JAKARTA - Delta Electronics , pemimpin global dalam manajemen daya dan solusi smart green berbasis IoT mengumumkan ekspansi bisnis nya di Indonesia. Lewat kolaborasi dengan distributor lokal dan integrator sistem, PT Delta Electronics Indonesia akan terus berkolaborasi dengan para mitra ini sambil memperluas keterlibatannya dengan lembaga pemerintahan dan mitra bisnis.

Delta bertujuan untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri utama Indonesia, termasuk Pusat Data, Manufaktur, dan Energi Terbarukan, dengan fokus pada mendorong inovasi berkelanjutan .

?Di PT Delta Electronics Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dan solusi elektronika daya yang inovatif. Investasi kami yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan telah memungkinkan kami untuk secara konsisten memperkenalkan produk-produk canggih yang meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan jejak karbon pelanggan kami. Evolusi ini mencerminkan dedikasi kami untuk tidak hanya menyediakan solusi tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendorong keberlanjutan di Indonesia,? ujar Country Manager, PT Delta Electronics Indonesia, Johnny Tam.

"Sejak pertama kali masuk ke pasar lebih dari dua puluh tahun yang lalu Delta Electronics telah bertransformasi secara signifikan di Indonesia seebagai pemasok Telekomunikasi menjadi pemain penting di bidang Data Center, Otomasi dan Infrastruktur Energi. Transisi ini mencerminkan visi inovasi dan komitmen kami terhadap pasar lokal, dengan tetap mempertahankan penekanan yang kuat pada efisiensi energi dan teknologi yang berkelanjutan,? kata Vice-President, SEA Business, Delta Electronics, David Leal.

Berfokus pada Solusi Inovatif di bidang Daya Elektronik, Otomasi, dan Infrastruktur Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Dengan mendirikan PT Delta Electronics Indonesia, perusahaan ini memperkuat kehadirannya di Indonesia dan keterlibatannya dengan industri di Indonesia, memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai untuk memenuhi tantangan unik industrialisasi dan urbanisasi.

Delta juga telah membangun ekosistem EV di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan para pemain lokal. Sebelumnya, PT Delta Electronics telah mendukung mobilitas elektronik bagi para pemimpin dunia dengan mengimplementasikan pengisi daya kendaraan listrik (EV) pada KTT G20 Bali 2022.



Pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Delta Electronics juga menggunakan pengisi daya untuk memfasilitasi transportasi bagi para pemimpin negara Asia Tenggara. Selain itu, PT Delta Indonesia menandatangani MoU dengan pabrik elektronik dari Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas solusi Delta yang andal dan hemat energi kepada pelanggan Indonesia.

Selanjutnya, PT Delta Electronics Indonesia akan mendorong keberlanjutan di smart city, data center, otomasi, dan infrastruktur energi; bekerjasama erat dengan sektor swasta dan pemerintah. Di luar solusi teknologi, perusahaan tetap berkomitmen pada keterlibatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia, menegaskan dedikasinya untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk ( PT Vale ) mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Hal itu diwujudkan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional alat berat di PT Vale.

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) pada September lalu, di mana PT Vale menjadi pionir dalam mengadopsi HVO untuk operasional alat beratnya guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Kolaborasi ini disebut menjadi langkah nyata dalam menuju keberlanjutan industri di Indonesia.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," ungkap Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2024).

Maya menambahkan, hal ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen perusahaan dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. "Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," tambahnya.

Sementar, Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Abu Ashar menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Penggunaan HVO, kata dia, merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi perusahaan. "Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan," imbuhnya.

Dalam uji coba, dua unit truk tambang, Komatsu dan Caterpillar menggunakan HVO dengan hasil mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional. Dalam sambutannya, Director of Product Support PT United Tractors Tbk Idot Supriadi mengatakan bahwa HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional.

"Kami melihat HVO mampu mempertahankan performa mesin truk tambang sekaligus memberikan emisi yang lebih bersih, ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan operasional alat berat kami di industri pertambangan dan ini pun juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan," tegasnya.

Senada, Product Support Manager PT Trakindo Utama Semuel Tikupadang juga menyampaikan pentingnya bahan bakar terbarukan seperti HVO untuk menjaga kualitas lingkungan. "Kami melihat sendiri bagaimana HVO dari Pertamina Patra Niaga mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menjaga performa mesin truk Caterpillar yang kami operasikan bahkan dari hasil uji kami produk ini 100% compatible, artinya tidak perlu penambahan sparepart atau modifikasi lain. Ini adalah langkah signifikan untuk mendukung industri yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Maya menegaskan, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Melalui kolaborasi, kata dia, diharapkan dapat mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia. "Kami berharap kerja sama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," tutupnya.

Jakarta -

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

(hns/hns)

Jakarta -

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

(riar/din)

Jakarta -

Transisi energi jadi tren di berbagai negara. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di 2060. Semua pemangku kepentingan terus bergerak demi mencapai target besar tersebut, salah satunya PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina.

Demi mencapainya, PGN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor akademisi, yakni Universitas Udayana dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.

Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menerangkan bahwa tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan mensinergikan pengaturan hulu dan hilir.

"Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi," ujar Mirza dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Mirza melanjutkan, untuk menuju Net Zero Emission 2060, point paling penting adalah transisi energi. Key pointnya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. "Itu lah kenapa, PGN mendeliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan," ujar Mirza.

Kemudian dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

"Pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu kolaborasi dengan civitas akademika untuk mengembangkan riset yang inovatif. Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka ini pada kesempatan juga dapat meningkatkan kerjasama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional," ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko.

"Kerjasama di berbagai aspek, secara khusus dibidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar," ujar Rektor Universitas Udayana Prof. I Ketut Sudarsana.

PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata, menyongsong energi baru terbarukan di masa depan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk concern terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.

"Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua," ujar Sudarsana.

Arief berharap, PGN dan Unversitas Udayana dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya PGN dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi. Selain itu, dapat menjadi untuk memperluas sosialisasi pemanfaatn gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Universitas Udayan. Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG. Mengingat, belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.

"Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hydrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung Net Zero Emission 2060," tutup Arief.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan berencana menambah direktorat jenderal baru untuk mengurus persoalan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi massa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berencana untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dalam awal masa jabatannya. Hal ini merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan Diten Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ditjen ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi," kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, dulunya persoalan integrasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan ke depannya konektivitas akan menjadi bagian dari fokus Kementerian Perhubungan yang sebelumnya belum tertangani maksimal," ujarnya.

BPTJ sendiri didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

Dudy mengatakan, penghapusan dan peleburan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian dalam Kemenhub. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Sesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 terkait penghapusan BPTJ.

"Saat ini Kemenhub belum memiliki 1 unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus menangani konektivitas tau integrasi," ujarnya.

(shc/kil)

BEKASI - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bekerja sama dengan Jababeka Net Zero Industrial Cluster Community (Jababeka NZICC) sukses menggelar workshop bertajuk Peningkatan Kapasitas Perusahaan untuk Efisiensi Energi dan Dekarbonisasi Sumber Energi di Hotel Sunerra Antero, Jababeka, Bekasi, Kamis (3/10/2024) lalu.

Tujuan workshop ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perusahaan di Kawasan Jababeka mengenai transisi energi serta strategi dekarbonisasi yang diperlukan untuk mencapai komitmen emisi nol bersih. Workshop ini dihadiri 20-25 perusahaan industri.

Head of Industrial & Public Engagement PT Jababeka Infrastruktur dan Executive Committee Jababeka NZICC, Beta Safitri menekankan pentingnya kolaborasi antar perusahaan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Ia berharap agar perusahaan-perusahaan yang hadir dapat mengambil langkah nyata dalam transisi energi.

Sementara Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani menyoroti pentingnya sinergi dalam mempercepat langkah menuju keberlanjutan. ?Transisi energi merupakan elemen kunci dalam perjalanan menuju net zero. Dengan adanya sesi berbagi pengetahuan dan sumber daya terkait transisi energi untuk bisnis seperti ini, kita bisa mempercepat langkah menuju masa depan rendah karbon,? ujarnya.

Dalam workshop ini peserta juga diajak berinteraksi melalui sesi pengenalan IBCSD dan KADIN Net Zero Hub (NZH). ?IBCSD berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang,? kata Program & Engagement Manager IBCSD Aloysius Wiratmo.

?Dengan bergabung dalam Kadin NZH, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk berkolaborasi dalam inisiatif yang mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi,? lanjutnya.

Dalam sesi workshop transisi energi bisnis, peserta mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan makna transisi energi bisnis. Mereka juga mendapatkan wawasan tentang enam elemen kunci transisi energi, penerapan energi efisien, serta sumber energi rendah karbon yang relevan dengan regulasi dekarbonisasi di Indonesia.

Ditambah dengan adanya sesi interaktif berupa kuis dan tanya jawab, pihak IBCSD dan Jababeka NZICC meyakini hal itu dapat lebih membuat peserta workshop memahami langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi di perusahaan masing-masing.

Salah satu cara yang paling mudah perusahaan dalam menerapkan transisi energi atau dekarbonisasi ialah berkolaborasi dengan pengelola kawasan industri, seperti Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Jababeka. Kepala seksi Public-Infra Regi Risman Sandi menjelaskan, Jababeka berkomitmen untuk mencapai target SDGs dan net zero melalui Core Decarbonization.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta - PT PLN (Persero) terus memperkuat agenda transisi energi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 1.700 pegawai PLN dikirim untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, salah satunya di bidang energi baru terbarukan (EBT).

"Transisi energi ini memerlukan DNA baru bagi pegawai PLN. Kini, insan PLN harus bergerak ke green energy. Untuk itu, kami tingkatkan kapasitas insan PLN agar mampu menyukseskan transisi energi," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto menyampaikan PLN telah melakukan berbagai langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas SDM. Beberapa di antaranya melalui pemberian program pendidikan, pelatihan, kursus hingga magang kepada insan PLN baik di dalam maupun di luar negeri.

Per hari ini (26/10), Didi mengatakan ada sekitar 500 pegawai PLN yang sedang mempelajari bidang EBT di seluruh universitas terbaik di dunia. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 1.700 pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.

"Kami kirim pegawai PLN untuk mengambil atau mengakuisisi ilmu dan teknologi terkait dengan energi baru terbarukan dari universitas terbaik di seluruh belahan dunia. PLN melakukan investasi SDM secara serius," kata Didi.

Melalui program tersebut, para pegawai PLN diharapkan dapat membawa pulang wawasan baru dan menjadi motor penggerak dalam implementasi teknologi energi bersih di Indonesia. Hal ini untuk mendukung upaya agresif PLN dalam mendukung program transisi energi Pemerintah.

Didi pun optimistis pengembangan kapasitas SDM dapat mendukung terwujudnya Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

"PLN melakukan investasi SDM secara serius, baik pada master degree maupun doctoral degree. Diharapkan sekembalinya mereka ke tanah air, bukan lagi mimpi bagi kita untuk menghijaukan Indonesia," pungkasnya.

(ncm/ncm)

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk ( MEDC ) menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi Asia Tenggara selama sesi panel di ajang Singapore International Energy Week (SIEW) 2024. Dalam delapan tahun terakhir, MedcoEnergi telah memperluas produksi gas yang kini mencapai 70% dari total produksi minyak dan gas perusahaan.

Director and Chief Executive Officer MedcoEnergi Roberto Lorato, mengungkapkan, MedcoEnergi kini tengah mengeksplorasi potensi penyimpanan CO2 di reservoir yang dioperasikan di lepas pantai antara Singapura dan Malaysia. Langkah ini menunjukkan tekad MedcoEnergi untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan mengurangi dampak emisi di kawasan Asia Tenggara.MedcoEnergi juga menginvestasikan sumber daya signifikan dalam energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan tembaga yang mendukung elektrifikasi.

"Kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam transisi energi yang kompleks ini, terutama bagi negara-negara dengan kebutuhan energi yang berbeda, seperti Indonesia dan Singapura," katanya melalui keterangan pers, Sabtu (26/10/2024).

MedcoEnergi bersama dengan berbagai perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara terus berpartisipasi aktif di SIEW sebagai upaya berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan guna mendukung transisi energi di masa depan. Roberto menekankan pentingnya pendekatan pragmatis dalam mencapai tujuan energi berkelanjutan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh kawasan.

SIEW 2024, yang digelar di Singapura, menjadi wadah bagi berbagai pemimpin energi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk bertukar ide dan solusi dalam menghadapi tantangan energi masa depan. Acara ini dikenal sebagai platform utama untuk mendiskusikan keberlanjutan dan ketahanan energi, serta menyediakan konferensi, pameran, dan sesi jejaring guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Salah satu sesi kunci dalam SIEW tahun ini, bertema "Forging a Resilient Renewable Energy Ecosystem," menyoroti pentingnya pengembangan energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.

Selain Roberto Lorato dari MedcoEnergi, diskusi panel ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, termasuk CEO Sarawak Energy Datuk Sharbini Suhaili, Kepala Project Finance DBS Bank Ganesh Padmanabhan, Kepala Infrastruktur dan ESG KPMG Sharad Somani, serta Presiden Asia Power GE Vernova, Som Shantanu. Dalam diskusi ini, para pemimpin energi tersebut berbagi pandangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempercepat transisi energi di kawasan.

Pada kesempatan tersebut, Roberto juga menyoroti kolaborasi kuat antara MedcoEnergi dengan mitra di kawasan, termasuk pemerintah Indonesia dan Singapura, yang memfasilitasi pendekatan pragmatis dan saling memahami kebutuhan energi masing-masing negara. Kerja sama ini memungkinkan pencapaian tujuan transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengurangan emisi karbon di kawasan. Dengan pendekatan ini, Roberto meyakini bahwa Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam pengembangan energi bersih.

MedcoEnergi telah melakukan sejumlah investasi strategis untuk mendukung upaya elektrifikasi dan dekarbonisasi, yang berperan penting dalam produksi energi bersih. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap masa depan energi yang lebih hijau di Asia Tenggara.

Roberto juga menggarisbawahi bahwa MedcoEnergi terus mengembangkan proyek energi terbarukan lainnya, yang mencakup potensi pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi di kawasan tersebut.

Melalui partisipasinya di SIEW, MedcoEnergi bersama perusahaan energi lainnya di Asia Tenggara berupaya memperkuat kerja sama dan berbagi praktik terbaik untuk menghadapi tantangan energi masa depan. Dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di SIEW, MedcoEnergi berharap dapat mempercepat implementasi teknologi rendah karbon dan solusi energi berkelanjutan di seluruh kawasan. Roberto optimis bahwa kolaborasi lintas sektor yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transisi energi di Asia Tenggara.

JAKARTA - Keterlibatan dan kontribusi industri minyak dan gas ( migas ) diyakini akan signifikan dalam kebijakan hilirisasi nikel oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan. Industri migas optimistis mampu menjadi penyuplai energi yang dibutuhkan untuk menjalankan hilirisasi.

"Pasokan gas bumi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan hilirisasi nikel nasional ke depan," kata Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd. Gusminar dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat" di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Gusminar mengatakan, saat ini kebutuhan listrik yang paling besar di Sulawesi dipergunakan untuk smelter hingga tahun 2030 mencapai 11.139 megawatt (MW). Sesuai dengan kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah telah mengupayakan untuk penyediaan energi bersih dengan menggunakan gas bumi dengan kebutuhan kurang lebih 2.500 MMSCFD yang tersedia di daerah tersebut maupun dari daerah lain.

"Dengan adanya konfirmasi pasokan gas ini, diharapkan akan mendukung hilirisasi nikel terutama dalam menjamin kebutuhan listrik di smelter-smelter tersebut," kata Gusminar.

Dia menambahkan, berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54.76 TSCF yang tersebar di Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Dari data yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi domestik 2023 sebesar 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling besar untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5%).

"Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Jadi kita optimistis hilirisasi nikel nasional dapat terwujud," tegasnya.

Senada dengan Gusminar, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengatakan, pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel ke depannya. "Hilirisasi nikel selain mampu peningkatan pendapatan negara, namun juga penting untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan agar sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka panjang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. "Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik," ujar Bambang.

Bambang menegaskan, pihaknya juga mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

"Kita optimis dan siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%," ujarnya.