Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera membayar ganti rugi kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan arahan OJK agar Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

"OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Jiwasraya atas ketidakpatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha per 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal." jelasnya.

Sebelumnya, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Di sisi lain, sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pemerintah akan tunduk dan patuh atas putusan tersebut.

"Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (1/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kemnaker, di antaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, APINDO, KADIN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ucap Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK.

Sebagai informasi, beberapa poin dikabulkan MK sesuai dengan tuntutan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatat peningkatan penjualan properti atau marketing sales mencapai Rp 1,37 triliun pada kuartal III-2024, atau naik 46,5% dibandingkan periode yang sama di 2023.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/11/2024), APLN pada laporan keuangannya hingga kuartal III-2024 mencatat dana tunai dalam kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp 1,06 triliun, bertambah sekitar Rp 400 miliar daripada periode sama tahun lalu.

Sementara pendapatan berulang tumbuh 6,6% dari Rp1,07 triliun sampai September 2023 menjadi Rp1,14 triliun dalam periode yang sama tahun ini.

Justini Omas, Corporate Secretary APLN menjelaskan, peningkatan kinerja perusahaan di seluruh lini bisnis menunjukkan kemampuan APLN dalam mengoptimalkan peluang bisnis dan mengkreasikan peluang-peluang baru dari berbagai segmen usaha.

"Kami berhasil meningkatkan marketing sales properti disaat tingkat suku bunga perbankan masih tinggi dengan mengoptimalkan fasilitas KPR dari berbagai bank nasional. Sejalan dengan upaya pemerintah yang akan lebih fokus ke sektor perumahan, APLN juga akan terus membangun dan mempercepat serah terima properti kepada para konsumen kami di berbagai kota," jelas Justini Omas.

Saat ini berbagai proyek properti APLN yang menyasar semua segmen konsumen yang berada di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, dan Medan.

Justini menambahkan, memasuki kuartal IV perusahaan optimis akan mampu menjaga momentum pertumbuhan bisnis dari segmen utamanya. Termasuk dari segmen perhotelan dan pusat perbelanjaan yang selalu menghasilkan kinerja impresif dengan datangnya Natal dan musim liburan akhir tahun.

"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan dan pengalaman terbaik bagi setiap konsumen. Itulah sebabnya tren kunjungan konsumen di hotel dan pusat perbelanjaan yang dimiliki dan dikelola APLN terus meningkat setiap tahun pasca pandemi Covid 19 berakhir," tambah Justini.

Sampai September 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,78 triliun. Pada periode sembilan bulan pertama 2024 ini perusahaan mencatat laba komprehensif sebesar Rp 64,64 miliar.

CEO OpenAI, Sam Altman memiliki saham di perusahaan media sosial Reddit yang bernilai lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 15,73 triliun (kurs Rp 15.735) pada perdagangan Selasa (29/10). Saham itu melonjak sekitar 20% setelah perusahaan mengeluarkan laporan keuangan secara kuartalan lebih baik dari perkiraan dan mengeluarkan perkiraan optimis.

Dilansir dari CNBC, Rabu (30/10/2024), Altman mengendalikan sekitar 12,2 juta saham Reddit, tempat ia pertama kali berinvestasi lebih dari satu dekade lalu. Pada harga saham Reddit setelah jam kerja sebesar US$ 98, kepemilikannya bernilai sekitar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,88 triliun.

Sebelum melonjaknya popularitas ChatGPT OpenAI yang dirilis ke publik pada akhir 2022, Altman terkenal sebagai investor startup dan mantan presiden Y Combinator. Portofolio investasinya mencakup saham di Airbnb, Uber, Instacart, Stripe, Asana dan Reddit.

Altman berada di jajaran direksi platform media sosial tersebut hingga sekitar Januari 2022, setelah akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

Pada 2021 saat pasar teknologi sedang berkembang pesat, Altman menginvestasikan US$ 60 juta di Reddit melalui dua putaran pendanaan, menurut prospektus IPO perusahaan tersebut dari awal tahun ini.

Awal bulan ini, OpenAI menutup putaran pendanaan terbarunya dengan valuasi US$ 157 miliar, termasuk US$ 6,6 miliar yang diperoleh perusahaan dari sejumlah besar perusahaan investasi dan perusahaan teknologi. Perusahaan memperkirakan kerugian sekitar US$ 5 miliar dari pendapatan US$ 3,7 miliar tahun ini.

"Altman memberi tahu karyawan bulan lalu bahwa tidak ada rencana baginya untuk menerima saham ekuitas raksasa di perusahaan," tulis pemberitaan CNBC.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong adanya dialog antara manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dengan karyawannya. Kemnaker juga meminta semua pihak tetap tenang menyusul status pailit yang dialami Sritex.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perlu ada langkah strategis dan solutif dengan tetap mengutamakan dialog.

"Kemnaker meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP (Serikat Pekerja) di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pada kesempatan itu, Indah meminta Sritex dan anak perusahaannya tidak terburu-buru melakukan PHK. Perusahaan juga tetap diminta membayar hak-hak pekerja, termasuk salah satunya gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," tuturnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bersama tiga anak usahanya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Lampung Geh, Bandar Lampung – Puluhan pemilik truk yang kendaraannya terbakar dalam insiden kebakaran Kapal RORO KMP Mutiara Berkah I milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) pada September 2023, menuntut kejelasan terkait hak mereka untuk mengambil bangkai kendaraan.

Hingga lebih dari setahun setelah kebakaran, para pemilik kendaraan belum diizinkan mengambil truk mereka yang hangus terbakar di dalam kapal.

Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partner pada Rabu (23/10), para pemilik truk yang didampingi oleh penasihat hukum mereka, Chandra Bangkit, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap PT ALP yang dianggap menghindar dari tanggung jawab.

Chandra menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada 6 September 2023 di dermaga Pelabuhan Indah Merak, Banten, melibatkan kapal yang mengangkut 136 unit truk angkutan barang, dan kendaraan-kendaraan tersebut belum dapat dievakuasi sejak kejadian.

“Kami sangat kecewa karena PT ALP yang sebelumnya menjanjikan akan berkomunikasi di Lampung, ternyata tidak hadir dalam mediasi dan hanya diwakili oleh kuasa hukum. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan soal status truk yang terbakar," ujar Chandra seusai mediasi.

Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa hasil mediasi tidak memberikan solusi konkret, bahkan kuasa hukum PT ALP tidak mampu menjelaskan secara detail tentang keberadaan truk dan tanggung jawab hukum terkait kapal.

"Para pemilik truk, yang merasa dirugikan karena tidak bisa mendapatkan akses untuk mengambil kendaraan mereka berencana untuk melanjutkan langkah hukum guna menuntut pertanggungjawaban dari PT ALP dan mencari solusi terkait penyebab kebakaran serta status kendaraan mereka," pungkasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum PT ALP, Sopian Sitepu, membantah bahwa PT ALP bersalah dalam insiden tersebut.

Menurut Sopian, keputusan dari Mahkamah Pelayaran telah menegaskan bahwa kesalahan tidak terletak pada PT ALP, tetapi pada pihak-pihak penumpang.

Sopian juga menambahkan bahwa kerusakan kapal akibat kebakaran sangat parah, sehingga biaya evakuasi kendaraan dan kapal akan jauh lebih tinggi dari nilai bangkai truk yang ada.

"Kami telah mengecek kondisi kapal dan kendaraan melalui lembaga survei, dan secara teknis kapal sudah mengalami kerusakan yang membuat evakuasi hampir tidak mungkin dilakukan tanpa biaya yang sangat besar," jelasnya. (Cha)

Jumlah harta Bill Gates dilaporkan menurun pasca perceraian. Hal itu membuatnya terlempar dari deretan 10 orang paling tajir di dunia, sejak 1991.