Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menyesalkan maraknya kriminalisasi terhadap guru. Dia mengungkapkan untuk melindungi guru, pihaknya tengah menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru.

"Kami sedang menyiapkan naskah akademik," kata Unifah melalui unggahan di akun Instagram @pbpgri_official dikutip Jumat, 1 November 2024.

Unifah mengatakan PB PGRI telah melakukan kajian terhadap RUU Perlindungan Guru. Termasuk, menerima usulan dan mendapatkan berbagai temuan.
Pihaknya juga mendorong pemerintah dan DPR menggodok RUU Perlindungan Guru. Unifah mengatakan PGRI telah bersurat untuk itu.

"Kami akan bersurat ke DPR dan Kemendikdasmen untuk mendorong komisi X DPR menggodok UU Perlindungan Guru," kata Unifah.

Ia berharap undang-undang itu nantinya tak cuma melindungi guru, melainkan juga siswa. Unifah mengatakan undang-undang perlindungan guru penting agar tak ada lagi kasus kekerasan terhadap guru dan tenaga pendidik, seperti yang kini dirasakan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan.

"Sebagai suatu komitmen menjadikkan dunia pendidikan aman, sekolah aman, untuk melindungi guru, para siswa kita," jelas dia.

Sebelumnya, seorang guru honor di SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan, Supriyani, ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Supriyani sempat ditahan Polsek Baito. Bahkan, dia diminta uang damai kepada korban sebesar Rp50 juta.

Camat Baito yang turut membela Supriyani ikut mendapat teror. Mobil dinasnya ditembak orang tak dikenal saat membawa Supriyani setelah mengikuti sidang.

Baca juga: Marak Kriminalisasi terhadap Guru, PGRI Desak DPR Godok RUU Perlindungan Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus penahanan guru SD berstatus honorer Supriyani dari Kecamatan Baito, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan.

"Untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Atas respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut, kata Unifah, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena mengabulkan permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Guru Honorer Supriyani. "PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya," ujar Unifah.

Menurut Unifah, di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice. "Dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MoU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru," imbuhnya.

Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian. "Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Unifah.

Sebelumnya, seorang guru honorer di SD Negeri Baito Konawe Selatan bernama Supriyani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, mendesak agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Ia mengaku bersimpati terhadap kasus guru honorer dengan anggota kepolisian berinisial W yang menduduki jabatan sebagai Kanit Intel Polsek Baito selaku orang tua siswa.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik terkabulnya permohonan penangguhan penahanan terhadap Supriyani, guru sekolah dasar (SD) Konawe Selatan, yang dilaporkan orang tua murid atas dasar penganiayaan.

“Atas respons cepat pihak kepolisian dalam kasus tersebut, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terkabulkannya permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan guru honorer Supriyani S.Pd,” jelas Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangannya, pada Selasa (22/10/2024).

Unifah Rosyidi juga meminta kepada pihak kepolisian agar Supriyani bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut dia, yang bersangkutan sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak memiliki niatan untuk menganiaya maupun menyakiti anak didiknya. Terlebih, Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya.

“Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan pendidikan profesi guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani bisa mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian,” jelas Unifah Rosyidi.

Namun, ia mengatakan, apabila di kemudian hari terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait bisa melakukan upaya penyelesaian secara restorative justice.

Di samping itu, aparat kepolisian juga bisa berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MOU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru. PGIR yakin kepolisian bisa bekerja secara profesional tanpa memandang adanya tindakan dari oknum aparat.

“Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatuhan, kami mohon agar yang bersangkutan bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Unifah Rosyidi.

Unifah menuturkan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di Lapas. PGRI melakukan penelusuran kasus tersebut serta berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Supriyani.

Sebelumnya, kasus ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Beredar pesan viral di grup WhatsApp dengan tagar #SaveIbuSupriyani, yang berisi permintaan untuk membebaskan Supriyani dari tuduhan kekerasan terhadap murid.

“Guru SDN Baito, Konawe Selatan, ditahan Polisi karena menegur siswa yang nakal. Mohon doa dan bantuannya untuk Ibu Supriyani, S.Pd, seorang guru honor yang sedang dalam masa pemberkasan P3K setelah mengabdi bertahun-tahun. Padahal, gurunya hanya menegur, tidak memukul. Namun, orang tuanya tidak terima,” bunyi pesan tersebut.

Atas kejadian itu, para guru di Baito mengancam akan mogok mengajar jika Supriyani tidak dibebaskan. Mereka berpendapat bahwa Supriyani tidak melakukan penganiayaan, melainkan hanya menegur muridnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Harapan besar para guru disandarkan pada menteri yang membawahi bidang pendidikan dalam Kabinet Merah Putih. Seiring dengan bergantinya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Tinggi Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan, agar aspirasi, masukan para guru demi perbaikan kualitas pendidikan dapat diserap dan diperhatikan dengan seksama. Salah satunya adalah terkait penerapan kurikulum di era pemerintahan ke depan.

"Evaluasi kurikulum diperlukan menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan tanpa harus mengganti substansi kurikulum," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Dengan pengambilan sumpah dan janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Minggu, 20 Oktober 2024 menjadi titik awal berjalannya pemerintahan
baru hasil pemilu presiden 2024.

Sehubungan dengan pergantian pemerintahan tersebut, PGRI mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Presiden ke-8 RI Jenderal (Pur) Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PGRI juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin atas pengabdian dan dedikasi kepada bangsa dan negara selama ini.

Unifah juga mengucapkan selamat atas transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan berkomitmen berkelanjutan untuk menyukseskan program pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. PGRI, kata Unifah, menaruh harapan besar atas pelantikan Presiden dan Wapres RI yang baru.

"Sekaligus terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk menjalankan program
program pembangunan selanjutnya terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas," kata Unifah.

PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang akan dilantik bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru (Kabinet Merah Putih).

Baca juga: PGRI Siap Berkolaborasi dengan 2 Kementerian Baru Bidang Pendidikan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyadi menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof.Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof.Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kedua kementerian tersebut merupakan formasi terbaru kementerian yang membawahi bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Unifah atas nama PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada kedua Menteri yang membidangi
Pendidikan tersebut. Ia berharap dengan terbentuknya nomenklatur baru tersebut, dua kementerian pendidikan dapat fokus mempercepat pelaksanaan program untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"PGRI menaruh harapan besar pada kedua menteri tersebut agar dapat mendengar, memperhatikan dengan seksama, mengimplementasikan masukan, dan saran dari kalangan pendidik (guru, dosen, dan sebagainya) mengenai pentingnya peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi pendidik karena guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dalam sistem pendidikan nasional," terangnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Unifah menegaskan, PGRI siap berkolaborasi, bermitra untuk membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PGRI juga siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada guru dan dosen terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan para pendidik, serta memberikan jaminan perlindungan pada profesi.

“Berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia,” tutupnya. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Nadiem Sebut Tiga Menteri Penggantinya Punya Kompetensi Mumpuni

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengatakan, dengan pengambilan sumpah dan janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi titik awal berjalannya pemerintahan baru hasil pemilu presiden 2024. Harapan besar para guru disandarkan pada menteri pendidikan Dasar dan Menengah yang baru. 

Sebagai informasi, pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo, posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di pecah menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijabat oleh Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 

Dalam keterangan persnya, PB PGRI mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan dengan penuh rasa cinta kasih, rasa tulus, dan hormat kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo atas pengabdian dan dedikasi luar biasa kepada bangsa dan negara selama 10 tahun terakhir ini.

“Terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin yang telah mendampingi Presiden Joko Widodo selama lima tahun terakhir sejak 2019,” demikian pernyataan PB PGRI, Senin (21/10/2024).

PB PGRI juga mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal (Pur) Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “PB PGRI mengucapkan selamat atas terjadinya transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan berkomitmen berkelanjutan untuk menyukseskan program pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas PB PGRI.

PGRI menaruh harapan besar atas pelantikan Presiden dan Wapres RI yang baru dan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk menjalankan program program pembangunan selanjutnya terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas.

Tidak hanya itu, PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan dilantik bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru. Harapan besar para guru disandarkan pada menteri pendidikan yang baru agar aspirasi, masukan para guru demi perbaikan kualitas pendidikan dapat diserap dan diperhatikan dengan seksama.

“Evaluasi kurikulum diperlukan menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan tanpa harus mengganti substansi kurikulum,” tutup PB PGRI.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyarankan program pembangunan sekolah-sekolah unggul dan perbaikan sekolah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berbasis pemetaan dan kebutuhan siswa. Persoalan sekolah-sekolah yang tidak terurus menjadi salah satu yang disorot Prabowo dalam pidatonya saat dilantik di Gedung MPR/DPR, Minggu. 20 Oktober 2024.

“Yang paling penting pembangunan sekolah itu didasarkan peta kebutuhan siswa, jangan sampai ada mereka yang jauh-jauh sekali pergi sekolahnya, atau ada sekolah-sekolah yang berdekatan, yang sebenarnya sudah ada tetapi dibangun lagi,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah juga memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta. “Kita juga perlu memberikan penghidupan kepada sekolah swasta, karena mereka juga sama-sama berjuang untuk pendidikan, memberikan akses pendidikan dan kualitas,” ucapnya.
Unifah menjelaskan, sebelumnya Pemerintah memiliki Instruksi Presiden(Inpres) Republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang Satuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1982/1983.

“Kita dulu punya program sukses Inpres itu tahun 1980-an oleh Bapak Presiden yang membangun sekolah-sekolah, waktu itu sekolah pendidikan dasar, namun setelah itu enggak ada kabar secara komprehensif tentang perbaikan sarana-prasarana dan lain sebagainya,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi program pembangunan sekolah tersebut untuk sistem pendidikan yang lebih baik. “Jadi itu satu hal yang kita apresiasi lah, kita percaya pada pemerintahan baru ini, kalau mau membangun sekolah itu sekaligus memperbaiki yang lama, diselesaikan yang baru, begitu ya,” tuturnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden RI ke-8. Salah satu poin yang disoroti Presiden Prabowo yakni terkait masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak terurus.

“Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus, saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua,” kata Presiden Prabowo.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Presiden Prabowo Subianto, Pernah Sekolah di 6 Negara Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menggantungkan harapan baru bagi dunia pendidikan yang lebih baik pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik secara resmi, Minggu (20/10/2024).

“Pertama, kami PGRI memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terpilih secara demokratis, terpilih oleh rakyat Indonesia. Kedua, kami pun menyambut dengan gembira tentang Kementerian Pendidikan ini, terutama pendidikan dasar dan menengah,” ujar Unifah saat dihubungi di Jakarta, Minggu. 

Unifah berharap dengan rencana pembentukan kementerian baru di bidang pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Riset dapat memperbaiki persoalan di bidang pendidikan.

“Kami berharap dengan menteri baru yang berlatar belakang pendidikan yang cukup luas dan panjang, bisa memperbaiki persoalan-persoalan Kementerian Pendidikan yang lalu,” katanya.

Ia menyoroti kurangnya komunikasi publik yang belum terbangun dengan cukup baik di Kementerian Pendidikan sebelumnya.

“Banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya soal bagaimana komunikasi publik yang tidak terbangun dengan baik, dan bukan hanya kepada PGRI dan guru, melainkan hampir ke semua pemangku kepentingan, yang selama ini enggak pernah berkunjung ke daerah dan enggak pernah tahu permasalahan,” tuturnya. 

Untuk itu, ia berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat benar-benar memilih dan menentukan Menteri Pendidikan yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang lebih baik demi masa depan pendidikan Indonesia.

“Jadi dari semua itu, kita mempunyai harapan baru pada Menteri Pendidikan yang baru dan cukup kenyang pengalamannya dari dunia pendidikan, jadi itu apresiasi harus disampaikan,” ucapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyikapi dinamika beredarnya pemberitaan di Media Sosial tentang putusan Pengadilan Tinggi PTUN tanggal 9 Oktober 2024. PGRI menyampaikan 6 pernyataan menyikapi kabar kubu Teguh Sumarno yang mengklaim menang di PTUN tersebut.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengimbau kepada pengurus PGRI di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia, bahwa pengurus PB PGRI merupakan kepengurusan yang sah sebagai hasil Kongres XXIII. PB PGRI yang resmi sebagai forum organisasi tertinggi sesuai AD/ART PGRI adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menhumkam RI Nomor AHU 0000332.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024.

Putusan Banding Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT halaman 14 menyatakan, gugatan PTUN ini tidak terkait tentang sah atau tidaknya kepengurusan PGRI di bawah kepemimpinan Prof.Dr.Unifah Rosyidi.
"Oleh karenanya klaim yang dibuat kelompok tertentu yang membuat narasi di media online adalah tidak benar dan menyesatkan karena kelompok tersebut adalah kepengurusan ilegal yang menggunakan cara-cara tidak sesuai AD ART dan tidak mendapat legitimasi dari pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia," tegas Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024.

Unifah mengatakan, objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 0000332.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024.

"PB PGRI menyerukan kepada pengurus di semua tingkatan untuk mengkonsolidasikan organisasi dan merapatkan barisan demi menyelamatkan organisasi dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak muruah nama besar PGRI," seru Unifah.

Ia juga menyerukan kepada pengurus dan anggota untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi pihak pembegal organisasi. Selain itu, Unifah meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan berita dan konten media sosial bernarasi manipulatif yang telah dibuat kelompok tertentu yang bertujuan memecah belah keutuhan PGRI.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi guru terbesar di Indonesia. Cikal bakalnya dari situasi yang sulit dan lahir tepat 100 hari setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Satu tarikan napas dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (PGRI). Organisasi tertua dan memiliki jumlah anggota mencapai 3 jutaan ini secara struktur organisasinya sangat jelas, mulai dari pengurus besar, pengurus provinsi, kabupaten, cabang hingga ranting.

Muruah organisasi, kehormatan organisasi tetap terjaga hingga usia 78 tahun dan akan memasuki usianya ke 79 pada 25 November 2024. Ini berkat kesadaran yang utuh dari semua jenjang Kepengurus untuk menghormati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, serta menjalankan roda organisasi sesuai rel dan koridornya.

Forum -forum organisasi diatur secara jelas pada AD ART mulai dari Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Kerja Propinsi, Konferensi Kerja Cabang, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Propinsi, Kabupaten, Cabang dan forum lainnya. Kongres adalah forum yang paling tinggi dan strategis dalam menentukan program organisasi, keuangan dan secara demokratis memilih Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI.

PGRI di tahun 2024 ini, tepatnya ditanggal 2 Maret telah melaksanakan Kongres yang sah. Kongres yang acaranya dibuka oleh Presiden ini dihadiri oleh Keterwakilan Pengurus mulai dari Propinsi, Kabupaten Kota dan Cabang, Ranting se Indonesia. Pada momentum penuh demokratis itu, Prof. Dr. Unifah Rosyidi,M.Pd, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PB PGRI Periode ke dua. Selanjutnya sesuai AD ART. Prof. Dr. Unifah Rosyidi,M.Pd dilantik menjadi Ketua PB PGRI Periode 2024-2029.

Baca juga: Pasca Kisruh Wisma Guru, PGRI Jawa Timur Kembali Aktif Beri Layanan untuk Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan cleansing atau pembersihan guru honorer di sekolah negeri. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengkritik istilah cleansing tersebut.

"Cleansing ini apa enggak ada bahasa lain? Kita ini manusia loh ya, guru adalah profesi yang sangat mulia," kata Ketua Departemen Pengembangan Profesi PB PGRI, Masduki, dalam Zoom Meeting PGRI, Rabu, 24 Juli 2024.

Menurutnya, pemecatan guru honorer melalui cleansing sangat tidak etis. Apalagi, kekurangan guru masih menjadi isu di sekolah.
"Dan untuk menyelesaiakan permasalahan ini tidak layak dilakukan dengan cara seperti ini," tegas dia.

Masduki berharap pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, keberadaan guru dan ketersediaan guru sangat bergantung pada perencanaan guru secara nasional.

"Pemerataan ini adalah isu sebenarnya dan ada tahapan-tahapan yang mesti terbuka. Agar pemerataan guru dan ketersediaan guru ini bisa dikawal dengan baik," tutur dia.

Sebelumnya, Disdik DKI Jakarta memberhentikan guru honorer yang bekerja di sekolah negeri yang jumlahnya disebut mencapai 4.000 tenaga pengajar. Pemecatan itu lantaran pengangkatan guru honorer ini dilakukan secara malaadministrasi.

Mereka diangkat sepihak oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan Disdik. Selain itu, guru honorer ini digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak semua guru dapat digaji menggunakan dana BOS. Syarat guru yang dapat diberikan honor lewat BOS, yakni bukan ASN, tercatat dalam Dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Baca juga: Akhirnya, 141 Guru Honorer Terdampak 'Cleansing' Telah Kembali Mengajar

(REN)

Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah membentuk Badan Guru Nasional. Badan tersebut dapat fokus menyelesaikan persoalan guru.

"Badan Guru Nasional ini yang ikut dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan guru," kata Ketua Badan Pengurus Harian PGRI, Basyarudin Thayib, dalam Zoom Meeting PGRI, Rabu, 24 Juli 2024.

Dia mengatakan Badan Guru Nasional baiknya tersebar di daerah. Hal itu agar persoalan guru di daerah dapat terselesaikan.
"Dan ini menjadi momentum yang tepat, apalagi kita akan memiliki presiden baru, kabinet baru," sebut dia.

Pihaknya juga berharap pemerintahan Presiden RI Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru. "Kami harap ke depan tidak ada lagi guru-guru yang menjerit karena persoalan kesejahteraan," kata Ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PB PGRI, Sumardiansyah.

Sumardiansyah berharap pemerintahan baru akan memberikan kesempatan lebih kepada guru honorer. Salah satunya diberikan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pemerintahan untuk bisa segera menuntaskan guru honorer yang ada di sekolah untuk bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," jelas dia.

Ia berharap komitmen terhadap kesejahteraan guru honorer dapat terwujud bukan lagi hanya kata-kata. "Keberpihakan harus dibuktikan, bukan hanya dari kata-kata. Bagaimana sebuah kebijakan itu dihasilkan," tegas dia.

Baca juga: Atasi Persoalan Cleansing Guru Honorer, FSGI Usul Guru Kontrak Sekolah

(REN)