Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menghentikan sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) berbendera Indonesia di perairan Bengkulu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya, menjelaskan ini bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini KKP, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

"Beberapa waktu lalu kami menghentikan 2 kapal keruk pasir di Batam. Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan berkelanjutan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujar Ipunk, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Sahono Budianto menjelaskan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan penghentian sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) MV. MSE 42 berbendera Indonesia di perairan Bengkulu pada Kamis (17/10).

"Kapal berukuran 1.393 GT yang dioperasikan PT. TWJ ini diduga kuat telah melakukan kegiatan pengerukan pasir laut serta pembuangan (dumping) di area laut tanpa dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujarnya.

Sahono juga menjelaskan saat memimpin langsung proses pemeriksaan dan penyegelan MV. MSE 42 menjelaskan bedasarkan hasil pengawasan, sejak Juni 2022 sampai Agustus 2024 kapal MSE-42 telah melakukan aktivitas pengerukan pasir laut dan dumping di area laut sekira 75.318 meter kubik.

Dugaan pelanggaran berdasarkan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki dokumen KKPRL dari Pemerintah Pusat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Trenggono mengatakan ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Simak Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 23 September 2024 dimulai dari Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 triliun.

Disusul, PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja bagi para lulusan baru. Melalui Fresh Graduate Program (FGP), PTFI menyediakan kesempatan bagi lulusan jenjang pendidikan D4, S1, atau S2 untuk bergabung di bawah perusahaan tambang mineral itu.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

Berikutnya, Presiden Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

Terakhir, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Realisasi Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun....

<!--more-->

1. Realisasi Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun

Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp18,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan realisasi tersebut sudah mencapai 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan realisasi bakal meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai seratus persen. “Nanti serapan anggaran meningkat setelah akhir tahun,” ujar Suahasil dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2024.

Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 44 triliun. Suahasil memaparkan dari anggaran yang sudah dialokasikan saat ini yang terbesar untuk klaster infrastruktur, yakni Rp 16,2 triliun. Anggaran digunakan untuk pembangunan kawasan Istana, kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. PT Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Dibuka Sampai 27 September 2024

PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja bagi para lulusan baru. Melalui Fresh Graduate Program (FGP), PTFI menyediakan kesempatan bagi lulusan jenjang pendidikan D4, S1, atau S2 untuk bergabung di bawah perusahaan tambang mineral itu.

Dari laman resminya, diketahui ada 27 daftar program studi dari universitas dalam maupun luar negeri yang dapat mendaftarkan diri pada program ini. Batas pendaftaran FGP Freeport Indonesia sampai dengan Jumat, 27 September 2024 mendatang.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon pendaftar FGP:

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia....

<!--more-->

3. KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

"Tim kami yang di Tarakan, Kalimantan Utara juga melakukan penangkapan kapal yang melakukan pemasukan ikan dari Malaysia ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara tanpa izin. Bahkan menggunakan bendera dua flag, yakni bendera Indonesia dan Malaysia. Ketika masuk Indonesia, mereka menggunakan bendera Indonesia dan ketika masuk ke Malaysia, menggunakan bendera Malaysia. Ini jelas pelanggaran, tidak ada dokumen sama sekali juga dalam hal ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan ikan hasil penyitaan tersebut akan diberikan ke yayasan yatim piatu di sekitar lokasi penangkapan seperti yang KKP sudah lakukan sebelumnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Resmikan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Pabrik Raksasa Produksi Katoda Tembaga

Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” klaim Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan....

<!--more-->

5. Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Sebagai informasi, BSI merupakan hasil merger antara tiga bank plat merah yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Saat ini BSI membuka lowongan lewat jalur ODP yang menjadi salah satu program pengembangan talenta. “Diperuntukkan bagi future leader berkualitas dan unggul yang diproyeksikan menjadi pimpinan BSI di masa mendatang,” tulis BSI dalam keterangan resminya dikutip Minggu, 22 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap satu kapal berbendera Vietnam. Kapal ini ditangkap saat melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penangkapan kapal asing pencuri ikan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Kapal ini melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang karena dapat merusak ekosistem laut. "Informasinya kami peroleh dari kelompok masyarakat pengawas nelayan Natuna Utara," kata Pung melalui sambungan telepon, Rabu, 21 Agustus 2024. Pung saat ini tengah meninjau kapal tersebut yang dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam.

Menurut Pung, awalnya masyarakat pengawas di laut Natuna Utara mengirim video perihal kapal-kapal nelayan Vietnam masuk di perairan Indonesia tersebut. Dari informasi itu aparat langsung mengejar kapal tersebut. "Semuanya lari, tapi satu kapal tertangkap," kata dia.

Satu kapal Vietnam yang tertangkap itu langsung diseret ke Pangkalan PSDKP Batam. Sementara Pung mengatakan, ada dua kapal lainnya yang berhasil melarikan diri. "Yang tertangkap ini ada sembilan orang," ujar dia. Sembilan orang ini termasuk nakhoda kapal.

Pung menyatakan, ukuran kapal yang berhasil ditangkap berukuran 120 gros ton. Kapal yang ditangkap ini memuat hasil curian sekitar 1 ton ikan pelagis. Dia memperkirakan kapal Vietnam itu sudah cukup lama mencuri ikan di Laut Natuna Utara itu. "Kalau operasinya mungkin sudah lama karena naik-turun," ucap Pung. Ia memastikan dari sembilan pelaut yang ditangkap ini tak ada warga Indonesia.