Jakarta -

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

JAKARTA - Membangun Indonesia dari Desa menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan infrastruktur akan membuka konektivitas, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan demi mewujudkan Indonesia-sentris.

Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden Jokowi melaporkan progres pembangunan selama 10 tahun dirinya menjabat. Jokowi menjelaskan, Pemerintah telah membangun pondasi dan peradaban baru yang Indonesia-sentris.

"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menambahkan, selama 10 tahun, pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa. Selain itu, ribuan kilometer jalan tol baru juga dibangun di era pemerintahan Jokowi.

"Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ucapnya.

Tidak kurang dari 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional juga terbentang di semua pulau.

Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023. Jokowi menyebut Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," katanya.

JAKARTA - Membangun Indonesia dari Desa menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan infrastruktur akan membuka konektivitas, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan demi mewujudkan Indonesia-sentris.

Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden Jokowi melaporkan progres pembangunan selama 10 tahun dirinya menjabat. Jokowi menjelaskan, Pemerintah telah membangun pondasi dan peradaban baru yang Indonesia-sentris.

"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menambahkan, selama 10 tahun, pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa. Selain itu, ribuan kilometer jalan tol baru juga dibangun di era pemerintahan Jokowi.

"Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ucapnya.

Tidak kurang dari 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional juga terbentang di semua pulau.

Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada 2023. Jokowi menyebut Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," katanya.

Sementara itu, Jokowi menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

?Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa Rp539 triliun, niku duit kathah sanget lo (uang gede banget lo),? ucap Presiden dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

?Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,? jelasnya.

Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

?Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,? imbuhnya.

Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

?Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,? jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. ?Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,? tandasnya.

Pembangunan dari Pinggiran Desa

Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, Pemerintahan Jokowi meningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa.

Anggaran yang disalurkan ke setiap desa bahkan naik hingga menembus angka Rp 1 miliar per desa. Tak hanya itu, jumlah desa penerima dana transfer pun bertambah, sedikitnya 74.954 desa. Proyek pembangunan fisik infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, bendungan, hingga saluran irigasi, terus dilakukan. Alhasil, sentuhan-sentuhan ke titik-titik terdekat masyarakat tak terabaikan.

Langkah yang paling tepat untuk membangun dari pinggiran adalah dengan membangun jalan raya, untuk meningkatkan akses konektivitas. Konektivitas yang terjadi nantinya akan mengakselarasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan jalan raya di perbatasan akan memudahkan pengawasan, sehingga wilayah Indonesia di perbatasan tidak lagi diklaim sebagai milik negara tetangga.

Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara negara tetangga, harus menjadi titik perhatian utama pemerintah.

Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik. Wajah perbatasan Indonesia, harus lebih baik dari negara tetangga.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Untuk itu, mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan dana desa

Membangun Infrastruktur demi Mewujudkan Indonesia-sentris

Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.

?Beton tidak bisa dimakan,? kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha.

Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma?ruf Amin.

"Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menggarap proyek jalan tol baru sepanjang 2.300 kilometer. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Terkait ini, Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk Roy Hendrajanto M. Sakti mengaku pihaknya tertarik ikut serta dalam proyek itu. Sebagai informasi, portofolio Bakrie & Brothers dalam proyek tol salah satunya di Tol Cimanggis-Cibitung.

"Ya, kita di jalan tol ini memang masih awal ya, dan kita akan belajar dulu dari sini, kita melihat kalau memang akan ada potensinya bagus, itu saja kita akan berpartisipasi," katanya di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Ia menyebut Bakrie & Brothers cukup terbuka untuk potensi ekspansi proyek tol. Dengan catatan hitungan bisnis pada proyek tersebut sesuai kebutuhan perusahaan.

Pihaknya juga terbuka untuk proyek greenfield maupun brownfield. Sebagai informasi, greenfield adalah proyek baru yang belum dibangun, sedangkan brownfield adalah kawasan yang sudah dibangun infrastrukturnya.

"Bisa dua-duanya ya, jadi kalau memang menarik, contohnya CCT ini memang dari awal dari Greenfield kita sudah masuk, jadi ke depan memang kalau ada Greenfield lagi yang menjanjikan, kenapa tidak. Memang kalau sudah jadi lebih enak kan melihatnya, sudah ada revenue dan lain-lain, tapi Greenfield pun tidak masalah," bebernya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan tiga proyek yang akan dititipkan ke Prabowo antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), hingga Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang prioritas kemarin Trans Sumatera menuntaskan, terus Lintas Utara Jawa, terus Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi, terus sirip-siripnya di Sumatera, termasuk Tol IKN. Jadi tiga itu, Trans Jawa, Trans Sumatra, sama IKN," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," imbuhnya.

Simak Video: Video Jokowi soal Isu 44 Menteri Kabinet Prabowo: Prerogatif Presiden Terpilih

[Gambas:Video 20detik]

(ily/das)

Jakarta -

Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung milik PT Cimanggis Cibitung Tollways (CBT) mendapat kredit sindikasi sebesar Rp 7,35 triliun. Proses penandatanganan fasilitas pembiayaan sindikasi dilakukan hari ini antara PT CTT dengan perbankan, pemegang saham, dan agen jaminan.

Sebelumnya penandatanganan perjanjian antara CCT telah dilakukan pada 11 September 2024 lalu. Pihak kreditur dalam kesepakatan ini adalah Bank BNI, BSI, Bank Panin, dan BPD Papua.

"Bank BNI (pimpin kredit sindikasi), itu masuk Rp 3,5 triliun kurang lebih, tapi totalnya Rp 7,4 triliun," kata Yefri Rahardja selaku Direktur Keuangan CCT usai penandatanganan dokumen jaminan atas fasilitas pembiayaan sindikasi di Hotel St. Regis, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Menurut Yefri aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan perjanjian fasilitas pembiayaan baru (refinancing) untuk proyek pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung. Masa penarikan ditetapkan sampai Desember 2024 dan masa pengembalian sampai tahun 2038.

Yefri menjelaskan, tujuan dilaksanakannya refinancing ini adalah untuk efektivitas, efisiensi, dan penghematan perusahaan dalam pembiayaan proyek. Salah satu hal yang juga disepakati adalah perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 7,375% menjadi 7,125%, sehingga dapat dicapai penghematan sebesar Rp 310 miliar (sampai berakhirnya periode pembiayaan sindikasi) atau sebesar Rp 26 miliar per tahun.

Dengan adanya perubahan terms tersebut, diharapkan perusahaan tidak lagi menggunakan dana yang bersumber dari pemegang saham. Sebagai informasi, Tol Cimanggis-Cibitung yang diresmikan tanggal 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf amin.

Tol tersebut adalah salah satu Proyek Strategis Nasional sepanjang 26,18 KM dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dikelola oleh CCT selaku pemegang hak konsesi jalan tol dengan biaya investasi sebesar Rp 10,6 Triliun.

Sejak dioperasikan secara penuh pada tanggal 10 Juli 2024, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi telah menjadi salah satu rute alternatif dan akses penghubung bagi masyarakat dan pelaku industri.

(ily/das)

Jakarta -

PT Hutama Karya (Persero) terus mengebut Jalan tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3. Jalan tol ini dibangun sepanjang 15,47 kilometer dengan progres mencapai 97,56% per 23 Agustus 2024.

Jalan tol ini akan menjadi jalan tol pertama yang membuka konektivitas dan alternatif baru perjalanan Sumatra Selatan - Jambi.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan konstruksi ruas tol ini sudah memasuki tahap akhir dan telah menyelesaikan pekerjaan seperti struktur overpass, struktur jembatan, struktur interchange, dan struktur slab on pile sepanjang 4,06 kilometer.

Kemudian timbunan dan galian, perkerasan kaku atau rigid main road sepanjang 11,4 km, serta pengaspalan jalan sepanjang 4,79 kilometer termasuk ramp dan simpang sebidang.

"Saat ini, tim di lapangan tengah fokus pada pekerjaan yang tersisa diantaranya penyelesaian rigid main road sepanjang 57 m, bangunan gerbang tol serta simpang sebidang. Untuk mempercepat pekerjaannya, koordinasi intensif dilakukan dengan seluruh pihak terkait guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan," ujar Adjib dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Proyek yang digarap dengan skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT Wijaya Karya dan PT Brantas Abipraya (KSO HK-Wika-BAP) ini ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2024 dan dapat segera digunakan pada triwulan IV tahun 2024.

Lebih lanjut Adjib menyampaikan bahwa pada prosesnya, sejumlah tantangan yang cukup signifikan dihadapi KSO HK-Wika-BAP diantaranya kondisi tanah dasar yang lunak, serta terjadinya penurunan tanah dasar pada jalan utama yang melebihi rencana awal.

"Menghadapi tantangan tersebut, KSO telah melakukan penanganan khusus, mulai dari pemetaan dan analisis geoteknik yang komprehensif untuk memahami kondisi tanah dasar secara menyeluruh, serta menggunakan preloading, struktur slab on pile, dan geo foam pada area-area penurunan atau pergeseran tanah yang cukup besar," imbuh Adjib.

Adjib juga menyampaikan, dalam menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, proyek ini menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti Electrical Density Gauge untuk mengontrol kualitas pekerjaan timbunan secara cepat dan akurat, Load Scanner untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan volume material yang masuk, survei digital dengan LiDAR untuk mempercepat proses perhitungan progres pekerjaan, Building Information Modelling (BIM) sampai dengan 5D, serta pemasangan CCTV yang tersebar di sepanjang proyek untuk pengawasan secara real time.

Selain itu, melakukan kerjasama dengan laboratorium independen untuk menguji mutu secara berkala atas pekerjaan di lapangan.

Hutama Karya berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai target dengan menjaga standar kualitas yang baik serta senantiasa memperhatikan aspek keselamatan kerja dan keamanan di lingkungan sekitar proyek. Sejalan dengan hal tersebut, proyek ini telah menerima penghargaan nihil kecelakaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas pencapaian 2,935,573 jam kerja aman tanpa kecelakaan.

"Hadirnya jalan tol ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar, mempercepat konektivitas antar daerah, serta akan menjadi bagian penting dari jaringan infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatra," tutup Adjib Al Hakim.

Sebagai catatan, hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang ±1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 230 km dan 800 km ruas tol Operasi.

(hal/das)

JAKARTA - Investor asing diketahui tidak terlalu tertarik untuk membangun proyek jalan tol , padahal sejatinya pembangunan infrastruktur terutama jalan tol tidak hanya sekedar mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dibutuhkan kontribusi para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan jaringan jalan tol.

Namun demikian, pencarian investor asing untuk masuk ke proyek jalan tol baru di dalam negeri masih memegang kekhawatiran yang terkait dengan kepastian berusaha hingga prosedur perizinan yang cukup banyak di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja menjelaskan, setidaknya ada dua jenis investasi untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, yaitu greenfield dan brownfield.

Secara singkat, Endra menjelaskan investasi ke proyek greenfield artinya calon investor membangun di atas tanah yang masih kosong, alias dimulai dari sejak proses konstruksi. Sedangkan investasi brownfield, calon investor membeli konsesi dari infrastruktur yang sudah rampung dibangun.

"Jadi (brownfield) bukan dijual ke asing, tapi konsesinya yang diambil, tapi tolnya tetep punya pemerintah, tidak pernah di lepas, masa konsesinya saja yang pindah," kata Endra saat ditemui MNC Portal di Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).

Endra menjelaskan saat ini calon investor asing untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur memang kerap masuk ke proyek brownfield atau yang sudah jadi. Alasannya karena sudah tidak lagi memerlukan proses pembebasan lahan, perizinan, atau proses konstruksi lagi.

"Saya kalau persentase tidak tahu, tapi kalau INA itu lebih tertarik di brownfield, berarti dia tidak mau sibuk oleh masalah tanah, dengan financial close, perizinan dan lainnya," tambahnya.

Namun demikian, Endra menyebut calon investor memang memerlukan kepastian sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga proyek-proyek yang fisiknya sudah terlihat masih dianggap lebih menarik ketimbang proyek yang belum memulai konstruksi.

"Namanya investor kan perlu kepastian, nah kalau di konstruksi ketidakpastian itu ada di masalah sosial, masalah tanah, begitu saja, dia tidak mau ribet dengan itu," kata Endra.

"Terus perizinan biasanya yang biasanya bikin (pertimbangan), AMDAL nya dan segala macam, kalau sudah selesai semua konstruksinya bisa berjalan, dia tinggal beli," pungkasnya.