Jakarta -

Harga Bitcoin (BTC) kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada harga US$76.000, atau sekitar Rp1,2 Miliar yang didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden AS, serta meningkatnya minat dari kalangan institusional.

Hal ini disebabkan oleh sentimen positif yang menguat di pasar kripto. Ekspektasi investor terkait hasil Pilpres AS di mana Donald Trump mengungguli Kamala Harris.

Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto.

Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan Bitcoin nasional dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin global dalam hal aset Bitcoin. Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga Bitcoin belakangan ini.

Data dari Farside Investors menunjukkan bahwa pada 6 November 2024, ETF Bitcoin mencatat arus masuk sebesar US$621,9 juta pasca kemenangan Trump meningkat. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga Bitcoin.

"Ketika Bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor. Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada Pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar. Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi Bitcoin.

"Adopsi Bitcoin bukan hanya didorong oleh para investor ritel, tetapi juga semakin kuat di kalangan institusi keuangan, terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock. Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang," tambah Oscar.

Oscar menguraikan bahwa permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga Bitcoin di level tinggi. "Ketika institusi mulai berinvestasi dalam Bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bahwa Bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata," jelas Oscar.

Sebagai platform perdagangan aset digital terbesar di Indonesia, Indodax mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto. Indodax terus berkomitmen untuk menyediakan akses mudah ke aset digital serta memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi bagi para pengguna

(kil/rrd)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

(eds/eds)

Jakarta -

Saat dunia terbangun setelah hari pemilihan di Amerika Serikat (AS), Donald Trump pun terpilih menjadi Presiden AS dan kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik juga menguasai Senat AS. Ini akan memudahkan Trump meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Meskipun presiden memiliki sejumlah kekuasaan eksekutif langsung, rintangan terakhir adalah kendali Legislatif.

Trump berjanji terapkan tarif tinggi

Kemenangan Trump akan membawa perubahan besar pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali ia berkuasa. Namun kali ini, ide-idenya lebih canggih dan ia punya lebih banyak pengalaman dan tekad untuk merealisasikannya.

Donald Trump menjanjikan tarif sebesar 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan tarif yang lebih tinggi lagi sebesar 60% untuk barang-barang buatan Cina. Di saat yang sama, ia juga berjanji untuk mengembangkan kembali industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran ilegal.

Meskipun mungkin tampak ekstrem, janji-janji kampanye itu cukup meyakinkan banyak pemilih yang selama ini berjuang menghadapi inflasi harga makanan dan perumahan. Bahwa ekonomi mereka akan lebih baik jika mendukung Trump.

Bagaimana reaksi pasar global?

Kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat, juga seluruh dunia. Sebelum pemilihan, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Republik dan membuat rencana darurat.

Setelah kemenangan Partai Republik, pasar bereaksi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pasar saham di Asia, yang pertama dibuka setelah pemilihan, menunjukkan reaksi beragam terhadap kemenangan Trump. Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara Indeks Hang Seng Hong Kong turun.

Saham Cina Daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak bergejolak. Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%. Ketiga indeks mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu (06/11), sementara indeks MSCI untuk saham dunia naik 1,3%.

Kenaikan demikian tidak dijumpai di pasar obligasi karena surat utang pemerintah AS 10 tahun telah terjual, dengan imbal hasil melonjak menuju 4,5% di tengah antisipasi bahwa defisit yang membengkak di bawah Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar utang.

Bitcoin sentuh rekor tertinggi sepanjang masa

Trump berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto di planet ini" dengan menghentikan regulasi dan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi.

Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri di AS. Bitcoin, mata uang kripto paling populer, mencapai rekor lebih dari $75.000 pada hari Rabu.

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin agar Trump kembali terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

Dominasi dolar AS

Sementara bitcoin melonjak, sejumlah mata uang lain tidak berkinerja baik terhadap dolar Amerika. Uni Eropa dan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Meksiko khawatir tentang tarif.

Pada hari Rabu, banyak mata uang negara ini kehilangan nilai terhadap dolar AS. Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan karena sangat rentan terhadap tarif baru AS karena merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Kekhawatiran dan peluang Eropa

Selain kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir Trump dapat melemahkan dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran tentang masa depan perang di Ukraina, menekan banyak mata uang Eropa Timur seperti mata uang forint di Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina. Selain itu, banyak kebijakan Trump dapat menyebabkan inflasi yang berakar di AS dan merusak liabilitas negara lain untuk meminjam uang.

Jika digabungkan, banyak kebijakan Trump yang juga "akan berdampak sangat negatif bagi Meksiko, juga bagi zona euro, dan sangat terkait dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," kata Piotr Matys, analis senior valuta asing di In Touch Capital Markets, kepada kantor berita Bloomberg.

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa, apabila dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, Kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus dengan serius menanggapi pengumuman tarifnya," kata Brodtmann. Ia juga menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa Cina dan negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka sendiri.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Simak Video 'Biden Minta Turunkan Suhu Politik: Sistem Penghitungan Suara Jujur-Adil':

[Gambas:Video 20detik]

(ita/ita)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(acd/acd)

Jakarta -

Bitcoin (BTC) kembali mencetak All Time High (ATH) di level $75.000 pada Rabu (6/11) di tengah proses penghitungan suara pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Analisis memperkirakan tren kenaikan ini masih berpotensi berlanjut meskipun volatilitas tinggi di pasar kripto tetap perlu diwaspadai.

Sebelumnya BTC bertengger di level $71.300 pada pagi hari pukul 08:00 WIB, dan mengalami kenaikan sebesar 4,80% dalam 24 jam terakhir. Selain BTC, Ethereum (ETH) juga mengalami peningkatan sebesar 3,00%, mencapai $2.500. Total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan naik 4,50% dan mencapai angka $2,322 triliun.

Kenaikan harga aset kripto saat ini dipengaruhi oleh pemilu AS yang sedang berlangsung dan tengah dalam proses penghitungan suara popular vote, yang akan menentukan electoral college.

Pada pukul 15.30 WIB, Donald Trump sementara unggul atas Kamala Harris dalam popular vote dan electoral college. Menurut Apnews, Trump telah memperoleh 267 dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk menang, dan unggul di negara bagian penting seperti Michigan dan Wisconsin yang hasilnya belum diumumkan.

"Dari sisi teknikal, BTC baru saja mencetak harga tertinggi baru di angka $75.000, kami masih melihat potensi lanjut reli untuk mencetak rekor baru hingga $77.875," ujar Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dukungan Trump terhadap BTC serta minat politisi pada aset digital memberikan sinyal positif bagi pasar kripto. Namun, regulasi yang diusung oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diprediksi akan menentukan arah perkembangan kripto di masa depan, dengan SEC di bawah Gary Gensler kerap dinilai menerapkan aturan ketat terhadap industri ini.

Panji juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga BTC yang sedang tinggi saat ini. "Namun, perlu diperhatikan volatilitas BTC saat ini sedang tinggi, tetap antisipasi jika terjadi pembalikan arah yang diakibatkan oleh aksi profit taking dan sell on news," tutup Panji.

Berdasarkan data historis,harga BTCsering mengalami kenaikan menjelang dan sesudah pemilu AS. Seperti yang terjadi pada pemilu 2020 harga BTC naik sebesar 28,24% sebelum pemilihan dan melonjak hingga 42,06%. Dan pada pemilu 2016 kenaikan tercatat sebesar 14,99% sebelum dan 8,43% setelah pemilu.

Sebagai platform investasi yang terus berinovasi, Ajaib Kripto berharap dapat memberikan edukasi dan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia terhadap aset digital, terutama dalam menghadapi dinamika pasar kripto yang terus berkembang.

Dengan peningkatan minat masyarakat pada kripto dan layanan investasi yang semakin mudah diakses, Ajaib Group berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan finansial para investor. Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi websiteAjaib Kripto.

(akn/ega)

Jakarta -

Donald Trump resmi memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Pria tersebut mengemban jabatannya sebagai presiden AS di usia 78 tahun, lebih tua dari usia Joe Biden saat menerima jabatan di usia 77.

Riwayat kesehatan Trump sempat menjadi sorotan, terlebih saat dirinya dan tim menolak merilis hasil medical check up ke publik dalam sesi debat capres. Ia berjanji baru akan membuka hasil tes bila kembali terpilih sebagai presiden.

Ada beberapa catatan kesehatan Trump dalam beberapa tahun ke belakang. Termasuk saat Trump selamat dari percobaan pembunuhan di Juli. Ia terkena luka tembak di telinga kanan, belakangan kondisinya dinyatakan baik-baik saja.

November lalu, dokter pribadi Trump, dr Bruce Aronwald, menulis surat yang menjelaskan Trump dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dengan pemeriksaan kognitif luar biasa. Ia mencatat semua pemeriksaan kardiovaskular normal dan tes skrining kanker dinyatakan negatif. Trump juga telah mengurangi berat badannya.

Namun, komunikasi tersebut tidak membahas pertanyaan lebih mendasar tentang kesehatan Trump, termasuk tekanan darahnya, berat badan yang sebenarnya, atau apakah ia terus menggunakan obat yang diresepkan sebelumnya untuk kolesterol tinggi. Tim kampanye Trump juga tidak mengungkapkan apakah Trump telah didiagnosis dengan penyakit apapun atau menerima perawatan kesehatan mental apapun setelah percobaan pembunuhan tersebut.

Hal itu sempat menjadi 'umpan' lawan politiknya, Kamala Harris, yang mengajukan pertanyaan tentang usia dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kepresidenan hingga berumur 80-an.

Trump sebelumnya juga sempat dirawat karena COVID-19, tetapi disebutkan hanya mengalami gejala ringan.

Laporan menyeluruh terakhir tentang kesehatan Trump berada pada 2019, saat ia masih menjadi presiden. Pemeriksaan itu menggolongkannya sebagai obesitas dengan berat 243 pon atau 10,6 kg dengan indeks massa tubuh 30,4, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah lain.

Laporan itu juga mengungkapkan peningkatan dosis obat untuk kolesterol tinggi. Meskipun Trump tidak minum alkohol atau merokok, ia telah lama menghindari olahraga selain golf dan menyukai makanan cepat saji.

Mengenai riwayat keluarganya, ayahnya disebut mengidap penyakit Alzheimer di usia lanjut, salah satu faktor risiko potensial.

Sekutu Trump menunjuk gaya hidup publiknya yang aktif menjadi bukti bahwa ia tidak mengalami penurunan kognitif.

Trump adalah pegolf yang sering dan pembawa acara yang aktif selama acara sosial. Ia menjawab pertanyaan dari pers jauh lebih sering daripada Harris. Ia sering berbicara selama lebih dari 90 menit di rapat umum, berdiri sepanjang waktu dan sering mengabaikan teleprompter.

"Angka harapan hidup rata-rata pria AS menunjukkan Trump memiliki peluang sekitar 79 persen untuk bertahan hidup dalam masa jabatan empat tahun," kata peneliti penuaan S Jay Olshansky dari Universitas Illinois di Chicago, yang mempelajari kesehatan presiden dan menggaungkan seruan untuk catatan medis.

Simak Video 'Kamala: Banyak yang Merasa Kita Masuk Masa Gelap, Saya Harap Tak Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]

(naf/kna)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

(akn/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

MALUKU - Kompol Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online di wilayah Jakarta dicopot Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku itu dipindah ke Yanma Polda Maluku.

Pemukulan Bambang terhadap driver taksi online viral di media sosial. Sebelum terjadi aksi pemukulan, si sopir sempat adu mulut dengan Bambang terkait pemindahan lokasi tujuan. Karena tersulut emosi, Bambang melayangkan pukulan ke sopir.

Diketahui Bambang berada di Jakarta karena sedang cuti menikah. Akibat perbuatannya, Bambang dijemput anggota Propam Polda Maluku kemudian menjatuhkan sanksi.

Sosok Bambang Surya Wiharga

Bambang merupakan anak Kombes Pol Norman Siswandi dan almarhumah Holyanti Riau Anna. Perwira menengah (Pamen) Polri itu kelahiran 17 Juni 1989.

Bambang mulai terjun ke kepolisian setelah lulus dari Akpol tahun 2008. Pada masa awal kariernya di Polri, dia sempat ditugaskan di wilayah Polda Jawa Barat.

Kariernya di Polda Maluku dimulai tahun 2017 ketika dipercaya menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon. Setelah itu, dia ditugaskan menjadi Kabag Ops periode 2021-2022.

Dia juga pernah menduduki posisi Wakapolres Maluku Tengah. Kemudian, barulah dia menjabat Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku.

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bakal menindak tegas dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada anggotanya yang terbukti memakai narkoba. Hal itu dilakukan agar tidak ada anggota polisi yang menjadi beking pengguna maupun pengedar narkoba.

"Polda Metro Jaya cukup keras. Anggota yang terlibat memakai saja akan saya PTDH. Itu salah satu upaya kami secara internal," tegas Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Langkah tegas itu diperlukan sebagai upaya mencegah dari berbagai hal yang membuat buruk negara. Dia menilai jika aparat ikut menggunakan narkoba lambat laun akan melakukan hal yang lebih jahat dengan melindungi para penjahat.

"Kalau bisa masuk ke para aparat itu lebih berbahaya lagi. Karena dia lama-lama akan menjadi beking dan lain-lain," ucapnya.

Karyoto bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI-Polri ingin mengajak masyarakat agar paham bahwa narkotika secara ilegal itu sangat berbahaya buat tubuh dan dan juga buruk secara ekonomi.

"Yang harusnya buat uang belanja dipakai beli narkoba. Jelas seorang kepala keluarga pasti akan mencari tambahan-tambahan dari luar," kata Karyoto.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang narkoba, tawuran, serta korupsi.

"Itu cara kami dalam upaya-upaya pencegahan, jauh tidak secara preventif, tapi secara preemtif, membuat suatu situasi di mana pun agar dia mempunyai budaya cegah dan budaya tangkal terhadap penggunaan ilegal narkoba," ujar jenderal polisi bintang 2 itu.

JAKARTA - Nama dan tanda tangan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Mardi Barus diduga dicatut dan dipalsukan untuk mendongkel posisi Ketua DPD Perindo Kabupaten Karo yang kini dijabat Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Atas pencatutan dan pemalsuan tersebut, Mardi Barus didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Putra Simatupang & Partners, telah membuat laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara pada Selasa (5/11/2024) kemarin. Laporan tersebut tercatat dalam nomor Laporan : STTLP / B / 1585 / XI / 2024 / SPKT/Polda Sumatra Utara.

Mardi Barus yang menjabat sebagai Anggota DPRD periode 2019-2024 itu mengungkapkan, kasus dugaan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini terungkap setelah munculnya surat DPP Partai Perindo yang salinannya mereka dapatkan pada 1 November 2024 lalu. Surat itu pada intinya meminta agar DPW Perindo Sumatra Utara melakukan proses evaluasi atas jabatan Putra Sinulingga sebagai Ketua Perindo Karo, dengan sejumlah alasan.



Setelah ditelusuri, surat DPP Partai Perindo itu terbit karena adanya surat permohonan evaluasi dari sejumlah nama yang mengaku pengurus dan kader Perindo Karo. Nama dan tanda tangan Mardi Barus terdapat pula sebagai pemohon dalam surat tertanggal 16 Oktober 2024 itu.

"Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Sehingga saya dirugikan dan bersama penasihat hukum saya sudah membuat laporan ke Polda Sumut," terang Mardi, Rabu (6/11/2024).

Mardi menyebutkan ia bersama beberapa orang yang namanya tertulis dalam surat permohonan evaluasi itu, memang pernah duduk bersama di salah satu kafe di Kabupaten Karo pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun saat itu tidak ada pembicaraan terkait permohonan evaluasi atas jabatan Ketua Perindo Karo, seperti yang disampaikan dalam surat permohonan tersebut.

"Saat itu saya diundang, saya datang dan hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja. Tidak ada pernyataan-pernyataan evaluasi itu. Makanya saya terkejut begitu tahu ada surat itu dan ada tanda tangan saya di dalamnya," terang Mardi.

Penasihat Hukum Mardi Barus, Putra Simatupang, meminta agar penyidik Kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang mereka laporkan ini.

Sehingga aktor intelektual dari peristiwa pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu bisa diungkap dan klien mereka tidak lagi terfitnah sebagai pengkhianat partai.

"Dampaknya terhadap klien kita, atas pencatutan ini, klien kita ini dianggap pengkhianat di tubuh partai. Oleh karena itu kita minta ini segera diusut tuntas," kata Putra Simatupang.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Karo, Putra Sinulingga, juga mendorong agar kasus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan ini segera diungkap. Karena kasus ini tak sebatas bisa memicu perpecahan di internal partai, tetapi juga menyangkut integritas pribadinya.

"Ada unsur fitnah yang menyangkut nama baik saya dalam kasus ini. Sehingga saya mendorong kasus ini dituntaskan," katanya.

Putra mengaku selama ini kepengurusannya cukup solid dan kerja-kerja kepartaian di Kabupaten Karo berjalan baik. Ia pun langsung melakukan rapat konsolidasi bersama para pengurusnya sehari setelah mendapatkan salinan surat DPP Perindo ke DPW Perindo Sumut itu.

"Tanggal 2 kemarin kita langsung rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPD Perindo Karo. Kita kemudian sudah mengirimkan bantahan ke DPP Perindo atas surat permohonan yang diduga dipalsukan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang kita punya. Bantahan itu ditandatangani seluruh pengurus lengkap. Jadi ini harus segera dituntaskan dan semua yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.