REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan suaka-perlindungan terhadap Saka Tatal (ST) mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu. LPSK dalam putusan majelis internal, juga menerima permohonan perlindungan terhadap lima anggota keluarga Vina.

Dalam putusannya, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh sembilan nama lain terkait kasus kematian sepasang kekasih sewindu lalu itu. Ketua LPSK Achmadi dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024) menyampaikan, majelis internalnya sudah bersidang dua kali pada Rabu (17/7/2024), dan Senin (22/7/2024) atas 15 pengajuan permohonan perlindungan terkait kasus kematian Vina dan Eky.

Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL yang merupakan anggota keluarga Vina. “Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” kata Achmad.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmad, juga diputuskan untuk Saka Tatal (ST). “Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural, dan hak rehabilitasi psikologis,” kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut, saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Saka Tatal, satu terpidana lainnya, sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara karena statusnya saat menjadi tersangka masih di bawah umur.

Selanjutnya, LPSK dalam keputusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pengaju. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmad mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang LPSK.

“Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky),” kata Achmad.

Sidang perdana PK yang diajukan Saka Tatal, dijadwalkan mulai digelar pada Rabu (24/7/2024). Hal itu terungkap dari terbitnya surat panggilan sidang PK Nomor 1/Akta.Pid.PK/2024/PN.Cbn lo Nomor : /Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Cbn, dari Mahkamah Agung RI.

Dalam surat itu disebutkan, sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abas, menyatakan, akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang pertama PK Saka Tatal tersebut. Dia juga mengajak masyarakat untuk hadir.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Cirebon dan pencari keadilan untuk datang mendukung upaya Saka Tatal," ujar Farhat, pekan lalu.

Farhat mengungkapkan, melalui langkah PK, pihaknya berupaya untuk memulihkan kembali nama baik Saka Tatal. Begitu juga dengan harkat dan martabatnya, serta melepaskan Saka Tatal dari segala tuntutan dan hukuman.

Tak hanya itu, Farhat juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan penahanan semua terpidana, yang divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky.

"Kami menuntut dan meminta kepada Presiden RI untuk menangguhkan penahanan para terpidana yang dihukum seumur hidup semua, untuk dapat mengajukan PK pasca-dikabulkannya praperadilan Pegi," kata Farhat.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Lilis Sri Handayani, Muhammad Fauzi Ridwan

Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus tersebut. Jadwal sidang PK pun sudah ditentukan akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

Saka dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Dia mengungkapkan terpaksa mengaku karena sudah tak kuat menahan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi.

Untuk itu, meski sudah keluar dari penjara usai divonis delapan tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka dan tim kuasa hukumnya mengajukan PK kasus tersebut. Salah seorang tim kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, mengatakan, kliennya itu sebelumnya pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Titin, LPSK pun sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka. Jadwal terbaru wawancara adalah pada Jumat (19/7/2024).

"Dan baru saja saya terima undangan dari LPSK untuk Saka menjalani tes pemeriksaan psikologi besok (Jumat) di Bandung. Jadi saya akan mengantar Saka Tatal ke Bandung,’’ ujar Titin, Kamis (18/7/2024).

"Kenapa ini harus dilakukan? Karena Saka, dengan mohon maaf, perlakuan yang diterima di 2016 saat dia ditersangkakan sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, kadang kalau diajak bicara masa lalunya itu, emosinya langsung naik, aura kemarahannya terlihat," kata Titin, menambahkan.

Padahal, dalam sidang PK nanti, pihaknya membutuhkan Saka Tatal dalam kondisi yang sangat tenang. Hal itu agar Saka bisa menuturkan dengan baik kesaksiannya.

"Kalau sekarang, kadang-kadang kalau diingatkan (peristiwa 2016), sudah emosi. Saya juga harus menenangkan dia dulu," ucap Titin.

Titin mengatakan, saat ditanyakan mengenai peristiwa 2016, kemarahan Saka kerap tersulut dan emosinya menjadi tidak stabil. Karenanya, penjelasan Saka terkadang sulit dicerna oleh orang lain.

"Itulah sebabnya kita meminta bantuan LPSK dan LPSK terbuka menerima Saka Tatal," jelas Titin.

Titin menambahkan, penanganan psikologis Saka Tatal tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan sidang PK. Namun, juga untuk pemulihan psikologi Saka Tatal kedepannya supaya bisa lebih tenang dan mengontrol emosinya.

LPSK bakal melakukan asesmen terhadap Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Assesmen dilakukan dalam rangka tahapan permohonan perlindungan terhadap yang bersangkutan.

"Iya assesmen (Saka Tatal)," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Sri menyebut pihaknya masih memproses permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal. Informasi yang dihimpun, proses asesmen akan dilakukan di Kota Bandung pada pukul 10.00 WIB.

Kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Krisna Murti, menambahkan, dikabulkannya pra peradilan Pegi Setiawan, menjadi novum atau bukti baru dalam pengajuan PK Saka Tatal. Saka Tatal pun mengaku senang gugatan praperadilan Pegi dikabulkan oleh PN Bandung.

"Kami melihat bebasnya Pegi ini semakin terang buat kami. Akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia terutama terkait novum PK kami," kata Krisna, pekan lalu.

Krisna menilai, kronologi peristiwa pembunuhan terhadap Vina nerupakan rangkaian yang sudah diatur oleh pihak kepolisian. "Di sini disebutkan adanya perkosaan, adanya pembunuhan, seperti yang diberitakan selama ini bahwa kejadiannya tidak seperti yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai," ucapnya.

Krisna mengatakan, dari awal proses penyidikan terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik. Dia berharap, pengajuan Peninjauan Kembali Saka Tatal akan dikabulkan.

"Dengan dibebaskannya Pegi, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena ini berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini dan itu ada dalam putusan hakim. Kami meragukan dari awal proses penyidikan ini sampai dengan adanya putusan, itu pasti sudah terencana dengan baik," ungkapnya.

Saka mengaku senang atas dikabulkannya pra peradilan yang diajukan Pegi Setiawan. "Ketika mendengar Pegi bebas, Alhamdulillah, Saka sangat senang. Karena melihat peristiwanya saja enggak jelas," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menerima pemberitahuan dari Polda Jabar terkait surat perintah penghentian penyidikan atau (SP3) kasus Pegi Setiawan pada 12 Juli lalu. SP3 tersebut tertanggal 8 Juli, persis di hari yang sama saat pembacaan putusan permohonan praperadilan Pegi Setiawan.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Eman Sulaeman memerintahkan Polda Jabar membebaskan Pegi Setiawan dan menghentikan penyidikan.

"Pada tanggal 12 Juli tahun 2024 tim jaksa telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari teman-teman penyidik polda tertanggal 8 Juli surat tersebut," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (18/7/2024).

Setelah mendapatkan pemberitahun SP3 kasus Pegi Setiawan, kasipenkum mengatakan, jaksa penuntut umum akan memberikan pendapat. Selanjutnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"Penyidikan dari penyidik sudah memberhentikannya tapi pemberitahuannya baru diberitahukan kepada kami," kata dia.

Pihaknya akan menyerahkan SPDP kepada penyidik Polda Jabar dalam waktu dekat ini. "Kami akan memberikan nota pendapat membuat nota pendapat dari tim sehingga sikap kami dikembalikan ke teman penyidik," kata dia.

Sricahyawijaya mengatakan, keenam jaksa yang ditunjuk dalam kasus Pegi Setiawan masih bekerja dan baru mendapatkan surat SP3 dari Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, maka selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jabar.

"(Berkas) masih berada di teman penyidik," kata dia. Ia berharap masyarakat dapat mengetahui informasi proses tiap tahapan kasus Pegi Setiawan.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Politisi Dedi Mulyadi bersama tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyambangi Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Selasa (16/7/2024). Mereka hendak menggali keterangan dari empat terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

Seperti diketahui, Peradi menjadi kuasa hukum tujuh terpidana kasus Vina. Empat terpidana yang dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung yaitu Eka Sandi, Hadi, Supriyanto dan Rivaldi. Sedangkan sisanya di Lapas Jelekong.

"Kami dengan Kang Dedi dan juga kuasa hukum yang lain ya, kami hari ini mendatangi para terpidana untuk memastikan kronologis kejadian yang sebenarnya kami juga nggak mau apa namanya, salah informasi lah, kangitukan," ucap salah satu kuasa hukum Jutek Bongso, Selasa (16/7/2024).

Ia menuturkan pihaknya melakukan sejumlah konfirmasi kepada para terpidana untuk menyiapkan novum baru pada peninjauan kembali. Jutek mengaku bersama terpidana banyak membahas soal kejadian tanggal 27 Agustus 2016.

"Ada beberapa hal yang kami mau konfirmasi kembali terkait dengan langkah hukum kami selanjutnya untuk mencari Novum membebaskan atau mengajukan PK kan gitu," kata dia.

Jutek mengatakan, telah melakukan rekonstruksi kejadian tahun 2016 lalu. Pihaknya menemukan sejumlah keanehan dalam kasus tersebut.

"Ada banyak hal keanehan-keanehan yang akan kami ingin buktikan. Kami ingin coba buktikan bahwa rangkaian peristiwa itu menurut kami, kalau Kang Dedi bilang sudah sampai kepada 100 persen keyakinan mereka tidak bersalah," kata dia.

Ia mengatakan keyakinan tersebut ingin dibuktikan melalui langkah hukum yaitu peninjauan kembali. Jutek pun masih merahasiakan novum yang akan dimunculkan di PK.

"(Novum) rahasia. Ada banyak, ada banyak," kata Jutek.

Kuasa hukum lainnya, Roely Panggabean mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah peristiwa tersebut kecelakaan atau tindak pidana. Pihaknya pun akan melakukan pengkajian.

"Masalahnya begini, kita kan perlu tahu itu kecelakaan atau tindak pidana, itu dulu, gitu lho. Makanya kami investigasi internal untuk melihat, gitu lho," kata dia.

Dedi Mulyadi menyebut para terpidana menceritakan soal penyiksaan yang dialami mereka saat ditangkap. Terdapat sejumlah kejanggalan yang muncul seperti mereka ditangkap akan tetapi Abdul Kahfi dan pak RT Pasren tidak diperiksa.

"Mereka juga menyampaikan keyakinan bahwa pada acara Agustusan, mereka sama-sama ikut berkumpul dengan Pak RT Parsen sama-sama menyelenggarakan kegiatan Agustusan dan bahkan jadi panitia," kata dia.

Ia mengatakan para terpidana meyakini bahwa mereka tidak bersalah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Keluarga dari masing-masing terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky tahun 2016 di Cirebon meminta agar para terpidana yang dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung, dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Keempat orang tersebut yaitu Supriyanto, Eko Sandi, Hadi, dan Rivaldi.

Seperti diketahui, ketujuh terpidana dipindahkan ke Lapas dan Rutan di Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus Pegi Setiawan. Keempat orang di antaranya dititipkan di Rutan Kebonwaru dan dua di Lapas Jelekong.

Namun, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dikabulkan. Penyidikan pun diminta dihentikan dan Pegi dibebaskan.

Nurdin (44 tahun) kakak ipar Supriyanto mengatakan, keluarga keberatan apabila para terpidana masih dititipkan di Rutan Kebonwaru. Mereka berharap agar para terpidana dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon.

"Kondisi semuanya ya sehat, ya biasa curhat udah jenuh minta balik ke Lapas Cirebon biar dekat ke saudara-saudaranya," ucap dia di Lapas Kesambi Cirebon, Selasa (16/7/2024).

Ia mengaku terkendala transportasi setiap akan menjenguk adik iparnya. Selain itu, jarak Cirebon dan Kota Bandung yang relatif jauh. "Harapannya kita mau anak-anak keluar semua karena di feeling kita semua anak-anak tidak bersalah," kata dia.

Ia pun meminta para terpidana untuk bersabar karena proses permohonan pemindahan terpidana sudah diajukan ke Dirjen Pas Kemenkumham. Nurdin meyakini bahwa adik iparnya dan terpidana lainnya tidak bersalah.

"99 persen yakin karena dia anak buah saya juga kerjanya sama-sama saya. Kerjanya ada di Arjawinangun, ada di Perum. Hari Senin (2016) itu biasa aja bareng sama saya sampai hari Rabu biasa kerja," kata dia.

Namun, ia merasa kaget saat anak-anak ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eky. Ia awalnya menduga saat ini anak-anak terkena masalah terkait minuman.

Kuasa hukum terpidana, Wiwi Maryani mengatakan, telah mengajukan surat permohonan pemindahan terpidana ke Lapas Cirebon. Namun, pihaknya mendapatkan informasi jika Polda Jabar yang meminjam maka harus dikembalikan oleh mereka.

"Peradi sudah bersurat ke Dirjen Lapas artinya memang harus dipindahkan kembali cuma yang meminjam Polda. Polda yang harus mengembalikan ke sana," kata dia.

Kuasa hukum Pegi Setiawan eks tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky meminta sejumlah dokumen dan handphone kliennya yang disita Polda Jabar dikembalikan. Sebab permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi di Pengadilan Negeri Bandung telah dikabulkan.

"Dikembalikan barang bukti kepada pihak kami seiring dengan diputusnya persidangan praperadilan, di mana dalam persidangan pihak kami gugatan dikabulkan," ujar Muhtar Effendy kuasa hukum Pegi Setiawan belum lama ini.

Pascaputusan, ia mengatakan penyidik sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, penyidik belum mengembalikan sejumlah barang bukti yang disita milik Pegi Setiawan.

"Harusnya nggak menunggu permohonan kami, oke kami tim akan merumuskan mengajukan permohonan tersebut kalau dalam beberapa hari ini polda tidak ada menghubungi kami," kata dia.

Ia melanjutkan barang bukti yang disita milik Pegi Setiawan yaitu ijazah dua lembar, KTP, SIM dan Kartu Keluarga. Selain itu, satu unit handphone milik kliennya. "Barang bukti yang diketahui bersama Polda Jabar melakukan konferensi pers pertama setelah ditangkap ijazah dua lembar, KTP, SIM dan kartu keluarga. Handphone belum menerima kabar bahwa handphone Pegi dikembalikan," katanya.

Muchtar mengatakan pihaknya meyakini penyidik Polda Jabar memahami hal tersebut bahwa keputusan terkait tersangka tidak sah usai putusan.

Sebelumnya, Hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim tunggal memerintahkan untuk menghentikan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Selama hampir dua bulan menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Jawa Barat (Jabar), Pegi Setiawan tidak pernah dikonfrontasi atau dipertemukan dengan Iptu Rudiana, selaku pelapor kasus tersebut, yang juga merupakan ayah kandung dari Eky. Hal itu disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM.

"Pegi Setiawan selama ditahan dan proses penyidikan itu tidak pernah dipertemukan dengan yang namanya Iptu Rudiana selaku pelapor," kata Toni, Senin (15/7/2024).

Tak hanya dengan Iptu Rudiana, Toni melanjutkan, kliennya selama ditahan di Polda Jabar juga tidak pernah dipertemukan dengan Aep maupun Sudirman. Kedua nama tersebut mengaku pernah melihat Pegi Setiawan dalam BAP-nya.

Padahal, lanjut Toni, dalam kasus pembunuhan berencana, jika tersangkanya tidak mengakui perbuatan tersebut, maka semestinya polisi melakukan konfrontasi antara saksi dan pelaku. Namun dalam kasus pembunuhan Vina, polisi tidak pernah mepertemukan Pegi Setiawan dengan Aep maupun Sudirman.

Toni menilai, penyidik terlalu memaksakan penetapan kliennya sebagai tersangka kasus tersebut. Meski demikian, dia bersyukur penetapan tersangka kliennya sudah dibatalkan melalui sidang pra peradilan Pengadilan Negeri Bandung sehingga Pegi Setiawan bukan tersangka lagi.

"Sekarang tinggal penyidik Polda Jawa Barat mencari pelaku yang sebenarnya," cetus Toni.

Praktisi hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan, meskipun putusan praperadilan PN Bandung sudah menggugurkan status tersangka terhadap Pegi, Polda Jabar dapat kembali menebalkan status hukum yang sama terhadap buruh bangunan 27 tahun itu. Namun, kata Boris, penetapan tersangka baru terhadap Pegi, diharuskan menggunakan bukti-bukti baru.

“Secara prinsip hukum, jangankan Pegi, siapa pun masih dapat ditersangkakan selama ada bukti keterkaitannya dalam kasus pembunuhan Vina ini,” kata Boris dalam keterangan pers yang diterima, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Akan tetapi, Boris mengingkatkan kepolisian perihal Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan MA itu menebalkan, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka, tak menggugurkan kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka ulang terhadap pemohon. Akan tetapi, dalam penetapan tersangka ulang yang dilakukan penyidik tersebut, harus berdasarkan bukti-bukti baru yang berbeda dari dasar penetapan tersangka sebelumnya dalam perkara yang sama.

“Jadi kalau Pegi mau ditersangkakan lagi, maka penyidik harus menggunakan bukti-bukti yang sah dan baru, yang berbeda dengan alat-alat bukti yang sudah ada sebelumnya. Artinya, alat buktinya tidak boleh sama dari yang sebelumnya,” kata Boris.

Boris menegaskan, bukti-bukti baru tersebut, harus berdasarkan temuan penyidik yang bersumber dari validitas terkait perkara. Dan juga diperoleh dari prosedur yang sesuai. Artinya, kata Boris bukan alat-alat bukti hasil dari rekayasa.

“Karena bila bukti-bukti baru itu diperoleh secara tidak sah, maka bukti-bukti tersebut tetap tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, dan tidak memiliki nilai pembuktian,” ujar Boris.

Menurut Boris, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky ini, sejumlah bukti baru sebetulnya masih dapat diperoleh. Selain itu, dikatakan Boris, dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, memberikan celah putusan yang berdasarkan atas keyakinan hakim.

Alat bukti yang bisa meyakinkan para hakim, bukan cuma berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang selama ini menjadi basis penyidikan Polda Jabar. Akan tetapi, penyidik kepolisian harus mengacu pada alat-alat bukti yang hingga kini belum ditampilkan. Yaitu, berupa alat-alat bukti yang berasal dari scientific crime investigation.

“Misalnya, berupa CCTV, video, chat, atau juga hasil tes DNA,” kata Boris.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam hingga kini masih menyisakan sejumlah misteri. Kasus itu kembali viral seiring tayangnya film 'Vina: Sebelum 7 Hari'.

Keluarga almarhumah Vina selaku korban, selama ini sudah sering muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan. Namun, kondisi itu berbeda dengan pihak keluarga almarhum Eky.

Ayah kandung Eky, Iptu Rudiana, diketahui hanya sekali memberikan pernyataannya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya. Sosok pria yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan itupun sulit ditemui oleh media.

Berdasarkan pantauan di Polsek Kapetakan, Rudiana tidak ada di kantor tempatnya selama ini berdinas. Di depan ruangannya pun tidak terlihat ada papan nama dan jabatannya sebagai kapolsek.

Selain itu, kondisi rumah Rudiana yang berada di Jalan Sitameng RT 06 RW 07, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, juga terlihat sepi. Tidak terlihat ada aktivitas di rumah Rudiana yang ditutupi pagar besar berwarna coklat.

Ketua RT 06, Jumadi, mengatakan, sosok Rudiana selama ini dikenal baik kepada warga sekitar. Rudiana juga kerap memberikan sumbangan jika ada acara di lingkungan rumahnya.

"Baik, ke masjid juga rajin," katanya, Senin (15/7/2024).

Jumadi menjelaskan, sebelum kasus pembunuhan Vina kembali viral, Rudiana sebenarnya aktif berkegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun sejak kasus itu kembali ramai, Rudiana seperti menghilang.

"Dulu sering ikut kumpul-kumpul sama warga. Tapi sejak kasus Vina ramai, (Rudiana) gak pernah kelihatan," ucapnya.

Jumadi menambahkan, selama ini juga banyak yang mencari Rudiana, termasuk dari kalangan media. Namun, Rudiana sulit untuk ditemui.

Sebelumnya, menanggapi putusan praperadilan Pegi Setiawan, keluarga almahumah Vina meminta Iptu Rudiana, untuk muncul di hadapan publik guna memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Kakak kandung Vina, Marliyana, mengatakan, sejak awal peristiwa pembunuhan yang menimpa adiknya, keluarganya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Rudiana.

"Kalau kata saya pribadi dan keluarga, Pak Rudiana harus muncul ya, karena memang dari awal kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana kasus ini," kata Marliyana, Selasa (9/7/2024).

Marliyana mengungkapkan, Rudiana harus muncul untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Apalagi, saat ini isu yang berkembang di masyarakat adalah petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap.

"Pak Rudiana harus memberikan penjelasan, karena ini isunya salah tangkap semua. Harusnya sedikitnya dia muncul untuk kasih klarifikasi, kasih keterangan," ucapnya.

Pada akhir Juni lalu, Rudiana sempat muncul dalam sebuah foto yang beredar di grup Whatsapp Humas Polres Cirebon Kota, dalam rilis kegiatan turnamen bulutangkis. Rudiana, yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diketahui turut serta dalam Turnamen Bulutangkis Kapolres Cirebon Kota Cup, dalam rangka HUT ke-78 Bhayangkara.

Turnamen itu digelar di salah satu GOR Bulutangkis di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Selasa (25/6/2024). Dalam foto tersebut, Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto dan sejumlah jajarannya.

Rudiana memakai kaos olah raga berwarna putih dengan corak warna biru bertulisan 'Samawa'. Rudiana juga mengenakan celana selutut berwarna hitam dan memegang sebuah raket.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto, mengungkapkan, turnamen bulutangkis itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara anggota Polres Cirebon Kota.

"Dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, Polres Cirebon Kota melaksanakan kejuaraan badminton antara Polsek dengan satuan yang ada di Polres. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi. Kemudian, dengan berolahraga, kita berharap semua anggota Polres menjadi sehat, segar, semangat, dan bahagia," katanya dalam rilis tertulis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri belum merencanakan untuk menarik penanganan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Widada mengatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam penyidikan lanjutan di Polda Jabar dengan mengevaluasi putusan praperadilan yang berujung pada pembebasan status tersangka Pegi Setiawan.

“Terkait kasus Vina ini, tentunya kita harus mengkaji tentang apa yang sudah terjadi. Kita saat ini hanya memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Ditarik atau tidak (penangannya oleh Bareskrim), kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti saat ini, masih dalam proses evaluasi,” begitu kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (15/7/2024).

Wahyu mengatakan, evaluasi bukan cuma terkait perkara pokok kasus tersebut. Tetapi, kata dia, evaluasi juga dilakukan terhadap para anggota yang menangani kasus tersebut. Wahyu juga meminta agar Polda Jabar turut mendengarkan aspirasi masyarakat perihal penyidikan lanjutan kasus tersebut.

Pun sebaliknya, kata dia, agar masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi yang benar perihal peristiwa kematian Vina dan Eky yang terjadi sewindu lalu itu dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Karena tentunya, kita ingin kasus ini dijalankan penyidikannya secara transparan dan profesional,” begitu kata Wahyu.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon saat ini belum dihentikan penyidikannya. Pada Senin (8/7/2024), Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung melalui hakim praperadilan Eman Sulaeman memutuskan untuk membebaskan status tersangka Pegi Setiawan.

Kuli bangunan 27 tahun itu bebas setelah hampir tiga bulan dalam penahanan di Polda Jabar lantaran dituduh menjadi satu dari tiga buronan pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

Namun, pembebasan status hukum tersebut belum berujung pada penghentian kasus. Karena Polda Jabar masih mengacu pada putusan pengadilan 2018, yang menyebutkan masih adanya tiga DPO terkait pembunuhan Vina dan Eky yang belum ditangkap.

Sementara tujuh terpidana saat ini menjalani pidana penjara seumur hidup. Dan satu terpidana yang sudah bebas dari hukuman penjara delapan tahun penjara, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah praperadilan PN Kota Bandung membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, pengacara kondang Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni. N lilis sri handayani

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Kebebasan Pegi Setiawan dari status sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, turut disyukuri masyarakat luas. Mereka bahkan memberikan hadiah untuk Pegi Setiawan sebagai bentuk rasa syukur.

Hadiah itu salah satunya diberikan oleh Tiara Rahmi, seorang pengusaha asal Tasikmalaya, yang dikenal dengan sebutan ‘Ratu Durian’. Bos durian itu memberikan satu buah motor merk Suzuki Smash, yang mirip dengan sepeda motor Pegi yang disita oleh polisi pada 2016 silam.

Pemberian motor itu merupakan nazar dari Ratu Durian, jika Pegi Setiawan bebas atau dikabulkannya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Sepeda motor tersebut diserahkan oleh adik dari Tiara, Ziran Zibrani, dan diterima langsung oleh Pegi Setiawan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Ahad (14/7/2024).

"Alhamdulillah, saya dan keluarga merasa sangat terharu, sangat bahagia. Ini hadiah terindah buat saya," ujar Pegi.

Pegi mengatakan, sepeda motor itu akan digunakannya untuk keperluan pekerjaan di Cirebon. Selain itu juga untuk mengantar jemput adiknya sekolah.

"Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput adik saya sekolah," ungkap Pegi.

Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menilai, Ratu Durian merupakan sosok yang dermawan, peduli, dan perhatian. Dia pun menyampaikan terima kasih untuk hadiah yang diberikan kepada kliennya itu.

"Saya atas nama keluarga Pegi Setiawan dan atas nama penasehat hukumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tiara Rahmi, Ratu Durian dari Tasikmalaya. Beliau bukan siapa-siapanya Pegi Setiawan, tapi begitu peduli dan perhatian," kata Toni.

Toni menerangkan, Tiara selama ini mengikuti perkembangan kasus Pegi Setiawan hingga akhirnya bisa bebas setelah adanya putusan pra peradilan di PN Bandung. "Ibu Tiara nazar, kalau Pegi bebas, akan membelikan motor yang (mirip dengan motor yang) dulu pada tahun 2016 disita kepolisian," ucapnya.

Tak hanya sepeda motor, Tiara juga memberikan sejumlah hadiah lainnya untuk Pegi dan keluarganya, seperti jaket, mukena dan lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam, memasuki babak baru. Hal itu setelah Pegi Setiawan, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut dibebaskan melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menjelaskan, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan menyatakan penetapan tersangka kliennya itu batal demi hukum. Selain itu, Pegi Setiawan juga tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan poin kelima, yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon.

"Ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap," cetus Toni, Jumat (12/7/2024).

Meski demikian, Toni mempersilakan penyidik jika ingin melanjutkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Dia menyarankan agar tim penyidik memulainya kembali dari awal, di antaranya dengan menelusuri handphone para terpidana maupun CCTV di lokasi kejadian.

"Penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan perkara Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri (Cirebon) atas nama delapan terpidana itu," kata Toni.

Toni menyebutkan, ada sejumlah alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky yang belum dibuka hingga saat ini. Padahal, alat bukti tersebut tertuang dalam amar putusan.

"(Sejumlah alat bukti) di antaranya adalah enam handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama delapan terpidana, itu belum pernah dibuka," kata Toni.

Toni mengatakan, dari handphone yang disita tersebut, seharusnya bisa diselidiki isi percakapan atau riwayat media sosial para terpidana. Selain handphone milik terpidana, barang bukti lain yang belum pernah dibuka adalah CCTV.

Toni menjelaskan, CCTV terkait kejadian pembunuhan Vina dan Eky sebenarnya ada. Hal itu terungkap dalam salinan putusan sidang Pengadilan Negeri Cirebon terhadap delapan terpidana kasus tersebut.

Menurut Toni, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan itu, disebutkan bahwa salah satu saksi bernama Dodi Irwanto, yang merupakan petugas kepolisian, bersama rekan-rekannya, yaitu Aiptu Rudiana, Bripka Gugun dan Brigadir Andi Saprudi, melakukan penyelidikan di sekitar TKP.

Setelah itu, saksi Dodi bersama Aiptu Rudiana, Bripka Gugun dan Brigadir Andi Saprudi melakukan pengamanan terhadap delapan orang yang diduga melakukan pengeroyokan (terhadap Vina dan Eky) hingga meninggal dunia.

"Nah jadi (delapan orang) diamankan dulu. Setelah mengamankan, (polisi) baru menemukan CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Itu keterangan dari saksi Dodi Irwanto," kata Toni.

Sama seperti Dodi, lanjut Toni, saksi dari anggota kepolisian lainnya yang bernama Gugun Gumilar, juga sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian. Namun CCTV belum dibuka.

"Berarti saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar dan Aiptu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan, (CCTV) belum dibuka," terang Toni.

Dengan adanya keterangan saksi dari dua petugas kepolisian tersebut, Toni menyatakan, pihaknya berpendapat CCTV itu sebenarnya ada. Namun, CCTV tersebut didapat setelah delapan orang itu diamankan.

"Kalau penyidik melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Vina dan Eky, cobalah buka CCTV dan handphone yang sudah disita sebagai barang bukti," kata Toni.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kini telah menghirup udara bebas usai gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di tengah euforia kebebasan Pegi, pengacara kondang Hotman Paris, mengeluarkan opini yang soal kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan pra peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

"Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi," tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

"Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci," ucap Toni, menambahkan.

Toni menerangkan, di Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan," jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut.

"Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi," terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. "Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan," katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

"Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

Terkait apakah perkara Pegi dihentikan atau dilanjutkan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sricahyawijaya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penyidik Polda Jabar. Sebab hingga saat ini berkas masih berada di penyidik.

Kasipenkum menyebut pihaknya menunggu terkait perkembangan berkas tersebut apakah dikirimkan kembali atau ada tindakan hukum lain. Berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik diberi waktu 14 hari.

"Kalau berkas dikembalikan kami akan tetap meneliti sesuai KUHAP," kata Nur, Rabu (10/7/2024).

Nur mengatakan berkas perkara kasus Pegi Setiawan telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar sebelum hasil sidang praperadilan. Selain itu, Kejati Jabar tetap menyiapkan enam jaksa untuk menangani kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui persidangan selama hampir lima bulan, Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Oleh karenanya terhadap SYL dijatuhi hukuman 10 tahun pejnjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan,” ujarnya melanjutkan

1. SYL Divonis 10 Tahun Penjara

Tak hanya pidana badan, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan dan menyalahgunakan kewenangan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi, keluarganya, dan keperluan lainnya.

Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta politikus Partai Nasdem tersebut dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Besaran uang pengganti yang dibebankan kepada SYL juga jauh lebih ringan. Sebelumnya, jaksa meminta agar SYL dibebankan mengganti Rp 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Pegi Setiawan Mengaku Disiksa Penyidik, Polri Masih Bungkam

Polri masih bungkam soal pernyataan Pegi Setiawan yang mengaku sempat disiksa penyidik saat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Ya tentu sejauh ini, itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, Pegi mengatakan bahwa dia sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik.

Tak hanya itu, Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi,” kata Pegi.

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan Pegi soal status tersangkanya sudah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Terkait putusan ini, Trunoyudo menyebut bahwa Polda Jawa Barat juga sudah menerima salinan pada putusan hakim PN Bandung.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," ujar dia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.