JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

Jakarta -

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak.

Selain itu, pemerintah turut memungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun retribusi tidaklah sama dengan pajak, jadi apa perbedaan keduanya? Simak bedanya pajak dan retribusi di bawah ini.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Meski sama-sama sumber pendapatan negara, pajak dan retribusi berbeda. Dikutip dari buku Administrasi Pajak oleh Binti Chomsiatin dan Dasar-Dasar Hukum Pajak karya Moh. Taufik, berikut sederet perbedaannya:

1. Subjek Pajak dan Retribusi

Pajak berlaku bagi semua warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria, tanpa memandang latar belakang pribadi atau status sosial. Berdasarkan prinsip ini, tiap-tiap orang atau badan yang berada dalam kondisi serupa maka dikenakan kewajiban pajak yang sama.

Sementara retribusi lebih khusus, sebab kewajibannya hanya ditujukan kepada orang tertentu yang menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan negara.

2. Sifat Pemungutan

Pemungutan pajak bersifat yuridis, disandarkan pada dasar hukum jelas berupa undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Sehingga pembayarannya bersifat wajib dan memaksa lantaran diatur oleh hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena itu, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya alias enggan membayar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, retribusi bersifat ekonomis. Bagi orang yang memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah, diharuskan membayar retribusi. Sementara mereka yang tidak menggunakannya maka tidak akan ditagih pembayaran.

3. Manfaat yang Diperoleh

Subjek tidak merasakan manfaat langsung dari pemungutan pajak. Sebab pajak dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan negara.

Namun wajib pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Karena nantinya pajak akan digunakan, antara lain untuk mengadakan sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati semua orang seperti jalan, pasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

Sedangkan pembayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung yang senilai dengan apa yang mereka bayarkan. Manfaat yang dirasakan di sini berupa layanan, jasa, atau fasilitas tertentu yang ditawarkan negara.

4. Lembaga Pemungut

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Adapun retribusi umumnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah saja.

Contoh Pajak dan Retribusi

Agar lebih memahami kedua sumber pendapatan negara ini, berikut contoh pajak dan retribusi:

Contoh Pajak

Jenis pajak yang secara berkala dibayarkan, contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan membayar sederet pajak tersebut, warga negara bisa dibilang tidak mendapatkan apapun. Namun secara tidak langsung, masyarakat sudah membantu pemasukan negara yang nantinya diperuntukkan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah.

Contoh Retribusi

Contoh retribusi yang kerap dipungut, seperti: retribusi kebersihan dengan membayar jasa tukang sampah, retribusi area parkir berupa karcis kendaraan, retribusi tempat rekreasi berupa tiket masuk ke objek wisata.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun umum

Nah, itu tadi perbedaan pajak dan retribusi beserta masing-masing contohnya. Semoga dapat dipahami!

(azn/inf)

Jakarta -

Hashim Djojohadikusumo, Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan pendapatan negara bocor Rp 300 triliun. Penyebabnya adalah sekitar 300 pengusaha mengemplang pajak.

Hashim menyebut Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Hal ini berdasarkan informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan ada 300 pengusaha yang mengemplang pajak. Alhasil, pendapatan negara bocor Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Informasi itu didapat Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya

(hns/hns)

JAKARTA - Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Usulan pemisahan BPN dari Kemenkeu sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.

Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggungnya sejak Pemilu 2019 silam. Selaras dengan hal itu, Edi Slamet Irianto menjelaskan peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar.

Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.

?Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,? katanya dalam siaran pers, Jumat (11/10/2024).

Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu. ?Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,? ujarnya.

Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya.

Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.

?Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,? ujarnya.

Edi juga menyinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23% tanpa menaikan tarif. Menurutnya, justru BPN dihadirkan untuk bisa menaikan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil.

Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Bahkan jika memungkinkan diturunkan ke 10%. Paling tidak, bertahan di 11% dengan catatan bahwa adminitrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental.

?BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,? tuturnya.

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior.

(1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun

Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

(2) Gara-gara Bos Sawit Nakal Kemplang Pajak

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim yang juga adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

(3) Sumber Data Kebocoran Pendapatan Negara

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap sumber data kebocoran pendapatan negara Rp 300 triliun. Menurut Hashim, data kebocoran tersebut diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut (Menko Luhut Binsar Pandjaitan) dan Ateh (Yusuf Ateh Kepala BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, ditulis Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara. Diperkirakan, jumlah potensi penerimaan pajak yang tak masuk ke kantong negara ini mencapai Rp 300 triliun.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim yang juga adik Prabowo itu

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujar Hashim.

Simak juga Video 'Jokowi Pede 20 Tahun Lagi Pendapatan per Kapita RI Capai Rp 354 Juta':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/hns)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan penyebab kebocoran pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun. Menurut Adik Prabowo Subianto ini, kebocoran tersebut karena ulah para pengusaha sawit nakal.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Diperkirakan, jumlah potensi penerimaan pajak yang tak masuk ke kantong negara ini mencapai Rp 300 triliun. Hashim mengatakan, data tersebut dihimpun langsung oleh pemerintah.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," ujarnya.

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah dingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

(shc/hns)

Jakarta -

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Wibowo buka suara soal dugaan kebocoran pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun. Hal ini disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Kadin Indonesia, Selasa (8/10/2024).

Nilai kebocoran sebesar itu merupakan potensi penerimaan negara dari perkebunan sawit ilegal.

Dradjad mengatakan fakta di lapangan menunjukkan jumlah yang lebih besar dari angka Rp 300 triliun tersebut. Hal ini berdasarkan pada akumulasi dari kasus-kasus serupa lainnya.

"Bahkan, saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar (dari Rp 300 triliun)," kata Dradjad dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun demikian, ia enggan membeberkan berapa tepatnya nilai dari pajak yang tak berhasil dikantongi negara tersebut. Sebab, ia merasa tidak punya kewenangan untuk mengungkapkannya.

Lebih lanjut Dradjad menjelaskan, sumber-sumber dari potensi pajak itu setidaknya terbagi ke dalam dua kategori yakni uncollected (tidak terkumpulkan) dan untapped (tidak tergali).

Adapun untuk sumber pajak yang tidak terkumpulkan ini di antaranya berasal dari kasus-kasus pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam hal ini negara yang menjadi pemenangnya, namun pihak yang kalah belum membayar pajaknya.

"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," terang Dradjad.

Selain itu, juga ditemukan beberapa kasus transfer pricing yang ketahuan. Menurut Dradjad, tambahan penerimaan negara dari kasus itu juga berpotensi ditarik.

"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu, basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, persoalan kebocoran Rp 300 triliun ini mulanya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Saat mengangkat masalah kebocoran ini, ia menyinggung adanya indikasi pengusaha sawit nakal yang tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," ujarnya.

Simak juga Video: Belanja Negara RI 2023 Rp 2.979 T, Pendapatan Rp 2.382 T

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo mengungkapkan kebocoran penerimaan negara hingga mencapai Rp 300 triliun. Nilai tersebut disebabkan adanya pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal.

Hashim mengatakan, para pengusaha ini tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal tersebut. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kebocoran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah dingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujarn adik Prabowo Subianto itu.

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ungkap Hashim.

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal itu berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata dia.

(shc/hns)

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 telah ditetapkan dan disahkan penerimaan negara mencapai Rp2.996,9 triliun. Papar Menkeu, penerimaan negara yang hampir Rp3.000 triliun ini mencapai rekor terbaru dan susah untuk mengumpulkannya.

?Nyaris kita mencapai Rp3.000 triliun dan ini record terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3.000 triliun di mana penerimaan pajak... (audiens mulai tepuk kecil) Boleh lah ditepuktangani, susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan,? ungkap Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Selasa (8/10/2024).

Secara rinci, total pendapatan negara pada tahun depan itu terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.

Dengan demikian, pemerintah terus mendesain dan di satu sisi cukup ambisius namun juga realistis. ?Sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,? kata Menkeu.

Dari sisi belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, APBN 2025 kali pertama disepakati defisit sebesar 2,53%.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 sudah disahkan kemarin menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Kamis (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Pemasukan itu didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

?Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun,? kata Menkeu.

Diterangkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

Adapun PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

?PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,? ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.

?Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,? ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

?Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah,? kata Menkeu.

Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

?Tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,? ujar Menkeu.

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025 disepakati:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%,
- Inflasi terkendali sebesar 2,5%,
- Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USD
- Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%
- Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar USD82/Barel
- Lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
- Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0% dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen,
- Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0%, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis.

?Diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56,? kata Menkeu.

Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.

Menkeu menuturkan APBN tahun 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

?APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia,? ujar Menkeu.