Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3 persen terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

Thomas juga memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," kata dia.

Perlu diketahui, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.

“Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa.

Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.

Namun, menurut Menkeu, kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas.

“Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” ujarnya.

Adapun tahun ini, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun atau 38 persen dari target APBN. “Karena harga semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” kata Menkeu pula.

Namun, Menkeu menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian yang lesu. Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan penerbitan SBN guna mengimbangi efek ledakan harga komoditas.

Lebih lanjut, realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp49,3 triliun.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.

“Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on-track terhadap postur kita. Tahun lalu itu pengecualian karena penerimaan negara luar biasa baik,” katanya lagi.

Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur yang telah ditetapkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.