JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa BRICS akan menambah lebih banyak anggota penuh ke dalam organisasi tersebut pada tahun 2025. Hal itu untuk mengakomodasi tingginya minat banyak negara untuk bergabung.

Saat ini, BRICS yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah memperluas keanggotannya dengan masuknya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, pada KTT di Kazan, Rusia, sebanyak 13 negara diakui sebagai mitra BRICS, yakni Indonesia, Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

"BRICS memengaruhi proses domestik dalam arti bahwa dengan mendapatkan informasi tentang pekerjaan BRICS, pencapaiannya, serta rencana yang ditetapkan dan dilaksanakannya, orang-orang ingin bergabung dalam proses yang adil dan saling menguntungkan ini," ungkapnya seperti dilansir Sputnik News, Minggu (3/11/2024).

Menurut dia, orang-orang di negara-negara Timur dunia memilih politisi yang mengumumkan rencana mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan BRICS dengan satu atau lain cara. "Sejumlah negara tengah mengupayakan keanggotaan penuh. Masalah ini akan dipertimbangkan sepanjang tahun depan," katanya.

Lavrov menambahkan, ada lebih dari 30 negara yang ingin ambil bagian dalam acara-acara BRICS. BRICS, kata dia, akan menyepakati kriteria untuk kategori negara mitra. Setelah pertemuan puncak di Kazan, presiden Rusia mengirimkan undangan ke beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Menurutnya, ada 10 negara yang menikmati konsensus di antara anggota BRICS yang ada.

"Kami memiliki kesepakatan bahwa segera setelah kami menerima balasan dari negara yang diundang, negara ini akan diproklamasikan bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra. Kami yakin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam semua acara BRICS," tambahnya.

Dia menambahkan, format pertemuan terpisah yang hanya melibatkan anggota penuh kemungkinan besar akan dipertahankan, dan semua format lainnya, termasuk yang Outreach Plus, pertemuan menteri luar negeri dan lainnya (ekonomi, energi, perdagangan, kesehatan, budaya) akan terbuka untuk negara-negara tersebut.

"Kami ingin negara mitra bergabung dalam pekerjaan ini. Mereka akan mengambil bagian dalam hampir semua acara (BRICS)," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut.

Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambung Anindya.

Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).

Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.

Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini apa pentingnya buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara, Jumat (1/11/2024).

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

JAKARTA - Seusainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, minggu ini, selain perluasan blok tersebut satu hal lain juga mengemuka, Arab Saudi , negara yang digadang-gadang bakal memperkuat BRICS dengan cadangan minyaknya, tak masuk dalam daftar anggota maupun negara mitra. Hal itu dinilai mempertegas sikap Arab Saudi terhadap aliansi tersebut, bahwa negara kerajaan itu enggan untuk bergabung di dalamnya.

Seperti diketahui, BRICS yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, telah mengumumkan 13 negara mitra barunya. Arab Saudi yang sejak 2023 diundang untuk bergabung, tak masuk dalam daftar tersebut.

Negara mitra baru BRICS adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Indonesia dalam KTT tersebut bahkan menyampaikan keinginannya untuk secara resmi bergabung dengan BRICS.

Sementara itu, delegasi Arab Saudi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada KTT BRICS atas nama Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan salamnya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin negara-negara BRICS lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang mencerminkan perluasan peran Arab Saudi dalam kerja sama multilateral global.

Pangeran Faisal bin Farhanmenyampaikan rasa terima kasih Kerajaan atas sambutan hangat yang diberikan kepada delegasi Saudi dan mengakui meningkatnya hubungan antara Arab Saudi dan negara-negara BRICS. Namun, Arab Saudi belum secara resmi bergabung dengan blok tersebut, kendati demikian siap berpartisipasi dalam aktivitasnya sebagai negara undangan.

"Volume perdagangan bilateral dengan negara-negara BRICS melebihi USD196 miliar pada tahun 2023, mewakili 37% dari total perdagangan luar negeri Kerajaan," kata Pangeran Faisal, menggarisbawahi hubungan ekonomi signifikan yang mendorong keterlibatan Kerajaan dengan blok tersebut, seperti dilansir Arab News.

Arab Saudi diundang untuk bergabung dengan blok tersebut pada KTT BRICS 2023. Namun, hingga pengumuman anggota baru di awal tahun 2024, Arab Saudi masih menunda dan masih berhati-hati mencermati risiko dan manfaat bergabung dengan blok tersebut.

Pada tahun 2023, posisi Arab Saudi di blok tersebut dianggap sebagai pengubah permainan. Negara penghasil minyak dan gas itu akan mendatangkan manfaat geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok tersebut. Namun, hal itu juga hanya akan memperbesar ketegangan dengan Barat.

Lebih jauh, hubungan ini kemungkinan menjadi dasar keengganan Arab Saudi untuk bergabung dengan oposisi Global South. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Arab Saudi mengenai sikap maupun posisinya di aliansi tersebut.

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.

JAKARTA - Indonesia bersama 12 negara lainnya secara resmi diakui sebagai sebagai negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia. Selain Indonesia, 12 negara mitra BRICS lainnya adalah Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:

Anggota penuh BRICS

Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.

Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.

Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.

Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.

Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.

Negara Mitra BRICS

Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.

Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan

Anggota mitra memungkinkan keterlibatan yang fleksibel tanpa tanggung jawab atau kewajiban keanggotaan penuh. Negara-negara dapat bekerja sama dengan anggota BRICS pada isu-isu tertentu seperti perdagangan atau penelitian tetapi tidak terikat oleh tingkat komitmen politik dan kelembagaan yang sama.

Mitra menikmati hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomatik dengan negara-negara BRICS, tetapi hubungan tersebut biasanya tidak sedalam atau selengkap hubungan anggota penuh. Hal ini berarti negara mitra masih mendapat manfaat yang signifikan di berbagai bidang seperti fasilitasi perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya.

Negara mitra mungkin tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh anggota penuh tetapi juga tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama dalam arah strategis inisiatif BRICS sehingga komitmen dan pengaruhnya menjadi lebih rendah.

Keanggotaan Penuh vs Kemitraan

Keanggotaan penuh BRICS memiliki pengaruh strategis yang lebih tinggi, akses ke peran kepemimpinan di lembaga BRICS, dan kemampuan untuk mendorong dan mendapatkan manfaat dari inisiatif di seluruh BRICS. Mereka juga memiliki suara yang lebih kuat dalam politik internasional dan reformasi ekonomi serta kolaborasi ekonomi dan geopolitik yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kemitraan memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan keterlibatan yang lebih fleksibel dengan kelompok tersebut, dengan manfaat ekonomi dan pembangunan dengan kewajiban politik yang lebih sedikit. Mereka diizinkan untuk mengakses sumber daya keuangan untuk proyek-proyek tertentu tanpa perlu berkomitmen pada kebijakan BRICS yang lebih luas.

Singkatnya, anggota penuh BRICS memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kebijakan dan menuai manfaat dari kerja sama BRICS, sementara negara mitra terlibat lebih selektif dan tanpa kekuatan pengambilan keputusan penuh.

Jakarta -

Indonesia masuk ke dalam 13 negara yang diakui sebagai negara mitra baru BRICS. Adapun nama kelompok ini merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Kelompok ini pada awalnya hanya beranggotakan lima negara tersebut. Namun BRICS telah berkembang pesat hingga akhirnya kini telah mencakup negara-negara lainnya seperti Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Berdasarkan akun X resmi @BRICSinfo, BRICS mengumumkan secara resmi penambahan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Namun negara mitra ini belum masuk ke dalam keanggotaan penuh.

Berikut daftar 13 negara yang resmi menjadi mitra baru BRICS:

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Vietnam
4. Thailand
5. Aljazair
6. Belarus
7. Bolivia
8. Kuba
9. Kazakhstan
10. Nigeria
11. Turki
12. Uganda
13. Uzbekistan

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Menyangkut hal ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini merupakan suatu perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tegas Sugiono, dikutip dari detikNews, Jumat (25/10/2024).

(shc/kil)

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)