Mercedes-Benz punya lini SUV 7-seater bernama EQB. Mobil listrik yang pas untuk dipakai bersama keluarga ini dibanderol dengan harga Rp 1,655 miliar.

Namun jangan kaget ketika mendengar biaya pajak tahunannya. Kehadiran insentif dari pemerintah membuat mobil listrik asal Jerman ini tak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hanya perlu membayar SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan per tahun.

Saat detikcom mengetes Mercedes-Benz EQB 250 Progressive Line, kami melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil listrik ini. Dari situ, terlihat bahwa mobil ini tidak dikenakan biaya PKB.

Lantas pemilik mobil listrik Mercedes-Benz EQB 250 hanya perlu membayar sebesar Rp 143.000 tiap tahunnya untuk biaya SWDKLLJ.

Namun bagi pembeli mobil baru, ada biaya administrasi yang perlu dibayar yakni administrasi STNK yang umumnya Rp 200.000 dan administrasi TNKB Rp 100.000.

Biaya pajak tahunan yang sangat terjangkau pada mobil listrik ini diatur sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB

2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

Insentif nol persen PKB ini lantas membuat pemilik mobil listrik mendapat 'diskon' pajak tahunan yang sangat signifikan. Sebab, PKB pada kendaraan non listrik, besarnya bisa 2% untuk kendaraan kepemilikan pertama.

Jika diilustrasikan Mercedes-Benz EQB 250 terkena PKB, mungkin pajak PKB-nya bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun.

Perlu diketahui, Mercedes-Benz EQB 250 saat ini jadi satu-satunya mobil listrik SUV 7-seater dari segmen premium. Merek kompetitornya seperti BMW, Volvo, Volkswagen, ataupun Audi, belum bermain di segmen ini.

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - BYD M6 menjadi pilihan multi purpose vehicle (MPV) listrik keluarga yang diperkenalkan oleh BYD Motor Indonesia, tepatnya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau mulai Rp 379 juta untuk tipe Standar 7 seater, Rp 419 juta untuk tipe Superior 7 seater, dan Rp 429 untuk tipe Superior Captain Seat 6 seater.

Secara desain, BYD M6 memiliki tampilan classic dragon face yang dilengkapi dengan lampu LED headlights. Bagian kabinnya juga tak kalah menarik, benar-benar memberikan ruang gerak yang maksimal untuk pengemudi dan penumpang.

Bicara soal jantung pacu MPV listrik ini dibekali dua pilihan baterai. Pertama baterai berkapasitas 71.8 kWh yang mampu menghasilkan jarak tempuh 530 km.

Tenaga yang dihasilkan dengan kapasitas baterai tersebut mencapai 150 kW dengan torsi 310 Nm. Kapasitas baterai tersebut ada pada varian Superior Captain dan Superior.

Adapun pilihan baterai lainnya berkapasitas 55.4 kWh yang bisa menempuh jarak 420 km. Dengan output 120 kW dan torsi 310 Nm. Hanya tersedia pada varian standar.

Bagi konsumen yang ingin membeli mobil listrik, Pemerintah Indonesia memberikan banyak insentif. Salah satunya dengan membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kompas.com/Nanda Interior MPV listrik BYD M6

PKB dan BBNKB khusus kendaraan listrik berbasis baterai sudah ditetapkan sebesar nol persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Pasal 10 ayat 1 menyebutkan, "Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB."

Kemudian, pada ayat kedua tertulis, "Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB."

Sehingga, untuk tahun pertama, pemilik BYD M6 hanya wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pajak Tahunan BYD M6 pada Tahun Pertama:

PKB : Rp 0
BBNKB : Rp 0
SWDKLLJ : Rp 143.000
Penerbitan STNK : Rp 200.000
Penerbitan TNKB : Rp 100.000
Total : Rp 443.000

Lalu, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, pemilik mobil listrik juga hanya perlu membayar SWDKLLJ. Kemudian, untuk pajak lima tahunnya, biaya yang harus dikeluarkan berbeda lagi.

Pajak 5 Tahunan BYD M6:
PKB : Rp 0
BBNKB : Rp 0
SWDKLLJ : Rp 143.000
Penerbitan STNK : Rp 200.000
Pengesahan STNK : Rp 50.000
Penerbitan TNKB : Rp 100.000
Total : Rp 493.000

Dengan kata lain, pengeluaran untuk pajak kendaraan lebih murah listrik dibandingkan mobil bermesin konvensional. Setiap tahunnya tidak lebih dari Rp 500.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - BYD M6 menjadi pilihan multi purpose vehicle (MPV) listrik keluarga yang diperkenalkan oleh BYD Motor Indonesia, tepatnya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau mulai Rp 379 juta untuk tipe Standar 7 seater, Rp 419 juta untuk tipe Superior 7 seater, dan Rp 429 untuk tipe Superior Captain Seat 6 seater.

Secara desain, BYD M6 memiliki tampilan classic dragon face yang dilengkapi dengan lampu LED headlights. Bagian kabinnya juga tak kalah menarik, benar-benar memberikan ruang gerak yang maksimal untuk pengemudi dan penumpang.

Bicara soal jantung pacu MPV listrik ini dibekali dua pilihan baterai. Pertama baterai berkapasitas 71.8 kWh yang mampu menghasilkan jarak tempuh 530 Km.

Tenaga yang dihasilkan dengan kapasitas baterai tersebut mencapai 150 kW dengan torsi 310 Nm. Kapasitas baterai tersebut ada pada varian Superior Captain dan Superior.

Adapun pilihan baterai lainnya berkapasitas 55.4 kWh yang bisa menempuh jarak 420 Km. Dengan output 120 kW dan torsi 310 Nm. Hanya tersedia pada varian standar.

Bagi konsumen yang ingin membeli mobil listrik, Pemerintah Indonesia memberikan banyak insentif. Salah satunya dengan membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kompas.com/Nanda Interior MPV listrik BYD M6

PKB dan BBNKB khusus kendaraan listrik berbasis baterai sudah ditetapkan sebesar nol persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Pasal 10 ayat 1, menyebutkan, "Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB."

Kemudian pada ayat kedua, tertulis, "Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB."

Sehingga, untuk tahun pertama, pemilik BYD M6 hanya wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pajak Tahunan BYD M6 pada Tahun Pertama:

PKB : Rp 0
BBNKB : Rp 0
SWDKLLJ : Rp 143.000
Penerbitan STNK : Rp 200.000
Penerbitan TNKB : Rp 100.000
Total : Rp 443.000

Lalu, untuk tahun kedua hingga tahun keempat, pemilik mobil listrik juga hanya perlu membayar SWDKLLJ. Kemudian, untuk pajak lima tahunnya, biaya yang harus dikeluarkan berbeda lagi.

Pajak 5 Tahunan BYD M6:
PKB : Rp 0
BBNKB : Rp 0
SWDKLLJ : Rp 143.000
Penerbitan STNK : Rp 200.000
Pengesahan STNK : Rp 50.000
Penerbitan TNKB : Rp 100.000
Total : Rp 493.000

Dengan kata lain, pengeluaran untuk pajak kendaraan lebih murah listrik dibandingkan mobil bermesin konvensional. Setiap tahunnya tidak lebih dari Rp 500.000.

JAKARTA, KOMPAS.com -Suzuki Jimny 5 pintu masih menjadi salah satu kendaraan yang sangat diminati oleh para pecinta otomotif dalam negeri. Hal ini terbukti dari antrean atau inden mobil yang masih mencapai satu tahun per-Juni 2024.

Chief of Exterior Designer for Jimny 5-door Suzuki Motor Corporation, Hisanori Matsuhima menjelaskan, tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut tidak lepas dari nilai historikal yang dibawanya.

"Selain itu, orang lebih mendengarkan ke profesional. Profesional yang naiknya apa, pasti mereka juga mau. Sebab pada konsepnya desain Jimny ini lebih fokus ke profesional," ujarnya dia belum lama ini.

KOMPAS.com/Adityo Test drive Jimny 5-door

Namun, bagi masyarakat yang hendak menggarasikan Jimny 5 pintu, perlu untuk mempertimbangkan pajak tahunannya. Mengingat, besaran pajak mobil terkait berbeda dengan kendaraan kebanyakan karena 4x4 (all wheel drive).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi mobil dengan sistem dua gardan penggerak (4x4) sebesar 30 persen dan 125 persen bagi yang kapasitas silindernya lebih dari 2.500 cc.

Sementara mobil dengan sistem satu gardan penggerak (2x4) hanya 10 persen sampai 40 persen saja. Belum lagi, Jimny 5 pintu merupakan mobil impor utuh (CBU) sehingga dikenakan bea masuk.

Alhasil, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)-nya lebih tinggi dan membuat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mahal. Perlu diketahui, BBNKB harus dibayar saat kali pertama mobil berpindah kepemilikan.

Maka, untuk tahun pertama pemilik Jimny 5 pintu harus menyiapkan dana Rp 49 jutaan.

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Suzuki Jimny 5 pintu di IIMS 2024

Penggunaan dana itu meliputi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penerbitan TNKB.

Berikut rincian pajak tahun pertama Jimny 5 pintu:

PKB: 7.035.000
BBNKB: 41.875.000
SWDKLLJ: Rp 143.000
Penerbitan STNK: Rp 200.000
Penerbitan TNKB: 100.000
Total: Rp 49.353.000

Kemudian untuk tahun kedua sampai keempat, pemilik tidak perlu membayar BBNKB, penerbitan STNK, dan penerbitan TNKB. Sehingga besarannya menjadi sekitar Rp 7.178.000.

Sedangkan untuk pajak lima tahunan, pemilik akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50.000 untuk pengesahan STNK. Maka, total dana yang disiapkan menjadi Rp 7.528.000.

Pemerintah Thailand berencana memberikan tambahan insentif atau potongan pajak untuk mobil hybrid. Selain untuk meningkatkan penjualan, langkah tersebut diambil untuk menarik minat investor mendirikan pabrik dan merakit kendaraan sejenis di negara itu.

Disitat dari Nikkei Asia dan Reuters, Board of Investement (BOI) atau Badan Investasi Thailand mengumumkan, pajak mobil hybrid akan turun menjadi hanya 6 persen untuk yang emisinya 100 gram/km dan 9 persen untuk yang emisinya 101-120 gram/km. Sebelumnya, pajak mobil hybrid di sana disebut-sebut mencapai 11 persen.

"Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, volume penjualan sebagian besar akan berasal dari mobil hybrid dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hybrid diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di dalam negeri," ujar Narit Therdsteerasukdi selaku Sekjend Dewan Investasi Thailand, dikutip Selasa (30/7).

Mobil hybrid. Foto: Istimewa

Sumber yang sama menyebut, aturan tersebut berlaku mulai 2028 hingga 2032. Namun, potongan pajak itu tak berlaku untuk semua produsen. Hanya mereka yang mau investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliun selama empat tahun ke depan saja yang berhak menerimanya.

Selain itu, sama seperti di Indonesia, ada batasan tingkat kandungan lokal atau TKDN yang harus dipenuhi. Kemudian kendaraan juga harus punya fitur keselamatan lengkap yang telah teruji.

Kebijakan tersebut ditargetkan mampu menarik investasi sebesar 50 miliar baht atau Rp 22,6 trilunan. Harapannya, langkah yang diambil BOI makin menguatkan posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia.

"Ini adalah teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand memiliki kapasitas untuk menjadi produsen utama kendaraan hibrida dan mendukung produksi hibrida akan melestarikan produksi suku cadang mobil," kata Narit.

Lalu lintas di Bangkok, Thailand. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikoto

Kini ada tujuh produsen yang telah menikmati insentif mobil hybrid dari BOI Thailand, yakni Toyota, Honda, Mitsubishi Nissan, Great Wall Motor (GWM), MG Motor dan Chery.

Kondisi tersebut membuat pasar mobil hybrid di dalam negeri makin tertekan. Sebab, ketika Thailand hanya akan mengenakan pajak 6-9 persen, Indonesia konon bisa mencapai 30 persen lebih.

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

Thailand Tetapkan Ganja Jadi Obat Terlarang Mulai 1 Januari 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri otomotif nasional dinilai tengah tidak baik-baik saja. Hal ini terefleksikan dengan amblesnya penjualan mobil pada paruh pertama tahun 2024.

Melihat fenomena tersebut, pengusaha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP). Berakhirnya kebijakan "diskon" PPnBM itu pada 2022 dinilai menjadi salah satu alasan penjualan mobil merosot.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sudah menerima keluhan dari pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demandmarket," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meskipun demikian, Susi belum bisa memastikan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif pajak itu. Ia bilang pembahasan harus dilakukan terlebih dahulu di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand, satu karena PPnBM DTP," ucapnya.

Sebelumnya, Gaikindo mengakui bahwa kondisi otomotif dalam negeri saat ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan data asosiasi, sepanjang Januari-Juni 2024 total distribusi mobil baru atau wholesales turun 19,4 persen dari periode sama tahun lalu atau 408.012 unit dari 506.427 unit.

Kondisi serupa terjadi pada penjualan ritel, yakni minus 14 persen atau dari 502.533 unit menjadi 431.987 unit secara tahunan (year-on-year/yoy).

Artinya, tiap bulan penjualan mobil yang bisa dibukukan pada 2024 hanya sekitar 71.000 unit. Cukup jauh dibandingkan enam bulan pertama tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 84.000 unit per-bulan.

Dengan kondisi yang sangat menantang, asosiasi lantas berharap pemerintah dapat mengeluarkan insentif untuk gairahkan industri otomotif. Mengingat sektor ini berkontribusi hingga 4,5 persen terhadap PDB.

Adapun insentif yang diminta ialah PPnBM DTP alias diskon PPnBM seperti yang sudah pernah diimplementasikan 2021-2022 lalu.

"Kita juga sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu barang kali dilakukan lagi insentif sementara seperti pasca Covid-19 lalu, yaitu pengurangan atau penghapusan PPnBM," ucap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri otomotif nasional dinilai tengah tidak baik-baik saja. Hal ini terefleksikan dengan amblesnya penjualan mobil pada paruh pertama tahun 2024.

Melihat fenomena tersebut, pengusaha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP). Berakhirnya kebijakan "diskon" PPnBM itu pada 2022 dinilai menjadi salah satu alasan penjualan mobil merosot.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sudah menerima keluhan dari pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demandmarket," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meskipun demikian, Susi belum bisa memastikan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif pajak itu. Ia bilang pembahasan harus dilakukan terlebih dahulu di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand, satu karena PPnBM DTP," ucapnya.

Sebelumnya, Gaikindo mengakui bahwa kondisi otomotif dalam negeri saat ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan data asosiasi, sepanjang Januari-Juni 2024 total distribusi mobil baru atau wholesales turun 19,4 persen dari periode sama tahun lalu atau 408.012 unit dari 506.427 unit.

Kondisi serupa terjadi pada penjualan ritel, yakni minus 14 persen atau dari 502.533 unit menjadi 431.987 unit secara tahunan (year-on-year/yoy).

Artinya, tiap bulan penjualan mobil yang bisa dibukukan pada 2024 hanya sekitar 71.000 unit. Cukup jauh dibandingkan enam bulan pertama tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 84.000 unit per-bulan.

Dengan kondisi yang sangat menantang, asosiasi lantas berharap pemerintah dapat mengeluarkan insentif untuk gairahkan industri otomotif. Mengingat sektor ini berkontribusi hingga 4,5 persen terhadap PDB.

Adapun insentif yang diminta ialah PPnBM DTP alias diskon PPnBM seperti yang sudah pernah diimplementasikan 2021-2022 lalu.

"Kita juga sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu barang kali dilakukan lagi insentif sementara seperti pasca Covid-19 lalu, yaitu pengurangan atau penghapusan PPnBM," ucap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bakal mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) untuk pembelian mobil.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan kajian ini akan dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM-DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka (Gaikindo) menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," tuturnya ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengenai penjualan mobil yang turun signifikan tersebut. Ia mengatakan dalam laporan itu terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil menurun.

Pertama, insentif PPnBM-DTP yang memang telah berakhir pada 2023 dan kedua aturan leasing yang saat ini dinilai lebih ketat.

Sebelumnya, Gaikindo juga telah mengatakan penjualan mobil di Indonesia memang menurun signifikan pada 2024. Hal ini pun yang membuat Gaikindo harus merevisi target penjualan mobil. Bahkan diprediksi angkatnya tidak akan sampai 1 juta unit pada akhir tahun ini.

Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi menyebutkan sejak Januari sampai Juni 2024, pihaknya mencatatkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 408.102 unit. Angka tersebut turun 19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu dengan penjualan sebanyak 506.427 unit.

"Revisi target harus kita lakukan karena sampai dengan bulan Juni, penjualan baru 400.000 lebih. Mungkin nanti segera setelah selesai atau dalam (GIIAS) ini kita sedang membahas," kata Nangoi di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024) lalu.

Nangoi memastikan bakal melakukan pertemuan dengan para anggota Gaikindo pada di sela ajang GIIAS 2024. Nantinya, akan diputuskan apakah target penjualan mobil pada 2024 bakal direvisi.

"Kita akan coba lihat sebelum GIIAS ini berakhir, apakah kita akan revisi atau tidak. Tapi kemungkinan besar kita akan revisi," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI menyebut instrumen perpajakan mobil di Thailand bisa lebih kompetitif ketimbang di Indonesia.

Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto menjelaskan harga on the road mobil di Indonesia hampir separuhnya merupakan instrumen pajak.

"Pajak kita itu kira-kira 40 persen (di Indonesia), sementara 32 persen (di Thailand)," kata Riyanto saat Forum Editor Otomotif di ICE BSD City, Tangerang, Senin (22/7/2024).

Dia membandingkan bea balik nama kendaraan (BBNKB) yang menjadi sumber pendapatan daerah tidak dipungut saat berada di Thailand. Di Indonesia tarif BBNKB bisa sampai 12,5 persen.

"Bandingkan kita dengan Thailand itu yang paling berbeda jauh itu BBNKB, sama PPN, kita PPN kita 11 persen, Thailand 7 persen," ujar dia.

"Jadi Thailand 7 persen PPN, BBNKB tidak ada. Kita 12,5 persen, Ini pajak daerah, hemat saya kalau kita mau kompetitif dengan Thailand, ini harus ada pengorbanan juga, dari sisi penurunan harga nggak mungkin kita bisa bersaing dengan Thailand yang harganya jauh lebih murah," sambungnya lagi.

Pajak kompetitif, harga kendaraan semakin murah

Contohnya saja Wuling BinguoEV, di Thailand harganya mulai Rp 180 jutaan. Sementara mobil listrik itu dijual Rp 300 jutaan saat di Indonesia, padahal Wuling juga sudah memproduksi lokal BinguoEV di Cikarang, Jawa Barat.

Pun begitu dengan Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

Kemudian Honda CR-V Hybrid, mobil SUV itu dijual Rp 814,4 juta di Indonesia. Sedangkan di Thailand mulai dari 1.589.000 baht atau setara Rp 710 juta.

Riyanto juga mencontohkan mobil ICE harganya bisa selisih Rp 30 jutaan. Misalnya harga mobil sebelum dikenakan pajak Rp 230.433.565 untuk Indonesia dan Thailand, setelah dikenakan pajak menjadi Rp 336.800.000 di Indonesia, sedangkan di Thailand Rp 308.937.529.

"Dari komponen harga, kita lihat, saya bandingkan antara pajak. Harga mobil kita, Thailand itu sebenarnya pasarnya juga stagnan, tapi ekspornya Thailand (yang besar). Produksinya 1,8 juta (mobil), marketnya (domestik) 700 ribu, ekspornya 1,1 juta. Thailand agak stagnan, menurun lebih dalam daripada kita, yang tumbuh di ASEAN itu di Malaysia, kemudian juga Filipina," jelas RIyanto.

"Di Thailand tidak ada BBNKB, tapi pajak tahunannya itu flat, perbandingannya untuk MPV low setara Veloz itu pajaknya cuma Rp 1,6 juta, kita sudah Rp 3 jutaan kalau tidak salah," ujar dia.

"Innova itu kira-kira Rp 2,5 juta, fix itu PKB-nya. Tapi kalau kita PKB ranahnya penerimaan daerah yang continue," sambung dia.

Duh! Mobil Mewah Dibeli Atas Nama PT Bikin Rugi Negara

Duh! Mobil Mewah Dibeli Atas Nama PT Bikin Rugi Negara

Komponen pajak merupakan menjadi salah satu penentu harga jual mobil di pasaran. Komponen pajak untuk harga on the road saja bisa 40 persen dari harga dasar.

Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyanto membeberkan apa saja pajak yang dikenakan ke konsumen.

Selain instrumen pajak seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terdapat juga biaya penerbitan surat-surat seperti STNK, BPKB, dan TNKB.

"Pajak kita untuk low MPV itu 40 persen, PPn 11 persen, PPnBM 15 persen, BBNKB 12,5 persen, PKB 1,75 persen. Jadi 40 persen harga mobil dari off the road dengan harga on the road 40 persen lebih mahal," kata dia.

"Di beberapa segmen mobil lebih mahal dari Thailand."

"Oleh karena itu kalau komponen harga ini kita bedah, itu memang ada beberapa yang sukses meningkatkan penjualan mobil," jelasnya lagi.

Tarif PPnBM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Misalnya Low PMV, mobil dengan kapasitas di bawah 3.000 cc dengan konsumsi BBM minimal 15,5 liter/km maka besarannya 15 persen. Ini pengenaan PPnBM termurah.

Untuk pengenaan tarif PPN, seperti diketahui PPN telah naik menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Kebijakan baru ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Instrumen lain yang perlu dicari tahu ialah besaran BBNKB. Seperti diketahui BBNKB masing-masing daerah berbeda. Misalnya DKI Jakarta berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 saat ini menetapkan tarif BBNKB menjadi 12,5%.

Selain itu ada tarif pajak kendaraan bermotor (PKB), khusus Jakarta, sesuai Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) di mana untuk kepemilikan pertama dikenakan pajak sebesar 2 persen dari nilai jual kendaraan bermotor.

Jika membeli mobil biasanya ada penerbitan administrasi yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Penerbitan STNK: Rp 200.000
• Penerbitan TNKB: Rp 100.000
• Penerbitan BPKB: Rp 375.000

Setelah pajak didapatkan, biasanya belum ditambah keuntungan penjualan dari dealer dan sebagainya.

Usulan PPnBM ditanggung pemerintah muncul lagi

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menjelaskan komponen pajak saat ini bisa 40 persen.

"Harga mobil ini juga diskusi dengan Pemda, karena BBNKB itu menjadi isu, itu yang membuat harga mobil ini luar biasa mahal, karena bila ditotal bisa lebih dari 30-40 persen itu adalah bentuk pajak," tambah dia.

"Namun mereka tidak mau kehilangan karena rata-rata pemerintah provinsi 60-80 persen PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor," sambungnya lagi.

Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.

Ada beragam faktor yang menyebabkan turunnya penjualan mobil di pasar domestik, mulai dari naiknya suku bunga, meningkatnya kredit macet atau NPL (Non Performing Loan), pengetatan pembiayaan kredit dari lembaga pembiayaan, hingga jam kerja yang berkurang karena terpotong hari libur tanggal merah seperti masa lebaran.

"Padahal yang kita harapkan adalah seperti PPnBM DTP, kalau ini kemudian ini diturunkan, penjualan naik gak? ternyata terbukti pada tahun 2021 naik dari 500 menjadi 800 ribu dalam waktu sekian bulan, ini perlu kita jaga," jelasnya lagi.

Berdasarkan kajian dari LPEM UI, penyebab tren negatif penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu diperlukan lagi paket kebijakan fiskal dari pemerintah, misalnya eperti PPnBM DTP seperti era pandemi silam.

Solusi jangka pendek, Riyanto menyarankan supaya pemerintah perlu memberi stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur (affluent) saat ini, dapat membeli mobil baru. Pada saat yang sama perlu dirancang program "mobil murah" atau penyegaran program KBH2 (LCGC).

Penghilangan sumber pendapatan pemerintah dari PPnBM tentu akan menurunkan pendapatan. Tetapi bisa jadi hal ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan permintaan serta peningkatan produksi dari industri manufaktur.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPN akan meningkat, termasuk PKB, akan memperluas produksi mobil, output industri suku cadang meningkat, kita ada peningkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Riyanto.

"Dari situ dari dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi kita, multiplier effect," tambahnya lagi.

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung - Bapenda Jawa Barat

Kementerian Perindustrian mengungkapkan kalau instrumen pengenaan pajak pada mobil di Thailand masih lebih kompetitif, khususnya untuk yang sudah mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Imbas pajak yang lebih kompetitif, harga jual kendaraan juga semakin murah.

Contohnya saja Wuling BinguoEV, di Thailand harganya mulai Rp 180 jutaan. Sementara mobil listrik itu dijual Rp 300 jutaan saat di Indonesia, padahal Wuling juga sudah memproduksi lokal BinguoEV di Cikarang, Jawa Barat.

Ambil contoh model lain mobil hybrid. Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

Kemudian Honda CR-V Hybrid, mobil SUV itu dijual Rp 814,4 juta di Indonesia. Sedangkan di Thailand mulai dari 1.589.000 baht atau setara Rp 710 juta.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika menjelaskan pungutan pajak mobil ramah lingkungan lebih kecil Thailand ketimbang Indonesia.

"Apa yang mesti kita lakukan untuk mendorong industri ini. Ada hal-hal yang belum kita lakukan bagaimana seperti disampaikan sebelumnya, insentif ini diperluas untuk yang low emission vehicle, karena kita itu yang BEV hampir sama dengan negara lain, tapi untuk lainnya, low emission vehicles masih jauh sekali dengan negara lain," ujar Putu di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Saya mungkin kasih gambaran, kalau di Thailand untuk yang low emission vehicles, itu dia bisa sebagai pajak dan lain-lainnya itu sekitar 7-8 persen, kita masih di 23 sampai 33 persen," tambahnya lagi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara juga menyebut penyebab harga mobil di Indonesia tinggi lantaran hampir separuhnya merupakan instrumen perpajakan.

"Harga mobil ini juga diskusi dengan Pemda (pemerintah daerah), karena BBNKB itu menjadi isu. itu (pajak) yang membuat harga mobil ini luar biasa mahal, karena bila ditotal bisa lebih dari 30-40 persen itu adalah bentuk pajak," tambah dia.

"Namun mereka tidak mau kehilangan karena rata-rata pemerintah provinsi 60-80 persen PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya dari pajak kendaraan bermotor," sambungnya lagi.

Insentif yang dibutuhkan mobil ramah lingkungan

Seperti diketahui, karpet spesial berupa kebijakan insentif fiskal di Indonesia baru didapatkan kepada model Battery Electric Vehicles (BEV).

Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Tidak hanya PPnBM yang berubah, tahun lalu pemerintah juga sudah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan untuk mobil baru di Indonesia adalah sebesar 11% dari harga jual. Tarif PPN ini biasanya sudah termasuk dalam harga on the road (OTR). Tapi pemerintah memberikan relaksasi bagi mobil listrik dengan hanya dikenakan tarif PPN satu persen.

Bukan cuma itu, pemerintah memberikan insentif lebih luas untuk kendaraan listrik. Pembelian mobil dan pajak tahunan mobil dan motor listrik berbasis baterai bakal lebih murah ketimbang kendaraan bensin.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Keringanan itu meliputi pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.

Diharapkan insentif serupa juga bisa diterapkan pada mobil lain yang punya emisi rendah. Hybrid salah satunya, mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu juga berperan dan menekan emisi gas buang sebagaimana dicanangkan pemerintah.

"Kita mempunyai sumber daya untuk baterainya, jadi tidak hanya untuk BEV tapi juga low emission vehicles dan itu harus segera didorong dengan insentif yang serupa saudaranya, sehingga paling tidak ini penelitian kita di 2018, 6 perguruan tinggi, itu yang low emission bisa menurunkan emisi sampai dengan 49 persen," jelas Putu.

"Penghematan karbon itu dari pembakaran, berarti dia bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan juga kalau kita mau menurunkan ICE, cara ini yang paling bagus, karena berdekatan sehingga perlu insentif dulu, sehingga migrasinya bisa jalan," jelas dia.

Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.

Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti masa pandemi Covid-19 lalu bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha otomotif yang terpukul. Variasi pemberlakuan insentif PPnBM yang berjangka membuat para pelaku usaha otomotif antusias baik pada tahapan produksi maupun tahapan penjualan.

"Kita diskusi dalam kondisi seperti ini teman-teman (anggota Gaikindo) banyak yang menahan, sebab kalau dinaikkan bukan naik malah jeblok," kata Kukuh Kumara.

"Pajak daerah mereka maunya dapat banyak, sekali tembak 40 persen (besaran pajak dari total harga mobil), tapi 40 persen nggak ada jualan, kan nol pak. Itu yang berulang-ulang kami sampaikan," tambah dia.

"Padahal yang kita harapkan adalah seperti PPnBM DTP, kalau ini kemudian ini diturunkan, penjualan naik gak? ternyata terbukti pada tahun 2021 naik dari 500 menjadi 800 ribu dalam waktu sekian bulan, ini perlu kita jaga," jelasnya lagi.

Hal senada soal insentif sebagai solusi jangka pendek adalah program PPnBM ditanggung pemerintah seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

"Di satu sisi mungkin PPnBM turun, tapi di satu sisi PPn akan meningkat, termasuk PKB, akan memperluas produksi mobil, output industri suku cadang meningkat, ktia ada penginkatan PPh badan, ataupun PPh orang pribadi," kata Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto.

"Dari situ dari dampaknya ada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi kita, multiplier effect," jelas dia lagi.

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?

Tes Lengkap BYD Atto 3: Harga Rp 500 Jutaan, Seberapa Layak Dipertimbangkan?