Bisnis.com, JAKARTA — OJK mendorong kontribusi pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending dan perusahaan pembiayaan atau multifinance kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat peta jalan pengembangan dan penguatan industri P2P lending 2023—2027 dan peta jalan pengembangan dan penguatan multifinance 2024—2028 sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dua industri keuangan non bank tersebut.

"Dalam kaitannya ini, dua industri tersebut didorong melakukan peningkatan pembiayaan sektor prduktif, termasuk UMKM," kata Agusman dalam konfernesi pers RDK Oktober 2024, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sebagai implementasi peta jalan tersbut, OJK akan meningkatkan limit pembiayaan sektor produktif termasuk UMKM, menyesuaikan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga pinjaman online, hingga memperkuat sinergi P2P lending beserta perusahaan multifinance dengan pelaku UMKM.

Selain itu, OJK juga mendorong penyelenggara P2P lending dan perusahaan multifinance untuk meningkatkan aksesbilitas dan inklusi keuangan untuk segmen UMKM.

"Hal-hal ini yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana bisnis 2025 yang segera akan diserahkan kepada OJK," pungkas Agusman.

Sebagai informasi, pertumbuhan pembiayaan UMKM dari industri P2P lending dan multifinance sampai Agustus 2024 telah mengalahkan pertumbuhan kredit UMKM dari perbankan. Meski demikian, secara angka memang pembiayaan yang digelontorkan dua sektor keuangan non-bank tersebut masih sangat kecil dibanding kredit perbankan.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan dari multifinance kepada UMKM per Agustus 2024 tumbuh 8,98% (year on year/YoY) menjadi Rp182,13 triliun. Sedangkan outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% (YoY) menjadi Rp4,97 triliun.

Di sisi lain, kredit UMKM dari perbankan per Agustus 2024 hanya tumbuh 4,3% (YoY) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% (YoY) dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan outstanding pinjaman P2P lending kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) per Agustus 2024 melejit dua digit, mengalahkan penyaluran kredit bank yang hanya tumbuh 4,3% year on year (year on year/YoY).

Meski begitu, Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan kinerja pembiayaan UMKM dari lini P2P lending dengan kredit bank tidak bisa dibanding-bandingkan karena nominal pendanaannya terpaut jauh.

Hingga Agustus 2024, kredit UMKM dari perbankan tercatat sebesar Rp1.379,4 triliun. Sementara outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha hanya Rp4,97 triliun, tapi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 32,87% (YoY).

"P2P lending berprospek karena P2P lending itu menutup ceruk pasar yang kurang terlayani oleh perbankan. Khususnya para pelaku usaha yang punya cashflow tetapi tidak punya agunan tanah dan bangunan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Ceruk tersebut kemudian dimanfaatkan oleh P2P lending dengan menawarkan kemudahan pemberian pinjaman kepada UMKM.

"Para pelaku usaha ini bisa meminjam dari P2P lending seperti Akseleran yang menawarkan pinjaman berbasis cashflow seperti invoicefinancing, po financing, atau inventory financing," kata Ivan.

Tidak cuma fokus menggarap prospek pasar yang besar, Ivan menegaskan kehati-hatian P2P lending dalam menjaga rasio kredit macet (TWP90) juga menjadi perhatian penting.

"Ini makanya Akseleran fokus dalam melakukan asesmen pinjaman dengan prudent. Tidak ada cara yang lebih efektif selain melakukan asesmen pinjaman secara prudent untuk memitigasi risiko ini," tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Outstanding pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM tumbuh tinggi sebesar 20,5% pada Juni 2024. Ini jadi tren positif setelah beberapa bulan belakangan penyaluran pinjaman ke sektor tersebut tercatat kurang optimal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan, rasio gagal bayar pinjol di fintech p2p lending atau yang disebut sebagai tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) bergerak menurun. Pada Juni 2024, posisi TWP90 berada di level 2,79%.

“Pertumbuhan outstanding pembiayaan pada Juni 2024 tercatat 26,73% year on year (yoy) atau sebesar Rp 66,79 triliun, dengan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif sebesar Rp 8,33 triliun,” ungkap Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Mengacu pada keterangan OJK tersebut, nilai pinjol p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM senilai Rp 8,33 triliun sejatinya telah bergerak naik sebesar 20,5% (yoy) pada Juni 2024. Sebagai perbandingan, fintech p2p lending mencatatkan penyaluran senilai Rp 6,91 triliun kepada sektor produktif dan UMKM pada Juni 2023 lalu.

Angka pertumbuhan itu menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang semester I-2024. Secara berurutan pada periode Januari-Juni tahun ini, pinjol kepada produktif dan UMKM antara lain bertumbuh -8,45%; 22,72%; -3,04%; 7,59%; 6,61%; dan 20,49%.

Layanan pinjaman dari fintech p2p lending jadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM dikala tren penyaluran kredit sektor perbankan yang relatif melambat. Mengacu data Bank Indonesia (BI), tren kredit UMKM perbankan selama periode Januari-Juni 2024 yakni tumbuh 8,9%; 8,9%; 8,7%; 8,1%; 7,3%; dan 6,7%.

Namun demikian, kredit UMKM dari perbankan setidaknya telah mencakup 18-19% dari total kredit, meski masih jauh dari harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebesar 30%. Di fintech p2p lending, pinjaman kepada sektor produktif dan UMKM belum mampu bergerak melampaui 15% pada paruh pertama tahun ini.

Sebagai gambaran, meski kinerja tumbuh sampai dengan 20% pada Juni 2024, pinjol kepada sektor produktif dan UMKM cuma mampu mencakup 12,47% dari outstanding pinjaman fintech p2p lending. Dengan rincian cakupan sepanjang Januari-Juni 2024: 10,74%; 14,89%; 12,31%; 11,01%; 12,04%; dan 12,47%.

Layanan Dana Darurat

Di sisi lain, penyelenggara fintech p2p lending GandengTangan adalah satu yang berupaya mendukung pertumbuhan UMKM lewat pembiayaan yang mudah dan cepat. Telah resmi berizin dan diawasi OJK, hingga kini GandengTangan telah menjangkau UMKM di seluruh Pulau Jawa, Bali, Bengkulu, Sulawesi, hingga Kalimantan Timur dengan total lebih dari 28 ribu entitas UMKM.

Sejak awal berdiri hingga pertengahan 2024, GandengTangan telah menyalurkan dana hampir mencapai Rp 400 miliar. Lewat pinjaman yang diberikan dengan limit hingga Rp 2 miliar, dana tersebut bisa diterima oleh berbagai UMKM yang telah memenuhi persyaratan analisis risiko.

Lebih dari menyalurkan pinjaman kepada UMKM, GandengTangan juga berupaya memperluas cakupan pasar melalui layanan pinjaman yang dikenal sebagai Buy Now Pay Later (BNPL), QRIS, dan personal loan. Dalam hal ini, perseroan baru saja mengumumkan untuk menggandeng startup pengelolaan keuangan Finku.

CEO GandengTangan, Jezzie Setiawan menjelaskan, kebutuhan finansial tak terduga seringkali menjadi tantangan bagi setiap orang. Apalagi, jika tidak didukung literasi keuangan yang memadai, hal itu bisa memperburuk kondisi finansial jangka panjang.

“Keberadaan layanan pinjaman di aplikasi pengelolaan keuangan menjadi solusi tepat untuk senantiasa memantau pinjaman duit mereka terhadap anggaran dan keuangan mereka secara keseluruhan. Di GandengTangan, kami memberikan prosedur yang lebih sederhana dan memiliki proses transparan untuk penyaluran pinjaman,” ungkap Jezzie.

Dia menambahkan, dengan kesamaan visi GandengTangan dan Finku untuk menjangkau underservedmarket di industri keuangan, pihaknya berharap adanya integrasi sistem ini akan memberi kemudahan bagi individu maupun pelaku usaha untuk menikmati layanan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam kerjasama ini, kedua perusahaan menargetkan individu yang membutuhkan pinjaman dana darurat agar kebutuhannya dapat terselesaikan dengan cepat. Dengan mengintegrasikan sistem GandengTangan ke ekosistem Finku, konsumen yang membutuhkan pinjaman dapat mengajukan pinjaman secara langsung melalui aplikasi Finku.

Lewat kerja sama ini, kedua perusahaan berharap dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk 800 individu hingga akhir tahun 2024. Pada tahap awal, GandengTangan akan menyediakan layanan pinjaman dengan plafon Rp 10 juta. Limit ini akan dievaluasi secara berkala berdasarkan performa pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman (borrower).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online alias pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar. Menurut ekonom, aturan baru ini dapat meningkatkan capaian pendanaan sektor produktif yang saat ini masih rendah.

Untuk diketahui, pendanaan sektor produktif ini adalah pinjaman untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan penerima dana. Pinjaman jenis ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang butuh dana untuk modal usaha atau memperbaiki cash flow perusahaan.

“Perlu ada kemudahan buat pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif, karena kalau dari data memang kecil sekali yang terkait dengan pinjaman produktif ini, kurang dari separuhnya dari pinjaman konsumtif,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual saat dihubungi, pada Senin (22/7/2024).

Adapun berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp 64,56 triliun.

David menilai, di samping pelonggaran batas atas pinjaman online menjadi Rp 10 miliar, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi penyedia jasa yakni fintech p2p lending, pemberi pinjaman (lender), dan penerima pinjaman (lender) untuk menggenjot pendanaan sektor produktif.

“Dari sisi penyedia jasanya sendiri, untuk kredit produktif dimudahkan dan dari sisi OJK mungkin perizinannya untuk fintech-fintech yang ingin bergerak di sektor kredit mengarah ke produktif itu lebih dimudahkan lagi syarat-syaratnya. Sehingga, mereka termotivasi untuk memberikan kredit modal kerja atau usaha multiguna yang lebih produktif dibandingkan konsumtif,” kata David.

Kemudian, pemerintah dapat memberi insentif pajak kepada pelaku UMKM penerima pinjaman. Misalnya, bagi UMKM yang punya kerja sama atau sinergi dengan perusahaan besar secara jelas diberikan keringanan pajak tertentu.

“Lalu, bisa diberikan insentif kan ada Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 (PPh 22), ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar, tapi untuk lender dalam hal ini individu maupun institusi yang memberikan pinjaman ke kredit produktif produktif itu diberikan insentif,” pungkas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending dapat memberi pinjaman online (pinjol) degan limit Rp 10 miliar. Ekonom menilai, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan.

“(Peningkatan) batasan (pinjol hingga Rp 10 miliar) ini tidak masalah, karena memang untuk kebutuhan usaha kecil ada yang membutuhkan pinjaman yang secara nominal relatif besar,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David E Sumual saat dihubungi, Senin (22/7/2024).

David mengungkapkan, penerima pinjaman alias borrower di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman perbankan atau membutuhkan dana besar yang cair lebih cepat dibandingkan perbankan.

Apalagi, kata dia, usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memiliki laba dan profit. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba dan profit.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” jelasnya.

Adapun David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan. “Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” tandas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro mengatakan peningkatan limit pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar akan mendongkrak pertumbuhan platform fintech peer to peer (P2P) lending. Sebab, fintech p2p lending akan punya sasaran segmen peminjam atau borrower baru.

“Menurut saya memang ini peluangnya besar, karena itu menyasar tipe borrower yang baru kalau bisa dinaikin ke Rp 10 miliar,” kata Eddi, dalam program Investor Market Today di IDTV, Senin (22/7/2024).

Eddi, yang juga Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) menyatakan bahwa penaikan limit pinjol Rp 10 miliar ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi yakni menaikkan kelas UMKM. Selain itu, cakupan penerima pinjaman juga akan diperluas.

Pasalnya sejauh ini, fintechp2p lending baru menyasar sejumlah pelaku UMKM yang berada di kota-kota besar di Pulau Jawa. “Kenyataannya kita masih 70% di pulau Jawa, banyak yang di luar pulau Jawa yang belum dan mungkin ini berpeluang untuk mengedukasi (masyarakat),” tutur Eddi.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintahan baru nantinya dapat ikut mendukung perkembangan dari fintech p2p lending melalui lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovatif demi penyaluran pinjaman yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Di saat sama, fintech p2p lending juga mesti bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kita harus survive, istilahnya the power of kepepet, tapi kita tetap harapkan dukungan pemerintah dari kabinet baru makanya perlu platform seperti ini supaya semua lapisan masyarakat punya akses permodalan tidak hanya yang besar-besar saja yang bisa ke perbankan,” Eddi.

Di samping itu, Eddi turut menyorot sebaran pemberi pinjaman (lender) yang juga mencakup 70% berasal dari Pulau Jawa. Padahal, fintech p2p lending terbilang menawarkan imbal hasil (return) yang menarik bagi para institutional lender, retail lender, maupun investor layaknya perusahaan modal ventura (PMV). “Jadi masih diminati karena potential return-nya pun masih relatif sehat,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini bakal mengizinkan platform fintechp2plending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini tentunya membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending secara khusus dalam penyaluran pinjaman ke sektor produktif mengambil peran penting mendukung perkembangan ekonomi nasional kedepannya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News