SINTANG, iNews.id – Video seorang pencuri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ditangkap warga kemudian diikat di pohonviral di media sosial. Pelaku ditangkap warga setelah aksinya membobol warung milik tetangganya terekam kamera CCTV.

Diperoleh informasi, pencurian itu bermula ketika Ema, pemilik warung curiga mendapati pintu tokonya terbuka. Saat mengecek rekaman CCTV, terlihat pemuda tersebut sedang mencongkel pintu warung lalu masuk dan mengambil barang-barang dagangan seperti tabung elpiji 3 kilogram, voucher internet, uang tunai, dan rokok. 

Pemilik warung langsung mengenali sosok pelaku yang ternyata adalah tetangganya.

Dengan bukti rekaman CCTV, Ema mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, pelaku kabur dengan melompat ke sungai dan berenang ke hilir. Nahas, aksi pelariannya berakhir setelah ditangkap warga yang sudah mengepung area tersebut.

Setelah ditangkap, pelaku diikat di pohon serta menjadi sasaran kemarahan warga yang kesal dengan ulahnya. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut.

Ema mengatakan, pelaku sudah beberapa kali tertangkap mencuri, namun tidak diproses hukum karena masih di bawah umur.

“Kejadian ini meresahkan warga. Kami berharap agar pelaku dapat tindakan tegas dari aparat supaya jera,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun) yang sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik gestun ini bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon, Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami bahwa terkadang nasabah membutuhkan dana tunai untuk keperluan tertentu. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas.

Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun juga membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal.

Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal.

Ditambah serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Yuda Eka Pranata hanya bisa tertunduk saat diamankan oleh jajaran Tim Unit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia ditangkap lantaran mencuri motor dengan modus mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKP.

Melalui akun Instagram @subditjatanraspoldametrojaya, Kanit 4 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKP Girindra, mengatakan pelaku beraksi dengan cara terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah rumah kontrakan. Kemudian, di rumah kontrakan, pelaku meminjam motor korban dengan dalih hendak membeli makan.

"Pada saat TKP di Bekasi ini dia mengajak korban ke kontrakannya kemudian meninggalkan korban di situ dia berpura-pura untuk membeli makan kemudian motornya korban dibawa kabur," kata dia dalam penjelasannya di video sebagaimana dilihat pada Senin (21/10).

Girindra menambahkan, pelaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 8 kali di berbagai wilayah. Terdapat 8 korban yang didominasi oleh pengendara ojek online yang sudah menjadi korban dari kejahatan pelaku.

"Rata-rata yang jadi korban adalah masyarakat awam mayoritas adalah dari kalangan rekan-rekan ojek online," ucap dia.

Ke depan, Girindra mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati atas modus pencurian semacam itu. Adapun akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 378 KUHP dan diancam dengan pidana penjara hingga 4 tahun.

"Jangan mencoba melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata dia.

Sementara itu, Yuda memutuskan menjadi anggota polisi gadungan agar mudah dipercayai oleh korbannya. Adapun seragam yang dikenakannya untuk meyakinkan korban dibeli di Pasar Senen dengan harga Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.

"Lebih mudah kali untuk meyakinkan korban," kata dia.

Seorang wartawan media online, Nuriyatul Hikmah atau yang akrab disapa Nure (23), dicopet ponselnya ketika sedang meliput perayaan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Nure menjelaskan, peristiwa bermula saat dirinya hendak memotret foto serta merekam video momen Prabowo-Gibran melintas menuju ke Istana Merdeka. Saat itu, dia menyebut suasana begitu ramai orang yang berdesak-desakan.

Nure kemudian berupaya maju ke depan kerumunan untuk mendapat gambar terbaik. Saat itu, dia membawa dua ponsel. Satu ponsel dipasang di tripod, sedangkan satu ponsel lainnya dimasukkan ke saku depan.

"Cuma karena saya mau pakai tripod, jadi HP yang 1 diletakkan di tripod, satu lagi saya masukkan ke saku depan celana saya," kata dia kepada wartawan.

Nure pun melihat Prabowo dan Gibran sempat menyalami seorang ojek online. Dia lalu mendekati ojek online yang disalami Prabowo-Gibran dengan maksud hendak melakukan wawancara. Ketika itu lah, dia baru menyadari ponselnya sudah raib digasak pencopet.

"Pas saya mau wawancara, saya kan perlu 2 HP, 1 buat video, 1 buat record suara. Pas saya mau ambil HP saya 1 lagi (di depan ojol) baru saya sadar HP saya udah enggak ada," ucap dia.

Nure sempat berupaya untuk mencari ponselnya yang raib tapi tak membuahkan hasil. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Metro Gambir dan teregister dengan nomor LP/471/X/2024/SEK GBR tertanggal 20 Oktober 2024.

"Sudah sempat cari tapi enggak ada, Wifi juga sempat connect, habis itu terputus, hilang," kata dia.

Lima orang berinisial MJ (31), AL (29), TY (34), RCH (25), dan AB (49) ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Menteng lantaran mencuri modul Base Transceiver Station (BTS). Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti yang cukup banyak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyebut bukti yang disita adalah 227 modul BTS dan 13 palet modul BTS senilai Rp 120 miliar yang siap untuk dikirim ke China.

"Satu modul ini harganya sekitar Rp 90 juta, jadi kerugian total berdasarkan hitungan penyidik adalah sekitar Rp 120 miliar," kata dia di Polsek Menteng pada Senin (14/10).

Kelima pelaku berbagi peran dalam melakukan pencurian. MJ berperan mencuri dengan menggunakan baju teknisi Telkomsel dan berbekal alat mekanik. Pencurian dilakukan di sekitaran Jakarta Pusat.

Kemudian, AL berperan menampung hasil curian. Sedangkan TY, RCH, dan AB berperan mengemas barang hasil curian.

"Barang sudah diambil, itu dikumpulkan di sebuah gudang di daerah Serpong, Tangerang," ucap dia.

Adapun barang hasil curian akan dikirim ke China dan dijual kepada pelaku lainnya yang masih buron yakni SJ alias Jason. Polres Metro Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Div. Hubinter Polri untuk memburu Jason.

Kapolsek Metro Menteng, Kompol Bayu Marfiando, menyebut MJ ditangkap terlebih dahulu oleh polisi kemudian dilanjutkan penangkapan empat pelaku lain.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.

"Ancaman penjara maksimal 7 tahun penjara," ujar dia.

SEMARANG, iNews.id - Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menghentikan pencurimobil mewah di Jalan Tol Trans Jawa, ruas Semarang-Batang arah Jakarta. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kejar-kejaran hingga petugas terpaksa melepaskan beberapa tembakan peringatan untuk membuat pelaku menepikan mobil BMW jenis sedan warna putih.

Meskipun sudah terpojok, pelaku yang diketahui bernama Budi Liem (43), warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat tidak mau menyerah. Petugas akhirnya menggedor pintu mobil dan melepaskan tembakan peringatan memaksa pelaku keluar untuk menyerahkan diri.

Aksi pencurian ini sempat terekam kamera CCTV parkiran Hotel Tentrem, Jalan Gajah Mada, Semarang pada Jumat (11/10/2024). Pelaku yang pernah memiliki mobil tersebut dan masih membawa kunci cadangan dengan leluasa berhasil membawa kabur mobil milik warga Salatiga yang sedang menginap di hotel tersebut.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Dharma Sena mengatakan, sebelumnya pelaku melakukan pengintaian melalui GPS yang terpasang di mobil selama empat bulan. 

"Pelaku mengaku aksi pencurian ini sudah direncanakan selama empat bulan," ujar Kompol Andika, Senin (14/10/2024).

Mobil yang dicuri, kata dia sebelumnya pernah dibeli pelaku pada 2021 sebelum ditarik oleh bank dan dibeli oleh korban melalui proses lelang. 

"Setelah berhasil mencuri mobil, pelaku berencana menjualnya tanpa surat-surat dengan harga dua ratus juta rupiah kepada temannya di Jakarta," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

Tiga pelaku pencurian rel kereta api di Kabupaten Karawang diringkus Tim Resmob Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tujuh ton rel bekas, satu unit truk pengangkut, serta alat potong berupa alat las dan tabung gas disita sebagai barang bukti dalam operasi tersebut.

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, mengatakan prasarana rel ini dicuri pada Sabtu lalu (12/10). Menurutnya, besi-besi rel bekas itu jadi sasaran pencurian karena berada di area terbuka.

“Keberadaan beberapa material tersebut sangat penting sebagai rel cadangan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (14/10).

Identitas tiga pelaku adalah Edi Supriadi Alias Edo Bin Ade Permadi, Jajang Karmana Alias Ujang Bin Endi, serta Jejen Jaenal Alias Ajen Bin Hindi. Mereka merupakan warga asal Kabupaten Bandung Barat.

Ketiganya sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Mereka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara.

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dalam Pasal 181 ayat 1, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

"Pelanggaran terhadap Pasal 181 Ayat 1 berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta," sebut Ayep.

BANDUNG, iNews.id - Video petugas Unit Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Jabar menangkap tiga anggota komplotan pencuri besi rel kereta apiviral di media sosial (medsos) Instagram. Para pelaku diduga telah sering menjarah aset milik PT KAI tersebut.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan, PT KAI Daop 2 Bandung mengpresiasi Resmob Polda Jabar menangkap pelaku pencurian besi rel kereta di Karawang.

"Tim Resmob Polda Jawa Barat mengamankan 3 orang beserta barang bukti rel bekas seberat 7 ton dan alat potong berupa tabung gas, las, dan truk pada Sabtu 12 Oktober 2024," kata Manajer Humas Daop 2 Bandung, Minggu (13/10/2024).

Ayep Hanapi menyatakan, rel tersebut menjadi sasaran pencurian karena berada di area terbuka. Keberadaan beberapa material tersebut sangat penting sebagai rel cadangan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

Identitas tiga pelaku pencurian antara lain, Edi Supriadi alias Edo, warga Kampung Cikawaron RT 03/13, Desa Sirnagalih Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kemudian, Jajang Karmana alias Ujang, warga Kampung Cipadali RT 04/05 Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, KBB, dan Jejen Jaenal alias Ajen, warga Kampung Maswati RT 03/07 Desa Kananga Sari, Kecamatan Cikalong Wetan, KBB.

"Akibat perbuatannya, ketiga pelaku pencurian mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat. Mereka dijerat Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian dengan Pemberatan. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara," ujar Ayep

Selain itu, tutur dia, para pelaku juga melanggar Pasal 181 ayat 1 Undang-undang 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian. Setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

"Pelanggaran terhadap Pasal 181 ayat 1 UU Perkeretaapian berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000," tuturnya.

Ayep menegaskan, PT KAI akan menindak tegas sesuai hukum terhadap pelaku yang melakukan pencurian material sarana prasarana kereta api.

"KAI Daop 2 Bandung sangat mengapresiasi Tim Resmod Polda Jawa Barat yang telah menangkap pencurian rel dan seluruh masyarakat yang telah peduli menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan KA sebagai transportasi publik," ucap Ayep.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghentikan operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kepergok mencuri pasir laut di Batam, Kepulauan Riau. Dua kapal ini kedapatan tidak memiliki dokumen perizinan yang diperlukan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China. Selain itu ada juga dua fakta mengejutkan lain terkait pencurian pasir laut ini, yakni:

1. 10 Kali Bolak-balik dalam sebulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal pencuri pasir itu sering masuk ke perairan Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

"Menurut pengakuan Nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

"Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran," tegasnya.

2. Isap 10 ribu meter kubik pasir selama 9 jam

Kapal pencuri pasir laut ini disebut-sebut mampu menghisap sekitar 10 ribu m3 selama 9 jam. Mengingat kapal itu bisa 10 kali bolak-balik dalam sebulan, artinya RI sudah kecurian sekitar 100 m3 pasir laut.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini," jelasnya.

"Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah Ipunk Lagi.

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Simak: Detik-detik Kapal Ikan Filipina Tepergok Curi Ikan di Laut Sulawesi

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

(eds/eds)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan pengerukan. Penghentian ini dilakukan lantaran belum ada izin dan dokumen yang lengkap untuk hasil kerukan (dumping) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melihat langsung proses penghentian dan pemeriksaan saat dirinya berada di dalam Kapal Pengawas (KP) Orca 03 untuk melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, Rabu (9/10/2024) lalu. Dia mengimbau agar para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah," ujar pria yang karib disapa Ipunk, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menegaskan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil treking, ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut , mereka sering masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah dia.

Ipunk menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk itu, negara hadir menertibkan sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan.

Dia menegaskan PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya. Hal sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," katanya.

Simak juga Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

WAINGAPU, iNews.id - Polisi menangkap dua komplotan pencuri ternak kuda di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara empat pelaku lainnya masih buron.

Kapolres Sumba Timur AKBP E Jacky T Umbu Kaledi mengatakan, kasus ini berawal dari laporan warga berinisial HT di Polsek Lewa. Dia kehilangan lima ekor hewan kuda miliknya dari padang penggembalaan di wilayah Desa Tanarara.

Dari keterangan saksi DD dan SH (penggembala hewan) pada malam kejadian mereka melepaskan kuda-kuda tersebut untuk mencari makan seperti biasanya. Namun keesokan harinya saat hendak memasukkan kuda-kuda tersebut ke kandang, lima ekor kuda hilang. Terdiri atas tiga ekor kuda betina induk dan dua ekor anak kuda.

Setelah menerima laporan korban, Polsek Lewa langsung melakukan penyelidikan guna menemukan terduga pelaku pencurian. Dalam waktu 1,5 bulan, polisi gabungan dari Polsek Lewa dan Unit Resmob Sat Reskrim Polres Sumba Timur serta Satreskrim Polres Sumba Barat menginvestigasi di wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat. 

"Dari serangkaian interogasi terhadap saksi-saksi dan pengumpulan informasi, tim berhasil melacak keberadaan lima ekor kuda tersebut," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (9/10/2024).

Tim gabungan kemudian menemukan dua ekor kuda di wilayah Labariri yang berbatasan antara Sumba Tengah dan Sumba Barat. 

Dari informasi yang diperoleh, kedua kuda sebelumnya berada di bawah penguasaan dua pelaku yaitu LP alias BA dan TBD alias T warga Desa Manurara, Kecamatan Katiku Tana Selatan.

Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, polisi menangkap 3 pelaku pencurian ternak dari Pahomba, yang mengaku terlibat dalam pencurian tersebut bersama RR alias R dan YDT alias M serta beberapa pelaku lainnya. Penyelidikan menunjukkan kuda-kuda curian tersebut kemudian dijual oleh pelaku.

"Dari hasil penyelidikan, dua pelaku utama RR alias R (48) dan YDT alias M (40) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Dari penangkapan kedua tersangka, polisi mengamankan 2 ekor kuda, 2 bilah parang Sumba dan 4 unit handphone. Kedua tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Nagara Polres Sumba Timur dan disangkakan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP. Ancaman hukuman 7 tahun penjara.

"Untul empat tersangka lain sudah dikantongi identitasnya berinsial TBD alias T, LP alias BA serta L alias BS dan A," katanya.

Editor: Donald Karouw