Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keterlibatan pihak lain, dalam perkara ibu gugat anak kandung terkait pemalsuan dokumen. Hal tersebut diungkap dalam tuntutan, dan dikuatkan replik.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy Sugianto dan saksi Feline Sugianto yang telah memeberikan keterangan palsu di persidangan telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie," kata JPU Karina Tri Agustina, dalam persidangan yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

JPU menemukan fakta persidangan, bahwa bukan hanya terdakwa Kusumayati yang terlibat memalsukan tanda tangan. Saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto ikut aktif membuat membuat Akta No. 5 tanggal 4 September 2013 di Notaris Nyai Raden Kania Nursanti.
"Sehingga perkara ini ada peran saksi saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto," jelas JPU dalam pembacaan replik.

Baca Juga: Pleidoi Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dibantah Jaksa, Begini Pertimbangannya

Senada dengan tuntutan jaksa, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti, keberatan dengan kesaksian Dandy dan Ferline di persidangan.

"Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu," ungkap Kania.

Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada Kusumayati.

"Kan dasarnya dari PKR, PKR menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris," kata dia.

Yang aktif memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kania, adalah Dandy bersama adiknya Ferline yang mendatangi kantornya langsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, ibunya, terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

"Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, saya juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy sendiri," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Terdakwa perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan dokumen, Kusumayati, menolak tuntutan. Penolakan diungkap Kusumayati saat membacakan pleidoi.

“Saya menolak tuduhan atas kasus ini. Saya tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1. Saya meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan,” tutur Kusumayati dalam persidangan yang dikutip Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal tersebut diungkap Kusumayati dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 23 Oktober 2024. Terdakwa hanya dituntut 10 bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, dengan syarat apa bila permintaan mediasi berupa audit perusahaan tidak dipenuhi selama tiga bulan, maka terdakwa langsung dipenjara.
Sederet polemik terkait pengakuan Kusumayati muncul seiring dengan persidangan. Pertama, terkait pengakuan dirinya yang mengaku tidak tahu soal pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut diungkap kuasa hukum korban sekaligus anak Kusumayati, Stephanie, Zaenal Abidin.

Zaenal menyebut Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu soal pokok aduan, yang menjadi dasar tuntutan. Yakni, terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukannya.

"Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu, soal tanda tangan Stephanie yang dipalsukan, ia bersikukuh menyuruh karyawannya yang bernama Alen untuk meminta tanda tangan kepada Stephanie," kata Zaenal.

Baca Juga: Pleidoi Terdakwa di Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dikritik, Ini Sebabnya

Selain itu, Zaenal menyinggung soal alasan Kusumayati membuat dokumen waris baru dengan dalih kartu keluarga. Mehurut Zaenal, dokumen itu dipakai untuk mengubah susuhan pemegang saham perusahaan keluarga, yakni PT EMKL Bimajaya Mustika, yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum Sugianto, suami Kusumayati, dan Edi Budiono.

"Susunan saham perusahaan tersebut diubah menjadi 40 persen milik Kusumayati, 40 persen milik Dandy, dan 20 persen milik Ferline berbekal tanda tangan Stephanie selaku ahli waris yang dipalsukan di SKW, notulen rapat, dan RUPS-LB," kata dia.

Menurut Zaenal, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Stepahanie sebagai pelapor. Zaenal menyebut terdakwa ngotot tidak bersalah karena ia merasa dirinya seorang ibu.

Selanjutnya, Zaenal mempermasalahkan klaim Kusumayati yang menuding Stephanie menggugat dirinya. Gugatan terkait uang Rp 500 miliar dan puluhan kilogram emas.

"Padahal selama proses persidangan tak pernah terungkap, baik dari terdakwa Kusumayati, maupun saksi Dandy dan Ferline selaku saudara Stephanie, jika penggunggat meminta harta," kata Zaenal.

Dalam pleidoinya, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan dengan masa percobaan satu tahun. Tuntutan ini diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang pada sidang sebelumnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Perusahaan tambang nikel di Halmahera Timur, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan pemalsuan dokumen, yakni SK Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-05/2010 tentang wilayah izin usaha pertambangan (IUP).

"Akibat pemalsuan SK Bupati tersebut, klien kami PT WHBP tidak bisa dimasukkan dalam minerba one data Indonesia, database pertambangan di Kementerian ESDM, karena seolah-olah terjadi tumpang tindih," kata kuasa hukum pelapor, Muhammad Mahfuz, di Bareskrim Polri, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pemalsuan dokumen terkait SK kepala daerah, yang memberi izin PT Position di wilayah IUP PT WHBP. Sehingga, membuat kliennya sangat dirugikan, karena izin lahan nenjadi tumpang tindih.

Oleh karena itu, PT WHBP melapor ke Bareskrim Polri. Laporan teregistrasi dengan nomor: LP/B/378/X2024/SPKT/bareskrim Polri, tanggal 22 Oktober 2024.

Mahfuz menerangkan bila merujuk pada SK Bupati Halmahera Timur yang asli, luas wilayah IUP PT Position 4.047 hektare dengan delapan titik kordinat. Namun, dalam dokumen yang disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk kelengkapan syarat MODI, berubah mejadi 68 titik koordinat.

Sedangkan, wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT WHBP berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara Nomor: 502/2/DPMPTSP/IUP-OP.LB/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020, PT WHBP dengan luas areal 1.053,55 hektare. Dia menyebut mantan Bupati Halmahera Timur Wehelmus Tahalele yang tanda tangannya tertera dalam SK itu, menegaskan dirinya tidak pernah membuat surat dengan jumlah 68 titik koordinat.

"Yang benar hanya delapan titik koordinat. Penegasan ini juga dibuatkan beliau dalam bentuk surat pernyataan yang disahkan oleh Notaris pada 18 Juli 2017. Beliau juga menyatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan beliau dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI,” terang Mahfuz.

Mahfuz menekankan penambahan titik koordinat dalam SK Bupati Halmahera Timur tersebut membuat wilayah IUP PT WHPB seolah-olah berada di dalam wilayah IUP Position. Akibatnya, PT WHBP tak kunjung mendapatkan pendaftaran di minerba one data Indonesia (MODI) Kementerian EDSM.

"Padahal, sebelum ada penambahan 60 titik koordinat itu, PT WHBP sudah mendapatkan sertifikat Clear and Clean atau CnC Tahap 6 dari ESDM pada Tahun 2012. Sedangkan, PT Position mendapatkan CnC tahap 9 pada tahun 2013,” tekan Mahfuz.

Mahfuz menyebut sejatinya dugaan tindak pidana pemalsuan ini sebenarnya sudah pernah menjadi bahan pengaduan Masyarakat pada Mei 2024. Berdasarkan keterangan penyidik, kata dia, harus membuat laporan polisi model B.

"Nah, hari ini kami memenuhi hal itu, disertai dengan sejumlah bukti-bukti,” ucapnya.

Mahfuz berharap Mabes Polri bergerak cepat mengusut tindak pidana pemalsuan ini. Sebab, kata dia, saat ini PT Position, anak usaha Harum Energy Tbk setelah mengakuisisi 51 persen saham dengan nilai USD 80,325 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun. Bahkan pembelian saham itu diduga menggunakan dana publik.

“Sekarang sahamnya sedang dikerjasamakan ke pihak asing, untuk mendapatkan dana lainnya. Agar publik tidak membeli saham perusahaan yang sedang dalam sengketa apalagi skandal pelanggaran hukum. Kami berharap Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas Bursa Efek Indonesia mengambil langkah serius dalam masalah ini,” pungkasnya. Medcom.id/Siti Yona Hukmana


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menaggapi pernyaataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karvanvian mengungkapkan ada sejumlah modus yang dilakukan oknum kepala daerah memalsukan data inflasi di daerahnya agar menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang engau pada standar internasional.

Dia juga memastikan bahwa BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Amalia juga menekankan bahwa data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," paparnya.

Baca Juga: 3 Kehebatan Hassan Nasrallah yang Membuatnya Ditakuti Israel, Apa Saja?

Dia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," pungkas Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Motif asmara jadi alasan seorang warga negara China, CZ alias BC, memalsukan dokumen permohonan pembuatan paspor Indonesia.

Pria itu disebut hendak menikahi JA (52), kekasihnya yang merupakan perempuan Indonesia. Perempuan tersebut juga terlibat dalam pemalsuan dokumen itu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya menjelaskan CZ dan JA bertemu di Belanda.

CZ merupakan koki di salah satu restoran di sana. Sementara JA datang ke negeri tulip itu sebagai turis.

Namun, dia sempat kerja serabutan, salah satunya di restoran tempat CZ bekerja. Hubungan asmara di antara mereka tumbuh dan keduanya hendak menikah.

Namun, hal ini terhalang oleh administrasi di Belanda.

Pasalnya, CZ memegang status sebagai permanent residence atau punya izin untuk menetap. Sementara, JA datang ke Belanda menggunakan visa turis sehingga tidak memiliki izin tinggal.

“Karena statusnya si JA di Belanda itu tanpa izin tinggal, jadi, untuk melakukan perkawinan agak sulit dilakukan di Belanda atau Eropa. Jadi, JA mengajak melakukan pernikahan di Indonesia,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

JA berinisiatif membuat sejumlah dokumen palsu untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor RI untuk CZ.

Dokumen-dokumen yang dipersiapkan adalah KTP, kartu keluarga (KK), dan akte kelahiran.

Untuk memuluskan rencananya ini, JA meminta bantuan temannya, SS, yang juga seorang WNI.

Sebelum memalsukan sejumlah dokumen, JA dan CZ sempat menanyakan mekanisme pindah kewarganegaraan menjadi WNI kepada Kedutaan Besar Indonesia di Belanda.

“Mungkin mereka pikir (kalau diurus) di Indonesia bisa mempercepat prosesnya. Tapi, lebih jauhnya nanti. Kami sedang melakukan pendalaman terkait motif-motif,” kata Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yuris Setiawan.

Aksi ketiga terduga pelaku ini akhirnya mereka eksekusi pada Rabu (7/8/2024).

Mereka datang langsung ke kantor imigrasi Jakarta Pusat untuk mengurus pembuatan dokumen paspor bagi CZ.

Ketiganya mengajukan pemohonan layanan paspor melalui layanan priotitas.

“Mereka menggunakan layanan prioritas dengan alasan bahwa si WNA adalah lansia penyandang disabilitas yaitu tunawicara, jadi dua WNI ini menyampaikan alasan tersebut untuk menggunakan layanan prioritas,” lanjut Andika.

CZ mengira pengajuan paspor RI membuatnya diberi status WNI tanpa melalui proses naturalisasi.

Dalam konferensi pers, pihak imigrasi juga membantah CZ penyandang tunawicara atau bisu.

CZ aslinya dapat bicara, tetapi dia memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Saat diwawancarai oleh petugas imigrasi pada Rabu lalu, CZ pura-pura tidak bisa dengar dan bicara.

Namun, aksi mereka gagal usai petugas melakukan scan QR code pada dokumen milik CZ.

Pada dokumen-dokumen yang diserahkan, data dan nama yang muncul justru nama orang lain.

Selain itu, pada dokumen akta kelahiran juga tidak tercantum bulan pengeluaran dokumen.

“Sehingga, berdasarkan hasil pengecekan petugas kami terhadap CZ alias BC itu bisa dipastikan beriktikad melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yaitu memalsukan data dokumen,” tegas Andika.

Ketiga pelaku langsung ditangkap oleh pihak Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat.

Atas tindakannya, ketiga pelaku diduga dijerat pasal 126 huruf c UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu memberikan data yang tidak benar untuk memperoleh dokumen RI bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ketiga terduga pelaku diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 500 juta.

Jika terbukti bersalah dalam proses persidangan, ketiga pelaku wajib untuk menyelesaikan hukuman mereka.

Sementara, setelah hukumannya selesai, CZ akan dideportasi ke negara asalnya dan dilarang masuk ke Indonesia lagi.

Bandar Lampung: Seorang pria di Bandar Lampung merengek di hadapan polisi dan meminta untuk dibebaskan setelah dirinya diketahui membuat laporan palsu dan berpura-pura menjadi korban begal motor. Pelaku pun terancam sanksi pidana satu tahun empat bulan kurungan penjara.

Tersangka ardi 23 tahun, warga Rajabasa, Bandar Lampung ini hanya mampu tertunduk lesu dan menyesali perbuataanya usai dijemput Tim Opsnal Satreskrim Polsek Sukarame untuk menjalani pemeriksaan atas ulahnya yang telah membuat laporan palsu dan berpura-pura menjadi korban begal motor pada 26 Juli lalu.

Dihadapan polisi, pelaku mengaku sangat menyesali perbuatannya dan tak pernah mengira perbuataanya membuat laporan palsu akan berbuntut panjang, dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tersangka mengaku terpaksa melakukan perbuatan bohong dengan berpura pura menjadi korban pembegalan dan membuat laporan palsu ke kantor polisi karena takut sepeda motor yang masih berstatus kredit yang telah ia gadaikan diketahui oleh mertuanya.

Tersangka pun mengaku terpaksa harus menggadaiakan sepeda motor tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari keluarganya.

Kanit Reskrim Polsek Sukarame, Ipda Muazam mengatakan, terungkapnya kasus laporan palsu ini setelah tim penyidik menindak lanjuti laporan pelaku dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

Pelaku dinyatakan membuat laporan palsu karena keterangan pelaku tidak sesuai dengan berita acara laporan polisi yang dibuat oleh pelaku

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang tindak pidana laporan palsu dan terancam 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. MetroTV/Angga Pratama

(CDE)

Medan: Kejaksaan Negeri Medan, Sumatra Utara, menetapkan pasangan suami istri (pasutri) berinisial YAN, 66, dan MEL, 66, sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat. Kejari Medan juga menahan keduanya.

"Ya, dilakukan penahanan sesuai pertimbangan jaksa," kata Kasi Intel Kejari Medan, Dapot Dariarma Siagian, melalui pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2024.
Dapot menjelaskan kedua tersangka ditahan untuk dua puluh hari kedepan, terhitung sejak Kamis, 25 Juli 2024. "Jaksa melakukan penahanan, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta agar tidak mempersulit penanganan perkara dan pasal yang disangkakan," jelasnya.

Dapot mengatakan YAN ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, sementara MEL di Rutan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, Sumatra Utara. Keduanya dijerat Pasal 263 Ayat (1) Dan (2) KUHP.
Sebelumnya YAN dan MEL dilaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan data otentik terkait pengelolaan dana di CV Pelita Indah.

Pasutri ini memalsukan tanda tangan pada surat kuasa untuk menarik dana di bank mencapai kisaran Rp600 miliar, terhitung sejak 2009 hingga 2021. Aksinya baru diketahui setelah pihak perusahaan mendapati rekening Koran CV Pelita Indah kosong di tahun 2021.

Sementara surat kuasa yang dijadikan barang bukri telah disita dan hasil Puslabfor polisi menyebut bahwa tanda tangan pada surat kuasa tanggal 17 desember 2009 adalah non identik.

(DEN)

Sidoarjo: Seorang oknum anggota TNI AL dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh oditur militer karena nekat memalsukan surat izin cerai. Sebelumnya oknum TNI ini juga sudah dua kali divonis bersalah atas kasus KDRT dan nikah ganda, di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya,42, yang berdinas di Lantamal V Surabaya itu kembali menghadapi sidang kasus ketiga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Senin, 22 Juli 2024. Terdakwa sebelumnya sudah divonis 11 bulan penjara kasus KDRT tahun 2020, dan 8 bulan penjara kasus nikah ganda tahun 2021 di pengadilan yang sama.

Kasus ketiga yang dihadapi Koptu Bah Adi Purnomo Wijaya adalah pemalsuan surat izin cerai. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh oditur militer Kapten Putri Dewi Ayu Amarylis.

"Terdakwa Koptu BAPW didakwa Pasal 263 (2) KUHPM, akibat pemalsuan dokumen surat izin cerai dimaksud menimbulkan kerugian atas korban," kata Kapten Putri Dewi.

Hendrayanto, kuasa hukum korban Djauharatul Insijah mengatakan, tuntutan oditur militer itu sangat ringan. Padahal anggota TNI yang sudah dijatuhi pidana lebih dari dua kali oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasan.

"Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI di pasal 53 dijelaskan bahwa prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasan, karena alasan mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, dan dijatuhi pidana lebih dari dua kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Hendrayanto.

Hendrayanto juga kecewa dengan hal yang meringankan terdakwa karena ada surat permohonan dari kesatuannya berdinas. Padahal perbuatan terdakwa sesuai fakta pengadilan jelas-jelas mencoreng institusi TNI AL.

Korban Djauharatul Insijah juga mengaku tidak terima dengan tuntutan oditur militer. Dia berharap proses hukum pada terdakwa bisa berjalan objektif dan berkeadilan.

"Terdakwa ini kan sudah berulang kali melakukan kesalahan dan itu fatal semua, tapi kok kesannya masih dilindungi terus, mohon maaf saya orang awam masalah hukum, kok dari kedinasan terkesan menutup-nutupi," kata Djauharatul Insijah. MI/Heri Susetyo

(CDE)

Bandung: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menyerahkan dua orang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Berkas perkara atas nama tersangka berinisial HHM dan DRM telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik telah berkoordinasi dengan kejaksaan. Berkas perkara atas dua tersangka telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan sejak 17 Juli 2024..

"Pagi hari ini penyidik dari Polda Jawa Narat akan menyerahkan dua orang tersangka berinisial HHM dan DRM terkait kasus Dago Elos," ucap Jules didampingi Subdit II Ditreskrimum Polda Jawa Barat AKBP Goncang Aji, di Mapolda Jawa Barat, Senin 22 Juli 2024.
Dia mengatakan, kedua tersangka telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Mereka pun ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga: 2 Tersangka Pemalsuan Surat dan Akta Tanah Dago Elos Bandung Dibekuk

"Dalam sangkaan diduga melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 serta Pasal 266. Artinya yang bersangkutan diduga terkait tindak pidana pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan tak benar pada suatu fakta otentik," kata dia.

Jules mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus sengketa tanah Dago Elos. Menurutnya, kemungkinan akan ada penambahan tersangka terkait kasus tersebut.

"Jadi untuk proses selanjutnya tentu akan terus berlanjut dan kami akan dalami penyelidikan kemungkinan akan ada penambahan tersangka selain dua tadi," jelasnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller beserta Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Bandung: Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah menangkap dua orang tersangka atas kasus sengketa tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Dua tersangka itu yakni, HHM dan DRM, yang diduga telah melakukan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan tersebut

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan P21 dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara atas kasus yang dilakukan oleh HHM dan DRM telah lengkap.

"Saat ini kami dari Polda Jawa Barat sudah menerima pemberitahuan terkait dengan telah lengkapnya hasil penyidikan kasus Dago Elos. Dalam arti kami sudah menerima P21 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," ucap Jules di Markas Polda Jawa Barat, Jumat 19 Juli 2024.
Jules mengatakan, tersangka HHM dan DRM telah ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024 atas dugaan pemalsuan surat dan akta tanah kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Keduanya diduga berperan sebagai pelaku utama atas kasus tersebut.

Baca juga: Warga Dago Elos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Sengketa Lahan

"Untuk keduanya diduga melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat 1 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 266 ayat 2 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana," kata Jules.

Jules menambahkan, kedua tersangka berserta barang bukti tersebut rencananya diserahkan pada Senin, 22 Juli 2024. Dia juga mengajak agar masyarakat turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kejaksaan untuk dua tersangka. Mohon doanya agar penyerahan tersangka ini dapat berjalan lancar dan kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengeklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membentuk tim internal guna mengusut dugaan pelanggaran dosen yang merekayasa persyaratan pengusulan guru besar lantaran mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator alias proses penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Tim internal berjumlah lima orang untuk mengusut tuntas masalah dugaan pelanggaran integritas akademik ini," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Iwan mengakui ULM diminta langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.
Selama prosesnya, tim internal ULM melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dan didesak agar secepatnya menyampaikan hasil investigasi.

"Kasus ini harus segera diselesaikan demi menjaga nama baik ULM," tegasnya.

Iwan menyatakan pula percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia termasuk ULM demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Meski begitu, dipastikannya ULM telah melaksanakannya dengan koridor yang benar dan sesuai aturan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Jadi setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar ada syarat ketat harus dilalui di internal ULM, kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," tegasnya.a

(WHS)