JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta masyarakat tidak terkecoh soal nama Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Projo, Handoko, menekankan agar publik tetap fokus pada upaya penangkapan bandar besar judi online, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat dan media diharapkan fokus memantau penangkapan bandar besar judi online seperti perintah Presiden Prabowo agar tak terkecoh isu dan framing pasca-penangkapan ‘kroco-kroco’ pegawai Komdigi," ujar Handoko kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Handoko menegaskan bahwa Budi Arie, semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selalu konsisten dalam upaya memberantas judi online.

Selain itu, Budi Arie disebut tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas perlindungan situs judi online melibatkan pegawai dari lembaga negara yang saat ini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan antara aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama terkait dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) menegaskan, Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, tidak memiliki keterkaitan dalam aktivitas perlindungan situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Sebelum berganti nama menjadi Komdigi, lembaga negara ini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Budi Arie sebagai menterinya.

Handoko menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo selama 15 bulan, Budi Arie secara konsisten berupaya memberantas judi online sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, dari Budi Arie yang memerintahkan perlindungan terhadap situs-situs judi online.

"Tidak ada kaitan aktivitas mereka dalam melindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjabat, beliau sangat konsisten dalam memberantas judi online," kata Handoko.

Handoko juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Budi Arie tidak memiliki dasar kuat, terutama mengenai dugaan aliran dana dari perlindungan situs-situs judi tersebut.

"Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, satu situs pun tidak ada, apalagi soal aliran dana," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi tersebut justru memanfaatkan kewenangan ini untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk “membina” dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, terkait namanya yang terseret dalam kasus judi online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Handoko menilai bahwa penilaian keterlibatan Budi Arie dalam skandal ini hanya sekadar framing yang dibuat-buat.

"Kini, nama Budi Arie dikaitkan dan diframing dengan aktivitas 'haram' yang sebenarnya jauh panggang dari api," ujar Handoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie disebut justru konsisten dalam upaya pemberantasan situs judi online dan mendorong langkah penegakan hukum secara ketat.

"Selama 15 bulan menjadi Menkominfo, beliau sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata Handoko.

Handoko mengungkapkan, sejak awal menjabat pada 17 Juli 2023, Budi Arie menghadapi berbagai tantangan internal di Kominfo, salah satunya adalah kekurangan sumber daya.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Budi Arie melakukan perekrutan petugas tambahan di bawah direktorat pengendalian, yang direkrut dari kalangan non-pegawai Kominfo.

"Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari, jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online," kata Handoko.

Namun, Handoko menilai bahwa isu ini muncul bersamaan dengan adanya pengkhianatan dari beberapa pegawai di Kominfo, salah satunya AK yang justru terlibat dalam praktik perlindungan situs judi.

"Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi," ucap Handoko.

Ada 11 pegawai komdigi terlibat

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap sindikat judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Situs judi online yang dilindungi oleh pegawai Komdigi ini beroperasi dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan penyelidikan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kantor satelit tersebut berfungsi untuk "membina" dan melindungi situs-situs judi online di Indonesia.

Di antara tersangka yang ditangkap, AK, AJ, dan A, diketahui memiliki peran penting sebagai pengelola kantor satelit tersebut.

Bahkan, AK, salah satu pegawai yang terlibat, memiliki sejarah karier yang penuh tanda tanya.

Pada akhir 2023, AK dinyatakan gagal lulus seleksi untuk posisi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Komdigi, yang kala itu masih bernama Kominfo.

Namun, AK tetap diterima dan bahkan langsung diberi kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi daring tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Pro Jokowi (Projo) yakin Budi Arie Setiadi tidak terlibat dalam kasus judi online seperti isu yang berkembang selama ini.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengklaim selama jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi selalu memerangi judi online.

Hal itu menurutnya, sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang memerintahkan Budi Arie agar memberantas judi online di Indonesia.

"Waktu itu kan juga disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan yaitu untuk memberantas judi online," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen Budi Arie memberantas judi online, menurut Handoko, Budi Arie bersama para pegawai Kemenkominfo juga telah menandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam judi online.

"Jadi dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di-takedown," katanya

Budi Arie, menurut Handoko juga sempat membuat kebijakan pembatasan transfer pulsa ke e-wallet maksimla Rp1 juta untuk membatasi ruang gerak para pemain judi online.

"Sebagai Menkominfo, dia juga pernah melakukan sejumlah terobosan, seperti mencopot dan mutasi semua pejabat dan karyawan yang dicurigai terlibat judi online," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko mengungkapkan dukungan organisasi tersebut terhadap pemberantasan judi online (judol).

Projo menegaskan komitmennya melalui delapan maklumat perlawanan terhadap judi online, sekaligus menanggapi tudingan yang menyebut Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, terlibat dalam praktik judi online setelah penangkapan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Adapun Budi merupakan eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berubah menjadi Komdigi.

"Projo, sebagai organisasi yang tegas menentang praktik judi online, baru-baru ini menghadapi serangan fitnah yang ditujukan kepada organisasi dan Ketua Umum kami, Budi Arie Setiadi," ujar Handoko saat membacakan maklumat di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2024).

"Dalam upaya menjaga marwah dan integritas organisasi, DPP Projo merasa perlu untuk menegaskan kembali komitmen kami dalam memberantas judi online," tambahnya.

Berikut adalah delapan maklumat yang disampaikan oleh Projo:

1. Projo menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
2. Budi Arie telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo untuk memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.
3. Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Hal ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI.
4. Projo menilai pegawai Komdigi pelindung situs judi online yang ditangkap adalah pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Bersamaan dengan itu, Projo meyakini Budi Arie tidak terkait persengkokolan jahat para pegawai Komdigi yang ditangkap.
5. Projo mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polri dan menunggu serta mendukung penuh Polri untuk melakukan penangkapan bandar besar judi online.
6. Projo akan setia dan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam perjuangan memberantas judi online sampai ke akar-akarnya.
7. Projo sebagai organisasi setia di garis rakyat menentang penghisapan dan penipuan terhadap rakyat kecil.
8. Projo menyerukan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu melawan judi online demi masa depan keluarga dan anak-anak kita.

Maklumat tersebut ditandatangani oleh Handoko pada hari yang sama.

Sebelumnya, nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi disebut-sebut terkait dalam lingkaran kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi.

Budi Arie pun telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap," ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA--Relawan Pro Jokowi (Projo) belum mengetahui jika Presiden Jokowi ingin jadi kader bahkan Ketua Umum Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Handoko menilai bahwa Presiden Jokowi sudah cocok untuk menjadi ketua umum partai politik.

Pasalnya, kata Handoko, Presiden Jokowi memiliki banyak pengalaman dan sudah dua kali menjadi presiden. Maka dari itu, Presiden Jokowi dinilai tepat jadi ketua umum partai politik seperti presiden lain sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

"Ya kan begini. Pak Jokowi sudah jadi Presiden dua kali. Kalau soal memimpin apanya yang kurang dari Pak Jokowi, iya kan," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Terkait Partai Golkar, Handoko mengaku tidak mengetahui informasi apapun terkait isu yang beredar bahwa Presiden Jokowi bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Tidak tahu dan saya pikir bukan wilayah kami. Jadi saya belum terinformasi apa-apa soal itu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan dukungan kepadanya di Pilkada Jakarta.

Buktinya, kata dia, Jokowi memberikan izin kepada salah satu relawannya, Pro Jokowi (ProJo) untuk menyampaikan dukungan.

Diketahui, keduanya bertemu di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (1/11/2024).

"Intinya Pak Jokowi mendukung, bukti dukungannya adalah memberikan izin Projo untuk deklarasi, mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono)," kata Ridwan Kamil di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Pria yang karib disapa Kang Emil ini menuturkan, Jokowi juga memberikan pesan kepadanya, karena mantan Kepala Negara itu pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Sebagai mantan Gubernur DKI, (beliau) memberikan (pengalamannya) juga dulu zaman beliau, apa-apa yang menjadi tantangan," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengakui, memberikan oleh-oleh kepada Jokowi dalam pertemuan itu.

Adapun pertemuan diadakan sehari setelah Emil bertemu Prabowo pada Kamis (31/10/2024) malam.

"Ya karena malamnya ketemu Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga berkenan. Subuhnya langsung saya terbang ke Solo, dan Pak Jokowi sangat senang karena saya kasih oleh-oleh juga ya kue (lapis) Bogor," jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal alias Sekjen Pro Jokowi (ProJo) Handoyo belum mamastikan apakah mereka akan berubah menjadi partai atau tetap mempertahankan status mereka sebagai relawan.

Handoyo menuturkan bahwa kepastian mengenai status dan masa depan ProJo di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan terjawab saat kongres nanti.

Hal ini diungkapkan oleh Handoyo dalam perhelatan Deklarasi Dukungan Relawan Projo terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).

"Nanti itu akan kita lihat di kongres," tuturnya kepada para wartawan.

Handoyo menjelaskan, bahwa Projo awalnya lahir dari relawan Jokowi yang terus melakukan transformasi dan mengikuti jalan sejarah. Namun demikian, setelah jabatan Jokowi selesai dan diganti oleh Prabowo Subianto, masa depan organisasi relawan itupun belum jelas.

"Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai. Tapi yang jelas kami di Projo selalu berpijak pada tagline kami, kami setia di garis rakyat. Maka, pilihan-pilihan itu pasti akan kami mengacu dari apa yang menjadi kehendak rakyat," ungkapnya.

Handoyo menambahkan bahwa ProJo membaca situasi lebih lanjut dan menimbang masukan-masukan di kongres. Apalagi mereka mengklaim telah memiliki banyak pengurus di seluruh Indonesia.

"Kita punya DPC dari seluruh Indonesia, mereka yg selama ini berinteraksi dengan rakyat di bawah. Nanti mereka yg akan bicara. Kami akan mengikuti jalan sejarah kami," tutur Handoyo.

Adapun Handoyo memperkirakan perhelatan tersebut digelar pada awal Desember. Dia juga belum berani memastikan apakah Jokowi akan hadir dalam acara tersebut. "Kongres Insyaallah sekitar, tanggal 7, 8 Desember," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut satu Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan bahwa pasangan RK-Suswono atau RIDO telah mendapat dukungan dari Presiden Ke-7 RI yakni Joko Widodo (Jokowi).

Pada Rabu (30/10/2024), relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan RK-Suswono, di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Apa bukti Pak Jokowi mendukung RIDO? Dengan mengizinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka," ungkapnya, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengungkapkan bahwa tanpa izin dan tanpa arahan maka deklarasi ini tidak akan terwujud. Meski penegasan pada hari ini berada di level Jakarta, dia mengatakan relawan Jokowi sudah mengoordinasikan.

"Sebuah organisasi yang membawa nama Pak Jokowi melakukan sebuah Deklarasi. Artinya ini sudah dikoordinasikan, sudah direstui, sudah diarahkan," tuturnya.

RK mengungkapkan bahwa Visi Jokowi pada dahulu adalah Indonesia Maju, kemudian KIM yakni Koalisi Indonesia Maju, dan RIDO yang juga mengusung slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju.

"Sehingga simbol-simbol dukungan mungkin tidak harus selalu segamblang itu. Tapi dengan peristiwa hari ini sebenarnya sudah jelas jawaban bagaimana positioning Pak Jokowi melalui projo mendukung kami meneruskan hal-hal baik di kepemimpinan sebelumnya," terangnya.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Projo Handoko mengatakan bahwa dukungan dari DPD Projo Jakarta menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh DPP Projo, yang sudah sejak awal menyampaikan secara terbuka bahwa pihaknya mendukung RIDO.

"Kenapa begitu dini waktu itu Projo menyampaikan dukungan kepada bang RK? tentu itu adalah hasil diskusi kami waktu itu dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Jakarta: Organisasi Pro Jokowi (Projo) Jakarta memberikan dukungan kepada paslon Cagub-Cawagub nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK)-Suswono. Ini dilambangkan dengan deklarasi Projo Jakarta yang digelar pada hari ini.

“Hari ini sedikit istimewa karena ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho dengan tegas,” ujar RK di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.

Menurut RK, ini jadi momen penegasan dukungan yang diberikan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, ia juga menghormati dukungan yang diberikan kepadanya tersebut.

RK mengatakan, bukti dari dukungan itu ialah dengan adanya perizinan untuk mengadakan deklarasi secara terbuka. Menurutnya, tanpa perizinan, organisasi tersebut tidak mungkin memberikan dukungan secara blak-blakan.

Selain itu, menurut RK, dukungan ini juga selaras dengan visinya Presiden RI ketujuh, Joko Widodo yakni koalisi Jakarta Maju. RK sendiri juga memiliki visi untuk membangun Jakarta yang lebih maju.

“Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho agar Koalisi Indonesia Maju itu menang dimana di Jakarta juga yang menang adalah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju,” ucapnya. Medcom.id/Medcom.id/Vania Liu Trixie


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)