JAKARTA, investor.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memiliki direktorat khusus yang menangani penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Dalam nomenklatur teranyar itu tertuang penambahan struktur organisasi di Kementerian ESDM yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM.

Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktur Jenderal. Namun tidak dijelaskan sosok yang memimpin itu berasal dari unsur TNI/Polri atau Aparatur Sipil Negara. 

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keterlibatan pihak lain, dalam perkara ibu gugat anak kandung terkait pemalsuan dokumen. Hal tersebut diungkap dalam tuntutan, dan dikuatkan replik.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy Sugianto dan saksi Feline Sugianto yang telah memeberikan keterangan palsu di persidangan telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie," kata JPU Karina Tri Agustina, dalam persidangan yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

JPU menemukan fakta persidangan, bahwa bukan hanya terdakwa Kusumayati yang terlibat memalsukan tanda tangan. Saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto ikut aktif membuat membuat Akta No. 5 tanggal 4 September 2013 di Notaris Nyai Raden Kania Nursanti.
"Sehingga perkara ini ada peran saksi saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto," jelas JPU dalam pembacaan replik.

Baca Juga: Pleidoi Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dibantah Jaksa, Begini Pertimbangannya

Senada dengan tuntutan jaksa, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti, keberatan dengan kesaksian Dandy dan Ferline di persidangan.

"Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu," ungkap Kania.

Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada Kusumayati.

"Kan dasarnya dari PKR, PKR menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris," kata dia.

Yang aktif memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kania, adalah Dandy bersama adiknya Ferline yang mendatangi kantornya langsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, ibunya, terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

"Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, saya juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy sendiri," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Sebanyak dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur diadukan ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga itu diminta menginvestigasi kedua pengadil yang tidak berintegritas tersebut.

Salah satu investigasinya untuk mengusut proses janggal dalam PKPU maupun kepailitan PT Hitakara. Pihak perusahaan itu mendesak Komisi Yudsial dan KPK dapat memeriksa seluruh majelis hakim terkait terkait proses PKPU maupun kepailitan PT Hitakara.

Hal ini disampaikan kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, menyusul penetapan Hakim Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Kejagung juga menemukan uang senilai hampir Rp1 triliun dari pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Zarof adalah tersangka makelar kasasi kasus Ronald Tannur.
Andi menyebut Hakim PN Surabaya Mangapul dan Heru Hanindyo menjadi salah satu majelis hakim dalam proses PKPU maupun kepaliitan PT Hitakara. Kedua pengadil itu juga yang memvonis bebas terdakwa Victor S. Bachtiar, yang terjerat dalam kasus pidana mafia kepailitan dengan register No. 952/Pid.B/2024/PN.Sby.

“PT Hitakara mengadukan kedua hakim yakni Mangapul dan Heru Hanindyo kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan serta investigasi terhadap seluruh Majelis Hakim yang terlibat dalam proses PKPU maupun kepalitan PT Hitakara,” kata Andi dalam keterangannya, Senin, 28 Oktober 2024.

Baca Juga: Dunia Hukum Alami Krisis Pascatemuan Ratusan Miliar di Rumah Eks Pejabat MA

Pihaknya juga meminta MA, KY, dan KPK memeriksa hakim Mangapul dan Heru Hanindyo terkait dugaan tindak pidana surat palsu dan tagihan palsu pada permohonan PKPU PT Hitakara. Dia menyebut Hakim Mangapul adalah anggota majelis hakim yang membebaskan (onslag) Victor S Bahtiar terkait dugaan tindak pidana surat palsu dan tagihan palsu pada proses permohonan PKPU PT Hitakara sepekan setelah membebaskan Ronald Tannur.

“Sebagaimana Ronald Tanur diputus bebas pada tanggal 24 Juli 2024, sedangkan putusan onslag Victor Soekarno Bachtiar pada 30 Juli 2024,” beber dia.

Andi menjelaskan dari awal proses permohonan PKPU hingga putusan pailit dijatuhkan terhadap PT Hitakara, telah terjadi banyak hal yang bertentangan dengan aturan PKPU dan kepailitan. Mulai dari penolakan tagihan oleh tim pengurus dan/atau kurator untuk jenis tagihan yang sama dengan dasar permohonan PKPU.

Di samping itu, dia mendukung upaya penyidikan dugaan tindak pidana gratifikasi oleh Hakim Mangapul maupun Heru Hanindyo dapat dibuka seterang-terangnya. Salah satunya dengan cara memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat berhubungan dengan Mangapul.

Seperti, empat majelis hakim yang ikut mengadili dan memutus onslag Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, Riansyah. Keempat majelis hakim itu ialah Suswanti, Sudar, Saifudin Zuhri, dan Alex Adam Faisal.

"Termasuk Soedeson Tandra sebagai kuasa hukum dari Victor S Bachtiar, maupun kuasa hukum Indra Ari Murto, serta Riansyah,” pungkas Andi.

Hakim PN Surabaya Mangapul ternyata juga menjadi salah satu pengadil bersama Suswanti dan Sudar, yang membebaskan kurator Victor Sukarno Bachtiar dari segala tuntutan hukum (onslag) yang menjeratnya. Mangapul cs diduga tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang telah dipaparkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Victor diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hitakara, yang seharusnya ditujukan kepada PT Tiga Sekawan. Akibat ulahnya, dua buah hotel milik PT Hitakara masuk ke dalam harta pailit yang kini dikuasai kurator.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya penerima suap dalam vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur disoroti. Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

"Harapan kami dari proses hukum yang ada, khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Hakim Mangapul SH dan Heru Hanindyo SH, dapat diterapkan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang, karena kami menduga kuat gratifikasi terhadap Mangapul bukan yang pertama kali,” kata kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Oktober 2024.

Andi mengatakan Hakim PN Surabaya Mangapul menjadi salah satu majelis hakim yang memvonis bebas Victor S. Bachtiar. Terdakwa kasus pidana mafia kepailitan yang teregister dengan No.952/Pid.B/2024/PN.Sby.
Andi meyakini penerapan pasal pencucian uang kepada Mangapul, dapat membuka tabir perkara yang diputus berdasarkan gratifikasi atau suap, termasuk putusan pailit PT Hitakara. Dengan demikian, kata dia, dapat membuka terang perkara mana saja yang diputus karena pertimbangan materi hukum.

"Karena ada gratifikasi dan atau suap di balik pengambilan keputusannya,” ujar dia.

Baca Juga: Fakta-Fakta Uang Hampir Rp 1 Triliun dan Emas 51 Kg yang Disita dari Rumah Mantan Pejabat MA

Di samping itu, dia mengapresiasi langkah Kejagung yang telah menetapkan hakim PN Surabaya Mangapul sebagai tersangka kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebab, tindak pidana oleh Mangapul diyakini bukan kali pertama.

“Mangapul, SH masuk ke dalam Majelis Hakim yang memberikan keputusan onslag terhadap Victor S Bachtiar yang pada persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Soedeson Tandra, SH, juga masuk ke dalam Majelis untuk terdakwa lain yakni Indra Ari Murto, Riansyah," ungkap dia.

Andi mengatakan sebelum didakwa di pengadilan, Victor, Indra, dan Riansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri dengan dua alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka tersebut pernah digugat melalui gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, dan ditolak hakim tunggal praperadilan saat itu.

"Namun ketika diajukan oleh JPU untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim justru memberikan Putusan Onslag, dengan pertimbangan yang tidak masuk akal,” terang dia.

Selain Mangapul, empat majelis hakim lain disebut ikut mengadili dan memutus onslag Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, dan Riansyah yaitu Suswanti, Sudar, Saifudin Zuhri, dan Alex Adam Faisal. Termasuk, Soedeson Tandra sebagai kuasa hukum Victor S Bachtiar maupun kuasa hukum Indra Ari Murto dan Riansyah.

“Oleh karenanya, klien kami telah mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap seluruh Majelis Hakim yang mengadili Victor S Bachtiar, Indra Ari Murto, Riansyah, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujar dia.

Dia berharap Kejagung dapat membuka seterang-terangnya terkait tindak pidana gratifikasi oleh Hakim Mangapul maupun Heru Hanindyo. Korps Adhyaksa juga diharapkan dapat memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang diduga kuat berhubungan dengan Mangapul.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Pleidoi terdakwa Kusumayati, dalam perkara anak gugat ibu kandung dikritik. Sebab, nota pembelaan terkait pemalsuan dokumen itu terkesan membela diri. Bahkan, kuasa hukum korban Stephanie, Zaenal Abidin, melihat terdakwa berbohong.

"Iya mana ada yang mengakui, terdakwa kan boleh berbohong, itu biasa lah, terdakwa kan enggak disumpah jadi boleh berbohong menolak semua fakta persidangan," kata kuasa hukum korban Stephanie, Zaenal Abidin, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.

Hal tersebut diungkap Zaenal di sidang dugaan pemalsuan surat keterangan waris di Pengadilan Negeri Karawang hari ini. Zaenal melihat terdakwa Kusumayati memberikan pernyataan berbeda dalam kesaksian-kesaksian yang berjalan pada persidangan terdahulu.
Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Menurut Zaenal, sampai dengan hari ini Stephanie tidak masuk dalam susunan pemagang saham perusahaan milik keluarganya.

"Harusnya kalau tanda tangan itu bener nggak niat dipalsuin berhenti dong, panggil anaknya, tawarin. Ini sudah 3 tahun berjalan, baru di nota pembelaan ngomong niat dipalsukan bukan untuk perubahan saham perusahaan," kata dia.

Baca Juga: Penundaan Pembacaan Tuntutan Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dinilai Tepat, Ini Sebabnya

Zaenal Abidin mempertanyakan, jikalau memang tidak ada niat buruk, kenapa sampai dengan saat ini tidak ada memanggil korban untuk diberikan haknya selaku ahli waris, bukan justru dipalsukan tanda tangan untuk merebut haknya.

"Secara logika kita orang awam, ada sesuatu yang gak bener, kalau semua gak tahu (proses perubahan akta pemegang saham), ya sudah jangan diteruskan. Ini buktinya ada semua namanya di akta perubahan saham, itu artinya dia menggunakan surat yang dianggapnya palsu itu kan," pungkasnya.

Dalam kasus ini, Stephanie melaporkan ibu kandungnya Kusumayati gegara tanda tangannya dipalsukan dalam SKW dan SKW tersebut juga menjadi dasar SKW dari Notaris, dan Notulen rapat untuk merubah susunan saham perusahaan PT EMKL Bimajaya Mustika yang merupakan perusahaan keluarga Sugianto.

Atas dasar pemalsuan tanda tangan pada SKW tersebut, Stephanie selaku ahli waris merasa dirugikan dan kehilangan haknya selaku ahli waris.

Dalam nota pembelaan, kuasa hukum terdakwa Ika Kusumayati menerangkan bahwa, perubahan saham perusahaan PT EMKL Bimajaya Mustika, merupakan inisiatif terdakwa, dan hanya mengatasnamakan saja.

"Di muka persidangan terdakwa Kusumayati menerangkan bahwa soal saham itu inisitif terdakwa, hanya mengatasnamakan saja, karena waktu itu ada pelanggan yang mau memakai jasa perusahaannya, dan mengatakan bahwa kalau mau lanjut kerjasama harus mengganti pemegang saham yang meninggal di akta pemegang saham," kata dia.

Saat itu, kata Ika, terdakwa Kusumayati spontan menghubungi Notaris Kania, minta tolong mengganti nama almarhum suami terdakwa di akta menjadi atas nama Dandy Sugianto, dan memasukan nama Ferline yang merupakan saudara dari saksi pelapor Stephani.

"Waktu itu terdakwa berpikir bahwa terdakwa hanya meminjam nama anak terdakwa, terdakwa juga mengatasnamakan Ferline (dalam akta pemegang saham) tanpa sepengetahuan mereka karena terdakwa masih ingin menjalankan perusahaan," lanjutnya.

Kuasa hukum terdakwa mengklaim bahwa dibuatnya akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas guna memenuhi permintaan relasi dagang perusahaan yang dikelola terdakwa.

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dibuatnya akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas guna memenuhi permintaan pelanggan atau relasi dagang terdakwa Kusumayati," ucap Ika.

Baca Juga: Tak Ditahan, Perlakuan ke Terdakwa Kasus Anak Gugat Ibu Kandung Dipertanyakan

Terdakwa Kusumayati dilaporkan pada 2021, dengan tuduhan Pasal 263 KUHP. Persidangan masih berjalan dan memasuki tahap akhir.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

ANALOGI yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal korupsi memang benar adanya. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI di Gedung MPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Sebab itu, ia mengingatkan para pembantunya untuk menjadi pemimpin yang bersih dalam pemerintahannya serta memberikan teladan bersih bagi bawahan mereka.

Wajar bila Presiden Prabowo langsung menohok jantung persoalan besar yang terus-menerus terjadi di negeri ini, yakni korupsi. Itu disebabkan praktik lancung tersebut sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti bangsa ini. Lebih dari separuh usianya, Prabowo mestinya sudah mengenal bagaimana birokrasi negara ini berjalan, termasuk hitam-putihnya.

Jika berkaca pada tiga presiden sebelumnya pun, sudah menunjukkan bahwa 'kepala ikan' yang busuk itu terjadi. Sudah banyak menteri yang masuk jeruji besi dari waktu ke waktu, baik dari presiden lama maupun baru. Dalam tiga pemerintahan presiden terakhir saja, sudah ada 14 menteri diterungku karena korupsi.

Maka itu, kita patut mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang secara terbuka memberikan peringatan agar tidak ada yang coba-coba mempraktikkan tindakan kotor pada pemerintahannya itu. Kepala Negara juga mewanti-wanti agar mereka yang berada di luar pemerintahan untuk tidak merayu dan berkongkalikong dengan pejabat untuk mengeruk uang rakyat.
Prabowo bahkan menyebut jika ada pengusaha yang berselingkuh dengan kekuasaan untuk berbuat korup, ia bukanlah pengusaha nasionalis, bukan pengusaha yang patriotik. Praktik semacam itu mesti dibersihkan dari negeri ini.

Namun, sebaik-baik aksi pemberantasan korupsi, langkah terbaik ialah tindakan yang berlangsung sistematis. Ajakan mengedepankan kepemimpinan yang bersih harus didukung dengan penguatan instrumen pemberantasan korupsi.

Prabowo harus memastikan bahwa tindakan tegas dan keras dari penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, juga Polri, mesti berlangsung sefrekuensi dan terorkestrasi. Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa tindakan keras dan tegas bisa berjalan sesuai dengan instruksinya. Maka itu, Prabowo mesti memperkuat semua lembaga penegak hukum itu, terutama KPK.

Kita berharap masa suram pemberantasan korupsi, termasuk masa suram KPK, bisa diakhiri pada pemerintahan ini. Kita berharap janji-jani Presiden Prabowo, termasuk janji membuat anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor, akan diwujudkan dalam koridor penguatan lembaga penegak hukum, terutama KPK.

Sebelum mewujudkan soal anggaran, Presiden Prabowo juga dapat berperan besar dalam meningkatkan kinerja KPK dalam pemerintahannya dengan mengambil alih seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Pada 1 Oktober lalu, Panitia Seleksi Capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK kepada Presiden Jokowi. Sebagian nama itu dikritik publik karena rekam jejak mereka yang meragukan.

Dengan pelantikan capim KPK yang masih dijadwalkan pada 19 Desember mendatang, masih ada waktu bagi Presiden Prabowo untuk kembali menyeleksi nama-nama yang telah diajukan pansel itu. Terlebih dalam 10 nama capim KPK yang digugurkan pansel terdapat nama dengan rekam jejak yang lebih bersih.

Penarikan kembali nama pejabat negara, bahkan pembatalan, merupakan kewenangan presiden. Jika Presiden Prabowo benar berkomitmen memberantas korupsi, sejurus dengan pernyataannya, ia harus mencegah KPK menjadi ikan busuk. Terlebih dalam periode pemerintahan lalu, peran dan fungsi KPK telah dilemahkan.

Sekali lagi, KPK ialah segamblangnya lembaga yang sangat bergantung pada korsa kepemimpinan. Karena itu, janganlah justru sengaja dibuat busuk dengan para pemimpin tanpa integritas. Publik menunggu aksi tegas dan berani sebagaimana pesan tegas dan berani dalam pidato perdana Kepala Negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengusulkan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM untuk memberantas tambang ilegal.

Bahlil menuturkan sumber daya alam seperti tambang dan minyak gas bumi dalam pengelolaannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tak sesuai kaidah norma dan melenceng dari rencana dokumen awal.

"Kita itu kan mengelolakan sumber daya alam tambang dan minyak gas. Kan banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Bahlil mengungkapkan pembentukan direktorat baru ini lantaran masih ditemukan dokumen tambang yang tumpang tindih. Tugas dari ditjen tersebut nantinya tak hanya sebatas menegakkan hukum saja, melainkan turut melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran di sektor pertambangan

"Ada yang dicurigai izinnya backdeck (di balik meja/ilegal). Banyak itu. Ada juga dicurigai tumpang tindih. Semuanya selama ini kan lewat PTUN. Itu bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita punya ada satu Ditjen Gakkum untuk melakukan penegakan aturan," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa selama ini ada PTUN namun tugas penyidikan tidak berada di bawah Kementerian ESDM.

"Jadi penyidik selama ini bukan di kami, makannya banyak sekali angin masuk di kantor ini. Kalau penyidiknya di kami, orang ini kan yang ngerti peta, tender, dan izin," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak.

Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, menyoroti lemahnya penegakan hukum masih menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemungutan pajak. “Banyak kasus menunjukkan lemahnya penegakan hukum, sehingga penerimaan pajak juga rendah. Hal-hal seperti ini yang perlu segera diperkuat,” katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat, 18 Oktober 2024.

Penguatan penegakan hukum, kata dia, sangat penting agar potensi kebocoran pajak dapat ditekan. Langkah ini selaras dengan salah satu misi dalam Asta Cita, yakni reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan pada pencegahan kebocoran pendapatan negara, terutama di sektor sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.

Selain mengatasi kebocoran, dia menekankan pemerintah juga harus memperluas pemungutan pajak dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja ke sektor formal. “Jika tenaga kerja formal bertambah, penerimaan dari pajak penghasilan juga akan meningkat,” jelasnya.

Dia menyebut sebagian besar pekerja di Indonesia saat ini berada di sektor informal, terutama di bidang jasa dan perdagangan, yang menyulitkan upaya pemungutan pajak. “Pekerja informal lebih sulit berkontribusi pada pajak, apalagi saat daya beli masyarakat kelas menengah sedang melemah,” tambahnya.

Riefky juga mengingatkan agar pemerintahan mendatang lebih fokus pada peningkatan produktivitas sektor industri dan manufaktur. Menurut dia, menaikkan tarif pajak secara agresif bukan solusi yang tepat.

“Jika penerimaan pajak ingin dinaikkan, kebijakan harus diterapkan secara bertahap dan konsisten agar tidak memicu konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan,” tuturnya. Langkah bertahap akan menjaga stabilitas dan mengurangi risiko bagi perekonomian.

Terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang sempat diusulkan Prabowo-Gibran, Riefky menilai bahwa model pemisahan fungsi penerimaan dari Kementerian Keuangan memang sudah diterapkan dengan sukses di beberapa negara. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi pemisahan tersebut akan membutuhkan persiapan matang.

“Yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi antara belanja dan penerimaan negara. Selama ini semuanya dikelola di bawah Kementerian Keuangan. Ketika dipisah, bagaimana sinkronisasinya nanti menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

ANTARA

Jakarta: Penegakan hukum di Indonesia mesti dijalankan di koridor yang telah ditentukan. Untuk memastikan hal itu, perlu eksaminasi kritis dari para ahli hukum. Eksaminasi atau penilaian itu perlu, sebab dasar akademis dapat menjadi komponen pengawas sekaligus koreksi.

"Kekeliruan dalam putusan hakim selalu mungkin terjadi, dan eksaminasi kritis ini penting sebagai pembelajaran bagi para penegak hukum," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 16 Oktober 2024.

Topo membeberkan pandangan tersebut dalam diskusi yang digelar Centre for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Agenda itu membahas penanganan perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming.
Senada dengan Topo, Aktivis dan pegiat anti-korupsi Bambang Harymurti menyatakan hal serupa senada. Menurut Bambang, seluruh akademisi antikorupsi perlu melakukan eksaminasi kritis di perkara ini.

"(Eksaminasi) harus diketahui dan didengar oleh Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara pada Peninjauan Kembali, agar mempunyai dampak hukum," kata dia.

Baca juga: Eksaminasi PK Mardani Maming Dinilai Bentuk Dukungan pada Koruptor

Menurut dia, seluruh pihak terkait berani bersuara sekaligus menyatakan sikap. Yakni, dengan mengirimkan pesan ke MA.

“Harusnya para ahli hukum dan eksaminator putusan berani menyusun dan mengirimkan pendapatnya sebagai ahli atau sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama sepakat dengan hal itu. Menurut dia, tak baik memaksakan perkara perdata dalam ranah pidana.

“Keputusan terdakwa masih sah dan berlaku, maka tidak ada pelanggaran administrasi. Tidak terdapat pula titik taut dengan perbuatan pidana," kata dia.

Mardani Maming dijatuhi hukuman penjara dan denda atas dugaan menerima gratifikasi Rp118 miliar dari almarhum Henry Soetio, mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta: Kejahatan terhadap ideologi negara telah memiliki aturan setelah UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu praktek yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Ketua Program Kajian Terorisme, Muhamad Syauqillah, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia menilai tindak pidana terhadap ideologi negara yang diatur dalam KUHP Pasal 188, 189, dan 190 perlu pengaturan lebih lanjut dalam konteks tindak pidana terorisme. Banyak pelaku tindak pidana terorisme dimotivasi oleh ideologi tertentu yang jelas bertentangan dengan Pancasila.

"Kejelasan dan rencana implementasi KUHP ini penting karena sebagai pengkaji terorisme, KUHP yang akan diberlakukan pada 2026 khususnya pasal 188, 189, dan 190 dengan tegas mengatur pidana Ideologi yang bertentangan atau bahkan meniadakan Pancasila. Kalau di UU No.5 Tahun 2018 tentang perilakunya. Nah KUHP ini mau bagaimana diimplementasikan," katanya dalam keterangan pers, Rabu, 9 Oktober 2024.
Dalam diskusi kelompok terpumpun di Kajian Terorisme, SKSG UI, Wakil Direktur SKSG, Eva Achjani Zulfa, mengatakan kebebasan individu untuk menganut ideologi ajaran tertentu dilindungi HAM namun sekaligus dibatasi dengan aturan tidak merugikan orang lain. Untuk itu menurutnya penanganan pidana ideologi harus hati-hati.
“Ketika tindak pidana ini negara terlalu over reaktif atau over kriminal. Maka bukan bikin takut malah bikin lancar. Perlu juga dicermati soal pengkhianatan, penghasutan, mengancam ketertiban umum," ungkapnya.

Eva menjelaskan tidak mudahnya mempidanakan ideologi dengan mengambil contoh hukuman mati Imam Samudra yang justru menginspirasi jaringannya. Selain itu dijelaskan juga tentang Socrates yang dihukum mati karena ideologinya tapi pikirannya masih dipakai sampai sekarang, demikian juga Copernicus yang dihukum mati karena teori heliosentrisnya tapi teori tersebut terus dipakai.

“Ada yang perlu dicermati juga jika pasal 188-190 ini diterapkan sebagai ordinary crime sementara terorisme extraordinary crime maka bagaimana denan lapas super maximum security?” ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Pembacaan tuntutan perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan tanda tangan, ditunda karena jaksa belum siap. Sikap jaksa dinilai tepat. Sebab, penundaan disebut untuk mengukur kesesuaian sanksi hukum bagi terdakwa, Kusumayati.

"Iya ini hal yang wajar saya kira, karena saya ikuti perjalanan kasus ibu dan anak ini dinamikanya luar biasa. Tapi saya yakin apa yang dilakukan JPU adalah langkah yang tepat," kata aktivis hukum Abad Badjuri, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 26 September 2024.

JPU, kata dia, bakal mempersiapkan tuntutan sebaik-baiknya, sesuai fakta persidangan. Prediksinya, jaksa bakal menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW), sesuai Pasal 263 KUHP.
Keyakinan tersebut diyakini fakta persidangan yang gamblang menggambarkan pidana terdakwa. Termasuk, barang bukti forensik terkait.

"Tinggal kita menunggu minggu depan saja bagaimana proses tuntutannya, yang pasti saya yakin JPU akan tetap mengacu pada hasil sidang dan fakta-fakta persidangan," kata dia.

Di sisi lain, dia juga melihat keterlibatan pihak lain dalam persidangan. Mereka adalah Dandy dan Ferline, yang merupakan adik dari penuntut, Stephanie.

"Saudaranya juga harus masuk dalam tuntutan dia terbukti terlibat dalam proses pemalsuan tanda tangan itu, bahkan ikut memproses pembuatan akta perubahan saham," ungkap dia.

Abad juga menarankan JPU menelaah detail pembuatan putusan terkait akta perubahan saham yang sudah terbit dari notaris. Seharusnya, ada pembatalan akta perubahan saham yang dimasukkan dalam tuntutan.

"Karena tanda tangan Stephanie yang tercantum dalam rapat notulen perubahan saham juga terbukti dipalsukan," kata dia.

Penundaan pembacaan tuntutan dilakukan JPU pada Rabu, 25 September 2024, di Pengadilan Karawang. Majelis hakim menerima permintaan JPU untuk menyiapkan tuntutan, dan menunda sidang hingga pekan depan.

"Karena jaksa belum siap dengan tuntutannya, saya putuskan sidang ditunda ke pekan depan," ucap Ketua Majelis Hakim PN Karawang, Nelly Andriani, 25 September 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Nasdem Surya Paloh menyoroti aksi penegakan hukum yang digunakan untuk menekan dan mencari-cari kesalahan lawan politik.

Surya Paloh mengungkapkan kegundahannya itu langsung di depan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Hukum bukan untuk mencari-cari kesalahan. Sudah bukan waktu lagi negeri ini harus datang dalam suasana untuk menikmati seluruh pemberitaan yang menjadi bahan tertawaan,” jelas Surya dalam pidatonya di penutupan Kongres III Partai Nasdem, Rabu (28/8/2024).

Adapun, ia juga mengatakan bahwa Indonesia harus terlepas dari situasi penegakan hukum seperti itu. Apalagi, proses model penegakan hukum tersebut telah mendapat perhatian yang sangat luas bahkan dari luar negeri.

“Bahkan sinisme dunia internasional, seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang ada di negeri ini, hanya dengan santapan pemberitaan, tindakan-tindakan hukum semata-mata,” terang Surya.

Penegakan Hukum

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin bergerak lebih maju ke depan, jika berhadapan dalam suasana yang ‘mencekam’ karena aspek penegakan hukum.

Oleh sebab itu, pihaknya memohon agar mendapat suasana baru yang bisa diperoleh di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Ini harapan representasi pemikiran dari apa jeritan berbagai komponen dan elemen masyarakat,” tuturnya.

Surya juga mengatakan bahwa pada kodratnya kita hanyalah manusia biasa. Mencari kesempurnaan dinilai boleh saja, namun jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dapat terjadi pada diri kita sendiri.