Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

(ada/ara)

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Foto momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan itu diunggah melalui story Instagram pribadi Prabowo Subianto, yakni @prabowo, yang dilihat di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Co-Caption Timnas Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Untuk diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu.

Surya mengatakan, hal tersebut amat memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu.

Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.

"Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu.

"Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu," tutur pengusaha itu.

Surya lalu berpesan agar pemerintahan harus membangun kepercayaan diri, bukan pesimisme. Dia menilai mencari kesalahan-kesalahan masa lalu adalah bentuk pesimisme.

"Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barang kali lebih banyak pesimisme bukan optimisme," katanya.

Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.

Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom.

"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja," kata pemilik Media Group itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Sejak awal saya dari Fraksi Nasdem menyarankan pada pemerintah agar Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja," sebut Irma kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

"Dikabulkannya sebagian uji materi ini oleh MK tentu ini langkah maju untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia," imbuhnya.

Secara khusus, Irma sependapat dengan MK dalam hal evaluasi kembali penggunaan tenaga kerja asing.

Menurut dia, penggunaan tenaga kerja asing tidak boleh merugikan tenaga kerja domestik, sehingga perlu ada klausul perizinan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang memberikan kesempatan alih teknologi.

Walaupun demikian, Irma menganggap bahwa kaum buruh wajib menjaga keamanan dan kenyamanan investasi agar para investor mau kembali membuka pabrik-pabriknya di indonesia.

"Kondisi ekonomi dunia dan Indonesia tidak baik-baik saja, maka perlu kerja sama yang baik antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah," ujar Irma.

Komisi IX DPR RI juga disebut akan segera menindaklanjuti putusan ini.

Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Ciptaker.

"Keputusan final dan dokumen asli dari MK belum kami terima, maka kami belum bisa memberikan keputusan lebih lanjut, yang pasti tentu akan segera kami tindak lanjuti," ucap Irma.

Willy Aditya dari fraksi NasDem terpilih jadi Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024-2029. Penetapan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang dihadiri anggota Komisi XIII DPR dan pimpinan DPR RI yang diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Rabu (23/10).

Berikut adalah jajaran struktur pimpinan Komisi X DPR RI:

Komisi yang membawahi hukum dan HAM ini memiliki mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Berikut susunan anggota Komisi XIII:

1. Andreas Hugo Pareira

2. Marinus Gea

3. Ahmad Basarah

4. Vita Ervina

5. Yasonna Laoly

6. Siti Aisyah

7. Rapidin Simbolon

8. Jamaluddin Idham

1. Dewi Asmara

2. Agun Gunanjar Sudarsa

3. Maman Abdurrahman

4. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga

5. Isfhan Taufik Munggaran

6. Jamaludin Malik

7. Samsul Bahri Tiyong

8. Ace Hasan Syadzily

1. Sugiat Santoso

2. Melati

3. Yan Parmenas Mandenas

4. I Dewa Gde Agung Widiarsana

5. Adik Sasongko

6. Anwar Sadad

1. Willy Aditya

2. Ali Mazi

3. Machfud Arifin

4. Muslim Ayub

5. M. Shadiq Pasadigoe

1. Prana Putra Sohe

2. Elpisina

3. Mafirion

4. Imam Sukri

1. Hamid Noor Yasin

2. Almuzzammil Yusuf

3. Sohibul Iman

4. Meity Rahmatia

1. Pangeran Khairul Saleh

2. Arisal Azis

3. Edison Sitorus

1. Rinto Subekti

2. Teuku Riefky Harsya

3. Raja Faisal Manganju Sitorus

Jakarta: DPR RI menetapkan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota legislatif dari Partai NasDem, sebagai Ketua Komisi II DPR RI untuk periode 2024-2029. Penetapan tersebut diumumkan pada rapat paripurna ke-5 masa sidang I tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Rifqi akan memimpin komisi bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian, kepemiluan, dan otorita ibu kota negara Nusantara. Dalam struktur baru Komisi II DPR, empat kursi Wakil Ketua ditempati tokoh-tokoh dari berbagai partai politik. Aria Bima dari PDI Perjuangan, Dede Yusuf dari Partai Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Golkar, dan Bahtera dari Gerindra turut mendampingi Rifqinizamy sebagai bagian dari pimpinan komisi.

Pria kelahiran Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan itu menyampaikan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024 berjalan lancar. Rifqi menekankan pentingnya peran Komisi II dalam memastikan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terutama dalam hal dukungan anggaran, mitigasi kecurangan, dan penyelesaian sengketa pemilu.
“Komisi II akan sangat concern untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati Walikota pada 27 November 2024 itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rifqi di gedung DPR.

Baca juga: Tok! Jumlah Komisi di DPR Jadi 13 Komisi

Kata Rifqi, Komisi II akan segera bekerja bahkan tancap gas melaksanakan berbagai macam hal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Minggu depan kita akan memanggil seluruh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga negara yang menjadi mitra Komisi II DPR ini untuk satu berkenalan dan yang kedua kami ingin mempertanyakan apa yang menjadi roadmap kementerian di bawah menteri-menteri yang baru ini," tegas alumni UII Yogyakarta ini.

Rifqi juga menegaskan tekadnya agar komisinya dapat menghadirkan produk legislasi berkualitas dan relevan bagi kepentingan bangsa.

“Komisi II akan bekerja secara proaktif dan tidak menunggu lama untuk segera menjalankan berbagai agenda penting yang telah direncanakan,” pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MBM)

Waketum NasDem Saan Mustopa memberi bocoran beberapa ketua komisi DPR RI dari partainya. Ada tiga nama yang ia sebut akan mengisi jabatan ketua komisi II, IX, dan XIII.

Saan menyebut nama Rifqynizami Kasayuda sebagai Ketua Komisi II DPR RI.

“Ketua komisi dari NasDem Komisi II ada Rifqy ya, Rifqy Karsayuda,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (22/10).

Lalu, ia menyebut nama Felly Estelita Runtunewe sebagai ketua komisi IX DPR RI.

“Komisi IX Bu Felly, Felly Runtunewe,” lanjutnya.

Terakhir, untuk Komisi XIII DPR RI, Saan menyebut nama Willy Aditya.

“Komisi XIII Willy Aditya,” ungkap dia.

Sebelumnya, DPR telah membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Total ada 20 AKD, terdiri dari 13 Komisi dan 7 Badan.

Ketua DPR Puan Maharani pun telah membuka paripurna pengesahan AKD. Mereka juga telah mengungkap ketua-ketua di AKD tersebut.

Dari 20 AKD, PDIP mendapat pos ketua terbanyak. Mereka dapat 4 kursi ketua.

PDIP mendapat jatah Komisi I, Komisi V, Banggar, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Setelahnya NasDem, Gerindra, dan Golkar, masing-masing mendapat 3 posisi ketua.

Namun belum dirinci siapa saja yang bakal mengisi pos tersebut.

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengaku sempat ditawarkan sejumlah kursi menteri untuk partainya oleh Prabowo Subianto. Namun, Surya Paloh menolaknya karena tidak ingin menjadi pragmatis.

"Sekarang dia nyatakan ini adalah momentum ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasannya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem'. Tetapi Nasdem yang menolak," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024). 

Surya Paloh mengutarakan, saat ini menjadi momentum bagi pihaknya untuk mengambil pembelajaran moral mengenai proses pendidikan politik. Sebab, menurutnya persepsi publik terhadap partai politik hanya dianggap untuk mengejar kekuasaan.

Selama ini publik menganggap partai politik hanya mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran.

Karena itu, kata Surya Paloh, dia ingin membuktikan kepada publik bahwa Partai Nasdem mengedepankan politik gagasan dibandingkan pragmatisme. Dia menekankan Partai Nasdem akan menunjukkan proses pendidikan politik. 

"Nah ini saya pikir ini yang pertama bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsih dan saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati, paling tidak ada Nasdem yang memulainya,” tuturnya.

"Mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan nama menteri yang akan mengisi kabinet kerjanya pada Minggu (20/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan Kabinetnya malam ini.

Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bakal memanggil jajaran menteri yang akan membersamainya selama memimpin Negara dalam 5 tahun ke depan.

“Nanti malam pengumuman, Senin besok pelantikan. Menteri dan wamen,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2024).

Adapun, Prabowo telah memanggil para kandidat calon menteri yang akan bertugas pada kabinet pemerintahannya pada 2024-2029 pada Senin (14/10/2024).

Dari sejumlah nama-nama tokoh yang hadir di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, terdapat nama-nama lama yang menjabat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya terdapat sekitar 17 nama menteri yang menjabat pada pemerintahan Jokowi pada tingkat menteri dan wakil menteri.

Prabowo mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.

Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri Jokowi yang masuk kabinet Prabowo:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri ATR/BPN)
2. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)
3. Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)
4. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)
5. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP dan Perikanan)
6. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertahanan)
7. Erick Thohir (Menteri BUMN)
8. Dito Aritedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)
9. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
10. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
11. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
12. Supratman Andi Atgas (Menteri Pertanian)
13. Rosan P. Roeslani (Menteri Investasi/Kepala BKPM)
14. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
15. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
16. Raja Juli Antoni (Wakil Menteri ATR/BPN)
17. Muhammad Herindra (Wakil Menteri Pertahanan)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini.

Surya Paloh berharap pemerintahan baru ini bisa lebih meningkatkan capai-capaian pemerintah yang sudah ada. Selain itu ia juga berharap Prabowo dapat melanjutkan jalannya pembangunan khususnya yang belum bisa dicapai sebelumnya.

“Harapannya akan berjalan lurus, bahkan akan berkembang secara lebih baik,” jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Ia yakin Prabowo dapat meneruskan hal itu.

Selain itu, ia juga mengungkapkan alasan Nasdem tidak menerima tawaran kursi menteri dari Prabowo. Surya Paloh mengatakan ini adalah satu pembelajaran, di mana ada momentum terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem dalam memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik.

Menurutnya dalam kelangsungan perjalanan kehidupan untuk berbangsa dan negara persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Sehingga tidak ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran.

“Nah ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem Walaupun belum tentu juga masyarakat percaya tapi berulang kali Nasdem akan mencoba,” ujarnya.

Dia menambahkan Nasdem juga tetap menghargai apa pun keputusan politik yang diambil oleh partai-partai lainnya. Ia juga berharap pada pemerintahan baru dapat lebih meningkatkan kemampuan orang-orangnya. Hal itu agar pemerintahan bisa berjalan lebih akan berkembang secara lebih baik.

“Kita semuanya mempunyai kesamaan harapan dan cita-cita yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa memastikan partainya tidak mengirimkan kalangan profesional untuk masuk ke dalam jajaran kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, enggak ada (kalangan profesional). Kita gak ngirim orang profesional juga," kata Saan di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Meski begitu, kata Saan, pihaknya akan komitmen mendukung berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi sekali lagi dukungan Nasdem kepada pak prabowo ini tanpa syarat tapi Nasdem insyAllah akan menjadi mitra koalisi yang setia terhadap Pak Prabowo," ujarnya.

Ia menyinggung pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh dengan Prabowo beberapa waktu lalu pun bukan sebuah lobi-lobi agar ada perwakilan Nasdem di kabinetnya.

"Membangun saling pemahaman, saling pengertian dan menegaskan kembali terkait dengan komitmen Partai Nasdem untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan dukungan yang diberikan tadi, tanpa memberikan syarat apa pun termasuk mengajukan nama-nama kader Nasdem di kabinet," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjelaskan soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Kamis (17/10/2024).

Dia menyampaikan bahwa pertemuannya di Kemenhan itu hanya terkait dengan merayakan hari ulang tahun ke-73 dengan Ketum Gerindra tersebut.

"Memang secara khusus saya bertemu pada hari baik, ultah mas Prabowo yang ke-73," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Di samping itu, Surya Paloh mengaku memiliki pesan kepada Prabowo agar di era pemerintahannya bisa melanjutkan pembangunan dari presiden sebelumnya.

Selain itu, dia juga berharap agar Prabowo bisa mengembangkan kinerja pemerintah guna memajukan Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi.

"Bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan kedepan agar lebih continuity dari jalannya pembangunan yang telah kita capai akan berjalan terus bahkan akan berkembang lebih baik," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Keduanya resmi mengucap sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024) pagi.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Prabowo dalam acara pelantikan yang turut dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Setelah itu, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpahnya sebagai Wapres RI.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baik dan seadil-adilnyanya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujarnya.

Dengan resmi menjabatnya Prabowo-Gibran, maka masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi berakhir.