JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta maaf apabila fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh para komisioner untuk melaksanakan tugas dianggap terlalu mewah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa segala fasilitas yang didapatkan komisioner dikelola oleh Sekretariat Jenderal KPU RI.

Dengan begitu, fasilitas yang disediakan untuk keperluan dinas sudah melewati pembahasan dan disesuaikan aturan yang berlaku.

“Kalau soal fasilitas, kami ya kan pernah bahas juga. Yang penting pertama satu tidak ada larangan, yang atau aturan yang kita langgar,” ujar Afifuddin dalam Program Gaspol di Youtube Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Dia mencontohkan dua kendaraan dinas tambahan yang disediakan bagi komisioner. Afif menegaskan bahwa itu adalah mobil Hyundai Palisade dan Toyota Alphard itu adalah kendaraan sewaan.

Penyediaan kendaraan tersebut karena mempertimbangkan padatnya agenda KPU RI saat tahapan Pemilu 2024. Atas dasar itu, diperlukan mobil cadangan ketika kendaraan yang biasa digunakan mengalami kerusakan.

“Ya dalam beberapa kejadian, misalnya mendadak satunya apa, aki drop, yang saya alami kan begitu. Ya maksudnya kan yang namanya buatan manusia kadang-kadang kecapean juga. Mobil juga muter terus,” kata Afifuddin.

Dengan begitu, Afifuddin menilai bahwa pemberian fasilitas ini tak bisa langsung dianggap berlebihan, dan tidak ada aturan yang dilanggar.

“Maka kalau berlebihan dan tidak berlebihan kan jadinya kan relatif. Jadi patokan kami aturan itu. Kalau teman-teman atau pihak-pihak menganggap ini berlebihan dan lain-lain ya kami minta maaf,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam cuitannya lewat akun resmi X, Mahfud mengaku kaget dengan berita lanjutan selepas pemecatan Hasyim.

“Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menganggap, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada "yang sangat penting bagi masa depan Indonesia".

"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," sebut dia.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua KPU Mochamad Afifuddin meminta maaf jika mobil mewah dan pesawat jet yang digunakan oleh para komisioner KPU dianggap terlalu berlebihan.

Permintaan maaf itu Afif sampaikan dalam program Gaspol Kompas.com, seperti dikutip Selasa (16/7/2024).

"Kalau berlebihan dan tidak berlebihan kan jadinya relatif. Jadi patokan kami tetap aturan itu. Kalau ada pihak-pihak menganggap ini berlebihan dan lain-lain, ya kami minta maaf," ujar Afif.

Afif menegaskan komisioner KPU tidak melanggar aturan apa pun terkait penggunaan fasilitas mewah itu.

Dia menyebut, diskursus mengenai fasilitas KPU yang berlebihan sudah pernah terjadi beberapa periode lalu.

"Diskursusnya kan soal ini mewah, berlebihan, dan seterusnya. Ini dulu di dua periode sebelumnya pernah juga disoal seputar, 'eh, komisioner kalau naik pesawat bisnis berlebihan apa enggak?' Dulu ada juga diskursus kayak gitu. Nah sekarang kelihatannya ke fasilitas," tuturnya.

"Kalau kami karena soal fasilitas ini juga pengelolaannya di sekretariat, kami tanya pak sekjen, yang memungkinkan dan tidak menyalahi aturan dan semuanya sewa. Jadi kan anytime juga bisa dibalikin namanya sewa. Jadi mobil ini Palisade dan Alphard," sambung Afif.

Terkait dua mobil mewah yang diterima komisioner KPU, Afif berdalih, terkadang mereka membutuhkan mobil pengganti karena ada masalah pada mobilnya.

Dia menyebut mobil yang merupakan buatan manusia pasti juga bisa capek.

Sementara itu, terkait penggunaan pesawat jet, Afif menegaskan fasilitas itu digunakan dalam rangka logistik.

Menurutnya, dibutuhkan kecepatan untuk mengirim logistik ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Misalnya saya ke semua pihak juga jelaskan, daerah Papua itu kan juga kita butuh kecepatan untuk sidak dan seterusnya. Dan ada beberapa hal yang juga dilakukan kita temukan ketidaksiapan jajaran. Ada yang kemudian diganti jajaran itu karena dianggap belum siap. Logistiknya belum siap. Harus ada percepatan," terangnya.

"Tapi bahwa itu bagian dari cara kami untuk mengelola situasi ini memastikan segalanya. Itulah langkah yang kita ambil. Ya tentu semua pihak boleh menilai, kami sadar itu. Dan sekali lagi, kalau kemudian soal kepantasan dan tidak, kami pahami ada pihak yang keberatan (terkait fasilitas mewah KPU)," imbuh Afif.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena 'kaget' mendapat anggaran triliunan rupiah.

Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita.

Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut.

"Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih," ujar Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin buka suara soal cuitan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 Mahfud MD terkait mobil dinas mewah para komisioner lembaga penyelenggara pemilu itu.

Afif tak membantah hal tersebut dan hanya menegaskan bahwa salah satu mobil tidak selalu dipakai.

"Statusnya sewa," kata Afif kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

"Yang pasti sih mobil dinas itu dua, satu (lainnya) mobil lama. Dua ya yang nempel di kita, satunya mobil lama yang pelat merah itu yang itu bisa dipakai jajaran yang lain," ujar dia.

Berdasarkan catatan Kompas.com, para komisioner KPU RI memang diberikan kesempatan menunggangi fasilitas 3 mobil dinas sewaan yang diberikan pada waktu yang berbeda.

Satu mobil lama adalah Mitsubishi Pajero. Para komisioner KPU RI 2022-2027 sangat jarang terlihat menunggangi mobil ini.

Fasilitas mobil berikutnya adalah Hyundai Palisade yang banyak digunakan pada 2023.

Sementara itu, memasuki 2024, sejumlah komisioner KPU RI terlihat sering menggunakan Toyota Alphard.

"Tetapi poin yang ingin saya tekankan, yang penting apa pun yang pernah diberikan fasilitas ke kita jangan sampai ada yang melanggar aturan. Itu saja," tegas Afif.

Sebelumnya, dalam cuitannya lewat akun resmi X, Mahfud mengaku kaget dengan berita lanjutan selepas pemecatan Hasyim.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menganggap, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada "yang sangat penting bagi masa depan Indonesia"

"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," sebut dia.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," kata Mahfud.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno KPU secara bulat.

"Kami sudah melakukan rapat pleno terkait langkah organisasi. Salah satunya memutuskan pelaksana tugas dari ketua Komisi Pemilihan Umum RI. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat, untuk memberikan mandat kepada Pak Mochammad Afifuddin," kata Anggota KPU August Mellaz dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI. DKPP menilai Hasyim terbukti melanggar kode etik terkait asusila.
Afifuddin sendiri mengaku siap mengemban amanah meski bukanlah mudah untuk memimpin KPU.

"Dengan membaca Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun dan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat, memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi Plt Ketua KPU RI. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama," kata Afifuddin.

Baca juga: Mochammad Afifuddin Resmi Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU usai Hasyim As'yari Dipecat DKPP

Profil Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin, lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak mahasiswa, pria yang akrab disapa Afif sudah aktif dalam berorganisasi.

Ia pernah menjadi Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Setelah menyelesaikan pendidikan di UIN (2004), Afif mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007).

Dalam dunia kepemiluan, ia sudah mulai aktif menjadi relawan di TPS pada Pemilu 1999 hingga menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat(JPPR) periode 2013-2015. Ia juga pernah menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015-2017.

Pada tahun 2017 Afif terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI, tahun 2020-2022.

Visi Afif memimpin KPU

Kini Afif mengemban amanah baru sebagai Plt Ketua KPU RI Periode 2022-2027 menggantikan posisi Hasyim Ays'ari. Menurut Afif, dirinya akan fokus dalam peningkatan inovasi dan kolaborasi untuk menuju Pemilukada 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka peraturan KPU, surat edaran, putusan, dan aturan lainnya harus taat terhadap batasan yang diatur di dalam undang-undang.

Pemilukada yang efektif, efisien, dan bisa menjangkau seluruh kalangan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu. Dengan segala kompleksitas yang ada, pemilu tetap harus dilaksanakan dengan anggaran yang efisien.

Selain itu, pemilu juga harus dapat diakses semua kalangan, tak terkecuali penyandang disabilitas, kaum tua, kelompok marjinal, masyarakat adat, dan sebagainya.

Kini, pihaknya sedang bekerja keras dalam mempersiapkan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

"Kita ingin memastikan tidak ada tahapan apapun yang terganggu dan tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi KPU," tegas Afifuddin.

(PRI)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027 Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Kasus Hasyim semakin menegaskan adanya permasalahan dalam pemilihan anggota penyelenggara pemilu.

Masalahnya, pemecatan pimpinan KPU karena permasalahan etik bukan pertama kali terjadi, namun sudah berkali-kali. Pada KPU periode terdahulu misalnya, ada dua pimpinan KPU yang dipecat oleh DKPP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilanda prahara. Sang Ketua, Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran etik yakni tindakan asusila terhadap petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun menegakkan muruah KPU dengan memutuskan menghentikan Hasyim sebagai ketua sekaligus anggota KPU sesuai putusan perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 yang dibacakan pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan; satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

Sehari berselang, para Komisioner KPU resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, menggantikan Hasyim Asy'ari.

Penunjukkan itu disampaikan langsung oleh Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/7/2024).

"Dengan membaca innalillahiwainnailaihirojiun dan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas ketua KPU Republik Indonesia," ujar Afif.

Kronologi Kasus

Kasus ini sendiri diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu yakni Hasyim didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

Lalu, Teradu juga beberapa kali membayar tiket pesawat dan menyewakan apartemen untuk Pengadu. Bahkan, Teradu juga sempat mengajak Pengadu untuk berhubungan badan.

Tak hanya itu, teradu juga berjanji menikahi pengadu. Usai diminta oleh Pengadu, Teradu membuat pernyataan akan membelikan apartemen hingga membiayai kebutuhan sebanyak Rp30 juta perbulan.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Selain itu, Teradu juga terbukti sengaja mengubah aturan untuk memuluskan rencana jahatnya. Aturan yang diubah itu adalah penerbitan Peraturan KPU No.5/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No.9/2019 tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Aturan tersebut justru menghapus ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan KPU No.4/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No.8/2019 yang berisi larangan pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan.

"Menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja," dalam dokumen putusan, dikutip Kamis (4/7/2024).

Terkait hal ini, pengadu menyebutkan bahwa Hasyim Asy'ari yang merupakan pimpinan tertinggi di KPU seharusnya memiliki tanggung jawab soal perubahan aturan tersebut bakal berdampak terhadap hak perempuan.

Di samping itu, sikap dan tindakan Hasyim uang memberikan perlakuan khusus terhadap pengadu selaku anggota PPLN Belanda pada 2024 telah bertolak belakang dengan sikap pimpinan seharusnya.

Perlakuan khusus itu mulai dari pesan yang dikirim secara intens yang tidak terkait dengan tugasnya, kemudian ajakan pertemuan di cafe dekat apartemen Hasyim.

Selain itu, Hasyim sempat memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura kepada pengadu. Bahkan, Hasyim juga secara terang-terangan membuat swavideo yang berisi titipan salam secara personal ke pengadu.

"Berdasarkan uraian fakta tersebut, Teradu terbukti sejak awal sudah mengincar Pengadu dan memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada Pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual," tulis DKPP dalam putusannya.

Masa Depan KPU dan Nasib Pilkada 2024

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui menjadi pimpinan tertinggi di lembaga negara yang mengurus pemilu bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, Afif berharap setiap pihak turut membantunya.

Eks Ketua Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan KPU ini menegaskan akan menjaga roda organisasi tetap berputar, meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," jelasnya.

Dia juga memastikan rangkaian proses Pilkada Serentak 2024 akan tetap berjalan sesuai rencana. Afif menjelaskan, KPU pusat saat ini sedang mengonsolidasikan semua ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta.

Dia juga meminta bantuan kepada para pemegang kepentingan agar turut membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, KPU tidak bisa bekerja sendirian.

"Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian/lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, temen-temen jurnalis, temen-temen media, dan juga teman-teman LSM, perguruan tinggi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dia meyakini proses Pilkada 2024 tidak akan terdampak meski KPU dilanda prahara.

Guspardi menjelaskan, pelaksanaan Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu 2024. KPU pusat, lanjutnya, tidak menangani langsung pelaksanaan Pilkada 2024.

"Pilkada penanggungjawabnya lebih kepada KPU daerah provinsi atau kabupaten/kota, di mana pelaksanaan pilkada itu dilakukan," jelas Guspardi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, KPU pusat hanya lakukan pengawasan, edukasi, hingga koordinasi kepada KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Pernyataan senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dia menjelaskan, kerja-kerja KPU tidak bergantung hanya kepada satu orang pimpinan.

"Setahu saya KPU kerjanya kolektif kolegial, tidak akan menggangu [pelaksanaan Pilkada 2024]," ujar Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik kasus pemecatan Hasyim akan berdampak ke tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai janji Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap korban asusilanya menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (4/7/2024).

Artikel populer selanjutnya terkait orang tua Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat, yang diduga tewas dianiaya polisi masih meyakini bahwa anaknya meninggal karena disiksa.

Pemberitaan populer lainnya mengenai Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik empat kepala kejaksaan tinggu (kajati) baru.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Tak Bisa Nikahi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Janjikan 5 Hal Ini kepada Korban

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuat surat pernyataan yang berisi lima poin janji-janji untuk CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Hag, Belanda.

Surat pernyataan itu dibuat karena Hasyim tidak bisa memenuhi janjinya kepada CAT, untuk menikahi korban.

Janji itu pernah disampaikan Hasyim saat merayu dan maksa korban untuk melakukan hubungan badan pada 3 Oktober 2023 di Belanda.

“Sehingga Pengadu (CAT) meminta Teradu (Hasyim) untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai. Pada 2 Januari 2024, Teradu memenuhi permintaan Pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas meterai,” kata anggota DKPP Muhammad Tio saat sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Baca selengkapnya: Tak Bisa Nikahi, Ketua KPU Hasyim Asyari Janjikan 5 Hal Ini kepada Korban

2. "Pak Kapolri, Aku Minta Tolong, Pak, Kapolda Sumbar Sudah Banyak Tutup-tutupi..."

Afrinaldi dan Anggun Andriani, orangtua Afif Maulana, siswa SMP di Padang yang diduga tewas dianiaya polisi, masih meyakini bahwa anaknya meninggal dunia karena disiksa, bukan meninggal dunia karena melompat ke sungai seperti klaim yang disampaikan Polda Sumatera Barat.

Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Afrinaldi dan Anggun bertolak ke Jakarta untuk mencari keadilan.

Saat ditemui di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Anggun menceritakan bahwa dirinya langsung dimarahi anggota kepolisian saat dirinya mendatangi Polsek Kuranji.

Kepadanya, polisi menuding Afif membawa senjata tajam dan ikut tawuran. Mereka menyampaikan Afif meninggal karena tawuran, lalu melompat ke sungai.

"Pertama datang saja, polisinya sudah marah-marah. Dibilangnya, anak Ibu tawuran, melompat. Dan saya yakin dengan anak saya, dia tidak pernah tawuran," kata Anggun dalam konferensi pers di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca selengkapnya: Pak Kapolri, Aku Minta Tolong, Pak, Kapolda Sumbar Sudah Banyak Tutup-tutupi...

3. Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah empat kepala kejaksaan tinggi (kajati) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Atas pelantikan ini, Burhanuddin menyebut ada tugas dan tanggung jawab baru yang wajib dilaksanakan dengan amanah, kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan yang senantiasa berlandaskan pada integritas dan profesionalisme.

“Setiap peralihan tugas, promosi, dan mutasi ditandai dengan adanya prosesi pelantikan,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Kamis.

Empat kajati yang dilantik adalah Hermon Dekristo menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Siswanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Ketiga, Muhammad Syarifuddin menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Hendrizal Husin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Baca selengkapnya: Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru