JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan dugaan jumlah "joki" panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) bertambah signifikan.

Sebelumnya, Bawaslu baru merilis dugaan 42 joki pantarlih yang ditemukan di Jakarta selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) selama sebulan terakhir.

Dalam rekapitulasi hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih se-Indonesia, Bawaslu RI menemukan 3 hal berkaitan dengan masalah integritas pantarlih.

"Masih terdapat pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung yakni sebanyak 429 Pantarlih, tersebar di 24 provinsi," ungkap anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan resmi pada Jumat (26/7/2024).

"Wilayah terbanyak (di atas 40 kejadian) terdapat di Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat," imbuh dia.

Kemudian, jajaran pengawas juga menemukan 156 pantarlih tidak dapat menunjukkan surat keputusan (SK) yang menyatakan dirinya adalah pantarlih.

Temuan itu tersebar di 8 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Maluku.

"Ketiga, terdapat pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain, (ditemukan) sebanyak 74 pantarlih, terdapat di 19 provinsi. Wilayah terbanyak (di atas 5 kejadian) terdapat di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan," sebut Lolly.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI itu menambahkan, data hasil pengawasan coklit di Aceh dan wilayah Papua saat ini masih dalam proses rekapitulasi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengaku baru mengetahui temuan ini.

"Kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Bawaslu," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan ribuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terindikasi sebagai anggota partai politik (parpol) atau tim kampanye peserta pemilu.

Temuan tersebut diungkap Bawaslu usai melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) calon pemilih Pilkada 2024 pada 24 Juni hingga 24 Juli lalu.

Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, pihaknya memeriksa daftar anggota Pantarlih ke dalam data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hasilnya, ribuan anggota Pantarlih yang tersebar di 27 provinsi terindikasi sebagai anggota parpol.

"Hasil pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sipol menunjukkan terdapat 1.564 Pantarlih dengan dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sipol," jelas Lolly dalam siaran pers Bawaslu, Jumat (26/7/2024).

Oleh sebab itu, lanjutnya, Bawaslu telah memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab Pantarlih. Bawaslu meminta KPU kembali mengecek latar belakang ribuan Pantarlih yang terindikasi anggota parpol atau menjadi tim kampanye peserta pemilu tersebut.

Ribuan Pantarlih tersebut juga harus membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak menjadi anggota/pengurus parpol dan tim kampanye/tim pemenangan peserta pemilu. Jika tidak maka Pantarlih tersebut harus dipecat.

"KPU sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik agar namanya [nama anggota Pantarlih] dihapus dari Sipol. Jika yang bersangkutan terbukti merupakan anggota partai politik, KPU sesuai tingkatan menindaklanjutinya dengan cara mengganti Pantarlih tersebut," ujar Lolly.

Lebih lanjut, selama proses Coklit data calon pemilih Pilkada 2024, Bawaslu juga menemukan keterlambatan pembentukan Pantarlih. Di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat misalnya, terdapat 10 Pantarlih terlambat dilantik

Tak lupa, Bawaslu menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek nama pribadi dan anggota keluarganya sebagai pemilih Pilkada 2024 yang telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit maka dianjurkan hubungi Posko Kawal Hak Pilih yang disediakan Bawaslu secara luring (offline) maupun daring (online).

TANGERANG, KOMPAS.com - Kadiv Datin KPU Kota Tangerang Mora Sona Marpaung membenarkan adanya praktik joki oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

"Berkaitan dengan temuan yang diduga ada yang melakukan joki oleh Pantarlih, sudah kita telusuri dan sudah kita konfirmasi ke PPK," ujar Mora Sona Marpaung saat ditemui di Kantor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (22/7/2024).

Atas temuan tersebut, KPU Kota Tangerang langsung memberhentikan pantarlih tersebut, tepatnya pada 25 Juni 2024.

"Ternyata benar di tanggal 25 Juni itu ada pantarlih di salah satu kecamatan di Kota Tangerang menggunakan joki," kata dia.

"Setelah kita lihat fakta dan ternyata benar. Langsung kita lakukan pemutihan oleh PAW," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

Tangerang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang membenarkan adanya petugas panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang menggunakan joki saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Saat ini, petugas tersebut telah diberhentikan.

Petugas Pantarlih tersebut diketahui menggunakan joki setelah adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, melalui panwascam di salah satu kecamatan.

"Setelah ditelusuri ternyata benar pada 25 Juni 2024, ada salah satu Pantarlih di salah satu kecamatan di Kota Tangerang menggunakan joki," ujar Kadiv Datin KPU Kota Tangerang, Mora Sona Marpaung, Senin, 22 Juli 2024.
Mora menjelaskan, petugas pantarlih saat melakukan coklit menggunakan pihak ketiga atau joki, itu merupakan tindakan yang telah melanggar aturan. Ia menegaskan yang bersangkutan telah diberhentikan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

"Setelah kita lihat fakta dan ternyata benar, kita langsung melakukan pemutihan atau langsung diberhentikan," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) tidak menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit), calon pemilih Pilkada di wilayah tersebut. Petugas tersebut diduga menggunakan joki dalam menjalankan kewajibannya melakukan coklit.

"Kita menemukan ada joki yang melakukan coklit. Petugas pantarlih itu melimpahkan tugasnya memakai joki. Satu petugas yang kita temukan di salah satu kecamatan di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut Komarrulloh, temuan pantarlih menggunakan joki itu telah terjadi sepekan yang lalu, yang artinya akan berakibat ke pemilih yang bisa saja tidak dilakukan coklit.

"Tapi setidaknya mereka sampai 24 Juli nanti, sudah harus selesai melakukan coklit. Artinya enggak boleh (pakai joki), itu harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan (pantarlih)," jelasnya.

Komarrulloh menambahkan, jika jajarannya selalu mengawasi proses tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ini, dan meminta KPU segera menindaklanjuti temuan tersebut.

(WHS)

TEMPO.CO, Jakarta - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kini tengah melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah atauPilkada2024. Proses coklit dengan mendatangi satu per satu rumah itu dilakukan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih dapat melihat status pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui situs resmi yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui tempat pemungutan suara (TPS) dan alamat potensialnya secara daring (online).

Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online

Adapun langkah-langkah untuk melihat alamat TPS Pilkada 2024 sebagai berikut:

1. Kunjungi laman Cek DPT Online melalui tautan (link)https://cekdptonline.kpu.go.id.
2. Masukkan 16 digit nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau kartu keluarga (KK).
3. Tekan tombol ‘Langkah 2/4’.
4. Masukkan nomor ponsel yang terhubung ke aplikasi perpesanan WhatsApp.
5. Ketuk tombol ‘Langka 3/4’.
6. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kata sandi sekali pakai atau OTP ke WhatsApp dengan masa berlaku hanya dua menit.
7. Masukkan kode OTP, lalu tekan tombol ‘Konfirmasi’.
8. Kemudian, sistem akan menampilkan nama dan status pemilih, NIK, nomor KK, serta nomor dan alamat potensial TPS.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih akan mulai dilakukan pada 31 Mei hingga 23 September 2024.

Oleh karena itu, masyarakat dapat memeriksa secara berkala perubahan informasi TPS hingga penetapan DPT atau DPS melalui situs Cek DPT Online.

Cara Daftar Pemilih Pilkada 2024 Online

Apabila NIK tidak ditemukan di dalam sistemCek DPT OnlineKPU, maka masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan menekan tombol ‘Daftar’ pada laman yang sama atau langsung mengunjungi https://laporpemilih.kpu.go.id. Kemudian, masukkan NIK dan tekan tombol Lanjut.

Calon pemilih selanjutnya akan diminta memasukkan beberapa data, seperti nomor KK, nama lengkap, alamat surel (email), nomor ponsel, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat dari tingkat provinsi hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), status kepemilikan e-KTP, serta status disabilitas.

Selain itu, calon pemilih Pilkada 2024 juga akan diminta mengunggah foto e-KTP atau kartu identitas anak (KIA) dan foto KK dalam format pdf, jpg, jpeg, atau png dengan ukuran maksimal 3 MB. Lalu, masukkanlongitudedanlatitudedomisili atau tekan tombol ‘Dapatkan Lokasi’ untuk memudahkan pengisian.

Kemudian, centang bagian pernyataan bahwa data yang dimasukkan benar dan tekan tombol ‘Kirim’. Petugas dari pihak KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk menentukan apakah permohonan dikabulkan, sehingga pemohon bisa ditetapkan sebagai pemilih yang tercantum dalam DPT atau DPS Pilkada 2024.

Masyarakat yang berhak memilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat tertera sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Persyaratan dokumen yang perlu dipersiapkan adalah e-KTP dan/atau KK yang dibawa ke TPS satu jam terakhir sebelum pemungutan suara berakhir pada Rabu, 27 November 2024 dan sepanjang surat suara masih tersedia.

MELYNDA DWI PUSPITA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membantah adanya dugaan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bekerja secara ilegal untuk coklit pemilih Pilkada 2024.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, dugaan tersebut muncul karena Pantarlih tidak dapat menunjukkan surat kerja (SK) saat ditanyakan oleh Panwascam.

"Memang tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pantarlih kami wajib menunjukkan SK kepada teman-teman pengawas," ujar Fahmi saat ditemui di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2024).

Fahmi menuturkan, hal itu merujuk pada peraturan KPU Nomor 7/2024 termasuk juga di Petunjuk Teknis KPU RI nomor 799 terkait penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur atau wakil gubernur dan dalam buku kerja Pantarlih.

"Kami agak sesalkan ya ketika misalnya Pantarlih kami dianggap ilegal ketika tidak dapat menunjukkan SKnya," ucapnya.

Fahmi berujar, dalam Petujuk Teknis tersebut, Pantarlih dibekali dengan atribut dan perlengkapan alat kerja khusus saat melakukan pendataan door to door ke rumah warga.

"Pantarlih dibekali dengan atribut, atribut ini bagian dari identitas Pantarlih. Ada topi, rompi, ID card sebagai tanda pengenal, itu lah yang menjadi identitas Pantarlih kami," ucapnya.

Selain dugaan itu, KPU DKI juga membantah adanya dugaan Pantarlih yang menyerahkan tugasnya ke orang lain atau disebut joki Pantarlih.

"Kami sudah melakukanpenulusuran ke teman2 kpu Kabupaten/Kota, PPS, PPK mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan kami dapati bahwa tidak ada joki pantarlih di DKI Jakarta," ucap Fahmi.

Fahmi menjelaskan, dugaan joki Pantarlih itu muncul karena adanya kesalahpahaman.

"Yang ada adalah teman-teman pantarlih ini ditemani sama ketua RT setempat, sehingga ada kesalahpahaman antara pengawas di bawah dengan Pantarlih kami," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 42 dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sempat diungkapkan Bawaslu DKI Jakarta dan kemudian dibantah oleh KPU DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh, di DKI, di DKI ini, di Jakarta Selatan, itu adanya 41 joki terhadap pantarlih. Di Jakarta Selatan ini ada 41, kemudian di Jakarta Utara itu ada satu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Puadi mengatakan, fakta di lapangan, petugas Pantarlih yang turun ke lapangan berbeda dengan yang mendapatkan SK sesui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal konsekuensi pidana yang menghantui bila pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) melibatkan "joki".

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengidentifikasi sedikitnya 42 temuan joki pantrlih di Jakarta dalam proses penelitian dan pencocokan (coklit) daftar pemilih.

"Kalau berkaitan joki itu, Bawaslu bisa merekomendasi kepada jajaran KPU sesuai levelnya untuk dilakukan perbaikan," kata Puadi kepada Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

"Jika saran dan perbaikan diabaikan oleh KPU, kalau merujuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 177b, jika PPS, PPK tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih dengan benar dapat dipidana," jelas dia.

PPS merupakan Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat desa atau kelurahan, sedangkan PPK merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Puadi mengeklaim, jajaran pengawas terus menghimbau kepada jajaran KPU untuk menjalankan tugas dan kewenangan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024.

Tanggung jawab ada pada PPK dan PPS serta KPU di setiap tingkatan atas daftar pemilih yang kelak akan disusun.

Ia mengingatkan, dari setiap proses pemutakhiran, jajaran KPU harus melakukan verifikasi sesuai prosedur, termasuk mengoreksi daftar pemilih yang tidak akurat akibat pelaksanaan coklit yang tidak sempurna lantaran melibatkan joki pantarlih.

"Artinya walaupun itu dilakukan oleh orang lain, tapi ini lebih fokusnya ke penyelenggaranya yang mengeluarkan SK-nya (surat keputusan), walaupun tidak menutup kemungkinan (joki pantarlih juga bisa dijerat) karena objek di UU Pilkada ini unsurnya 'setiap orang'," jelas Puadi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, berujar bahwa KPU akan menelusuri kebenaran informasi dari Bawaslu tersebut.

"Saya harus kroscek ke teman-teman KPU DKI Jakarta. Saya minta itu ditelusuri, karena saya sendiri belum pernah mendapatkan laporan itu dari teman-teman KPU provinsi apakah yang di-SK-kan si fulan A tapi yang melakukan coklit adalah orang lain daripada yang di-SK-kan," jelas dia kepada Kompas.com, Minggu.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meyakini para petugas/panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) betul-betul turun lapangan untuk melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) jelang penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak 2024.

Salah satu alasannya, KPU dan pantarlih menggunakan aplikasi e-Coklit yang salah satu fiturnya mampu mendeteksi lokasi gawai yang dipakai pantarlih.

"Terlihat ada (data) latitude-longitude ketika dia bekerja dari rumah ke rumah," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, kepada Kompas.com pada Minggu (21/7/2024).

Data latitude-longitude merupakan data yang lazim dipakai dalam sistem informasi geografis.

Mekanisme pemutakhiran daftar pemilih sudah diatur oleh KPU lewat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Data ini merupakan data lokasi berdasarkan titik koordinat mengacu pada garis lintang dan garis bujur bumi.

Walaupun demikian, Betty tak menampik bahwa ada saja potensi gawai tersebut dipinjamkan oleh pantarlih kepada orang lain, suatu gejala yang kerap dijuluki "joki" pantarlih.

Namun, Betty mengaku yakin dan percaya terhadap profesionalitas para pantarlih serta menegaskan bahwa KPU dapat menindak mereka yang bekerja di luar ketentuan.

"Yang pasti bekerja itu dengan asas kepercayaan, dong, Mas. Ini kan petugas kita semua," ujar dia.

"Kita punya (jajaran di) kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, pantarlih, punya mekanisme monitoring. Kalau mereka menyalahgunakan pekerjaannya, kami punya mekanisme sendiri untuk ditegakkan," ujar Betty.

Ia juga mengungkapkan, para pantarlih dibekali buku kerja coklit yang harus diisi oleh pantarlih, kata dia.

Sepekan sekali, pantarlih akan dievaluasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS, tingkat kelurahan) terkait hasil kerja coklit, siapa saja warga yang berhasil dan ditemui hingga kendala di lapangan.

Hasil evaluasi dan laporan berkala dalam buku kerja itu akan menjadi bahan dasar penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

"Ini menjadi mekanisme manual yang dilakukan untuk kroscek apakah pantarlih melakukan kerja coklit selama semingguan," kata Betty.

Dalam proses coklit, KPU memvalidasi langsung Data Penduduk Potensial Pemilih/Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ke lapangan.

KPU merekrut dan melantik para pantarlih dengan surat keputusan (SK), untuk selanjutnya menugasi masing-masing dari mereka untuk menemui langsung pemilih yang namanya masuk di dalam dua daftar tersebut di kediamannya.

Sementara itu, Bawaslu RI sebelumnya mengidentifikasi dugaan adanya 42 joki pantarlih di Jakarta.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi karena banyak pantarlih ingin "potong kompas".

Rata-rata dari mereka disebut memilih untuk menitipkan pekerjaan coklit ke ketua RT masing-masing.

Padahal, ujar Puadi, ketua RT seharusnya ditemui pantarlih hanya untuk meminta petunjuk, semisal bertanya di mana rumah pemilih tertentu.

Ia mengeklaim, data ini diperoleh berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh para pengawas pemilu terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi 42 dugaan joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) Pilkada 2024 di Jakarta.

Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sempat diungkapkan Bawaslu DKI Jakarta dan kemudian dibantah oleh KPU DKI Jakarta.

"Saya kasih contoh, di DKI, di DKI ini, di Jakarta Selatan, itu adanya 41 joki terhadap pantarlih. Di Jakarta Selatan ini ada 41, kemudian di Jakarta Utara itu ada satu," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

"Kalau merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 (tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih), (pantarlih) kan ada SK-nya. Ternyata, di lapangan, yang mendapatkan SK itu siapa, kemudian yang turun ke lapangan untuk pemutakhiran daftar pemilih itu siapa," sambungnya.

Ia menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi karena banyak pantarlih ingin "potong kompas".

Rata-rata dari mereka disebut memilih untuk menitipkan beban pekerjaannya ke ketua RT masing-masing. Sehingga, pekerjaan coklit (pencocokan dan penelitian) justru dilakukan ketua RT ke rumah masing-masing warga yang dicoklit.

Padahal, ujar Puadi, ketua RT seharusnya ditemui pantarlih hanya untuk meminta petunjuk, semisal bertanya di mana rumah pemilih tertentu.

Ia mengeklaim, data ini diperoleh berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh para pengawas pemilu terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih.

"Kami memastikan jajaran kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, apa yang dilakukan KPU terhadap mekanisme prosedur pemutaran daftar pemilih ini harus merujuk kepada PKPU," jelas Puadi.

"Artinya, karena ini ada regulasi yang mengaturnya, maka aturan mainnya KPU beserta jajarannya harus menjalankan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur PKPU tersebut," lanjut dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, berujar bahwa KPU akan menelusuri kebenaran informasi dari Bawaslu tersebut.

"Saya harus kroscek ke teman-teman KPU DKI Jakarta. Saya minta itu ditelusuri, karena saya sendiri belum pernah mendapatkan laporan itu dari teman-teman KPU provinsi apakah yang di-SK-kan si fulan A tapi yang melakukan coklit adalah orang lain daripada yang di-SK-kan," jelas dia kepada Kompas.com, Minggu.

Sebagai informasi, proses coklit dilakukan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Proses coklit dilakukan oleh pantarlih hingga 24 Juli nanti dengan mendatangi langsung kediaman warga yang identitasnya tercatat di dalam dua data tadi.

Selanjutnya, hasil coklit akan disusun dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi daftar pemilih sementara dalam melalui serangkaian validasi dan verifikasi data kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang fenomena joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) di Jakarta menjadi alarm untuk proses pemutakhiran daftar pemilih yang sedang ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia hingga 24 Juli 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengungkapkan, berdasarkan pengawasan di Jakarta saja, ada sedikitnya 42 temuan joki pantarlih.

Rinciannya, 41 joki pantarlih ditemukan di Jakarta Selatan dan 1 ditemukan di Jakarta Utara.

"Banyak pantarlih mau potong kompas. Maunya langsung menemui (ketua) RT, jadi semuanya diselesaikan (ketua) RT. Padahal, seharusnya menemui RT hanya minta petunjuk saja, di mana rumah si A, B, C, si fulan (calon pemilih)," kata Puadi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Adapun KPU DKI Jakarta sebelumnya telah membantah tudingan ini dan menyebutnya "salah paham belaka".

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, walaupun temuan ini tak serta-merta menggambarkan secara umum kinerja pantarlih se-Indonesia, tetapi KPU tidak dapat mengabaikan gejala ini.

"KPU tentu saja harus menyikapi dengan responsif dan segera menyelesaikan indikasi atau temuan-temuan seperti ini," ucap dia kepada Kompas.com, Jumat, via sambungan telepon.

KPU klaim sistem coklit minim potensi pelanggaran

Mekanisme pemutakhiran daftar pemilih sudah diatur oleh KPU lewat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada.

KPU merekrut dan melantik para pantarlih dengan surat keputusan (SK), untuk selanjutnya menugasi mereka menemui langsung pemilih yang namanya masuk di dalam dua daftar tersebut di kediamannya.

"Satu TPS boleh merekrut dua pantarlih jika (jumlah pemilih terdaftar di TPS itu) lebih dari 400 pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, saat dihubungi Kompas.com, Jumat sore.

Saat ini, pemuktahiran daftar pemilih memasuki proses coklit (pencocokan dan penelitian).

Dalam proses ini, KPU memvalidasi langsung Data Penduduk Potensial Pemilih/Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ke lapangan.

Betty meyakini, KPU sudah merancang sistem coklit yang minim potensi pelanggaran dan dapat menjamin para pantarlih betul-betul turun ke lapangan menemui pemilih di kediamannya masing-masing.

Pantarlih dibekali buku kerja coklit yang harus diisi. Sepekan sekali, pantarlih pun akan dievaluasi Panitia Pemungutan Suara (PPS, tingkat kelurahan) terkait hasil kerja coklit berdasarkan laporan pada buku itu.

Evaluasi yang dilakukan seputar siapa saja warga yang berhasil dan ditemui hingga kendala di lapangan.

Hasil evaluasi berkala tersebut akan menjadi bahan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

"Ini menjadi mekanisme manual yang dilakukan untuk kroscek apakah pantarlih melakukan kerja coklit selama semingguan," kata Betty.

Ia juga menyinggung aplikasi e-Coklit yang dipasang di gawai setiap pantarlih. Menurut eks Ketua KPU DKI Jakarta tersebut, e-Coklit dilengkapi dengan fitur yang dapat memperlihatkan data titik koordinat latitude-longitude saat pantarlih bergerak dari rumah ke rumah.

Walau demikian, Betty tak menampik bisa saja pantarlih meminjamkan gawai itu ke joki yang menggantikan pekerjaannya.

"Yang pasti bekerja itu dengan azas kepercayaan. Ini kan petugas kita semua," ujar Betty.

"Kita punya (jajaran di) kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, pantarlih, punya mekanisme monitoring. Kalau mereka menyalahgunakan pekerjaannya, kami punya mekanisme sendiri untuk ditegakkan," lanjut dia.

Bisa kena pidana

Titi Anggraini mengamini munculnya joki pantarlih merupakan ekses dari celah sistem pemutakhiran daftar pemilih.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu berpendapat, masih ada rekrutmen pantarlih yang mengandalkan kekerabatan.

Situasi ini membuka peluang munculnya kongsi dengan iming-iming bagi hasil dengan si joki, menggunakan bayaran resmi pantarlih.

Praktik serupa juga kerap ditemui di tengah denyut kehidupan perkotaan yang serba-sibuk, di mana pemilih sulit ditemui di kediamannya pada satu waktu.

Ada modus seperti pantarlih menitipkan pekerjaan kepada petugas keamanan setempat.

Warga diminta datang sendiri ke pos keamanan untuk menandatangani formulir bukti coklit dan menerima stiker coklit.

Di Papua, hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 2014 juga mengungkit kemungkinan sistem noken melalui ketua adat juga dipakai untuk proses coklit dan bukan hanya digunakan sebagai metode pemungutan suara kolektif.

"Itu memang celah yang terbuka ketika masih ada keterlibatan manusia, maka integritas dan profesionalitas selalu jadi tantangan. Kita harus antisipasi dengan pengawasan serta proses terbuka dan akuntabel. Mestinya Bawaslu bisa menjadi faktor penyeimbang," jelas Titi.

Meski demikian, Titi menegaskan, pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia masih jadi yang terbaik di dunia karena memadukan basis data nasional dengan verifikasi langsung di lapangan.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa belum ada penelitian yang betul-betul merinci tentang fenomena joki pantarlih ini, sehingga belum dapat dikonfirmasi apakah gejala joki yang muncul sporadis ini telah menjadi fenomena sistemik.

Sementara itu, Puadi mengingatkan bahwa proses coklit yang tidak akuntabel bakal berpengaruh terhadap kredibilitas daftar pemilih.

Pilkada Nabire pada 2020, misalnya, sampai harus diulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena DPT yang ditetapkan KPU justru 6.355 orang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk Kabupaten Nabire waktu itu.

Di sisi lain, Puadi menegaskan terdapat konsekuensi pidana yang menghantui di balik proses coklit yang tidak akuntabel.

"Kami bisa merekomendasi kepada jajaran KPU sesuai levelnya untuk dilakukan perbaikan. Jika saran perbaikan diabaikan oleh KPU, kalau merujuk UU 10/2016 (tentang Pilkada) pada pasal 177b, PPS dan PPK yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih dengan benar dapat dipidana," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengakui adanya petugas pemuktahiran data pemilih (pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Hal itu sesuai dengan temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ya saya sudah menanyakan ke jajaran, ada penjelasannya. Salah satunya itu ada yang sedang menunggu ayah atau ibunya sakit, kemudian meminta tolong teman dan seterusnya," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Ia menegaskan, tindakan itu tentu tidak dibenarkan dalam proses coklit. Ia pun menegaskan kepada seluruh jajarannya agar kasus itu tidak terulang di kemudian hari.

"Ya harapan kita sih kalau pun ada catatan yang berkaitan dengan waktu yang demikian tidak banyak lah, artinya kita setelah kejadian kita mitigasi agar tidak terulang kembali," ujar Afif.

Pernyataan Afif itu berbeda dengan pertanyaan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah. Fahmi mengatakan, tidak benar ada pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap satu orang pantarlih di Kebayoran Lama yang disebutkan menggunakan joki dalam surat Bawaslu.

"Berdasarkan penulusaran dan klarifikasi kami, pantarlih tersebut dalam melakukan coklit didampingi oleh ibunya yang juga adalah Ketua RT. Begitu pun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok," kata dia.

Karena itu, ia menegaskan bahwa berita soal adanya joki pantarlih di DKI Jakarta tidaklah benar. Termasuk di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang dilaporkan Bawaslu. "Di Senen juga tidak ada joki pantarlih, hanya salah paham saja," ujar dia.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 24 Juni 2024 hingga 7 Juli 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan. Salah satunya adalah adanya petugas pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung.

"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain," kata dia melalui keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia menyebutkan, temuan itu terjadi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebanyak 2 pantarlih, di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak satu pantarlih, dan di Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak satu pantarlih.

TANGERANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

Selain praktik joki, Bawaslu Kota Tangerang juga menemukan permasalahan lainnya pada proses coklit, yakni adanya pantarlih yang tidak turun ke lapangan selama proses coklit berlangsung.

"Ada di salah satu kecamatan di Kota Tangerang lah, kita temukan dari hari pertama sampai seminggu yang lalu itu tidak turun ke jalan," kata Komarrulloh.

Kemudian, ada juga Pantarlih yang tidak memberikan stiker coklit ke warga dengan alasan kekurangan stiker.

"Kemarin itu ada kekurangan stiker ya, itu juga kita tindak lanjuti. Kalau misalkan stiker belum ada ya harusnya jangan turun sampai itu ada. Kalau turun sama saja bohong," imbuh dia.

Atas temuannya itu, Bawaslu Kota Tangerang sudah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk dilakukan perbaikan.

"Kami sudah layangkan imbauan berupa saran perbaikan untuk KPU, dua kali (suratnya dilayangkan)," kata dia.

Menurut Komarrulloh, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan berdampak pada pemilih lantaran tak mendapatkan hak suaranya.

"Berakibatnya ke yang pemilih itu. Makanya laporan ke Panwascam, kami tindak lanjuti kemarin untuk mengasih saran perbaikan ke KPU untuk mengolah," ujar dia.