TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menanggapi usulan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Menurut Anwar, ia sudah mendengar terkait dengan usulan ini sejak beberapa waktu lalu.

“Kalau saya sih beberapa kali sudah mendengar, tapi tentunya kan akan kita pertimbangkan,” ucapnya ketika ditemui, Kamis, 31 Oktober 2024 di Jakarta Pusat.

Anwar mengatakan, usulan tersebut masih terus dibahas di internal Kemnaker. Untuk saat ini sendiri, Anwar menyebut masih belum dapat memberikan jawaban soal Kemenaker yang akan menolak atau menerima usulan tersebut. “Kita sedang bahas ya, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan,” ujar eks Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut.

Namun, Anwar memastikan, usulan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo sudah pasti akan didengarkan kementerian. Ia menyebut, Kemnaker terbuka terhadap segala opsi kebijakan yang mungkin dilaksanakan ke depannya. “Sebagai opsi kebijakan, apapun kita dengarkan. Tinggal pilihan kebijakan yang terbaik, itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek,” kata Anwar.

Sebelumnya, diketahui Apindo mengusulkan pemerintah memberlakukan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya. Khususnya tekstil yang sedang terpuruk setelah pailit, seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Apindo menyebut dengan diterapkannya PPh 21 DTP, diharapkan daya beli bakal meningkat, khususnya di kalangan pegawai. Usulan ini sendiri, disebutkan juga telah diajukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sekitar dua pekan sebelumnya.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, wajar apabila kebijakan insentif pajak diterapkan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

Di saat penurunan daya beli masyarakat belakangan ini, sambungnya, insentif pajak konkret yang bisa diterapkan pemerintah yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah [DTP].

"Jika ada fasilitas pembebasan PPh 21, cashflow [pemasukan] yang seharusnya digunakan untuk bayar pajak dapat dialokasikan ke pos konsumsi lainnya," jelas Prianto kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sejalan dengan itu, pengajar di Universitas Indonesia ini meyakini akan ada dua dampak positif akibat penerapan pembebasan PPh 21, yakni peningkatan daya daya beli buruh dan naiknya konsumsi serta rantai pasok.

"Pada akhirnya, PPN [pajak pertambahan nilai] sebagai pajak konsumsi dapat meningkat. Dengan demikian, pengurangan pendapatan PPh 21 dapat ditukar dengan pendapatan PPN. Sebagai kesimpulan, penerimaan pajak dapat meningkat juga," ungkap Prianto.

Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai jika PPh 21 DTP ditetapkan maka upah buruh tidak dipotong pajak sehingga berdampak positif ke peningkatan daya beli.

Hanya saja, Wahyu menambahkan bahwa kebijakan tersebut hanya akan diterima oleh sebagian masyarakat yang bekerja di sektor formal atau bahkan industri tertentu.

"Sementara persoalan daya beli ini kan dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama pekerja informal yang mungkin tidak bisa mendapat fasilitas ini," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Tak hanya itu, jika insentif pajak tersebut juga diberikan ke sektor tertentu maka pengawasan perlu ditingkatkan agar tepat sasaran. Dengan demikian, ada persoalan administratif yang turut perlu dipertimbangkan.

"Jika mau menerapkan kebijakan ini, maka pemerintah harus menentukan sektor mana yang memerlukan dan pegawai seperti apa yang bisa mendapatkannya," ujar Wahyu.

Diusul Pengusaha, Dikaji Pemerintah

Sebagai informasi, penerapan PPh 21 DTP diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khususnya untuk menstimulus industri padat karya yang sedang terpuruk.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Stimulus keringanan PPh 21 sendiri sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

"Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Sementara itu, pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Apindo terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. "Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak memberi penjelasan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Perhitungannya terkait dengan skema pajak progresif, yakni semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula lapisan tarif pajaknya.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh orang pribadi (OP) sendiri merupakan setoran wajib setiap warga negara yang berpenghasilan di atas Rp54 juta per tahun.

Dalam sebuah video singkat yang diunggah dalam akun Instagram @ditjenpajakri pada Senin (28/10/2024), Ditjen Pajak menjelaskan bagaimana cara menghitung estimasi PPh OP yang perlu dibayar setiap tahunnya.

Di awal video, disematkan cuplikan seorang perempuan yang mengaku memiliki penghasilan Rp15 miliar per tahun.

Berdasarkan angka penghasilan, lalu dijelaskan berapa PPh OP yang wajib dibayar perempuan tersebut. Langkah awal yaitu menentukan penghasilan neto atau bersihnya.

Notabenenya, penentuan penghasilan neto bagi yang berpenghasilan lebih Rp4,8 miliar pertahun ditentukan berdasarkan pembukuan. Namun agar percontohan lebih praktis, digunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan asumsi 50%.

Kemudian, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta. Akhirnya, didapatkan rumusan Rp15 miliar - 50% - Rp54 juta.

Hasilnya, penghasilan kena pajak (PKP) yaitu Rp7.446.000.000 atau Rp7,446 miliar.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh OP diatur secara progresif. Artinya, jika semakin besar penghasilannya maka semakin besar pajak yang wajib dibayar.

Berikut lapisan penghasilan kena pajaknya:

Penghasilan per Tahun	Tarif Pajak
	5%
Rp60 juta—250 juta	15%
Rp250 juta—500 juta	25%
Rp500 juta—5 miliar	30%
>Rp5 miliar	35%

Oleh sebab itu, jika penghasilan kena pajaknya Rp7.446.000.000 atau di atas Rp5 miliar maka akan dikenakan tarif pajak dengan lima lapisan sekaligus.

Berikut cara menghitung pajak orang berpenghasilan di atas Rp5 miliar:

1. Lapis pertama: 5% × Rp60 juta = Rp3.000.000

2. Lapis kedua: 15% × Rp190 juta (didapat dari Rp250 juta - Rp60 juta) = Rp28.500.000

3. Lapis ketiga: 25% × Rp250 juta (didapat dari Rp500 juta - Rp250 juta) = Rp62.500.000

4. Lapis keempat: 30% × Rp4,5 miliar (didapat dari Rp5 miliar - Rp500 juta) = Rp1.350.000.000

5. Lapis kelima: 35% × Rp2,446 miliar (didapat dari Rp7.446.000.000 - Rp5.000.000.000) = Rp856.100.000

Kemudian, hasil perhitungan semua lapisan tersebut ditambahkan sehingga hasilnya Rp2.300.100.000. Artinya, penghasilan Rp15 miliar per tahun akan dikenai pajak kira-kira Rp2,3 miliar.

PPh OP Beri Sumbangan Terkecil

Meski tampaknya banyak, namun ternyata pajak ‘orang kaya’ atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan jenis-jenis pajak utama lainnya.

Dalam buku APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) September 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun sepanjang Januari—Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN.

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak tersebut didapat paling banyak dari PPN DN sebesar Rp275,69 triliun (23,04%); lalu PPh Badan sebesar Rp212,7 triliun (17.78%); PPN Impor sebesar Rp176,33 triliun (14,74%); PPh 21 sebesar Rp176,14 triliun (14,72%); PPh Final sebesar Rp87,99 triliun (7,35%).

Kemudahan PPh 26 sebesar Rp61,46 triliun (5,14%); PPh 22 Impor sebesar Rp50,99 triliun (4,26%); dan yang terendah atau paling kecil adalah PPh OP sebesar Rp11,44 triliun (0,96%).

Padahal, PPh OP dikenal sebagai ‘pajak orang kaya’ karena bersifat progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP.

Jakarta: Membayar pajak merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia yang telah dewasa dan sudah berpenghasilan. Dalam dunia perpajakan, ada yang disebut dengan PPN dan PPh.

Apa sih bedany? Berikut penjelasannya untuk sobat Medcom!

Perbedaan PPN dan PPh
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam produksi dan distribusi. Pajak ini dikenakan pada konsumen yang membeli barang atau jasa, misalnya ketika membeli makanan cepat saji, biasanya ada tulisan PPN di dalam struk tersebut, jadi besar kecilnya tergantung barang yang atau jasa yang dibayar.

Dasar hukum pajak ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga peraturan menteri keuangan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) seperti namanya, merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak ini dikenakan seorang individu, badan usaha, dan bentuk usaha tetap, untuk semua penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.

Pajak ini diatur di UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan menteri.

Sebagaimana diatur dalam UU tersebut jika Penghasilan Bruto (total penghasilan sebelum dikurangi biaya) per tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka sobat tidak diwajibkan membayar pajak. PTKP akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya.

Cara Menghitung PPN dan PPh

Menghitung PPN

Cara menghitung PPN sederhana, yaitu total harga barang atau jasa x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022, DPP PPN saat ini adalah 11%.

Jadi misalkan sobat beli burger Rp. 55.000, PPN yang harus sobat bayar adalah Rp. 55.000 x 11% = Rp. 6.050.

DDP pajak ini kemungkinan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025.

Menghitung PPh Orang Pribadi

Pertama kita harus mengetahui Penghasilan Bruto per tahun. Kemudian, kalikan Penghasilan Bruto kepada biaya jabatan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, biaya jabatan sebesar 5%.

Lalu, kurangi Penghasilan Bruto dengan biaya-biaya seperti biaya, iuran pensiun, asuransi, dll. Hasilnya akan menjadi penghasilan Neto atau penghasilan bersih.

Penghasilan bersih kemudian akan dikurangi dengan Penghasilan PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 pasal 1:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 54.000.000 tambahan jika penghasilan seorang istri digabung dengan penghasilan suami,
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan maksimal 3 orang.

Setelah dikurangi, kita akan mendapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP), hasil tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besarnya tarif pajak untuk orang pribadi yakni:

1. Sampai dengan Rp. 60.000.000 dikenakan tarif 5%
2. Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif 15%
3. Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 25%
4. Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 30%
5. di atas Rp 5.000.000.000 (lima miliar) dikenakan tarif 35%

Misalkan, Ical merupakan seorang pegawai yang belum menikah dengan penghasilan bruto Rp. 61.200.000 per tahun atau sekitar Rp. 5.100.000. Dia membayar tunjangan pensiun Rp. 25.000 per bulan dan BPJS ketenagakerjaan Rp. 15.300 per bulan. Berikut cara menghitung PPh-nya

1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 61.200.000 = Rp. 3.060.000
Biaya Pensiun setahun = Rp. 25.000 x 12 = Rp. 300.000
BPJS Ketenagakerjaan setahun = Rp. 15.300 x 12 = Rp. 183.600
Penghasilan neto = Penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran pensiun + asuransi)
= Rp. 61.200.000 – (Rp. 3.060.000 + Rp. 300.000 + Rp. 183.600)
= Rp. 61.200.000 – Rp. 3.543.600
= Rp. 57.656.400
PTKP = Rp. 54.000.000
PKP = Penghasilan Neto – PTKP
= Rp. 57.656.400 – Rp. 54.000.000
= Rp. 3.656.400

Karena PKP kurang dari Rp. 60.000.000, maka dikenakan tarif 5%
PPh = 5% x Rp. 3,656,400
= Rp. 182,820

Maka PPh yang harus dibayar sebesar Rp. 182,820

Terkadang, pembayaran PPh mempunyai lebih dari 1 lapisan pembayaran, jika PKP melebih 60 juta, 250 juta, dll. Misalnya jika PKP katakanlah 69 juta, maka 60 juta pertama akan dikalikan 5%, dan 9 juta sisanya akan dikalikan 15%. Jadi total PPh adalah: Rp. 3.000.000 + Rp. 1.350.000 = Rp. 4.350.000

Menghitung pajak memang kompleks dan informasi di artikel ini bisa dibilang baru dasarnya saja, tapi Medcom selalu siap membantu sobat. Jangan lupa bayar pajak, ya.

Baca Juga:
Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya

(SUR)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 alias pajak karyawan masih tumbuh positif hingga Juli 2024 di tengah isu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan PPh 21 telah mencapai Rp 157,82 triliun. Jenis pajak ini menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak, yakni sebesar 15,1%.

Realisasi PPh 21 ini mengalami pertumbuhan neto sebesar 26,6% dan secara bruto tumbuh 26,5%.

Hal tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi yang baik, utilisasi dan upah tenaga kerja yang juga mengalami kenaikan sehingga mendorong pertumbuhan PPh 21.

"Jadi PPh 21 itu payroll tax kalau di Amerika Serikat. Di sini adalah kalau setiap kali kita mendapatkan penerimaan gaji itu ada potongan pajaknya PPh 21. Ini berarti bagus," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (13/8).

Seperti yang diketahui, PHK masih terus mengguncang sejumlah industri di tanah air. Misalnya saja industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, serta makanan dan minuman. Di luar sektor padat karya, PHK juga menghampiri industri e-commerce, teknologi, media hingga startup.

Sejak awal 2024, sekitar 13.800 pekerja menjadi korban PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Tidak lama, publik juga dikagetkan dengan keputusan PT Sepatu Bata Tbk yang menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat yang berujung PHK terhadap 200 pekerja.

Gelombang PHK juga tergambar dari laporan klaim pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode Januari hingga April 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp 13,55 triliun. Dua alasan pengajuan klaim JHT terbanyak adalah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan dan mengalami PHK.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Pengamat perpajakan tidak sependapat apabila pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemberian insentif PPh 21 DTP kurang efektif, mengingat banyak perusahaan yang enggan memanfaatkan.

"Mengingat yang mengajukan adalah perusahaan namun yang mendapatkan benefit adalah karyawan. Ada perbedaan kepentingan," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Selasa (6/8).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Memang pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) pada kuartal II-2024 sebesar 4,93% atau lebih rendah dibandingkan kuartal II- 2023 sebesar 5,22%.

"Sedikit tumbuh lebih rendah. Untuk itu, saya belum melihat urgensi pemberian PPh 21, bandingkan dengan pelemahan konsumsi rumah tangga pada saat pandemi Covid-19," katanya.

Di sisi lain, Fajry mengatakan bahwa penerimaan pajak Indonesia sedang cekak. Dan selama ini, kontribusi PPh 21 cukup membantu penerimaan pajak Indonesia.

Oleh karena itu, apabila pemerintah memberikan insentif pajak tersebut, maka akan cukup berisiko bagi kondisi fiskal Indonesia.

Ia khawatir, jika insentif tersebut tetap diberikan, maka defisit akan semakin memburuk dan ujungnya berdampak ke nilai tukar.

"Tentu, kalau rupiah semakin tertekan terhadap dolar AS, yang jadi korban adalah konsumen itu sendiri yakni melalui harga barang impor yang lebih mahal," imbuhnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mendorong pemerintah untuk kembali memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi karyawan hingga tahun depan.

Langkah ini diusulkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dana yang seharusnya disetor ke kas negara bisa dialihkan oleh karyawan untuk konsumsi.

"Pemerintah harus segera memberlakukan insentif PPh untuk karyawan, atau gaji karyawan itu ditanggung oleh pemerintah. Misalnya, untuk gaji di bawah Rp 7 juta per bulan, PPh-nya ditanggung pemerintah sehingga ini bisa menjadi stimulus, di mana uang yang seharusnya dibayarkan sebagai pajak bisa digunakan untuk konsumsi," ujar Bhima dalam pertemuan virtual dengan awak media, Senin (5/8).

Bhima menegaskan bahwa insentif PPh 21 DTP untuk karyawan dengan gaji maksimum Rp 7 juta per bulan diperlukan sebagai stimulus untuk memperkuat konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan, dengan ditanggungnya PPh 21 oleh pemerintah, maka gaji karyawan akan lebih besar dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain atau membayar cicilan rutin.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP pada awal pandemi Covid-19.

Namun, insentif tersebut tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Pada saat itu, insentif diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dengan penghasilan bruto tahunan tidak lebih dari Rp 200 juta, yang berhak atas penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Namun, insentif PPh Pasal 21 DTP tidak diperpanjang dengan alasan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah memberikan insentif melalui perubahan bracket PPh Orang Pribadi yang sebelumnya diatur dalam UU PPh.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk kembali memberikan insentif PPh 21 DTP.

"Belum ada diskusi tentang itu (insentif PPh 21 DTP)," ujar Febrio saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (8/6).