JAKARTA, investor.id – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menaikkan plafon pendanaan produktif financial technologypeer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (pinjol) menjadi Rp 10 miliar dari semula hanya Rp 2 miliar dinilai bakal memberi banyak dampak positif ke industri keuangan, termasuk perbankan. Bila nanti benar diberlakukan, ketentuan itu justru bisa mendorong kolaborasi yang kian masif antara pinjol dan perbankan.

Pendapat sejumlah pihak bahwa rencana itu bisa menjadi ancaman bagi bisnis perbankan, dibantah oleh kalangan bankir. “Mengenai apakah peningkatan limit pinjaman fintech P2P lending ini akan menjadi saingan bagi perbankan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun ada kesamaan, segmen penerimanya berbeda,” ujar Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Okki Rushartomo kepada Investor Daily, Selasa (23/07/2024) malam.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan untung dan rugi rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan plafon pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyampaikan, pihaknya selaku organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech peer to peer (P2P) lending sebagai penyedia layanan pinjol mengapresiasi usulan OJK terkait kenaikan plafon pinjol tersebut. Menurutnya, aturan ini akan menguntungkan sektor produktif yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha seperti UMKM.

“Tentunya hal ini akan sangat membantu untuk perkembangan, untuk pertumbuhan UMKM, dimana yang saat ini masih banyak UMKM yang belum bisa tersentuh oleh fintech p2p lending, karena adanya keterbatasan plafon, yaitu Rp 2 miliar,” ungkapnya, saat dihubungi pada Rabu (24/7/2024).

Di samping itu, Entjik menyampaikan, masih terdapat masyarakat yang khawatir terhadap dampak peningkatan limit pinjaman bagi sektor produktif ini. Mereka menganggap kebijakan limit pinjaman Rp 10 miliar nantinya akan lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian.

“Jadi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa pinjaman online atau fintech p2p lending ini semakin berisiko, itu yang saya mau klarifikasi. Bahwa kalau pinjaman yang besar, biasanya memakai jaminan ataupun analisa yang lebih ketat,” kata Entjik.

Dia menambahkan, walaupun pendanaan yang diberikan kepada UMKM ini sifatnya online, tetapi analisa kreditnya tetap dilakukan secara hybrid (online dan offline). Artinya, fintech p2p lending hanya akan memberikan pinjaman online dalam jumlah besar kepada pihak-pihak yang dianggap mampu dan layak.

“Tentunya para analis kreditnya dari platform itu sendiri juga melakukan kunjungan kepada nasabah atau calon borrower dan melakukan analisa yang lebih ketat lagi. Jadi persyaratan antara sektor produktif, UMKM, itu jauh sangat berbeda dengan cash loan,” jelas Entjik.

Lebih lanjut, AFPI sendiri akan ikut mengawasi kegiatan fintech p2p lending, di samping pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entjik menuturkan, pihaknya akan terlibat memberikan edukasi berupa diskusi, coaching dan training kepada para platform pinjol terkait manajemen risiko.

“Dan kita tentunya karena asosiasi ini terdiri dari semua pelaku usaha, kita selalu lakukan diskusi. Kita juga punya ada setiap sebulan ada compliance talk. Event ini kita lakukan secara rutin untuk membahas apa-apa yang terjadi di market, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus kita lakukan, itu kita lakukan diskusi sesama pelaku usaha,” tandas Entjik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai fintech p2p lending, penyedia layanan pinjaman online (pinjol) berizin. Ketentuan baru yang dimaksud ialah batas maksimum pinjaman untuk sektor produktif dan UMKM yang mencapai Rp 10 miliar, dari saat ini Rp 2 miliar.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, rencana OJK tersebut tentu menjadi kabar baik baik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, pihaknya setuju dengan rencana tersebut meski dengan sejumlah syarat yang mesti lebih dulu dipenuhi.

Dari penuturan Nailul, setidaknya ada lima prasyarat yang mesti diterapkan oleh fintech p2p lending sebagai perantara layanan pinjol antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).

Pertama, lanjut dia, tentu borrower yang bisa mendapatkan plafon sebesar itu merupakan pelaku usaha di sektor produktif atau UMKM. Batas maksimum sebesar Rp 10 miliar tidak diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif.

“Penyaluran dari sisi pinjol p2p lending sendiri memang digenjot untuk sektor produktif, artinya kalaupun (pagi pembiayaan) bisa ditingkatkan (hingga Rp 10 miliar), maka akan berusaha untuk disalurkan ke sektor produktif, belum kepada sektor konsumtif,” ujar Nailul.

Kedua, agar borrower yang menerima pinjaman hingga Rp 10 miliar memiliki riwayat kemampuan pembayaran pinjaman atau skor kredit yang baik. Gagal bayar dari borrower ini harus dilihat secara menyeluruh atau tidak hanya di industri fintech p2p lending, tetapi juga kualitas pinjamannya di multifinance hingga perbankan.

Untuk langkah awal menjaring borrower berkualitas, fintech p2p lending bisa memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. “Misalnya skor kreditnya dibatasi A+ ataupun A. Sebenarnya itu bisa dilakukan ketika mempunyai credit scoring yang valid dan up to date,” katanya.

Pelindungan Konsumen

Oleh karena itu, syarat ketiga menurut Nailul adalah kualitas kredit dari fintech p2p lending itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 3–5%. Artinya, hanya penyelenggara dengan kemampuan menjaga kualitas pinjaman dengan baik yang diperbolehkan menyalurkan plafon sampai Rp 10 miliar.

Keempat, Nailul mengusulkan agar pinjaman yang disalurkan hanya kepada pelaku usaha produktif atau UMKM yang memang belum terjangkau sektor perbankan (unbanked). Ini adalah langkah penting menjawab persoalan gap pembiayaan bagi UMKM yang selama ini belum juga terselesaikan.

“Sebenarnya untuk UMKM kan pagunya sudah berubah, kalau mikro sampai ultra mikro itu sampai Rp 2 miliar. Artinya, untuk yang kecil dan juga menengah itu bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kecil itu sampai sampai Rp 10 miliar, kemudian menengah bisa lebih besar… Makanya ini sebenarnya juga harus menyesuaikan bahwa ada pasar-pasar yang dia sebenarnya tidak reachable ke perbankan tapi sebenarnya dia butuh pembiayaan,” urai Nailul.

Kelima, ia secara khusus mengusulkan agar OJK meramu aturan yang berkeadilan bagi seluruh pihak-pihak dalam ekosistem fintech p2p lending, mulai dari penyelenggara itu sendiri, borrower, hingga lender. Jika sebelumnya pelindungan konsumen banyak diberika kepada borrower, maka OJK semestinya perlu juga memerhatikan pelindungan kepada para lender.

“Kita harapkan peraturan itu bisa berimbang karena kalau kita lihat di POJK sekarang memang lebih berat kepada peminjam soal penagihan dan lain sebagainya itu diberatkan kepada peminjam, tetapi di satu sisi pemberi pinjaman (lender) juga tidak diberikan perlindungan yang cukup kuat,” pungkas Nailul.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News