lokasi.

Gus Faiz menuturkan, calon pemimpin Jakarta harus membangun jiwa Jakarta dan badan Jakarta. Maka, secara spiritual dan rohani, MUI Jakarta harus dilibatkan.

“Calon pemimpin di Jakarta agar ke depan pembangunan di Jakarta itu selaras dengan Indonesia Raya: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” tuturnya.

“Tentu aspek kejiwaan yang bersifat spiritual dan rohani menjadi tanggung jawab majelis ulama untuk disampaikan kepada calon pemimpin di Jakarta,” sambungnya.

Pramono pun mengaku ingin menjadi MUI Jakarta sebagai mitra strategis Pemda Jakarta bila nanti terpilih menjadi gubernur Jakarta.

“Kalau saya mendapatkan amanah sebagai Gubernur Jakarta, maka yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu menjadi mitra strategis atau partner strategis untuk pemerintah,” tuturnya.

Tujuannya, menurut Pram, MUI Jakarta dapat membantunya membangun aspek-aspek yang berkaitan dengan keagamaan di Jakarta.

“Supaya di dalam memajukan Jakarta, aspek-aspek yang berkaitan dengan keagamaan, yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu terlibat secara langsung,” sambungnya.

Pramono berdiskusi bersama MUI Jakarta selama kurang lebih satu jam. Diskusi ini berjalan tertutup.

Walau bertemu dengan Pram pagi hari ini, Gus Faiz mengaku tidak terlibat dalam mendukung atau memenangkan Pram. Ia pastikan MUI Jakarta hanya menyampaikan pesan.

“Tentu Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik yang kita tidak terkait dengan dukung mendukung secara personal tetapi MUI sebagai wadah dari ulama dan zu’ama itu perlu selalu membuka komunikasi kepada calon pemimpin,” ujarnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal membahas produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah.

Di antaranya seperti produk dengan menyandang nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang berkonotasi tidak baik, tapi memiliki sertifikat halal.

Sebelumnya, dalam konten yang viral di medsos, nama produk yang mendapat sorotan itu antara lain produk minuman jahe yang memakai nama Ginger Beer, kopi yang memakai nama produk Wine Coffee Drip, maupun donat bernama Tuyul.

Hadir dalam pertemuan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S Burhanudin, Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, dan Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa, serta jajaran pada masing-masing lembaga.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menuturkan ada 151 produk bersertifikat halal yang namanya bermasalah. Maksudnya nama produk-produk itu tidak diperbolehkan dalam fatwa MUI.

"Pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024 kita mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi hari ini untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Aqil di Serpong, Tangsel, Selasa (8/10).

"Dari konsolidasi ini kita memperoleh data dari 5.314.453 produk (bersertifikat halal), (produk dengan) nama bermasalah sebanyak 151 produk. Persentasenya adalah 0,003%. Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk.

"Pertama, sesuai dengan fatwa, ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 misalnya yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol," terang Niam.

Demikian juga, lanjutnya, tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan adanya jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal.

"Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya.

Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal.

"Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa.

"Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya.

"Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema.

Pertama, skema reguler, yang prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH, kemudian pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal.

Hasil audit ini kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal by system secara digital.

Kedua, sertifikasi halal dengan skema self declare atau pernyataan pelaku usaha. Skema ini diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun Sihalal.

Kemudian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi. Hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh BPJPH melalui Sihalal.

Cagub Jakarta 2024, Ridwan Kamil, kembali melakukan safari politiknya ke sejumlah organisasi keagamaan di Jakarta, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara, Selasa (8/10).

Ridwan Kamil langsung disambut Ketua MUI Jakarta, K.H Muhammad Faiz dan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam begitu tiba di lokasi.

Setelah berdiskusi sekitar dua jam, RK mengaku menerima banyak curhatan dari pelbagai masalah yang dialami masyarakat Jakarta. Mulai di bidang kesehatan, lingkungan, keumatan hingga anggaran.

“Hari ini di Jakarta Islamic Centre (JIC) saya diterima dengan baik oleh pimpinan MUI dan seluruh perwakilan ormas-ormas Islam. Selama dua jam saya lebih banyak mendengar ya permasalahan-permasalahan yang terbahas tentang curhatan warga di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, keumatan, kemudian administrasi, anggaran, dan lain sebagainya,” kata RK.

Eks Gubernur Jawa Barat ini berjanji masukan yang diberikan ini akan diselesaikan jika dirinya dan Suswono diberi amanah memimpin Jakarta.

“Jadi mayoritas adalah sebuah situasi yang akan dijadikan bahan jika setengahnya masalah tentu kita bereskan, jika setengahnya aspirasi juga kita akan wujudkan sambil saya memohon doa,” kata RK yang akrab dipanggil Emil.

Sedangkan Ketua MUI Jakarta, K.H Muhammad Faiz mengatakan, selama diskusi dirinya dan Emil banyak berbicara dari hati ke hati mengenai kemaslahatan umat. Dia menegaskanm MUI tidak memihak paslon tertentu di Jakarta.

“Alhamdulillah tadi beliau memberikan waktu yang sangat luas hampir dua jam kami bertemu berbicara dari hati ke hati untuk kemaslahatan umat ke depan karena Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik, tidak terikat dengan mendukung secara personal,” kata K.H Muhammad Faiz.

K.H Faiz berharap setelah kunjungan ini, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (Rido), dapat mewujudkan keseimbangan lahir dan batin di Jakarta. Sebagaimana lirik lagu Indonesia Raya, ‘Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya’.

“Keseimbangan lahir dan batinnya itu penting agar Jakarta nanti tidak seperti rumah sakit. Boleh jadi bangunannya bagus tetapi isinya adalah orang sakit,” tutup K.H Faiz.