Jakarta: Notaris Raden Kania Nursanti menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan tanda tangan, dengan terdakwa Kusumayati. Dalam keterangan di persidangan, dia mengungkap ada andil saudara pelapor Stephanie, yakni Dandy Sugianto dan Ferline Sugianto, di perkara ini.

"Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu," ungkap Kani dalam keterangan sidang yang dikutip Rabu, 6 November 2024.

Hal itu diungkap Kani, atas keterangan Dandy yang mengaku tidak tahu terkait pembuatan akta yang berdasarkan surat keterangan waris, dengan tanda tangan palsu pelapor, Stephanie. Menurut Kani, Dandy kerap datang ke kantornya untuk mengurus akta perubahan pemegang saham PT EMKL Bimahaya Mustika atas dasar SKW itu.
Kani juga menyebut pembuatan akta perubahan saham tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada terdakwa Kusumayati.

"Kan dasarnya dari PKR, yang menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris," kata dia.

Baca juga: Pihak Lain Diduga Terlibat Perkara Anak Gugat Ibu Kandung, Begini Penjelasan JPU

Pemroses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kani, adalah Dandy bersama adiknya Ferline, sebagai salah satu pemegang saham. Sementara itu, ibunya sekaligus terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

"Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, bahkan juga ada bukti Dandy datang ke kantor tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy," paparnya.

Di sisi lain JPU yang membacakan tuntutan, Karina Tri Agustina, juga meyakini dan menuntut kedua saudara kandung korban yakni Dandy kakak kandung Stephanie, dan Ferline adik kandung Stephanie. Keduanya dinilai bersalah berdasarkan fakta persidangan.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy dan saksi Feline yang telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie," kata JPU Karina dalam sidang tuntutan.

Pada perjalananya kasus ini bergulir terdakwa sempat meminta mediasi, namun syarat yang diajukan Stephanie terkait dengan audit perusahaan tidak pernah disetujui oleh terdakwa sehingga persidangan terus berjalan.

"Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa Kusumayati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sesuai dengan pasal 266 Ayat 1 KUHP," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa pemalsuan tanda tangan anak kandung, Kusumayati menyangkal fakta sidang dengan menyudutkan kesalahan kepada notaris pembuat SKW, dan akta perubahan pemegang saham perusahaan. Kuasa hukum Kusumayati Nyana Wangsa mengatakan pihaknya menyayangkan sikap jaksa yang dinilai menghindari fakta persidangan.

"Iya kami tadi sudah mengajukan duplik terhadap repliknya jaksa, dimana jaksa selalu menclose fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keterangan notaris, padahal jelas notaris sendiri mengakui itu akta dia yang buat, mereka (Dandy, Ferline, dan Kusumayati) tidak pernah datang," ujar Nyana usai sidang duplik di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 6 November 2024.

Dalam nota pembelaan, kuasa hukum terdakwa Ika Kusumayati menerangkan bahwa, perubahan saham perusahaan PT EMKL Bimajaya Mustika, merupakan inisiatif terdakwa, dan hanya mengatasnamakan saja.

"Di muka persidangan terdakwa Kusumayati menerangkan bahwa soal saham itu inisitif terdakwa, hanya mengatasnamakan saja, karena waktu itu ada pelanggan yang mau memakai jasa perusahaannya, dan mengatakan bahwa kalau mau lanjut kerjasama harus mengganti pemegang saham yang meninggal di akta pemegang saham," kata dia.

Saat itu, kata Ika, terdakwa Kusumayati spontan menghubungi Notaris Kania, minta tolong mengganti nama almarhum suami terdakwa di akta menjadi atas nama Dandy Sugianto. Kemudian, memasukan nama Ferline yang merupakan saudara dari saksi pelapor Stephani.

"Waktu itu terdakwa berpikir bahwa terdakwa hanya meminjam nama anak terdakwa, terdakwa juga mengatasnamakan Ferline (dalam akta pemegang saham) tanpa sepengetahuan mereka karena terdakwa masih ingin menjalankan perusahaan," lanjutnya.

Kuasa hukum terdakwa mengeklaim pembuatan akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas. Guna, memenuhi permintaan relasi dagang perusahaan yang dikelola terdakwa.

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dibuatnya akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas guna memenuhi permintaan pelanggan atau relasi dagang terdakwa Kusumayati," ucap Ika.

Terdakwa Kusumayati dilaporkan pada 2021. Kusumayati dilaporkan dengan Pasal 263 KUHP, terkait pemalsuan surat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

JAKARTA - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL), Iwan S Lukminto mengaku pihaknya tengah menyusun strategi besar di tengah adanya status pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang beberapa waktu lalu.

Iwan menjelaskan, strategi besar tersebut disusun dalam rangka pengoperasian usaha yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, ia masih enggan untuk merinci lebih jauh terkait strategi besar tersebut.

"Saya membuat strategi besar, untuk bisa semuanya berkelanjutan, jadi jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, harus bisa dirasakan masyarakat langsung," kata Iwan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Iwan mengaku mendapatkan arahan dari Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita agar perusahaan kembali berjalan dan beroperasi agar terlebih dahulu agar tidak mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK kepada karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengajukan kasasi atas putusan pailit yang ditetapkan PN Semarang.

"Arahan dari Pak Menteri harus tetap berjalan, harus beroperasi yang baik. Nah ini kita sekarang kasasi, kita tunggu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT. Sri Rejeki Isman (Sritex). Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT. Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ungkap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis (25/10).

Jakarta -

Sidang gugatan hukum terhadap BHP Group (BHP.AX) atas jebolnya bendungan Mariana tahun 2015, akan dimulai di Pengadilan Tinggi London. Para penggugat menuntut ganti rugi hingga US$ 47 miliar atau setara Rp 727,09 triliun (kurs Rp 15.470).

Lebih dari 600.000 warga Brasil, 46 pemerintah daerah, dan sekitar 2.000 bisnis menggugat BHP atas jebolnya bendungan di Brasil tenggara itu. Adapun bendungan tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh BHP dan Vale (VALE3.SA), usaha patungan Samarco.

Dikutip dari Reuters, Senin (21/10/2024), jatuhnya bendungan, yang menampung limbah pertambangan atau tailing ini, melepaskan gelombang beracun yang menewaskan 19 orang. Tragedi ini juga membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, membanjiri hutan, dan mencemari sepanjang Sungai Doce yang dianggap sakral oleh suku asli Krenak.

Namun demikian, perusahaan tambang terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar itu mengajukan keberatan atas tanggung jawabnya dalam gugatan. BHP juga mengatakan, gugatan hukum di London menduplikasi proses hukum dan program perbaikan di Brasil.

Perusahaan menyebut, hampir US$ 8 miliar telah dibayarkan kepada mereka yang terkena dampak bencana melalui Renova Foundation, yang didirikan pada tahun 2016. Di samping itu, para penambang melaporkan, pemerintah Brasil saat ini sedang membahas kesepakatan kompensasi hampir US$ 30 miliar dengan BHP, Vale, dan Samarco.

Firma hukum yang mewakili para penggugat, Pogust Goodhead mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gugatan hukum Inggris adalah satu-satunya cara untuk benar-benar meminta pertanggungjawaban BHP.

"Klaim hukum Inggris telah mendorong BHP untuk akhirnya menerima bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak di Brasil, tetapi kesepakatan yang diusulkan ini paling banter hanya berjalan setengah jalan," kata CEO Pogust Goodhead, Tom Goodhead.

Sementara itu, BHP mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas Brasil dan pihak lain untuk mencari solusi guna menyelesaikan proses kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan komprehensif.

Sidang Pengadilan Tinggi London akan berlangsung hingga 12 minggu dan akan mempertimbangkan apakah BHP bertanggung jawab kepada para penggugat berdasarkan hukum lingkungan Brasil.

Sidang ini juga akan mempertimbangkan apakah kotamadya Brasil yang terlibat dalam kasus tersebut diizinkan untuk mengajukan tindakan hukum dan dampak dari setiap perjanjian yang dicapai dengan BHP oleh para penggugat yang terlibat dalam gugatan hukum Inggris.

Sebagai informasi, gugatan tersebut memiliki jalan yang berbelit-belit menuju pengadilan. Pada tahun 2020, gugatan tersebut sempat ditolak sebelum Pengadilan Banding memutuskan bahwa gugatan dapat dilanjutkan.

BHP dan Vale juga sempat berselisih di pengadilan Inggris atas potensi tanggung jawab mereka, sebelum mencapai kesepakatan pada bulan Juli untuk membagi tagihan atas segala ganti rugi yang mungkin diberikan.

(shc/rrd)

Jakarta -

Seorang pria bernama Evan Plotkin di Connecticut, AS, menggugat perusahaan Johnson & Johnson (J&J) setelah produk bedak taburnya diklaim memicu kanker. Pria tersebut menggugat sejak 2021 setelah ia didiagnosis mengidap kanker langka mesothelioma, kanker yang umumnya dikaitkan dengan paparan asbes, memengaruhi lapisan paru-paru dan organ lainnya.

Ia juga mengaku merasa sakit setiap menghirup bedak bayi yang diproduksi J&J. Plotkin mengaku terpapar produk J&J melalui penggunaan pribadi sejak tahun 1950-an dan penggunaan oleh anak-anaknya hingga tahun 2000-an.

Pengadilan Tinggi Fairfield County, Connecticut, memutuskan agar perusahaan J&J membayar sekitar 15 juta dollar USD atau sekitar Rp 233 Miliar kepada Plotkin untuk ganti rugi.

"Evan Plotkin dan tim persidangannya sangat gembira karena juri sekali lagi memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Johnson & Johnson atas pemasaran dan penjualan produk bedak bayi yang mereka ketahui mengandung asbes," kata Ben Braly, pengacara Plotkin, dalam email, dikutip Reuters.

Braly menekankan bahwa kasus tersebut menyoroti kekhawatiran serius tentang keselamatan konsumen dan tanggung jawab perusahaan.

Selain ganti rugi kompensasi sebesar 15 juta dolar, juri juga merekomendasikan agar perusahaan dikenakan ganti rugi punitif. Ganti rugi punitif ini, yang ditujukan untuk menghukum Johnson & Johnson atas tindakannya, akan ditentukan kemudian oleh pengadilan.

Tanggapan Johnson & Johnson

Johnson & Johnson telah menolak klaim tersebut dan mengisyaratkan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Erik Haas, wakil presiden litigasi perusahaan di seluruh dunia, mengkritik penanganan kasus tersebut oleh pengadilan, dengan mengklaim bahwa juri tidak diberikan bukti penting.

"Putusan tersebut tidak sesuai dengan penelitian ilmiah selama puluhan tahun yang menunjukkan bahwa produk bedak kami aman dan tidak mengandung asbes," kata Haas dalam sebuah pernyataan, dengan menegaskan bahwa produk perusahaan tersebut telah menjalani evaluasi keamanan yang ekstensif.

Perusahaan tersebut telah lama membantah adanya hubungan antara bedak taleknya dengan kontaminasi asbes, dan mengutip studi independen yang menurut J&J, menegaskan keamanan produk tersebut.

Lebih lanjut, putusan ini muncul di tengah pertikaian hukum yang jauh lebih besar yang dihadapi Johnson & Johnson. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak pertikaian hukum yang dihadapi perusahaan farmasi raksasa tersebut.

Dikutip dari Republic World, Johnson & Johnson saat ini tengah berupaya menyelesaikan klaim dari lebih dari 62.000 orang yang menuduh bahwa produk berbasis bedaknya menyebabkan kanker ovarium dan kanker ginekologi lainnya.

Perusahaan tersebut telah mengusulkan penyelesaian hampir $9 miliar atau Rp 139 triliun melalui kebangkrutan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Akan tetapi, kesepakatan tersebut telah menghadapi tantangan hukum dari beberapa pengacara penggugat dan saat ini sedang digugat.

Meskipun penyelesaian kebangkrutan akan menunda gugatan kanker ginekologi, penyelesaian tersebut tidak mencakup kasus mesothelioma seperti yang dialami Plotkin. Johnson & Johnson sebelumnya telah menyelesaikan beberapa klaim mesothelioma tetapi belum mengusulkan penyelesaian nasional untuk kelompok kasus ini.

(suc/kna)

Jakarta -

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait putusan Pengadilan Jakarta Timur yang mengabulkan sebagian gugatan Bank DKI dengan nomor perkara 05/Pdt.G./2024/PNJkt.Tim. Perseroan juga tetap berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Skema Restrukturisasi Keuangan yang telah disetujui seluruh kreditur selama proses hukum.

Melalui keterangan resmi, Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk, Fandy Dewanto menjelaskan terdapat empat poin dari perseroan dalam menanggapi putusan Pengadilan Jakarta Timur 05/Pdt.G./2024/PNJkt.Tim.

"Pertama, Perseroan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi pada 2 Oktober 2024 dengan nomor 107/Tim/X/2024-AP.Jo nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim atas gugatan PT Bank DKI sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam memperjuangkan hak kreditur lain yang telah menyepakati perjanjian perdamaian," ujar Fandy dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2024).

Kedua, Perseroan telah menerima permintaan tertulis dari kurang lebih 21,69 persen pemegang saham untuk dapat mengambil upaya apapun yang tersedia agar putusan Gugatan Bank DKI tidak merugikan kreditur dari WSBP dan semua pihak kreditur dapat diperlakukan secara adil.

Terlebih, apabila upaya yang dilakukan oleh Bank DKI dapat memberikan dampak pada kreditur yang merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian.

Ketiga, selama proses hukum bergulir, Perseroan tetap berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Skema Restrukturisasi Keuangan yang telah disetujui seluruh kreditur yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach) sejak 20 September 2022:

a. Bentuk kepatuhan Perseroan pada implementasi skema restrukturisasi homologasi tercermin dari konsistensi Perseroan dalam menjalankan kewajiban pembayaran Cash Flow Available for Debt Services (CFADS). Hingga saat ini, Perseroan telah menyelesaikan 4 tahap pembayaran CFADS dengan total nilai mencapai Rp320,85 miliar secara tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga telah menyelesaikan konversi atas 85% kewajiban kepada Kreditur Pemegang Obligasi melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK).

b. Selain itu, Perseroan juga telah menyelesaikan konversi atas 85% kewajiban kepada Kreditur Pemegang Obligasi melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK).

c. Perseroan juga telah melaksanakan Private Placement Tahap 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada kreditur dagang dengan nilai mencapai Rp 1,45 triliun.

Keempat, WSBP tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Perseroan akan terus memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) diterapkan dengan konsisten, serta memastikan seluruh program transformasi perusahaan terealisasi sesuai dengan target pemulihan kinerja pasca restrukturisasi," pungkas Fandy.

(ncm/ega)

Pada 2 April 2024, PDI Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yang digugat tindakan KPU meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024.

KPU menggunakan putusan MK dalam meloloskan Gibran, namun belakangan Majelis Kehormatan MK menyatakan terdapat pelanggaran etik terkait putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan pada Kamis, 10 Oktober 2024.

"Pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court," demikian keterangan di SIPP PTUN Jakarta, dikutip pada Rabu (2/10).

Gibran telah menanggapi soal gugatan tersebut. Pada 25 April 2024, ketika ia masih menjabat Wali Kota Solo, ia menyebutkan bahwa ia menunggu arahan Prabowo Subianto—Presiden terpilih, pasangannya di Pilpres.

"Itu yang lain saja yang menanggapi ya, kita menunggu arahan dari Pak Prabowo," ujar Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan merespons santai perihal gugutan sekelompok orang yang mengaku kader Banteng Moncong Putih ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN), terkait keabsahan perpanjangan kepengusuran Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menduga-duga gugatan tersebut sebagai skenario pelemahan. Tetapi, kata dia, usaha tersebut bakal kandas dengan sendirinya.

“Kalau yang lain (partai lain), ya gampang dilemahkan. Kalau PDIP, yang begitu-begitu sudah lewat. PDIP sudah mengalami sejarah perjuangan yang panjang. Jadi yang begini-begini hal biasa, namanya, bunga-bunga politik saja,” kata Komarudin saat dikonformasi, Rabu (11/9/2024).

Ia mengatakan, internal partainya sedang mengecek siapa-siapa yang mengaku sebagai kader, dan melayangkan gugatan tersebut. Karena menurut Komarudin, gugatan tersebut tak mungkin inisiatif mandiri.

“Makanya kita harus cek dulu, dia kader atau bukan. Sekarang-sekarang ini, kan banyak partai-partai lagi kena demam berdarah, jadi harus dicek, itu siapa, siapa di balik mereka itu yang penting,” ujar Komarudin.

Dia mengatakan, semua warga negara, memang memiliki hak hukum untuk melayangkan gugatan. Akan tetapi, terkait dengan PDI Perjuangan, upaya hukum tersebut akan ditindaklanjuti internal, jika memang benar para penggugatnya adalah kader. “Makanya, kita harus cek dulu, posisi kader kah, atau bukan,” ujar dia.

Empat orang yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta, perihal keabsahan kepengurusan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Senin (9/9/2024). Dalam gugatan tersebut, para penggugat mempertanyakan keputusan PDI Perjuangan yang memperpanjang periode kepemimpinan Megawati Sukarnoputri sampai 2025 mendatang. Menurut para penggugat perpanjangan masa kepemimpinan tersebut bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan yang menyatakan kepemimpinan ketua umum periode saat ini selesai pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Gugatan sekelompok kader terkait keabsahan perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019 - 2024 menjadi 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta, bisa berdampak panjang. Bahkan dikatakan bakal mengancam konstelasi politik, dan kepemimpinan nasional hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. DPP PDI Perjuangan menegaskan, gugatan tersebut bisa menganulir Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Juru Bicara PDI Perjuangan Cyril Raoul Hakim menegaskan, gugatan pihak yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih tersebut bukan bermaksud untuk mencari keadilan hukum. Namun kata dia, adalah bagian dari skenario untuk memperlemah partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri itu.

“Kami meyakini bahwa gugatan itu, syarat muatan politis. Ada sosok-sosok di balik ini semua (gugatan) yang bukan hanya ingin mengganggu PDI Perjuangan, tetapi ingin melemahkan PDI Perjuangan,” kata Chico Hakim saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).

Chico mengatakan, sebelum gugatan tersebut bergulir ke pengadilan, agar pihak-pihak yang dikatakan dia bermain-main dengan api terhadap PDI Perjuangan, menyudahi aksi-aksinya. “Kami minta berhentilah melakukan manuver-manuver yang mengganggu kedaulatan partai kami,” kata Chico.

Dia memastikan, PDI Perjuangan akan melawan pihak manapun yang mencoba-coba mengganggu. “Kami siap untuk menghadapi siapapun pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan, dan yang coba-coba melemahkan kedaulatan partai kami,” sambung Chico.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Hanteru Sitorus menegaskan, gugatan sekelompok orang yang mengatasnamakan kader Banteng Moncong Putih itu ngawur. Namun dikatakan dia, aksi ngawur para penggugat tersebut, bakal berujung pada risiko pembatalan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih dari hasil Pilpres 2024.

“Logika yang mereka (penggugat) pakai ini, menurut saya salah alamat, salah kaprah. Karena apa, karena kalau ini (gugatan) mau dipakai, maka Gibran itu, tidak akan mungkin menjadi wakil presiden (terpilih),” kata Deddy, dalam siaran pers yang diterima Rabu (11/9/2024).

Deddy menerangkan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN Jakarta tersebut, terkait dengan keabsahan perpanjangan kepengurusan, dan penambahan personel PDI Perjuangan 2019-2024. Dalam perpanjangan tersebut, masih mendaulat Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum sampai 2025 mendatang.

Deddy menambahkan, perpanjangan dan penambahan personel DPP PDI Perjuangan itu, sah, pun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

Jika penggugat dalam gugatannya menghendaki agar PTUN menyatakan kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2019 tak sah, maka konsekuensinya adalah semua keputusan ketua umum juga menjadi tak sah.

Hal tersebut, berimplikasi pada keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang menandatangani pemberian rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota (cawalkot) pada Pilkada Solo, Jawa Tengah (Jateng) 2020 lalu.

Dari kontestasi pilwalkot tersebut, Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berhasil terpilih. Dan modal pernah menjabat sebagai kepala daerah itu, membawa Gibran sebagai kontestan calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu.

Lalu, dari pilpres tersebut, Prabowo-Gibran berhasil terpilih. Selanjutnya, kata Deddy, jika dirunut perjalanan politik tersebut, dengan konsekuensi gugatan terhadap PDI Perjuangan, maka nasib politik Gibran juga terancam.

“Jadi kalau ini (kepengurusan PDI Perjuangan) mau dibatalkan, berarti yang dilakukan itu pada tahun 2019 juga salah dong. Kalau salah, maka penunjukkan Gibran sebagai wali kota Solo pada 2020 itu, cacat hukum. Kalau itu cacat hukum, maka dia tidak layak menjadi wakil presiden,” kata Deddy.

“Karena apa? Karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden itu, dia harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah,” terang Deddy.

Efek panjang tersebut, kata Deddy, yang tak dipikirkan oleh para penggugat keabsahan DPP PDI Perjuangan tersebut. “Jadi ini implikasinya panjang. Mereka (penggugat) tidak memikirkan itu,” ujar Deddy.

Namun begitu, kata dia, kepengurusan PDI Perjuangan tetap akan meladeni apa pun aksi-aksi yang dilakukan para penggugat tersebut. Sebab menurut dia, gugatan tersebut, hanyalah bagian dari skenario untuk melemahkan PDI Perjuangan.

“Tetapi jangan takut. Kami tidak takut. Ini (gugatan) hanya langkah-langkah politik di ujung masa pemerintahan untuk mendapatkan kredit, atau memang cuma sekadar untuk merongrong PDI Perjuangan,” begitu ujar Deddy.

Jakarta: Pengadilan Karawang terus menyidang perjara kasus anak gugat ibu kandung. Juru Bicara Pengadilan Negeri Karawang Albert Dwiputra Sianipar, meminta masyarakat sabar untuk melihat hasil persidangan, karena saat ini persidangan masih berjalan.

"Iya ini kan persidangan masih berjalan, kami minta masyarakat untuk bersabar, siapa sih yang tidak gemas melihat kasus ini. Tapi untuk penahanan ini kami minta masyarakat untuk bersabar," kata Albert saat, dalam keterangan yang dikutip Minggu, 11 Agustus 2024.

Mengenai status penahanan terdakwa, Albert mengaku tidak ada informasi resmi. Khususnya, saat perkara dilimpahkan dari Kejaksaan ke Pengadilan.
"Untuk status penahanan terdakwa, kita sebenarnya hanya meneruskan saja, kalau dicek di sistem kita terdakwa ini memang tidak ditahan sejak dari kepolisian, dan Kejaksaan, bahkan kita di PN," kata dia.

Baca juga: Terdakwa Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dinilai Tak Seriusi Upaya Restorative Justice

Ketika ditanya soal alasan terdakwa tidak ditahan, Albert menjelaskan bahwa, sat ini sedang proses sidang. Majelis, kata dia, tidak bisa memberikan pernyataan apapun sebelum ada putusan.

"Ini kan sidang masih berjalan, semuanya hanya menerka-nerka karena belum ada putusan, makanya tunggu putusan, hakim itu pasif yah. Majelis pun pasti gak mau memberikan pernyataan terkait status pihak yang berperkara, karena kita memang didesain seperti itu," imbuhnya.

Albert juga tidak keberatan jika masyarakat melaporkan kelakuan hakim dalam perkara ini ke Komisi Yudisial (KY). Ia juga memastikan, jika sikap terdakwa Kusumayati tidak kooperatif dan tidak mematuhi imbauan majelis hakim, pihak pengadilan bisa mengambil sikap untuk memerintahkan penahanan.

"Iya kalau terdakwa tidak mengindahkan imbauan majelis, dan tindakan itu merugikan. Kami bisa memerintahkan untuk terdakwa ini supaya ditahan," tegasnya.

(ABK)

Jakarta: Terdakwa dalam perkara anak gugat ibu kandung di Karawang, Kusumayati, dikritik. Pasalnya, Kusumayati tak mengindahkan kesempatan untuk berdamai atau mediasi dengan penggugat, yakni anaknya Stephanie.

"Dia (terdakwa) seperti tidak sungguh-sungguh ingin RJ (Restorative Justice), padahal hanya dengan perdamaian loh, dia akan selamat," kata kuasa hukum pelapor Zaenal Abidin dalam keterangan yang dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut dia, seharusnya pihak terdakwa dapat mengutamakan langkah mediasi. Yakni, berdamai soal audit perusahaan yang diajukan pihaknya. Terlebih, hakim juga mendorong kesempatan berdamai dari dua pihak yang berperkara.
Di sisi lain, Zaenal menyoroti terdakwa yang masih bebas meski menjalani persidangan. Karena, terdakwa tidak ditahan.

"Iya mentang-mentang tidak ditahan, jangan sampai merasa di luar santai, mau palsuin tanda tangan lagi juga bisa. Jangan sampai ada persepsi seperti itu," kata dia.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Dorong Penyelesaian Malaadministrasi Lewat Pendekatan Restorasi

Kusumayati disebut Zaenal, menolak syarat perdamaian yang diajukan pihak pelapor terkait audit perusahaan. Termasuk, tak mau menunjukkan list aset harta kepemilikan almarhum Sugianto suami terdakwa, termasuk atas nama terdakwa.

"Iya ini udah 3 tahun loh, tapi yang audit selalu ditolak, apa salahnya, ada apa ini kok tidak mau terbuka, kami juga meminta terdakwa menunjukkan list aset harta keluarga hanya melihat bukan meminta, tapi ini juga ditolak kenapa. Padahal seharusnya terbuka," ucap Zaenal.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kusumayati, Ika Rahmawati menuturkan, pihaknya merasa keberatan dengan keinginan pelapor dalam syarat perdamaian yang diajukan, namun menerima beberapa syarat yang lain.

"Iya tadi dibahaskan ada 5 point yang diminta Stephanie dalam mediasi, 3 point ini kita sudah setuju yah, hanya yang 2 ini kita keberatan," kata Ika.

Salah satu syarat yang ditolak pihak terdakwa yakni terkait audit perusahaan keluarga PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika. "Iya untuk RJ ini kita sudah terima yah, tapi ada 2 poin yang kita keberatan, yaitu terkait dengan audit, ini kan perusahaan keluarga kami keberatan untuk diaudit, kalau Stephanie ingin dapat untuk dari hasil usaha tinggal dicek dari laporan pajaknya," kata dia.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menggugat platform asal China, TikTok karena diduga membiarkan anak-anak di bawah 13 tahun membuat akun tanpa izin orang tua dan mengumpulkan “data ekstensif”. Hal ini melanggar undang-undang privasi anak-anak di AS.

Melansir dariThe Verge, Minggu (4/8/2024), Departemen Kehakiman mengklaim bahwa TikTok secara sengaja membiarkan anak-anak menggunakan platformnya melalui “Mode Anak,” mengumpulkan informasi mereka, dan gagal menghapus akun mereka atas permintaan orang tua mereka yang berimbas melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak (COPPA).

Pemerintah Amerika Serikatmengklaim bahwa TikTok mengumpulkan beberapa informasi pribadi tentang mereka sebagai bagian dari proses ini, seperti pengidentifikasi perangkat unik dan alamat IP.

Gugatan tersebut menuduh bahwa teknik pengaturan usia TikTok “kurang dalam banyak hal.” Berdasarkan praktik sebelumnya, TikTok akan mengizinkan pengguna memulai kembali proses pembuatan akun meski mereka awalnya memasukkan tanggal lahir yang menunjukkan bahwa mereka berusia di bawah 13 tahun, menurut pengaduan tersebut.

Selain itu, Departemen Kehakiman menyebut bahwa TikTok juga dulu membiarkan pengguna masuk melalui Instagram atau Google yang akan mengkategorikan akun sebagai “usia tidak diketahui”.

Menurut Departemen Kehakiman AS, TikTok telah membiarkan jutaan anak menggunakan platform, tetapi mengatakan sulit untuk menentukan skala pelanggarannya secara tepat karena tidak mematuhi persyaratan dari perintah pengadilan 2019 untuk menyimpan catatan tentang kepatuhannya terhadap COPPA.

Untuk itu, Departemen Kehakiman AS meminta pengadilan untuk mencegah TikTok melanggar COPPA di masa depan dan membayar denda sipil untuk setiap pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang FTC, denda sipil dapat mencapai US$51.744 per pelanggaran per hari.

Dalam sebuah pernyataan, Juru bicara TikTok, Alex Haurek, mengatakan bahwa perusahaan tidak setuju dengan klaim Departemen Kehakiman.

“Kami menawarkan pengalaman yang sesuai usia dengan pengaman ketat, secara proaktif menghapus pengguna yang diduga di bawah umur, dan telah secara sukarela meluncurkan fitur seperti batas waktu layar default, Family Pairing, dan perlindungan privasi tambahan untuk anak di bawah umur,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supermodel Amerika Serikat berdarah Palestina, Bella Hadid, melakukan perlawanan setelah Adidas menarik kampanye atas iklannya baru-baru ini yang menampilkan dirinya mengenakan sepatu lari brand kenamaan asal Jerman tersebut. Desain sepatu itu diketahui dari Olimpiade Munich 1972.

Us Weekly melaporkan, pihaknya telah mengetahui bahwa Hadid telah menyewa pengacara untuk mengambil tindakan terhadap Adidas karena kurangnya akuntabilitas publik. Sumber Us Weekly mengungkapkan,brand fashion olahraga tersebut dinilai telah mengeluarkan kampanye iklan yang mengasosiasikan siapa pun dengan kematian dan kekerasan yang terjadi di Olimpiade Munich 1972. Sumber itu mencatat tanggung jawab perusahaan untuk memeriksa dengan benar kampanye mereka sendiri dan peristiwa bersejarah di sekitarnya.

Sumber tersebut menambahkan, “Kekerasan tidak sesuai dengan pandangan Bella.”

Hadid tidak mempermasalahkan penarikan kampanye tersebut. Namun, ia merasa kesal karena Adidas merujuk pada Olimpiade 1972 tanpa mengetahui konteks sejarahnya terlebih dahulu. Sejak saat itu, Adidas mengklaim bahwa setiap hubungan yang dibuat antara kampanye tersebut dan peristiwa tragis tahun 1972 adalah sama sekali tidak disengaja.

Merek olahraga Jerman tersebut mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan merevisi sisa materi iklan tersebut dengan segera.“Kami sadar bahwa ada keterkaitan dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesulitan yang ditimbulkan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor berita AFP.

Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, telah berulang kali membuat pernyataan publik yang mengkritik pemerintah Israel dan mendukung Palestina selama bertahun-tahun.

Pada 23 Oktober, ia mengunggah sebuah pernyataan di Instagram yang meratapi jatuhnya korban jiwa di Gaza sembari menyerukan kepada para pengikutnya untuk menekan para pemimpin mereka agar melindungi warga sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

Hadid ikut serta dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina selama perang. Dia menggambarkan serangan Israel ke Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 40 ribu warga Palestina, sebagai genosida.

Pada 2020, Instagram dipaksa untuk meminta maaf kepada Hadid setelah ia mengkritik platform media sosial tersebut karena menghapus unggahan yang ia bagikan. Kala itu, Hadid menunjukkan foto paspor ayahnya dengan tempat kelahiran yang tercantum sebagai Palestina.

Pada Agustus, model tersebut mengkritik menteri keamanan nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Menurut Hadid, hak untuk hidup dan bergerak bagi pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel mengalahkan hak untuk bergerak bagi warga Palestina.

Adidas mendapat kecaman dari Israel karena tidak hanya menyertakan Hadid, yang merupakan keturunan Palestina, dalam iklan tersebut, tetapi juga karena menggunakan Olimpiade 1972 sebagai inspirasi. Israel mengkritik iklan tersebut dan keterlibatan Hadid di akun X mereka pada Kamis, 18 Juli.

Perusahaan sepatu tersebut meminta maaf atas iklan tersebut. Adidas mengatakan pada Jumat bahwa mereka “merevisi sisa kampanye.” “Kami sadar bahwa ada hubungan yang dibuat dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesusahan yang ditimbulkan,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

“Kami percaya bahwa olahraga adalah kekuatan pemersatu di seluruh dunia dan akan melanjutkan upaya kami untuk memperjuangkan keragaman dan kesetaraan dalam segala hal yang kami lakukan,” lanjut mereka.

Olimpiade 1972 dapat dikenang dengan baik karena pembantaian tragis yang terjadi hanya sepekan setelah perhelatan empat tahunan itu. Pada 5 September 1972, delapan anggota kelompok militan Black September Palestina menyandera 11 atlet dan pelatih Israel. Dalam insiden tersebut, semua atlet dan perwira polisi Jerman terbunuh.

Iklan tersebut, yang merupakan iklan untuk sepatu kets “SL72”, menunjukkan Hadid mengenakan sepatu kets sambil memegang buket bunga saat ia berdiri di depan latar belakang merah. “Memberikan Bella Hadid bunganya di SL 72,” demikian cuitan Adidas pada Kamis sebelum menghapus iklan tersebut dari media sosial.

Komite Yahudi Amerika juga menimpali iklan tersebut, menuntut agar perusahaan mengubah iklan itu. “Pada Olimpiade 1972 di Munich, 12 warga Israel dibunuh dan disandera oleh kelompok teroris Palestina, Black September. Bagi Adidas untuk memilih model anti-Israel yang vokal untuk mengenang Olimpiade yang kelam ini merupakan kekeliruan besar atau memang sengaja menghasut. Keduanya tidak dapat diterima,” cuit AJC pada Kamis.

Hadid belum memberikan komentar secara terbuka mengenai kontroversi tersebut. Dia sempat mengunggah foto dirinya di Instagram pada awal pekan ini yang sedang berdiri di dekat papan iklan Adidas. Namun, pada 20 Juli, unggahannya telah dihapus.

Sementara itu, banyak postingan di media sosial yang menyatakan dukungannya kepada Hadid. Mereka mengkritik Adidas karena telah menghapus model tersebut dan menyerukan pemboikotan terhadap perusahaan tersebut.

Adidas mengatakan akan melanjutkan kampanye SL72 dengan wajah-wajah terkenal lainnya, termasuk pesepakbola Jules Kounde, penyanyi Melissa Bon dan model Sabrina Lan.