Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencetak laba bersih Rp401,95 miliar sepanjang Januari – Juni 2024. Raihan itu berbalik dari posisi rugi Rp1,88 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, WIKA membukukan pendapatan bersih Rp7,53 triliun atau turun 18,58% year-on-year (YoY) dari posisi Rp9,25 triliun.

Sepanjang semester I/2024, pendapatan WIKA dikontribusikan oleh sejumlah segmen, antara lain infrastruktur dan gedung sebesar Rp3,46 triliun; segmen industri Rp2,29 triliun; energi dan industrialplant Rp1,2 triliun; serta hotel Rp421,01 miliar.

WIKA turut mencatatkan beban pokok pendapatan Rp6,88 triliun, melemah 18,71% secara tahunan. Dengan perolehan itu, perseroan mengakumulasikan laba kotor Rp645,52 miliar atau turun dari posisi semester I/2023 yang meraih Rp779,03 miliar.

Beban keuangan perseroan juga mengalami peningkatan 50,40% secara tahunan, atau dari posisi Rp1,23 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1,85 triliun sepanjang semester I/2024.

Kendati demikian, WIKA mencatatkan penghasilan lain-lain senilai Rp4,38 triliun pada paruh pertama tahun ini. Capaian tersebut bersumber, di antaranya dari keuntungan restrukturisasi pinjaman Rp3,94 triliun dan pemulihan penurunan nilai Rp361,19 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan transformasi perseroan telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana perseroan.

Hal itu setidaknya tecermin dari gross profit margin (GPM) segmen infrastruktur dan gedung serta EPCC yang mencapai 8,4% dan 9,9% pada kuartal II/2024. Realisasi ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni 8,2% dan 7,9%.

“Perkuatan kinerja operasi WIKA dapat tercapai atas upaya perseroan dalam menjalankan lean construction dan digitalisasi serta terus mengupayakan efisiensi operasi di seluruh proyek berjalan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

WIKA mencatatkan penurunan piutang 15,3% dari posisi Rp8,40 triliun menjadi Rp7,11 Triliun pada semester I/2024. Hal ini sejalan dengan upaya perseroan dalam menjalankan salah satu langkah 8 stream penyehatan yakni percepatan penagihan piutang.

Perbaikan kinerja Wijaya Karya juga terlihat dari rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) dan debt to equity ratio (DER) yang masing-masing 2,31 kali serta 3,23 kali. Torehan ini menurun dari posisi tahun lalu yang mencapai 3,86 kali dan 5,89 kali.

Dari sisi neraca keuangan, WIKA membukukan total aset Rp67,06 triliun hingga akhir Juni 2024 atau meningkat 1,64% YoY. Adapun liabilitas turun 9,23% secara tahunan menjadi Rp51,20 triliun, sementara ekuitas melonjak 65,71% YoY ke Rp15,86 triliun.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp7,04 triliun, melesat 284,73% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,83 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025 terhadap BUMN serta badan layanan umum (BLU) diproyeksikan mencapai Rp59,5 triliun.

Berdasarkan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, investasi pemerintah kepada BUMN pada tahun depan diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis yakni mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan.

"Peran BUMN ini akan terus ditingkatkan dengan attractingfinancing inovatif tapi tetap prudent," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024).

Dalam RAPBN 2025, disiapkan nilai investasi pemerintah kepada BUMN serta BLU yang mencapai Rp59,5 triliun. Angka tersebut menyusut dibandingkan outlook 2024 senilai Rp61,9 triliun.

Adapun, pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan leverage, sehat secara finansial, dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Sejumlah sektor BUMN kemudian disasar. Di bidang infrastruktur, pemberian PMN pada 2025 difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor di antaranya perumahan.

Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN dalam program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian, sektor infrastruktur lainnya yang disasar PMN adalah transportasi dan ketenagalistrikan. Di transportasi, PMN digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capex) kebutuhan sarana transportasi massal.

Lalu, di ketenagalistrikan, PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2025 digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pada sektor transmisi dan distribusi.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah juga mengalokasikan investasi pada BLU yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun.

Adapun, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%. Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025.

Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada 2023.

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni tingginya beban bunga dan beban lain-lain. Salah satunya disebabkan oleh kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Secara komposisi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham.

Agung mengaku perseroan menggelontorkan dana cukup besar untuk proyek tersebut. WIKA sedikitnya telah mengucurkan Rp6,1 triliun untuk setoran modal di PSBI atau konsorsium Indonesia, selaku pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” tuturnya.

Dalam memenuhi dana tersebut, Agung menyatakan perseroan harus menggalang modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak.

“Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi, apalagi dengan adanya bisnis properti yang kami memberikan SHL [Surat Hibah Lahan] cukup besar pada kurun waktu 2019 – 2022,” kata Agung.

Beban keuangan yang ditanggung WIKA tercatat mencapai Rp3,2 triliun sepanjang 2023 atau meningkat 133,7% secara tahunan (year-on-year/YoY). Beban keuangan tersebut terdiri atas beban bunga atas utang bank ataupun nonbank, beban provisi, serta beban administrasi bank terkait dengan perolehan pinjaman yang diraih perseroan.

Saat ditemui Bisnis beberapa waktu lalu, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengakui beban terberat perusahaan terletak pada beban bunga yang masuk ke pos beban keuangan. Itu yang menjadi alasan WIKA menempuh langkah restrukturisasi.

“Kalau dibaca [laporan keuangan] sudah Rp3 triliun lebih beban bunganya. Memang itu kenapa kami melakukan restrukturisasi keuangan karena pada dasarnya beban bunga itu yang paling membebani WIKA,” ujarnya di Jakarta pada

Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan sepanjang tahun lalu adalah banyaknya piutang bermasalah. Hal ini bermula saat pemilik vendor atau mitra yang tidak mampu melakukan pembayaran saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

WIKA, kata Mahendra, telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses mediasi di pihak-pihak independen. Namun, dinamika yang terjadi membuat perseroan mau tidak mau melakukan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah.

“Atas dasar itu, ada piutang yang tidak bisa ditagihkan dan prosesnya cukup panjang melalui arbitrase, pengadilan, dan sebagainya. Ada yang sudah diputus, ada juga yang masih berproses. Namun, karena prosesnya cukup panjang, kami melakukan pencadangan duluan,” tuturnya.

Faktor itu yang kemudian membuat bottom line WIKA mengalami penurunan, sehingga rugi bersih sepanjang tahun lalu mengalami lonjakan dibandingkan dengan 2022.

“Jadi kinerja 2023 ini bisa dikatakan sebagai kondisi terendah WIKA. Mudah-mudahan di 2024 kami bisa membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan 2023 melalui PMN [Penyertaan Modal Negara] dan lainnya, tetapi proses penyehatan memang perlu waktu,” pungkasnya.

---------------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.