PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan edukasi dan sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 di Bandung Jawa Barat pada 22-24 September 2024.

Pertamina mengajak insan media di teritori Jawa Bagian Barat (JBB) mengunjungi langsung bisnis energi bersih Pertamina di wilayah JBB sekaligus edukasi media mengenai bisnis bebas emisi karbon.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen mengedepankan energi bisnis secara berkelanjutan dan mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emmission.

Salah satunya, berkunjung ke pengembangan bisnis energi bersih di Teritori JBB, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1.

“Pertamina mengoperasikan PLTGU terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1.760 MW dengan teknologi termutakhir single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT) untuk menghemat biaya produksi listrik,” ucap Fadjar.

PLTGU Jawa 1 juga menjadi titik pencapaian penting dan sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Pasalnya, setiap tahun mampu mengurangi emisi karbon hingga 3 juta ton CO2.

Lebih lanjut Fadjar mengatakan, pada AJP 2024 khususnya di wilayah JBB ini, Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) juga sosialisasi insan media mengenai bebas emisi karbon. Wujudnya berupa implementasi carbon neutral dari aktivitas yang dilaksanakan dan telah dikompensasi dengan cara kredit karbon.

Aktivitas bebas zero emisi ini meliputi emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan, serta limbah atau sampah yang dihasilkan dari makanan maupun dekorasi kegiatan, yang berpotensi menghasilkan karbon emisi 1 ton karbon emisi per orangnya.

“Melalui kegiatan media visit dan sosialisasi AJP 2024 ini, diharapkan rekan-rekan media dapat terinspirasi dalam membuat karya jurnalistik,” ujar Fadjar.

Melalui Teritori JBB, Pertamina juga mengajak insan media ke wilayah operasional bidang petrokimia dan turunannya. Pertamina melalui PT Polytama Propindo telah memproduksi polypropylene resin utama di Indonesia dengan kapasitas 300.000 ton per tahun.

Selain sosialisasi bisnis operasional, Pertamina juga mengajak insan media ke pilar nonbisnis, yaitu program CSR Pertamina. Para jurnalis diajak mengunjungi secara langsung konservasi air danau cinta yang dikelola Pertamina Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga. Konservasi air ini dilakukan revitalisasi sejak Covid 2021 yang kini menjadi tempat wisata area Karawang, Jawa Barat.

“Danau Cinta merupakan Program Ngabedahkeun Walahar, yakni upaya konservasi air danau berbasis pemberdayaan masyarakat (community empowerment based water conservation) yang digerakkan oleh para pejuang lingkungan, ekonomi, dan sosial di Desa Walahar,” ucap Fadjar.

Terbentuknya kawasan eduwisata Danau Cinta mengedepankan aspek K3 & energi bersih, Peningkatan ekonomi masyarakat lokal, serta terbentuknya kawasan yang saling terintegrasi dan lingkungan yang bersih.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Ada dua frase kunci pembangunan hijau: kolaborasi global serta dukungan riset dan teknologi. Keduanya menjadi poin penting berbagai negara dalam membangun infrastruktur energi terbarukan. Ini sekaligus menandai era baru pembangunan hijau.

Teknologi digital, terutama TIK berbasis 5G, Cloud, Big Data, dan AI semakin kritikal dalam melipatgandakan pembangunan energi terbarukan. Teknologi ini menjadi katalisator bagi industri untuk dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dalam lompatan menuju pembangunan hijau.

Dalam laporan “Green Development 2030”, Huawei mencatat masa depan perubahan iklim akan sangat bergantung pada digitalisasi dan dekarbonisasi. Sinergi keduanya dapat membantu industri berkembang lebih cepat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong agenda hijau.

Digitalisasi akan memberdayakan berbagai sektor untuk mengurangi jejak karbon. Ini menjadi katalis yang fundamental bagi transformasi digital bisnis, kota, dan pelayanan publik.

Meskipun ada dampak negatifnya, potensi teknologi tetap lebih besar untuk memperbaiki planet ini. Itulah sebabnya kita perlu lebih berfokus pada solusi. Data dari penelitian Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) menyoroti bahwa penerapan teknologi, akan mempercepat pembangunan berkelanjutan sebesar 22% dan mengurangi tren penurunan sebesar 23%.

Pemanfaatan TIK akan mendongkrak pendapatan lebih dari US$6 triliun dan menghemat biaya hampir US$5 triliun. Singkat kata, ada kesempatan untuk melakukan lompatan perubahan yang berpijak pada dua frase kunci ini. Di masa depan, gaya hidup rendah karbon, transportasi listrik, industri hijau, dan infrastruktur digital akan memainkan peran aktif dalam kehidupan kita.

Dunia di Masa Depan

Selama beberapa tahun terakhir, tim riset Huawei telah duduk bersama lebih dari 1.000 ilmuwan lintas disiplin untuk memprediksi situasi dunia di masa depan. Setidaknya apa yang akan terjadi pada 2030.

Penggunaan energi terbarukan diperkirakan semakin masif. Setidaknya 80% infrastruktur digital akan menggunakan sumber energi ini pada 2030. Efisiensi energi akan meningkat hingga 100 kali lipat.

Pembangkit listrik tenaga surya (PV), turbin angin, hingga pembangkit listrik virtual akan mendobrak berbagai batasan. Penyimpanan energi, pengisian dan pengosongan daya nirkabel maupun terkonvergensi akan menjadi kenyataan bagi ribuan rumah tangga.

Elektrifikasi konsumsi energi akan semakin cepat yang secara bertahap menggantikan bahan bakar fosil secara massal, baik di sektor transportasi maupun sektor industri. Pangsa listrik dalam konsumsi energi final global akan meningkat dari sekitar 20% pada 2020 menjadi 30% pada 2030.

Sektor industri akan semakin ramah lingkungan dengan pabrik-pabrik digital berteknologi robot. Setiap 10.000 pekerja diperkirakan bekerja dengan 390 robot.

Sektor transportasi akan terelektrifikasi. Akan ada lebih dari 145 juta kendaraan energi baru di seluruh dunia yang akan mendukung pengemudian otonom dan menyediakan layanan berbagi.

Pada 2030, jumlah tiang pengisian daya swasta diperkirakan mencapai 100 juta di seluruh dunia. Ini secara kolektif menghasilkan daya pengisian daya total sebesar 1.500 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 800 TWh.

Sedangkan, jumlah tiang pengisian daya publik diperkirakan mencapai 20 juta pada 2030, dengan daya pengisian daya total sebesar 1.800 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 1.200 TWh.

Bangunan baru di seluruh dunia diperkirakan beroperasi pada tingkat emisi nol karbon pada 2030. Bangunan dengan emisi nol karbon akan secara signifikan mengurangi penggunaan lampu, AC, pemanas, dll. Efisiensi energi ini melalui desain bangunan baru, material ramah lingkungan, dan sumber daya energi alami seperti energi angin dan matahari.

Tiga Lintasan Inovasi

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021 (COP 26), Indonesia mengumumkan target emisi nol pada 2060. Target ini tak lepas dari visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi maju pada 2045.

Indonesia ingin menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama agenda pembangunan berkelanjutan. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, berbagai tantangan masih harus diatasi agar visi dan target dapat terealisasi.

Huawei menerbitkan inisiatif “Tech for a Better Planet” yang memiliki tiga lintasan inovasi pembangunan hijau. Pertama, meningkatkan efisiensi energi infrastruktur digital melalui perbaikan operasi cerdas pada ranah network dan pengguna. Selain itu membangun situs-situs hijau, jaringan yang tersimplifikasi, serta pusat-pusat data hijau.

Kedua, meningkatkan porsi energi terbarukan pada generator listrik. Dari sisi suplai energi, dicapai dengan mengintegrasikan teknologi digital dengan elektronika kelistrikan, di samping melalui kombinasi antara PV dan penyimpanan energi.

Dari sisi konsumsi energi, dicapai dengan mendefinisikan ulang pengalaman EV dengan teknologi digital yang lebih unggul dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian mengembangkan energi cerdas yang terintegrasi, misalnya lewat pembangunan lingkungan atau kampus rendah karbon.

Ketiga, memberdayakan industri-industri hijau. Digitalisasi memungkinkan pengembangan manufaktur yang hijau dan cerdas dengan membantu industri di lintas sektor dalam mengurangi emisi karbon.

Menurut White Paper on Digital Carbon Neutrality CAICT, digitalisasi dapat mengurangi emisi di sektor industri antara 13% - 22%. Di sektor transportasi diperkirakan mencapai 10% - 33%, kemudian sektor properti 23% - 40%.

Inisiatif Kolaborasi Nyata

Ke depan, semakin banyak negara dan kawasan yang secara aktif merangkul pembangunan hijau. Dunia bergerak menuju era hijau lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kita masih memiliki banyak tantangan dan perlu membuat terobosan lebih lanjut dalam teknologi digital, menyempurnakan peraturan, sistem, dan standar, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai industri.

Ini akan membutuhkan inovasi bersama dalam teknologi digital dan pertumbuhan rendah karbon, serta kolaborasi yang lebih besar di seluruh komunitas, industri, rantai nilai, dan ekosistem. Inovasi dalam digitalisasi dan dekarbonisasi memang menjadi kunci utama bagi pertumbuhan rendah karbon.

Keduanya saling memperkuat, jadi kita perlu terus memperkuat investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi pendukung yang tepat. Yang terpenting, lebih dari sebelumnya, diperlukan kolaborasi nyata di seluruh ekosistem untuk menjamin keberhasilannya.

Dekarbonisasi transportasi udara harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan (stakeholders) di tanah air. IATA, asosiasi transportasi udara internasional, memprediksi pasar penerbangan Indonesia menjadi yang terbesar keempat di dunia pada 2039. Pasar penerbangan lokal akan terus membesar karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, kondisi geografis, dan pembangunan di luar Pulau Jawa, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tanpa intervensi berarti, emisi CO2 penerbangan domestik diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2060 dibandingkan dengan emisi sebelum pandemi Covid-19. Cara mengurangi emisi tersebut bisa dengan beralih ke moda transportasi dengan level emisi CO2/kilometer yang lebih rendah, seperti mobil dan kereta api. Tapi metode ini kurang cocok diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) memasang target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) di dunia penerbangan internasional pada 2050. Sementara itu, sektor aviasi bertanggung jawab terhadap 2,5% emisi CO2 global dan 4% pemanasan global. Di skala nasional, pada 2021 transportasi menjadi sektor penghasil emisi CO2 terbesar kedua di Indonesia – di bawah sektor energi – dengan produksi emisi lebih dari 130 MtCO2. Subsektor transportasi udara bertanggung jawab terhadap 5% dari emisi tersebut.

Meski persentase emisinya lebih kecil ketimbang transportasi darat, perjalanan transportasi udara menuju NZE terasa lebih panjang karena belum ada teknologi elektrifikasi yang sudah matang untuk diterapkan di pesawat. Kendala teknis yang menghambatnya berkaitan dengan kepadatan energi pada baterai. Per satuan massa, baterai hanya mampu menyimpan energi 40-50 kali lebih sedikit dibandingkan avtur.

Teknologi termutakhir untuk dekarbonisasi aviasi adalah menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku limbah tanaman. Bahan baku ini bisa langsung digunakan tanpa perlu memodifikasi mesin pesawat. SAF menjadi isu hangat di dunia penerbangan Indonesia menjelang rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk meresmikan Peta Jalan Pengembangan SAF pada gelaran Bali International Air Show pada September ini.

Salah satu bahan baku SAF yang sudah disetujui oleh ICAO adalah Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Pemangku kebijakan perlu mendorong pemanfaatan UCO sebagai bahan pembuatan SAF mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

Pemanfaatan Minyak Jelantah

Pada 2021, penduduk Indonesia mengonsumsi 16 juta kilo liter minyak goreng dan menghasilkan 3 juta kilo liter UCO. Di area Jakarta saja ada 390 ribu liter limbah UCO saban harinya. Limbah tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan avtur Indonesia yang tahun lalu menembus 4 juta kiloliter.

Pemanfaatan UCO sebagai SAF membutuhkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan distribusi yang terstruktur. Pemangku kepentingan perlu merancang mekanisme pengumpulan hingga level rumah tangga.

Hingga kini, regulasi yang mengatur hal tersebut masih belum memadai, bahkan survei Traction Energy Asia (2022) menunjukkan bahwa 78% rumah tangga dan unit usaha mikro di Jawa-Bali masih membuang UCO ke saluran air.

Pemerintah perlu mengembangkan alat tracking untuk meningkatkan recovery rate UCO yang baru mencapai 8%. Contohnya, platform digital Sistem Informasi Minyak Jelantah (Simijel) yang berbasis data geotag location.

Setelahnya, fokus berlanjut ke tahap pengolahan. Per Juli 2023, ASTM International telah menyetujui 11 metode pengolahan SAF. Pengolahan UCO bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) dan catalytic hydrothermolysis jet fuel (CHJ). Pemerintah perlu memberi dukungan lebih kepada Pertamina dalam memasifkan pengolahan SAF dalam negeri melalui kilang ramah lingkungan (green refinery).

Proses pembuatan SAF yang Pertamina lakukan di Kilang Cilacap diproses menggunakan metode HEFA. Produksi tersebut telah memenuhi kriteria CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) oleh ICAO. Pertamina perlu memaksimalkan Kilang Cilacap agar dapat mengolah berbagai jenis feedstock, termasuk UCO.

Selain Cilacap, pengembangan green refinery di Plaju yang ditargetkan dapat selesai pada 2027. Kilang tersebut mampu memproduksi 20 kilo barrel per day (KBPD), tetapi juga perlu dipastikan dapat mengolah UCO untuk menyapu potensi di Pulau Sumatra.

Langkah selanjutnya adalah distribusi. SAF perlu dicampur terlebih dahulu dengan avtur konvensional di sebuah fuel terminal sebelum disalurkan ke pesawat. Tahapan pencampuran tersebut membutuhkan sertifikasi berstandar internasional.

Indonesia memiliki dua fuel terminal yang telah mendapatkan sertifikasi, yakni terminal bahan bakar di Bandara Ngurah Rai Bali dan Soekarno-Hatta Jakarta. Melalui Pertamina, pemerintah perlu memastikan bahwa dua terminal bahan bakar tersebut bisa segera beroperasi dan memasok SAF.

Target ICAO menuju NZE 2050, ditambah dengan kesadaran masyarakat global terkait isu perubahan iklim yang semakin tinggi, diprediksi akan meningkatkan kebutuhan SAF hingga 35 juta ton pada 2030. Sementara itu produksi SAF diperkirakan baru mencapai 18,3 juta ton per tahun. Selisih antara demand dan supply ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyeruak menjadi eksportir SAF skala global.

Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG menargetkan dapat mencapai net zero emission pada 2050 atau dikenal sebagai target lingkup 3, mencakup emisi dari pembiayaan seluruh kliennya.

Head of ESG Finance APAC di MUFG Bank Ltd, Colin Chen, mengatakan bahwa Environmental, Social, and Governance (ESG) di Asia Pasifik mencakup sekitar 40% dari portofolio bisnis perusahaan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana MUFG mengelola emisi yang terkait dengan pembiayaan hijau.

“Kami meminta perusahaan untuk mengurangi tidak hanya emisi mereka, tetapi juga untuk meningkatkan jumlah berkelanjutannya,” kata Chen dalam Media Briefing MUFG Net Zero World (N0W) 2024 di Jakarta, Rabu (3/9) kemarin.

Colin Chen menjelaskan bahwa MUFG awalnya menetapkan target pembiayaan berkelanjutan sebesar 25 triliun Yen, yang kemudian dinaikkan menjadi 35 triliun Yen. Selanjutnya, dalam Rencana Bisnis Jangka Menengah untuk tahun 2024–2026, target tersebut ditingkatkan lagi menjadi 100 triliun Yen, mencakup seluruh perusahaan dalam grup MUFG.

Chen juga mengatakan bahwa permintaan terhadap pinjaman berkelanjutan semakin meningkat karena banyak pihak yang mulai beralih ke jenis pinjaman ini. Ia menambahkan bahwa perbedaan antara pinjaman berkelanjutan dan pinjaman biasa semakin mengecil, dan pada akhirnya semua pinjaman akan memiliki aspek keberlanjutan.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin sadar dan mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam pembiayaan mereka dan itulah yang ingin didorong oleh MUFG.

“Setiap negara memiliki target nol bersih yang berbeda, yang saya hargai, tetapi setiap negara ingin mencapai nol bersih,” tambahnya.

Direktur Syariah & Sustainability Finance PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Herry Hykmanto mengatakan bahwa di Jepang teknologi sudah sangat berperan dalam mencapai target keberlanjutan. Namun, hal yang paling penting untuk menuju ekonomi hijau adalah melalui proses transisi.

Menurutnya, Indonesia sangat beruntung karena mendapat dukungan dari Jepang dalam melakukan transisi yang merupakan hasil dari pertemuan G20 tahun 2022.

Lebih jauh, ia menyebut di Indonesia kondisinya masih lebih sederhana dan beragam, berbeda dengan Jepang yang menggunakan gas, sedikit batu bara, dan sumber energi lainnya. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada batu bara yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya transisi menuju energi bersih.

Herry menjelaskan pendekatan untuk mengimplementasikan solusi keberlanjutan di Indonesia dianggap lebih masuk akal dan dapat segera dilakukan. Salah satu contoh adalah popularitas kendaraan listrik (EV) yang semakin meningkat, didukung oleh ketersediaan komoditas dan proses hilirisasi serta adanya pabrik di Indonesia. Ia menilai konsumen di Indonesia mulai menyukai kendaraan listrik.

Meskipun situasinya agak berbeda, kata Herry, hal ini menjadi keuntungan bagi MUFG dan Danamon. Jika digabungkan, kolaborasi ini akan sangat menarik. Dari segi struktur, MUFG menyediakan dukungan, sedangkan Danamon bertanggung jawab atas implementasinya. Kombinasi ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk Indonesia dalam transisi menuju energi yang lebih bersih.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan mengadakan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. INZS merupakan sebuah konferensi iklim yang menjadi ruang pertemuan bersama bagi menteri, pejabat, diplomat, aktivis, selebriti, pemuda, masyarakat sipil, dan berbagai kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim, khususnya di Indonesia.

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengatakan, inisiatif ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis iklim.

Menurut Dino, tema dari acara INZS 2024 adalah “S.O.S. Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!”, dimana bertujuan untuk menyerukan darurat kondisi bumi yang suhunya semakin mendekati neraka (melewati titik kritis 1,5°C) dan menekankan pentingnya aksi nyata serta gotong royong dari para “Climate Avengers” untuk mencegah bencana dan kehancuran.

"Tema ini juga bertujuan untuk membuka mata bahwa solusi-solusi iklim, yang diibaratkan sebagai para Avengers, sebenarnya sudah ada di sekitar masyarakat dan hanya perlu diaktifkan untuk menyelamatkan umat manusia," kata Dino, Jumat (23/8/24).

INZS adalah program tahunan FPCI yang bekerja sama dengan lebih dari 100 organisasi dan komunitas yang fokus pada gerakan perubahan iklim. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021, konferensi ini telah menjadi wadah untuk diskusi mendalam tentang berbagai tantangan perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia.

Tahun ini, sejumlah topik menarik akan dibahas dalam konferensi sehari penuh ini, termasuk:
1. Dari Ambisi Jadi Aksi: Strategi Iklim Menuju Indonesia Emas 2045!
2. Can We Get Serious Now? Percepat Transisi Energi Terbarukan Sekarang!
3. Mampukah Indonesia Mendanai Jalan Keluar dari Krisis Iklim?
4. Surga yang Terancam atau Terlindungi?: Kekayaan Alam Indonesia sebagai Solusi Iklim
5. Walking the Talk: Siapa Negara-Negara yang Paling Juara Melakukan Aksi Melawan Perubahan Iklim?
6. Pricing Carbon Right: Mau Dibawa ke Mana Kebijakan Emisi Karbon Kita?
7. Malapetaka Dimana-mana: Memahami Dampak Krisis Iklim Bagi Kita Semua
8. Teknologi Hijau yang Dapat Menyelamatkan Umat Manusia
9. Indonesia di Tengah Pertarungan Geopolitik Perubahan Iklim
10. People, Planet, Profit: Mengubah Mindset Pengusaha Indonesia untuk Sukses Bersaing dalam Era Ekonomi Hijau

INZS juga merupakan acara puncak yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam mencapai target net-zero emissions di Indonesia pada tahun 2050.

Sesi-sesi diskusi akan diisi oleh deretan pembicara terkemuka, antara lain:
● Prof. Mari Elka Pangestu
● Alue Dohong, Ph.D.
● Pahala Nugraha Mansury
● Budisatrio Djiwandono
● Ridwan Kamil
● Arcandra Tahar
● Dr. Dino Patti Djalal
● Mikha Tambayong Mahenra
● Abigail Limuria
● Nadine Chandrawinata
● Fabby Tumiwa
● Tiza Mafira
● Gita Syahrani
● Agus Sari
● Anindya N. Bakrie
● Dr. Ridha Wirakusumah
● Shinta W. Kamdani
● Rachmat Kaimuddin
● Dr. Nani Hendiarti
● Prof. Eniya Listiani Dewi
● Innandya Kusumawardhani
● Nadia Hadad
● Laetania Belai Djandam

Bersamaan dengan kegiatan INZS 2024, FPCI bersama dengan komunitas dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan menganugerahkan penghargaan “Climate Hero Award” kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI).

Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperjuangkan agenda iklim Indonesia. Tahun lalu, “Climate Hero Award” dianugerahkan kepada Prof. Emil Salim.

FPCI dan komunitas iklim mengapresiasi kepemimpinan Ibu Sri Mulyani dalam mendorong isu dekarbonisasi dan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Ibu Sri Mulyani tokoh pemerintah pertama yang mengangkat ancaman perubahan iklim sebagai tantangan yang lebih besar daripada pandemi COVID-19 dan berperan besar membentuk kebijakan yang telah memperkuat tata kelola finansial Indonesia dalam transisi menuju net-zero.

Hal ini termasuk upayanya dalam menerbitkan pajak karbon, membangun pasar karbon, serta mewujudkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia, dan partisipasi aktif beliau dalam berbagai platform internasional, termasuk pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), untuk menggalang dukungan pendanaan transisi iklim nasional.

Untuk dapat menghadiri acara INZS 2024 ini, bisa langsung mendaftar melalui link berikut https://www.fpciclimate.org/.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat Indonesia membutuhkan dana hampir Rp 800 triliun per tahun untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk mecapai angka tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif.

"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah dalam acara Katadata Sustanability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).

Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stake holder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun .

"Ternyata memang masih ada gap. Yang kita itu sampai 2060 gapnya masih cukup besar lebih dari Rp 400-an triliun," ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan beberapa alternatif pendanaan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya pendaan alternatif tersebut dengan meluncurkan bursa karbon atau carbon trade pada tahun lalu.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan mekanisme lainnya seperti pajak karbon. "Jadi akan terus diperjuangnkan, termasuk dalam pemerintahan baru nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Peluncuran tersebut dilakukan di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9).

Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu. Seperti diketahui, Bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon, atau catatan kepemilikan unit karbon dalam bentuk kredit karbon atau izin emisi karbon dioksida

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 81,6 triliun per tahun untuk membiayai transisi energi demi mencapai Net Zero Emission atau Emisi Nol Karbon pada 2060 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi dalam sambutannya di Road To SAFE 2024.

"Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar US$ 7 miliar atau sekitar Rp 81,6 triliun dibutuhkan tiap tahunnya dalam mendukung transisi menuju NRE," kata Inarno, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mengutip laporan World Bank, Inarno mengatakan bahwa tingginya angka emisi karbon telah menjadi salah satu sumber penyebab perubahan iklim. Diperkirakan jumlah emisi karbon dapat meningkat kembali ke level sebelum pandemi COVID-19 apabila pemulihan pasca pandemi tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, lanjut Inarno, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim yang dapat beriringan dengan pembangunan perlu disiapkan secara bertahun-tahun agar proses transisinya dapat berjalan dengan masyarakat.

"Hal tersebut juga menuntut perencanaan yang tepat terutama dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki," ujarnya.

Lebih lanjut Inarno mengatakan, OJK sendiri terus berperan aktif mendukung berbagai kebijakan dan tujuan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inisiatifnya dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut dimulai melalui penerbitan roadmap keuangan berkelanjutan yang merupakan inisiatif berjangka menengah panjang 10 tahun. Adapun untuk fase pertama, jangka pendek, dan menengah, dilaksanakan di tahun 2015 sampai dengan 2020 dan fase kedua untuk jangka panjang dilaksanakan untuk periode 2021-2025.

Sebagai langkah konkret dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, pada fase pertama di 2017 OJK juga telah menerbitkan POJK No. 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga dasar keuangan, emiten, dan perusahaan public.

Seiring berjalannya waktu, demi mendukung program-program pemerintah menuju grief economy, beberapa inisiatif seperti penunjukan regulasi baru POJK 14 2023 tentang perdagangan karbon melalui busa karbon dan penunjukan taksonomi keberlanjutan Indonesia atau TKBI versi 2.0.

Terakhir, OJK juga telah menerbitkan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis pada 4 Maret 2024 yang lalu. Panduan tersebut merupakan salah satu langkah konkret OJK mendukung pemerintah mencapai target net zero di tahun 2060.